Category: International

Penahanan Wali Kota Istanbul Picu Gelombang Demonstrasi Besar

Demonstrasi untuk menentang penahanan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, yang merupakan rival politik utama Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, terus berlanjut. Polisi antihuru-hara Turki melepaskan tembakan peluru karet dan gas air mata dalam upaya membubarkan ribuan pengunjuk rasa yang berkumpul di sekitar Balai Kota Istanbul.

Menurut laporan AFP pada Jumat (21/3/2025), para demonstran berusaha bergerak menuju Alun-alun Taksim, lokasi simbolis yang sering menjadi pusat aksi protes besar di Turki. Namun, alun-alun tersebut telah dibarikade sejak Imamoglu ditangkap pada Rabu (19/3) pagi atas tuduhan gratifikasi dan keterlibatannya dengan kelompok teroris.

Akibatnya, bentrokan pecah antara demonstran dan aparat keamanan yang berjaga di lokasi untuk menghalau aksi protes. Polisi melepaskan peluru karet saat situasi semakin memanas.

Salah satu koresponden AFP yang berada di lokasi menyaksikan langsung tembakan dilepaskan dan mendengar suara letusan senjata, sementara bau khas peluru karet tercium di udara.

Di lokasi yang sama, pemimpin oposisi Turki, Ozgur Ozel, menyampaikan orasi dari panggung yang didirikan dekat Balai Kota Istanbul pada Kamis (20/3). Ozel, yang menjabat sebagai Ketua Partai Rakyat Republik (CHP), partai oposisi utama di Turki, memperingatkan polisi agar tidak menggunakan peluru karet atau gas air mata untuk menghadapi massa.

“Jika hal ini terus terjadi, Kepolisian Istanbul harus bertanggung jawab atas tindakan mereka,” tegasnya.

“Siapa kalian hingga berani menembakkan gas air mata dan menghancurkan harapan rakyat Turki?” serunya dalam pidatonya.

Dalam aksi ini, ribuan demonstran, sebagian besar mahasiswa, meneriakkan slogan “Tayyip, mundur!” sebagai bentuk perlawanan terhadap Erdogan.

Demonstrasi ini telah berlangsung selama dua hari berturut-turut, di mana ribuan orang tetap berkumpul di luar Balai Kota Istanbul meski ada larangan unjuk rasa.

Di berbagai wilayah Istanbul lainnya, termasuk kawasan elit Nisantasi, warga menunjukkan solidaritas dengan memukul panci dan wajan sebagai simbol protes, sementara pengendara mobil membunyikan klakson mendukung Imamoglu.

Teks ini sudah diubah agar unik, tetapi tetap mempertahankan isi dan konteks berita aslinya. Jika ingin modifikasi lebih lanjut atau penyesuaian gaya bahasa tertentu, silakan beri tahu saya!

Trump dan Putin Sepakat Hentikan Serangan ke Infrastruktur, Perdamaian Ukraina Masih Dipertanyakan

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin mencapai kesepakatan awal terkait upaya mengakhiri konflik di Ukraina. Pada Selasa (18/3), Gedung Putih mengumumkan bahwa kedua pemimpin tersebut sepakat memulai langkah perdamaian dengan menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi dan fasilitas penting lainnya di Ukraina. Trump juga menegaskan bahwa tujuan akhir dari upaya ini adalah mewujudkan perdamaian yang abadi serta memperbaiki hubungan antara AS dan Rusia.

Dalam percakapan teleponnya dengan Putin, Trump dan timnya optimistis bahwa jalan menuju perdamaian dapat dimulai dengan mengupayakan gencatan senjata selama 30 hari. Namun, pengumuman dari Gedung Putih tidak menyebutkan apakah Putin telah menerima proposal tersebut secara penuh. Sebaliknya, Rusia hanya menyatakan kesediaannya untuk sementara waktu menghentikan serangan terhadap sasaran energi dan infrastruktur. Selain itu, kesepakatan juga mencakup negosiasi teknis mengenai gencatan senjata maritim di Laut Hitam, yang diharapkan menjadi langkah menuju penghentian konflik secara keseluruhan.

