Ekonomi – Page 2 – INBOUNDIES – Berita Terkini Kabar Akurat Terpercaya

Pemanfaatan Potensi Laut Untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia

Pada 22 November 2024, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau memiliki potensi ekonomi yang besar di sektor kelautan. Lautan Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti ikan, mineral, dan energi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perekonomian nasional. Pemerintah tengah mendorong pengembangan sektor maritim sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, menghubungkan sektor kelautan dengan sektor darat melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas.

Pembangunan ekonomi dari laut ke darat membuka peluang besar bagi daerah pesisir dan kepulauan. Dengan memanfaatkan potensi kelautan, daerah-daerah ini bisa berkembang melalui industri perikanan, pariwisata bahari, dan pengolahan hasil laut. Selain itu, pengembangan pelabuhan dan transportasi laut yang modern bisa memperlancar distribusi barang dari daerah terpencil ke pasar nasional, meningkatkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak.

Namun, meskipun memiliki potensi besar, pengembangan ekonomi berbasis kelautan dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam hal infrastruktur. Sebagian besar pelabuhan di Indonesia masih kurang memadai untuk mendukung kegiatan ekspor-impor yang efisien. Selain itu, masih terbatasnya penggunaan teknologi dalam pengelolaan sumber daya laut menyebabkan banyak potensi yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Upaya peningkatan infrastruktur dan adopsi teknologi mutakhir sangat diperlukan untuk menjawab tantangan ini.

Pembangunan ekonomi laut juga terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dalam bidang kelautan. Kurangnya tenaga ahli di bidang ini menghambat pengelolaan yang optimal terhadap sektor maritim. Selain itu, regulasi yang tidak sinkron antara pusat dan daerah seringkali menghambat investasi dan pengembangan sektor kelautan. Oleh karena itu, reformasi regulasi dan pelatihan SDM yang terfokus pada sektor kelautan sangat penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi berbasis laut.

Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang merata, penting bagi pemerintah untuk memperkuat sinergi antara sektor kelautan dan daratan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta akan menciptakan ekosistem yang lebih mendukung bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan mengoptimalkan potensi laut dan memperkuat sektor darat, Indonesia dapat membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dan tangguh, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kementerian Perdagangan Perketat Pengawasan Impor Dan Dorong UMKM Ekspor

Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indonesia mengumumkan langkah baru dalam memperketat pengawasan impor dan mendorong ekspor produk dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan perdagangan dan memberikan ruang yang lebih besar bagi produk lokal di pasar internasional.

Dalam konferensi pers yang digelar pada hari ini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa Kemendag akan memperketat pengawasan terhadap barang-barang impor, terutama yang dapat mengganggu keseimbangan pasar domestik. Pemerintah juga berencana memperketat prosedur impor dengan memastikan bahwa barang yang masuk ke Indonesia sesuai dengan standar kualitas dan tidak merugikan produsen lokal. Langkah ini diambil untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik dumping dan meningkatkan daya saing produk Indonesia.

Selain memperketat impor, Kemendag juga fokus pada pemberdayaan UMKM untuk memperluas pasar ekspor. Dalam program ini, Kemendag memberikan pelatihan dan bantuan teknis bagi pelaku UMKM agar mereka bisa memanfaatkan peluang di pasar global. Pemerintah juga akan memfasilitasi akses UMKM ke platform digital internasional, yang memungkinkan mereka menjangkau konsumen di luar negeri dengan lebih mudah. Program ini diharapkan bisa meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian negara.

Zulkifli Hasan menambahkan bahwa Kemendag akan bekerja sama dengan sektor swasta dan lembaga-lembaga terkait, seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin), untuk memaksimalkan potensi ekspor UMKM. Kolaborasi ini bertujuan agar UMKM Indonesia dapat bersaing di pasar global dan membawa manfaat ekonomi yang lebih besar. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor perdagangan.

Hasil Indeks Bisnis UMKM BRI Q3/2024, Perlu Penguatan Daya Beli

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) merilis data Indeks Bisnis UMKM untuk Triwulan III 2024 pada Senin (4/11), yang menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor UMKM mengalami perlambatan. Berdasarkan laporan ini, Indeks Bisnis UMKM tercatat pada angka 102,6, lebih rendah dibandingkan Triwulan II 2024 yang berada di angka 109,9.

Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, menjelaskan bahwa indeks di level 102,6 pada Q3-2024 masih menunjukkan ekspansi, meskipun melambat. Angka di atas 100 mengindikasikan bahwa aktivitas bisnis UMKM masih tumbuh positif.

