Negara-negara Barat menjadi pemasok utama senjata untuk Israel, yang digunakan dalam konflik bersenjata melawan warga Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Meskipun pemerintahan di negara-negara ini sering berganti, kebijakan mereka terkait penjualan senjata ke Israel tetap konsisten.
Kebijakan penjualan senjata ini membuat negara-negara Barat secara tidak langsung terlibat dalam aksi militer yang telah menyebabkan ribuan korban jiwa di antara warga Palestina, termasuk wanita dan anak-anak. Hingga kini, lebih dari 40.600 warga Palestina telah kehilangan nyawa mereka di Jalur Gaza akibat serangan-serangan ini.
Sanksi internasional terhadap Israel terkait serangan-serangan ini belum pernah diterapkan secara efektif, terutama karena dukungan kuat dari negara-negara Barat yang terus menjual senjata dan perlengkapan militer lainnya kepada Israel. Israel sangat bergantung pada pesawat impor, bom berpemandu, dan rudal untuk menjalankan operasi militernya yang sering digambarkan sebagai salah satu yang paling intens dan destruktif di era modern.
Banyak kelompok hak asasi manusia dan politisi di negara-negara Barat, termasuk sekutu Israel, telah menyerukan penghentian ekspor senjata. Mereka berpendapat bahwa Israel belum melakukan cukup banyak upaya untuk melindungi warga sipil Palestina dan memastikan bahwa bantuan kemanusiaan mencapai mereka yang membutuhkan.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah menyuarakan dukungan untuk larangan penjualan senjata, dengan 28 negara mendukung resolusi tersebut, enam menentang, dan 13 abstain. Namun, terlepas dari upaya internasional ini, pasokan senjata ke Israel terus berlanjut, memperpanjang konflik dan penderitaan warga Palestina.
Di tengah situasi yang kompleks ini, beberapa negara masih mempertahankan aliran senjata ke Israel, dengan dalih berbagai alasan politik dan strategis. Konflik yang berkepanjangan ini menyoroti perlunya dialog dan upaya internasional yang lebih besar untuk mencari solusi yang adil dan damai bagi semua pihak yang terlibat.