Diketahui, perundingan untuk mengimplementasikan rencana ini akan segera dimulai di Timur Tengah. Setelah pertemuan dengan pejabat tinggi AS di Arab Saudi pekan lalu, Ukraina menyatakan kesiapannya untuk menerima proposal gencatan senjata yang diusulkan oleh pemerintahan Trump. Sementara itu, Putin menyatakan dukungan prinsipil terhadap usulan tersebut, meskipun ia menegaskan bahwa masih ada isu penting yang harus diselesaikan sebelum Rusia bersedia menghentikan perang sepenuhnya.

Saat ini, negosiasi yang dipimpin oleh AS masih berlangsung, namun Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy tetap berhati-hati dalam menanggapi inisiatif ini. Ia masih meragukan kesungguhan Putin dalam mencapai kesepakatan damai yang benar-benar langgeng bagi Ukraina.

Scholz Sambut Gencatan Senjata Terbatas Rusia, Dorong Langkah Menuju Perdamaian Ukraina

Kanselir Jerman Olaf Scholz menyambut baik keputusan Rusia untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina, yang ia anggap sebagai langkah awal menuju perdamaian yang lebih permanen. Pernyataan ini disampaikan di Berlin pada Selasa (18/3) setelah pertemuannya dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, di mana mereka membahas perkembangan terbaru serta percakapan telepon antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Scholz menegaskan bahwa tujuan utama dari segala upaya yang dilakukan saat ini adalah mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Ukraina. Menurutnya, penghentian serangan terhadap fasilitas energi merupakan langkah penting yang dapat membuka jalan bagi perundingan lebih lanjut. Selain itu, ia juga menyoroti dimulainya negosiasi teknis untuk gencatan senjata di laut, yang diharapkan dapat berkembang menjadi penghentian penuh konflik bersenjata di Ukraina.

Lebih lanjut, Scholz menekankan bahwa proses negosiasi tidak boleh mengesampingkan Ukraina. Ia menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil harus melibatkan pihak Ukraina secara langsung, sehingga tidak ada kesepakatan yang dibuat tanpa persetujuan mereka. Dalam pernyataannya, ia mendesak agar langkah selanjutnya adalah gencatan senjata secara menyeluruh, yang diharapkan dapat segera terwujud demi menghentikan penderitaan rakyat Ukraina.

Scholz dan Macron juga menyoroti pentingnya peran komunitas internasional dalam memastikan bahwa gencatan senjata ini bukan hanya langkah sementara, tetapi merupakan bagian dari solusi jangka panjang untuk mengakhiri perang. Mereka mendesak negara-negara Barat untuk tetap bersatu dalam mendukung Ukraina, baik dalam aspek diplomasi maupun bantuan kemanusiaan. Selain itu, mereka menekankan bahwa tekanan terhadap Rusia harus terus dilakukan agar kepatuhan terhadap gencatan senjata benar-benar terwujud.

Sementara itu, pihak Ukraina masih menanggapi gencatan senjata ini dengan hati-hati, mengingat pengalaman sebelumnya di mana perjanjian serupa sering kali dilanggar dalam waktu singkat. Meski demikian, mereka tetap membuka ruang dialog dengan harapan bahwa langkah awal ini dapat berujung pada penghentian total konflik.

Di sisi lain, Scholz menekankan bahwa sanksi ekonomi terhadap Rusia akan tetap berlaku sampai ada jaminan nyata bahwa Moskow benar-benar berkomitmen terhadap perdamaian. Ia juga mengingatkan bahwa peran negara-negara lain, termasuk China dan Turki, sangat penting dalam mendukung proses negosiasi dan memastikan stabilitas kawasan.

Dengan berbagai upaya diplomasi yang terus digencarkan, Scholz berharap bahwa gencatan senjata ini bisa menjadi fondasi bagi perundingan damai yang lebih luas, yang tidak hanya mengakhiri perang, tetapi juga memastikan keamanan dan stabilitas jangka panjang di Eropa.

Gelombang Protes Besar di Serbia: Ribuan Warga Tantang Pemerintahan Vucic

Ratusan ribu warga Serbia turun ke jalan di kota Beograd pada Sabtu (15/3/2025) dalam aksi protes terbesar yang pernah terjadi di negara tersebut. Demonstrasi ini merupakan puncak dari gerakan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan menentang pemerintahan Presiden Aleksandar Vucic. Di tengah hujan yang sesekali turun, massa yang membawa bendera dan spanduk memenuhi pusat kota, menyebabkan kemacetan besar dan penutupan total transportasi umum. Polisi Serbia mencatat jumlah pengunjuk rasa mencapai 107.000 orang pada titik puncaknya, sementara media independen mengklaim jumlahnya jauh lebih besar.