“Kondisi ini didukung oleh normalnya kembali aktivitas masyarakat setelah perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Idul Fitri, Waisak, Idul Adha, serta liburan sekolah. Peningkatan panen di sektor perkebunan, proyek-proyek pemerintah dan swasta, serta acara-acara pernikahan dan kegiatan politik menjelang pilkada juga turut mendorong ekspansi,” ujar Supari.

Namun, Supari menambahkan, ekspansi bisnis UMKM pada Q3 2024 ini lebih lambat dibandingkan kuartal sebelumnya. Hal ini terlihat dari penurunan indeks dari 109,9 ke 102,6.

“Penurunan ini dipengaruhi oleh menurunnya daya beli masyarakat, normalisasi permintaan setelah perayaan HBKN, serta harga barang input yang naik dan persaingan yang semakin ketat,” jelasnya.

Pada laporan tersebut, terdapat lima komponen Indeks Bisnis UMKM yang masih berada di atas 100, sementara tiga komponen lainnya menurun di bawah 100. Komponen dengan indeks terendah tercatat pada volume produksi/penjualan sebesar 94,1, diikuti oleh nilai penjualan di angka 96,1, dan penggunaan tenaga kerja pada level 99,2.

Penurunan volume produksi dan penjualan disebabkan oleh normalisasi permintaan pasca HBKN, penurunan produksi setelah panen raya, serta peningkatan harga barang input. Meskipun harga jual mengalami peningkatan, penurunan volume produksi tetap berdampak pada nilai penjualan secara keseluruhan.

Menjelang musim tanam dan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemesanan dan persediaan barang input masih meningkat, meski dengan laju yang lebih lambat dibandingkan Q2 2024. Kenaikan harga bahan baku serta prospek bisnis yang tidak seoptimis sebelumnya turut mempengaruhi kinerja UMKM di sektor ini.

Pada Q3 2024, sebagian besar sektor usaha UMKM mengalami perlambatan. Sektor-sektor seperti pertanian serta hotel dan restoran bahkan menunjukkan kontraksi.

Di sektor pertanian, aktivitas menurun seiring dengan berakhirnya panen raya tanaman pangan di Q2 2024 dan musim kemarau yang melanda beberapa wilayah. Sektor hotel dan restoran juga menghadapi kontraksi pasca HBKN dan liburan sekolah, yang menurunkan permintaan terhadap jasa akomodasi.

Di sisi lain, sektor pertambangan tetap tumbuh berkat musim kemarau yang mendukung kegiatan penambangan, terutama pasir untuk konstruksi dan air bersih. Ekspansi pada sektor industri dan perdagangan didukung oleh kenaikan harga jual rata-rata serta permintaan yang masih kuat setelah aktivitas masyarakat kembali normal.

Namun, laju pertumbuhan di sektor-sektor ini juga melambat dibandingkan kuartal sebelumnya. Kenaikan aktivitas di sektor jasa didukung oleh berbagai acara seperti pesta pernikahan dan kegiatan politik menjelang pilkada.

Indeks Bisnis tertinggi dicapai oleh sektor konstruksi, dengan nilai indeks 116,3, berkat peningkatan proyek-proyek pemerintah dan swasta di akhir tahun yang didukung kondisi cuaca yang stabil.

Optimisme untuk ekspansi usaha di Q4 2024 tetap ada, terlihat dari Indeks Ekspektasi Bisnis UMKM sebesar 122,3. Meski angka ini menunjukkan prospek yang positif, levelnya sedikit menurun dari kuartal sebelumnya, mencerminkan ekspektasi pertumbuhan yang lebih moderat.

Penurunan optimisme tersebut disebabkan oleh lemahnya daya beli masyarakat, persaingan bisnis yang ketat, dan persiapan awal musim tanam tanaman pangan. Menurunnya sentimen pelaku bisnis UMKM terhadap perekonomian umum juga terlihat dari Indeks Sentimen Bisnis (ISB) UMKM Q3-2024 yang berada di angka 115,1.

Indeks Situasi Sekarang (ISS) mengalami penurunan sebesar 7,5 poin menjadi 94,1, sedangkan Indeks Ekspektasi (IE) turun 4,0 poin ke level 136,0. Penurunan ISS di bawah 100 ini selaras dengan perlambatan ekspansi bisnis UMKM pada Q3 2024.

