Trump dan Putin Sepakat Hentikan Serangan ke Infrastruktur, Perdamaian Ukraina Masih Dipertanyakan

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin mencapai kesepakatan awal terkait upaya mengakhiri konflik di Ukraina. Pada Selasa (18/3), Gedung Putih mengumumkan bahwa kedua pemimpin tersebut sepakat memulai langkah perdamaian dengan menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi dan fasilitas penting lainnya di Ukraina. Trump juga menegaskan bahwa tujuan akhir dari upaya ini adalah mewujudkan perdamaian yang abadi serta memperbaiki hubungan antara AS dan Rusia.

Dalam percakapan teleponnya dengan Putin, Trump dan timnya optimistis bahwa jalan menuju perdamaian dapat dimulai dengan mengupayakan gencatan senjata selama 30 hari. Namun, pengumuman dari Gedung Putih tidak menyebutkan apakah Putin telah menerima proposal tersebut secara penuh. Sebaliknya, Rusia hanya menyatakan kesediaannya untuk sementara waktu menghentikan serangan terhadap sasaran energi dan infrastruktur. Selain itu, kesepakatan juga mencakup negosiasi teknis mengenai gencatan senjata maritim di Laut Hitam, yang diharapkan menjadi langkah menuju penghentian konflik secara keseluruhan.

Diketahui, perundingan untuk mengimplementasikan rencana ini akan segera dimulai di Timur Tengah. Setelah pertemuan dengan pejabat tinggi AS di Arab Saudi pekan lalu, Ukraina menyatakan kesiapannya untuk menerima proposal gencatan senjata yang diusulkan oleh pemerintahan Trump. Sementara itu, Putin menyatakan dukungan prinsipil terhadap usulan tersebut, meskipun ia menegaskan bahwa masih ada isu penting yang harus diselesaikan sebelum Rusia bersedia menghentikan perang sepenuhnya.

Saat ini, negosiasi yang dipimpin oleh AS masih berlangsung, namun Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy tetap berhati-hati dalam menanggapi inisiatif ini. Ia masih meragukan kesungguhan Putin dalam mencapai kesepakatan damai yang benar-benar langgeng bagi Ukraina.

BI Diprediksi Tahan Suku Bunga di 5,75 Persen, Stabilitas Rupiah Jadi Prioritas

Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan mempertahankan suku bunga acuannya pada level 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Maret 2025. Menurutnya, meskipun inflasi saat ini masih berada di bawah target 2,5 persen plus minus 1 persen, tekanan harga yang meningkat selama periode Ramadhan dan Idul Fitri dapat mendorong inflasi kembali ke kisaran target dalam beberapa bulan mendatang. Oleh karena itu, kebijakan moneter yang stabil dinilai lebih tepat dalam menjaga keseimbangan ekonomi.

Selain faktor domestik, Riefky juga menyoroti risiko eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan BI. Ketidakpastian di pasar keuangan global, terutama akibat kebijakan perdagangan Presiden AS Donald Trump yang memicu ketegangan tarif dengan Uni Eropa dan negara-negara di Amerika Utara, menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan. Di sisi lain, Federal Reserve (The Fed) masih bersikap hati-hati terhadap pelonggaran moneter, sementara ketidakpastian kebijakan ekonomi AS menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Riefky menegaskan bahwa keputusan The Fed terkait suku bunga akan diumumkan dalam waktu yang berdekatan dengan pertemuan BI. Jika BI memutuskan untuk menurunkan suku bunga, hal tersebut berpotensi memperlemah rupiah lebih lanjut. Oleh karena itu, menurutnya, menjaga stabilitas nilai tukar dan ketahanan pasar keuangan harus menjadi prioritas utama bagi BI dengan tetap mempertahankan suku bunga di level saat ini.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Chief Economist Bank BCA David Sumual, yang menilai bahwa deflasi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir hanya bersifat sementara. Dengan masih adanya ketidakpastian terkait perang dagang dan kebijakan suku bunga The Fed, sementara rupiah masih berada di bawah tekanan, mempertahankan suku bunga BI di level 5,75 persen dinilai sebagai langkah yang paling bijak untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Scholz Sambut Gencatan Senjata Terbatas Rusia, Dorong Langkah Menuju Perdamaian Ukraina