Aksi protes ini berawal dari kecelakaan tragis pada November lalu di mana atap beton sebuah stasiun kereta di utara Serbia runtuh, menewaskan 15 orang. Kejadian itu memicu kemarahan publik terhadap dugaan korupsi dan kelalaian pemerintah dalam penerapan standar keselamatan konstruksi. Warga menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas insiden tersebut. Demonstrasi pada Sabtu kemarin diberi nama “15 untuk 15,” sebagai penghormatan bagi korban kecelakaan. Pada malam hari, massa terdiam selama 15 menit untuk mengenang mereka yang telah meninggal.

Protes ini dipimpin oleh mahasiswa yang telah menjadi kekuatan utama gerakan antikorupsi. Namun, karena meningkatnya ketegangan dan bentrokan sporadis dengan aparat kepolisian, para pemimpin mahasiswa akhirnya menyerukan pembubaran aksi untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. Sementara sebagian besar peserta membubarkan diri, ribuan lainnya tetap bertahan di jalan, meneriakkan slogan dan memainkan suara peluit serta drum sebagai bentuk perlawanan.

Presiden Vucic sebelumnya telah memperingatkan adanya kemungkinan kerusuhan dan mengancam akan mengambil tindakan tegas terhadap para demonstran. Menteri Dalam Negeri Ivica Dacic mengungkapkan bahwa 13 orang telah ditahan, termasuk enam aktivis oposisi yang diduga merencanakan kudeta. Meskipun aksi ini menjadi tekanan besar bagi pemerintahan Vucic, para pengunjuk rasa meyakini bahwa perjuangan mereka untuk demokrasi masih jauh dari selesai.

Pemerintah Indonesia Upayakan Pemulangan 554 WNI Korban Penipuan Online dari Wilayah Konflik Myanmar

Pemerintah Indonesia tengah berusaha memulangkan 554 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penipuan daring dari wilayah konflik bersenjata di Myawaddy, Myanmar. Upaya ini melibatkan tim gabungan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok, dan KBRI Yangon, yang saat ini berada di Maesot, Thailand, guna berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk memastikan kelancaran proses repatriasi.

Pada Jumat (14/3/2025), Duta Besar RI untuk Thailand, Rachmat Budiman, bersama Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Tak, Chucheep Phongchai, serta sejumlah instansi terkait. Diskusi ini bertujuan mengatur jalur kepulangan para WNI dari Myawaddy ke Maesot sebelum diterbangkan ke Indonesia. Thailand akan menjadi titik transit karena situasi keamanan yang tidak memungkinkan perjalanan langsung melalui jalur darat ke Yangon.

Pemerintah Thailand telah menyatakan kesiapannya dalam memfasilitasi pemindahan para WNI dari Myawaddy ke Maesot, sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke Bangkok dan akhirnya diterbangkan ke Jakarta. Sebagai bagian dari prosedur, otoritas Thailand akan menerapkan National Referral Mechanism guna mengidentifikasi kemungkinan kasus perdagangan manusia. Selain itu, pemeriksaan kesehatan dan keimigrasian akan dilakukan sebelum mereka dipulangkan.

Para WNI dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta dalam dua tahap pada 18 dan 19 Maret 2025. Setelah tiba, mereka akan menjalani wawancara serta proses rehabilitasi dan reintegrasi sebelum kembali ke daerah asal masing-masing. Pemerintah, melalui koordinasi lintas kementerian, telah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan kepulangan mereka berjalan lancar.

Politisi Prancis Tuntut AS Pulangkan Patung Liberty

Seorang anggota Parlemen Eropa asal Prancis, Raphael Glucksmann, menyerukan agar Amerika Serikat (AS) mengembalikan Patung Liberty. Menurutnya, kebijakan AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump bertentangan dengan nilai-nilai yang diwakili oleh monumen tersebut.

Dalam pernyataannya yang dikutip oleh media Prancis, Le Monde, dan dilansir RT.com pada Senin (17/3/2025), Glucksmann menilai masyarakat AS saat ini tampaknya “tidak lagi menghargai” simbol kebebasan yang diberikan oleh Prancis tersebut.

Patung Liberty, hasil karya pematung Prancis Frederic Auguste Bartholdi dan dibangun oleh Gustave Eiffel, dihadiahkan kepada AS untuk memperingati satu abad kemerdekaan negara itu.