Seiring dengan melemahnya ekspansi bisnis UMKM, penilaian pelaku UMKM terhadap kinerja pemerintah juga menurun, tercermin dari Indeks Kepercayaan terhadap Pemerintah (IKP) Q3-2024 yang turun 4,6 poin ke level 125,9.

Hampir seluruh komponen dalam IKP Q3 2024 menunjukkan penurunan dari kuartal sebelumnya. Penilaian tertinggi diberikan kepada pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban (indeks 144,2) serta infrastruktur (indeks 138,2), sedangkan penilaian terendah diberikan pada kemampuan pemerintah dalam menstabilkan harga barang dan jasa (indeks 110,5).

“Kenaikan harga bahan baku yang terus terjadi telah mengurangi margin keuntungan, sehingga menjadi beban bagi banyak pelaku bisnis UMKM,” tutup Supari.

Penguatan Koperasi Jadi Pilar Ekonomi Mikro Dan Kecil Di Kota Batu

Pada tanggal 31 Oktober 2024, penguatan koperasi di Kota Batu semakin diperkuat sebagai pilar penting dalam pengembangan ekonomi mikro dan kecil. Koperasi di daerah ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi perekonomian lokal, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat pasca-pandemi.

Koperasi berperan signifikan dalam memberikan akses modal bagi pelaku usaha kecil dan mikro. Dengan adanya koperasi, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Hal ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usaha mereka, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan.

Pemerintah Kota Batu telah meluncurkan berbagai program untuk mendukung pengembangan koperasi. Salah satunya adalah pelatihan manajemen koperasi dan akses pemasaran produk. Dengan program ini, diharapkan koperasi dapat lebih profesional dalam pengelolaannya dan lebih kompetitif di pasar.

Penguatan koperasi tidak hanya berdampak pada perekonomian, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Koperasi menyediakan berbagai produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga kebutuhan khusus. Hal ini membantu mendorong konsumsi lokal dan memperkuat ekonomi daerah.

Meskipun banyak manfaat yang diperoleh, koperasi di Kota Batu juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman anggota tentang manajemen koperasi dan persaingan dengan bisnis konvensional. Oleh karena itu, edukasi dan peningkatan kapasitas koperasi menjadi hal yang sangat penting untuk terus dilakukan.

Dengan penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi mikro dan kecil, Kota Batu diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, koperasi dapat menjadi solusi untuk memperkuat perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terjerat Kasus Suap, Wakil Ketua DPRD Bekasi Ditetapkan Sebagai Tersangka

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi berinisial SL resmi dijadikan tersangka dalam kasus dugaan suap. SL, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, diduga menerima suap terkait pengelolaan sejumlah proyek.

SL disinyalir menerima gratifikasi dari oknum pelaksana kegiatan fisik berinisial RS, yang telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka.

“Penetapan tersangka ini adalah hasil pengembangan penyidikan terkait dugaan suap yang melibatkan tersangka RS pada tersangka SL,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Dwi Astuti Beniyati, seperti dikutip oleh Antara, Rabu (30/10/2024).

Dwi mengungkapkan bahwa penetapan SL sebagai tersangka didasari bukti yang cukup, termasuk dokumen penting dan dua unit kendaraan—Mitsubishi Pajero warna putih dan BMW sedan—yang menjadi bagian dari bukti fisik dalam kasus ini.

Sebagai bagian dari proses penyidikan, SL kini ditahan di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Pasirtanjung, Cikarang Pusat, selama 20 hari ke depan.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bekasi, Ronald Thomas Mendrofa, menjelaskan bahwa SL memenuhi panggilan pemeriksaan pada Selasa (29/10/2024), di mana ia diinterogasi selama lebih dari tiga jam dan menjawab sekitar 20 pertanyaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, status SL ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka, dan ia langsung ditahan pada pukul 18.00 WIB.

Menurut jaksa, SL diduga menerima suap berupa kendaraan roda empat sebagai imbalan untuk pengelolaan 26 proyek yang bernilai antara Rp200 hingga Rp300 juta per proyek.

“SL mengalokasikan proyek kepada RS dengan nilai yang bervariasi, berkisar antara Rp200 hingga Rp300 juta untuk setiap proyek. Secara total, ada 26 proyek yang dilibatkan dalam kasus ini, dan sebagai imbalan, SL menerima kendaraan dari RS,” ungkapnya.

SL didakwa melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, termasuk Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf e, serta beberapa ayat dalam Pasal 5. Ancaman hukuman bagi tersangka ini adalah pidana penjara dengan durasi antara satu hingga 20 tahun.