Kanselir Jerman Olaf Scholz menyambut baik keputusan Rusia untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina, yang ia anggap sebagai langkah awal menuju perdamaian yang lebih permanen. Pernyataan ini disampaikan di Berlin pada Selasa (18/3) setelah pertemuannya dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, di mana mereka membahas perkembangan terbaru serta percakapan telepon antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Scholz menegaskan bahwa tujuan utama dari segala upaya yang dilakukan saat ini adalah mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Ukraina. Menurutnya, penghentian serangan terhadap fasilitas energi merupakan langkah penting yang dapat membuka jalan bagi perundingan lebih lanjut. Selain itu, ia juga menyoroti dimulainya negosiasi teknis untuk gencatan senjata di laut, yang diharapkan dapat berkembang menjadi penghentian penuh konflik bersenjata di Ukraina.

Lebih lanjut, Scholz menekankan bahwa proses negosiasi tidak boleh mengesampingkan Ukraina. Ia menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil harus melibatkan pihak Ukraina secara langsung, sehingga tidak ada kesepakatan yang dibuat tanpa persetujuan mereka. Dalam pernyataannya, ia mendesak agar langkah selanjutnya adalah gencatan senjata secara menyeluruh, yang diharapkan dapat segera terwujud demi menghentikan penderitaan rakyat Ukraina.

Scholz dan Macron juga menyoroti pentingnya peran komunitas internasional dalam memastikan bahwa gencatan senjata ini bukan hanya langkah sementara, tetapi merupakan bagian dari solusi jangka panjang untuk mengakhiri perang. Mereka mendesak negara-negara Barat untuk tetap bersatu dalam mendukung Ukraina, baik dalam aspek diplomasi maupun bantuan kemanusiaan. Selain itu, mereka menekankan bahwa tekanan terhadap Rusia harus terus dilakukan agar kepatuhan terhadap gencatan senjata benar-benar terwujud.

Sementara itu, pihak Ukraina masih menanggapi gencatan senjata ini dengan hati-hati, mengingat pengalaman sebelumnya di mana perjanjian serupa sering kali dilanggar dalam waktu singkat. Meski demikian, mereka tetap membuka ruang dialog dengan harapan bahwa langkah awal ini dapat berujung pada penghentian total konflik.

Di sisi lain, Scholz menekankan bahwa sanksi ekonomi terhadap Rusia akan tetap berlaku sampai ada jaminan nyata bahwa Moskow benar-benar berkomitmen terhadap perdamaian. Ia juga mengingatkan bahwa peran negara-negara lain, termasuk China dan Turki, sangat penting dalam mendukung proses negosiasi dan memastikan stabilitas kawasan.

Dengan berbagai upaya diplomasi yang terus digencarkan, Scholz berharap bahwa gencatan senjata ini bisa menjadi fondasi bagi perundingan damai yang lebih luas, yang tidak hanya mengakhiri perang, tetapi juga memastikan keamanan dan stabilitas jangka panjang di Eropa.

Persija Berpotensi Gunakan JIS sebagai Kandang Usai Lebaran

Kepala Strategic Business Unit (SBU) Jakarta International Stadium (JIS), Shinta Syamsul Arief, mengungkap alasan mengapa Persija Jakarta masih belum menggunakan JIS, meskipun telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Jakpro bulan lalu. Menurut Shinta, Persija masih dikenai sanksi berupa larangan menggelar pertandingan dengan penonton dalam beberapa laga terakhir. Akibatnya, tim Macan Kemayoran memilih mencari stadion lain sebagai lokasi pertandingan kandang sementara mereka.