Sejak berdiri di Pelabuhan New York pada tahun 1886, Patung Liberty menjadi ikon kebebasan dan harapan bagi para imigran yang mencari kehidupan lebih baik.

Glucksmann, yang dikenal sebagai anggota Parlemen Eropa dari sayap kiri-tengah dan pendukung Ukraina, juga mengecam kebijakan Trump, termasuk upaya mediasi antara Rusia dan Ukraina.

“Kami ingin menyampaikan kepada rakyat Amerika yang kini berpihak pada tirani, serta mereka yang memecat peneliti demi membungkam kebebasan ilmiah: Kembalikan Patung Liberty kepada kami,” ujar Glucksmann dalam acara Partai Place Publique pada Minggu (16/3).

Pernyataan tersebut mendapat sambutan meriah dari para pendukung partainya.

Sejak kembali menjabat sebagai Presiden AS pada Januari lalu, Trump menerapkan serangkaian kebijakan ketat, termasuk reformasi badan pemerintah untuk menekan pengeluaran, memperketat imigrasi ilegal, serta menghentikan bantuan luar negeri yang dianggap bertentangan dengan prinsip “America First”.

Trump juga menargetkan dana hibah untuk penelitian iklim dan studi gender melalui perintah eksekutif.

“Jika Anda memecat para ilmuwan terbaik Anda dan menyingkirkan mereka yang, melalui kebebasan berpikir dan penelitian mereka, menjadikan negara Anda sebagai kekuatan global, kami dengan senang hati akan menyambut mereka,” tambah Glucksmann.

AS Eksplorasi Opsi Relokasi Warga Gaza di Tengah Kontroversi

Amerika Serikat tengah mempertimbangkan berbagai kemungkinan terkait relokasi warga Palestina setelah mantan Presiden Donald Trump mengusulkan pengambilalihan Jalur Gaza. Utusan khusus AS, Steve Witkoff, mengungkapkan bahwa pemerintahannya sedang mengeksplorasi berbagai alternatif yang dapat meningkatkan kualitas hidup warga Gaza sekaligus memperhitungkan kepentingan Israel. Dalam wawancara dengan CBS News, Witkoff menegaskan bahwa Washington sedang mencari solusi terbaik dalam menangani konflik tersebut.

Bulan lalu, Trump mengusulkan agar AS mengambil kendali atas Gaza dan menjadikannya sebagai “Riviera Timur Tengah” dengan memindahkan warga Palestina ke negara-negara tetangga seperti Yordania dan Mesir. Gagasan tersebut memicu kecaman keras dari berbagai pihak, termasuk Palestina, negara-negara Arab, serta negara-negara seperti Kanada, Prancis, Jerman, dan Inggris. Banyak pihak menilai bahwa usulan ini tidak realistis dan berpotensi memperburuk situasi di kawasan. Meski demikian, AS saat ini lebih fokus pada upaya mencari resolusi konflik yang berkelanjutan dan menghindari ketegangan yang lebih besar.

Pekan lalu di Qatar, Witkoff bersama Direktur Senior Dewan Keamanan Nasional AS untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Eric Trager, memperkenalkan sebuah proposal “jembatan” yang bertujuan memberi ruang untuk perundingan menuju gencatan senjata permanen. Witkoff menyebut proposal itu sebagai langkah yang masuk akal guna mencapai solusi jangka panjang. Rencana tersebut mencakup upaya demiliterisasi Hamas, yang menjadi syarat mutlak bagi Israel, serta kemungkinan perundingan lebih lanjut demi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.

Dalam perkembangannya, berbagai negara terus melakukan diplomasi intensif untuk mencari jalan keluar atas konflik berkepanjangan ini. Beberapa pihak mendukung solusi dua negara sebagai jalan terbaik, sementara yang lain menekankan pentingnya penghentian kekerasan dan pemulihan kondisi kemanusiaan di Gaza. Sementara itu, tekanan terhadap Israel dan Hamas terus meningkat dari komunitas internasional untuk segera mencapai kesepakatan gencatan senjata.

Di sisi lain, nasib warga Palestina tetap menjadi perhatian utama dalam diskusi global. Krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza telah meningkatkan seruan bagi bantuan internasional dan solusi yang lebih konkret. Organisasi kemanusiaan dan badan PBB terus mengingatkan bahwa situasi di Gaza semakin genting, dengan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, dan layanan kesehatan.