“Ancaman hukumannya minimal satu tahun dan bisa mencapai maksimal 20 tahun penjara. Pasal yang didakwakan bersifat alternatif, jadi nanti di persidangan akan ditentukan mana yang paling sesuai dengan bukti perbuatan tersangka,” jelasnya.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat pada 7 Agustus 2023, yang kemudian diselidiki oleh tim jaksa dengan pengumpulan data dan informasi.

Namun, penanganan kasus ini sempat tertunda karena adanya Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023, yang mengatur agar proses hukum tidak digunakan sebagai alat politik dalam Pemilu 2024. Instruksi ini merupakan bagian dari komitmen Jaksa Agung dalam menghindari dampak hukum terhadap proses pemilihan umum, selaras dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 terkait tahapan pemilu hingga 20 Oktober 2024.

SBI Gandeng Masyarakat Dorong Ekonomi Sirkular Melalui Ruang Kolaboratif Baruwani Circular Hub

Pada 25 Oktober 2024, Sustainable Business Initiative (SBI) resmi meluncurkan Baruwani Circular Hub, sebuah ruang kolaboratif yang bertujuan untuk mendorong praktik ekonomi sirkular di masyarakat. Inisiatif ini diharapkan dapat mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan.

Baruwani Circular Hub dirancang sebagai tempat bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengusaha, akademisi, dan komunitas lokal, untuk berkumpul dan bertukar ide. Melalui diskusi, lokakarya, dan program pelatihan, SBI ingin mendorong inovasi dan solusi kreatif dalam pengelolaan limbah serta pemanfaatan kembali bahan-bahan yang ada. Hal ini menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran akan pentingnya ekonomi sirkular.

Dalam sambutannya, perwakilan SBI menjelaskan bahwa ekonomi sirkular adalah sistem yang bertujuan untuk mengurangi limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber daya. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi sirkular, masyarakat tidak hanya dapat mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru. SBI percaya bahwa kolaborasi antara berbagai pihak adalah kunci untuk mencapai tujuan ini.

Baruwani Circular Hub juga akan menjadi tempat untuk menampilkan produk-produk ramah lingkungan yang dihasilkan oleh komunitas lokal. Ini akan memberi kesempatan bagi para pelaku usaha untuk memperkenalkan produk mereka dan menjalin koneksi dengan konsumen yang peduli akan keberlanjutan. Dengan demikian, ruang kolaboratif ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai wadah untuk mengembangkan ekonomi lokal.

Sebagai langkah awal, SBI telah merencanakan serangkaian program dan kegiatan yang akan berlangsung di Baruwani Circular Hub dalam beberapa bulan ke depan. Program ini mencakup pelatihan tentang pengolahan limbah, pembuatan produk daur ulang, dan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi sirkular.

Sebagai penutup, peluncuran Baruwani Circular Hub oleh SBI merupakan langkah positif dalam upaya mendorong ekonomi sirkular di Indonesia. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan inisiatif ini dapat memberikan dampak signifikan dalam pengelolaan sumber daya yang lebih berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang.

Analisis: Untung Rugi Kemenkeu Langsung di Bawah Koordinasi Presiden

Dalam era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini langsung berada di bawah koordinasi presiden, menggantikan posisi sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Pergantian ini telah di atur melalui Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 yang mengatur tugas & fungsi pemerintahan dalam Kabinet Merah Putih untuk periode 5 Tahun kedepan.

Melalui kebijakan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo terkait urusan keuangan negara. “Kementerian Keuangan sekarang tidak lagi berada di bawah Kemenko Perekonomian, tapi langsung berada di bawah koordinasi presiden,” ungkap Deni Surjantoro, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu.

Perubahan ini juga berdampak pada Kemenko Perekonomian yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto, yang kini hanya mengkoordinasikan delapan kementerian lain, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selain itu, kementerian lain yang berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian mencakup Kementerian BUMN, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Pariwisata, dan beberapa instansi lainnya.

Dampak Perubahan Kemenkeu di Bawah Koordinasi Langsung Presiden

Menurut Ronny P. Sasmita, Analis Senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, perpindahan ini tidak akan memberikan dampak signifikan pada tugas pokok Kemenkeu. “Peran kementerian koordinator sebenarnya bukan sebagai atasan dari kementerian di bawahnya, tetapi lebih untuk mempermudah pengelolaan dan kontrol manajerial lintas bidang,” ungkap Ronny. Ia menegaskan bahwa seluruh menteri dalam kabinet memiliki peran yang setara sebagai pembantu presiden, meskipun beberapa menteri berperan sebagai koordinator.