“Persija merasa kurang tepat jika langsung menggunakan JIS, karena stadion ini memiliki kapasitas yang sangat besar. Oleh karena itu, mereka memilih opsi lain hingga masa hukuman tersebut berakhir,” ujar Shinta saat dikonfirmasi pada Selasa (18/3/2025).

Meski demikian, ada kemungkinan Persija akan menggunakan JIS dalam waktu dekat untuk pertandingan kandang. Paling tidak, mereka menargetkan bisa bermain di stadion ini pada laga penutupan Liga 1 musim ini.

“Informasi terakhir yang saya terima, mereka sedang berupaya agar pertandingan terakhir musim ini bisa digelar di JIS,” tambahnya.

Di sisi lain, ada peluang Persija bisa lebih cepat menggunakan JIS, yakni pada April 2025. Namun, sebelum itu, pihak klub akan mengevaluasi kondisi rumput stadion, yang saat ini masih dalam tahap perawatan intensif setelah digunakan untuk konser musik.

Menurut Shinta, Persija ingin memastikan kondisi lapangan benar-benar layak sebelum dipakai untuk pertandingan resmi. Verifikasi ini dilakukan untuk menjamin standar keamanan dan kualitas permainan yang optimal.

“Dari pengamatan saya, kondisi lapangan terlihat baik, tetapi dari sudut pandang teknis, ada berbagai faktor lain yang perlu dipertimbangkan, seperti pantulan bola, keamanan, dan kelayakan bermain. Jika semuanya berjalan lancar tanpa kendala berarti, ada kemungkinan Persija bisa bermain di JIS setelah Lebaran,” jelasnya.

Terkait musim depan, pihaknya masih menunggu jadwal resmi yang sedang disusun oleh operator liga. Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai jadwal pertandingan Liga 1 untuk musim mendatang.

Pupuk Kaltim Siapkan Stok Pupuk Bersubsidi untuk Dukung Pertanian Nasional

PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) telah menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 257.212 ton per 16 Maret 2025. Stok ini terdiri dari 215.430 ton Urea, 21.834 ton pupuk NPK Phonska, dan 19.948 ton NPK Kakao yang akan didistribusikan ke Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Khusus untuk NPK Formula Khusus, Pupuk Kaltim bertanggung jawab atas seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun ini, Pupuk Kaltim mendapatkan penugasan untuk menyalurkan 1.139.021 ton Urea, 370.742 ton NPK Phonska, dan 147.798 ton NPK Kakao dari total alokasi pupuk subsidi nasional sebesar 9,55 juta ton.

Hingga pertengahan Maret 2025, Pupuk Kaltim telah menyalurkan sebanyak 222.040 ton pupuk bersubsidi, termasuk 155.068 ton pupuk Urea, 56.250 ton pupuk NPK Phonska, dan 10.722 ton pupuk NPK Formula Khusus. Dengan realisasi ini, perusahaan optimistis dapat mencapai target produksi tahun 2025 yang mencapai 6.425.000 ton. Dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 3.430.000 ton untuk Urea dan 300.000 ton untuk NPK, Pupuk Kaltim yakin mampu memenuhi kebutuhan pupuk petani, baik yang bersubsidi maupun nonsubsidi.

Sebagai produsen pupuk Urea terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, Pupuk Kaltim berkomitmen mendukung ketahanan pangan nasional dengan menyediakan pupuk berkualitas bagi petani di wilayah tanggung jawabnya. Selain itu, perusahaan juga memperkuat industri petrokimia nasional melalui proyek hilirisasi, termasuk pembangunan pabrik soda ash pertama di Indonesia di kawasan industri PT Kaltim Industrial Estate, Bontang, Kalimantan Timur. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi 300.000 metrik ton per tahun dan bertujuan mengurangi ketergantungan impor soda ash yang digunakan dalam industri kaca, tekstil, dan komoditas lainnya.

Selain itu, pabrik ini akan menghasilkan produk sampingan berupa amonium klorida hingga 300.000 metrik ton per tahun yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk. Proyek ini juga mendukung ekonomi sirkular dengan menyerap 170.000 ton karbon dioksida (CO2) per tahun. Ditargetkan beroperasi pada akhir 2027, pabrik ini akan menyerap lebih dari 800 tenaga kerja, termasuk tenaga kerja lokal. Dengan inovasi dan teknologi yang diterapkan, Pupuk Kaltim berharap dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas pertanian dan pertumbuhan industri petrokimia dalam negeri.

Bupati Banyumas Ajak Petani Jual Gabah ke Bulog dengan Harga Menguntungkan

Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, mengajak seluruh petani di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, untuk menjual gabah hasil panennya ke Perum Bulog. BUMN tersebut siap membeli gabah kering panen (GKP) dengan harga Rp6.500 per kilogram. Menurutnya, panen raya adalah momen krusial yang berpengaruh pada kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu, petani diimbau memanfaatkan kesempatan ini dengan menjual hasil panennya ke Bulog.

Ia menegaskan bahwa harga pembelian pemerintah (HPP) untuk GKP sudah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram. Jika ada pihak yang membeli gabah di bawah harga tersebut, mereka akan berhadapan dengan pihak berwenang. Namun, petani tetap diperbolehkan menjual gabah di atas HPP asalkan tidak melakukan kecurangan, seperti menambahkan air ke dalam karung gabah agar bobotnya lebih berat. Bupati berharap praktik tidak jujur semacam itu tidak terjadi di Banyumas dan meminta petani tetap menjual gabah dalam kondisi kering serta bebas dari lumpur.

Dalam acara panen dan penyerapan gabah yang digelar di Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Bupati turut memanen padi Inpari 32 menggunakan mesin combine harvester di lahan seluas 1,5 hektare. Selain itu, ia juga menyaksikan langsung transaksi penyerapan gabah oleh Perum Bulog Banyumas. Pemimpin Perum Bulog Cabang Banyumas, Prawoko Setyo Aji, menegaskan bahwa pihaknya telah menyerap 5.500 ton beras dan 2.300 ton gabah hingga saat ini.

Menurutnya, panen raya di wilayah eks Keresidenan Banyumas diperkirakan berlangsung mulai Lebaran hingga April 2025. Namun, proses pengeringan gabah sedikit terhambat karena curah hujan yang tinggi. Keterbatasan sarana pengeringan di wilayah selatan juga menjadi kendala, karena banyak petani masih mengandalkan lantai jemur tradisional. Ia menyatakan bahwa Bulog Banyumas belum memiliki sentra penggilingan padi yang besar, sehingga masih mengandalkan mitra kerja untuk proses pengeringan dan penggilingan gabah.

Pemerintah Gelar Lelang SUN, Targetkan Dana Rp26 Triliun

Pemerintah mengadakan lelang Surat Utang Negara (SUN) pada hari ini dengan target indikatif sebesar Rp26 triliun. Berdasarkan keterangan dari Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, lelang dimulai pukul 09.00 WIB dan ditutup pada 11.00 WIB, dengan penyelesaian transaksi dijadwalkan pada Kamis, 20 Maret 2025.

Dalam lelang ini, terdapat delapan seri SUN yang ditawarkan, yakni SPN03250618 (penerbitan baru), SPN12260305 (pembukaan kembali), serta enam seri lainnya yang terdiri dari FR0104, FR0103, FR0106, FR0107, FR0102, dan FR0105. Dua seri SPN ditawarkan dengan tingkat kupon diskonto dan memiliki jatuh tempo masing-masing pada 18 Juni 2025 dan 5 Maret 2026. Sementara itu, seri lainnya memiliki tingkat kupon yang bervariasi, mulai dari 6,5 persen hingga 7,125 persen, dengan jatuh tempo yang berbeda-beda hingga tahun 2064.