Ronny juga menjelaskan bahwa struktur kementerian koordinator ini merupakan hal yang unik di Indonesia. Di negara lain, kementerian umumnya langsung bertanggung jawab kepada presiden tanpa adanya lapisan koordinasi tambahan seperti di Indonesia.

Namun demikian, Ronny melihat beberapa manfaat dari perubahan ini. Dengan Kemenkeu langsung berada di bawah presiden, proses pengambilan kebijakan terkait anggaran akan lebih cepat karena tidak lagi melalui rantai koordinasi tambahan.

Perubahan ini diharapkan akan membawa efisiensi yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan negara, serta mempercepat proses pengambilan keputusan terkait kebijakan fiskal di masa mendatang.

Indonesia Luncurkan 2 Zona Ekonomi Spesial Demi Tarik Investasi

Pada tanggal 12 Oktober 2024, Indonesia resmi meluncurkan dua zona ekonomi spesial yang bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi asing. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru di tengah tantangan global yang ada.

Zona ekonomi pertama berada di Batam, yang dikenal sebagai pusat industri dan perdagangan. Dengan fasilitas yang modern dan infrastruktur yang baik, Batam diharapkan menjadi magnet bagi investor di sektor manufaktur dan teknologi. Pemerintah memberikan berbagai insentif pajak dan kemudahan dalam perizinan untuk menarik perusahaan-perusahaan asing untuk berinvestasi di wilayah ini.

Zona ekonomi kedua terletak di Bali, fokus pada pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Dengan adanya zona ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas layanan pariwisata dan menarik investasi di bidang akomodasi, restoran, dan atraksi wisata. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat posisi Bali sebagai destinasi wisata global yang menarik.

Dalam peluncuran tersebut, pemerintah Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan kepada para investor. Berbagai kemudahan, seperti pengurangan pajak, percepatan izin usaha, dan jaminan keamanan investasi, menjadi fokus utama untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Peluncuran kedua zona ekonomi spesial ini mendapat sambutan positif dari pelaku usaha. Banyak pengusaha yang menyatakan optimisme terhadap prospek investasi di Indonesia, terutama dengan adanya insentif yang ditawarkan. Mereka berharap langkah ini akan mendorong lebih banyak investasi dan menggerakkan perekonomian lokal.

Dengan diluncurkannya dua zona ekonomi spesial di Batam dan Bali, Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam menarik investasi asing. Melalui berbagai insentif dan dukungan, diharapkan kedua wilayah ini dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

China Ancaman Sanksi Terhadap PVH Corp Terkait Kapas Xinjiang

Pemerintah China mengancam akan memberikan sanksi kepada PVH Corp, pemilik merek terkenal seperti Calvin Klein dan Tommy Hilfiger, terkait penolakan perusahaan fesyen asal Amerika Serikat ini untuk menggunakan kapas yang bersumber dari Xinjiang.

Ancaman tersebut disampaikan oleh Kementerian Perdagangan China pada Selasa (24/9), yang menyebutkan bahwa PVH berpotensi masuk dalam “daftar entitas yang kurang diminati.” PVH dituduh melanggar “prinsip transaksi pasar normal” karena memboikot kapas dari Xinjiang, yang menjadi sorotan terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Muslim Uighur.

“Kami sedang menyelidiki dugaan pelanggaran oleh PVH terkait keputusan mereka untuk tidak menggunakan kapas dari Xinjiang,” kata juru bicara Kementerian Perdagangan China dalam pernyataan yang dikutip CNN, Rabu (25/9).

Menanggapi ancaman ini, PVH menegaskan bahwa mereka selalu mematuhi hukum yang berlaku di semua negara tempat mereka beroperasi, termasuk China. Saat ini kami sedang berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan China dan akan merespons sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujar PVH.

Dalam kebijakan rantai pasokannya, PVH melarang pemasok langsung maupun tidak langsung untuk menggunakan kapas dari Xinjiang. Kebijakan ini sejalan dengan larangan pemerintah AS sejak Juni 2022 yang melarang impor barang-barang yang diproduksi di Xinjiang untuk mengatasi praktik kerja paksa di wilayah tersebut.

Ancaman sanksi ini menjadi tantangan serius bagi PVH, mengingat China merupakan salah satu pasar utama mereka. Berdasarkan laporan tahun 2023, perusahaan menyebutkan bahwa “China adalah mesin pertumbuhan penting” dengan pertumbuhan lebih dari 20 persen dalam mata uang lokal pada tahun itu.