Setiap unit SUN yang dilelang memiliki nilai nominal Rp1 juta, dan pemerintah berhak menjual seri-seri tersebut dengan jumlah lebih besar atau lebih kecil dari target awal yang telah ditentukan. Hasil dari lelang ini akan dialokasikan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pembiayaan dalam APBN 2025.

Sepanjang Januari hingga Februari 2025, pemerintah telah mencatat pembiayaan utang baru sebesar Rp224,3 triliun atau setara dengan 28,9 persen dari target dalam APBN yang mencapai Rp775,9 triliun. Pendanaan tersebut bersumber dari penerbitan surat berharga negara (SBN) senilai Rp238,8 triliun, sementara pinjaman neto mengalami defisit sebesar Rp14,4 triliun. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menegaskan bahwa pengelolaan pembiayaan APBN akan tetap dijalankan dengan prinsip kehati-hatian serta mempertimbangkan efisiensi anggaran dan kondisi pasar keuangan.

Gelombang Protes Besar di Serbia: Ribuan Warga Tantang Pemerintahan Vucic

Ratusan ribu warga Serbia turun ke jalan di kota Beograd pada Sabtu (15/3/2025) dalam aksi protes terbesar yang pernah terjadi di negara tersebut. Demonstrasi ini merupakan puncak dari gerakan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan menentang pemerintahan Presiden Aleksandar Vucic. Di tengah hujan yang sesekali turun, massa yang membawa bendera dan spanduk memenuhi pusat kota, menyebabkan kemacetan besar dan penutupan total transportasi umum. Polisi Serbia mencatat jumlah pengunjuk rasa mencapai 107.000 orang pada titik puncaknya, sementara media independen mengklaim jumlahnya jauh lebih besar.

Aksi protes ini berawal dari kecelakaan tragis pada November lalu di mana atap beton sebuah stasiun kereta di utara Serbia runtuh, menewaskan 15 orang. Kejadian itu memicu kemarahan publik terhadap dugaan korupsi dan kelalaian pemerintah dalam penerapan standar keselamatan konstruksi. Warga menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas insiden tersebut. Demonstrasi pada Sabtu kemarin diberi nama “15 untuk 15,” sebagai penghormatan bagi korban kecelakaan. Pada malam hari, massa terdiam selama 15 menit untuk mengenang mereka yang telah meninggal.

Protes ini dipimpin oleh mahasiswa yang telah menjadi kekuatan utama gerakan antikorupsi. Namun, karena meningkatnya ketegangan dan bentrokan sporadis dengan aparat kepolisian, para pemimpin mahasiswa akhirnya menyerukan pembubaran aksi untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. Sementara sebagian besar peserta membubarkan diri, ribuan lainnya tetap bertahan di jalan, meneriakkan slogan dan memainkan suara peluit serta drum sebagai bentuk perlawanan.

Presiden Vucic sebelumnya telah memperingatkan adanya kemungkinan kerusuhan dan mengancam akan mengambil tindakan tegas terhadap para demonstran. Menteri Dalam Negeri Ivica Dacic mengungkapkan bahwa 13 orang telah ditahan, termasuk enam aktivis oposisi yang diduga merencanakan kudeta. Meskipun aksi ini menjadi tekanan besar bagi pemerintahan Vucic, para pengunjuk rasa meyakini bahwa perjuangan mereka untuk demokrasi masih jauh dari selesai.

Pemerintah Indonesia Upayakan Pemulangan 554 WNI Korban Penipuan Online dari Wilayah Konflik Myanmar

Pemerintah Indonesia tengah berusaha memulangkan 554 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penipuan daring dari wilayah konflik bersenjata di Myawaddy, Myanmar. Upaya ini melibatkan tim gabungan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok, dan KBRI Yangon, yang saat ini berada di Maesot, Thailand, guna berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk memastikan kelancaran proses repatriasi.

Pada Jumat (14/3/2025), Duta Besar RI untuk Thailand, Rachmat Budiman, bersama Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Tak, Chucheep Phongchai, serta sejumlah instansi terkait. Diskusi ini bertujuan mengatur jalur kepulangan para WNI dari Myawaddy ke Maesot sebelum diterbangkan ke Indonesia. Thailand akan menjadi titik transit karena situasi keamanan yang tidak memungkinkan perjalanan langsung melalui jalur darat ke Yangon.

Pemerintah Thailand telah menyatakan kesiapannya dalam memfasilitasi pemindahan para WNI dari Myawaddy ke Maesot, sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke Bangkok dan akhirnya diterbangkan ke Jakarta. Sebagai bagian dari prosedur, otoritas Thailand akan menerapkan National Referral Mechanism guna mengidentifikasi kemungkinan kasus perdagangan manusia. Selain itu, pemeriksaan kesehatan dan keimigrasian akan dilakukan sebelum mereka dipulangkan.

Para WNI dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta dalam dua tahap pada 18 dan 19 Maret 2025. Setelah tiba, mereka akan menjalani wawancara serta proses rehabilitasi dan reintegrasi sebelum kembali ke daerah asal masing-masing. Pemerintah, melalui koordinasi lintas kementerian, telah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan kepulangan mereka berjalan lancar.

Politisi Prancis Tuntut AS Pulangkan Patung Liberty

Seorang anggota Parlemen Eropa asal Prancis, Raphael Glucksmann, menyerukan agar Amerika Serikat (AS) mengembalikan Patung Liberty. Menurutnya, kebijakan AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump bertentangan dengan nilai-nilai yang diwakili oleh monumen tersebut.

Dalam pernyataannya yang dikutip oleh media Prancis, Le Monde, dan dilansir RT.com pada Senin (17/3/2025), Glucksmann menilai masyarakat AS saat ini tampaknya “tidak lagi menghargai” simbol kebebasan yang diberikan oleh Prancis tersebut.

Patung Liberty, hasil karya pematung Prancis Frederic Auguste Bartholdi dan dibangun oleh Gustave Eiffel, dihadiahkan kepada AS untuk memperingati satu abad kemerdekaan negara itu.

Sejak berdiri di Pelabuhan New York pada tahun 1886, Patung Liberty menjadi ikon kebebasan dan harapan bagi para imigran yang mencari kehidupan lebih baik.

Glucksmann, yang dikenal sebagai anggota Parlemen Eropa dari sayap kiri-tengah dan pendukung Ukraina, juga mengecam kebijakan Trump, termasuk upaya mediasi antara Rusia dan Ukraina.

“Kami ingin menyampaikan kepada rakyat Amerika yang kini berpihak pada tirani, serta mereka yang memecat peneliti demi membungkam kebebasan ilmiah: Kembalikan Patung Liberty kepada kami,” ujar Glucksmann dalam acara Partai Place Publique pada Minggu (16/3).

Pernyataan tersebut mendapat sambutan meriah dari para pendukung partainya.

Sejak kembali menjabat sebagai Presiden AS pada Januari lalu, Trump menerapkan serangkaian kebijakan ketat, termasuk reformasi badan pemerintah untuk menekan pengeluaran, memperketat imigrasi ilegal, serta menghentikan bantuan luar negeri yang dianggap bertentangan dengan prinsip “America First”.

Trump juga menargetkan dana hibah untuk penelitian iklim dan studi gender melalui perintah eksekutif.

“Jika Anda memecat para ilmuwan terbaik Anda dan menyingkirkan mereka yang, melalui kebebasan berpikir dan penelitian mereka, menjadikan negara Anda sebagai kekuatan global, kami dengan senang hati akan menyambut mereka,” tambah Glucksmann.