Seiring upaya diplomasi yang terus berlangsung, banyak pihak menantikan apakah inisiatif AS dan negara-negara lain dapat membawa perubahan signifikan dalam konflik ini atau justru memperpanjang ketidakpastian bagi warga Palestina dan kawasan Timur Tengah secara keseluruhan.

Perkuat Perlindungan, KP2MI Gandeng Kongres Advokat untuk Migran

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menjalin kerja sama dengan Kongres Advokat Indonesia guna memperkuat perlindungan hukum serta meningkatkan pemahaman hukum bagi pekerja migran. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang bertujuan untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa perlindungan bagi pekerja migran harus mencakup aspek hukum, ekonomi, dan sosial, baik sebelum keberangkatan, saat penempatan, hingga kepulangan mereka beserta keluarganya.

Dalam pelaksanaannya, KP2MI membutuhkan dukungan dari konsultan hukum untuk memastikan seluruh proses perlindungan pekerja migran berjalan optimal. Selain aspek hukum, kerja sama ini juga mencakup program edukasi hukum yang diberikan kepada pekerja migran sebelum mereka diberangkatkan ke negara tujuan. Menteri Karding menyoroti rendahnya tingkat literasi hukum pekerja migran, yang menyebabkan mereka kurang memahami pentingnya keberangkatan legal, regulasi ketenagakerjaan di negara tujuan, serta hak-hak mereka sebagai pekerja. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan calon pekerja migran dapat lebih siap menghadapi berbagai ketentuan hukum di negara penempatan.

Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia, Siti Jamaliah Lubis, turut menekankan pentingnya pendidikan hukum agar kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap pekerja migran dapat diminimalisir. Ia juga mendorong KP2MI untuk menertibkan keberangkatan pekerja migran ilegal yang menjadi faktor utama tingginya kasus perdagangan manusia. Siti berharap pekerja yang dikirim ke luar negeri memiliki keterampilan khusus, seperti perawat dan teknisi, sehingga dapat bekerja di sektor yang lebih aman dan profesional. Berdasarkan data KP2MI, hingga awal 2025 terdapat 5,3 juta pekerja migran legal, sementara jumlah pekerja ilegal diprediksi melebihi angka tersebut. Sekitar 90-95 persen permasalahan yang dihadapi pekerja migran, termasuk kekerasan dan eksploitasi, dialami oleh mereka yang berangkat secara ilegal. Dengan langkah strategis ini, diharapkan pekerja migran Indonesia dapat bekerja dengan aman dan kembali ke tanah air dalam kondisi baik.

Tragedi Maut di Klub Malam Kocani, Puluhan Nyawa Melayang

Sebuah kebakaran dahsyat melanda sebuah klub malam di kota Kocani, Makedonia Utara, pada Minggu (16/3/2025) dini hari, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 100 lainnya. Insiden ini terjadi saat klub tengah menggelar konser dari sebuah grup pop lokal, di mana ratusan pengunjung memadati tempat tersebut untuk menikmati malam akhir pekan. Menteri Dalam Negeri Panche Toshkovski dalam konferensi persnya menyebutkan bahwa kebakaran bermula sekitar pukul 02.35 waktu setempat, diduga akibat penggunaan piroteknik di dalam ruangan yang kemudian menyambar bagian atap bangunan dan memicu kobaran api yang cepat menyebar.

Rekaman video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan kepanikan di dalam klub ketika api mulai membesar, dengan pengunjung berdesakan mencari jalan keluar. Beberapa orang berhasil melarikan diri, sementara yang lain terjebak dalam kobaran api yang melalap bangunan dengan cepat. Tim penyelamat yang tiba di lokasi langsung berupaya mengevakuasi korban, sementara pemadam kebakaran berusaha keras menjinakkan api. Namun, kondisi di dalam klub yang dipenuhi asap tebal dan runtuhan puing membuat proses penyelamatan menjadi sangat sulit.

Di luar klub malam yang terbakar, suasana duka menyelimuti keluarga korban yang berkumpul dengan harapan mendapatkan kabar terbaru mengenai orang-orang tercinta mereka. Beberapa di antara mereka menangis histeris ketika mengetahui bahwa anggota keluarga mereka termasuk dalam daftar korban jiwa. Rumah sakit di sekitar kota Kocani pun kewalahan menangani jumlah korban yang terus berdatangan, beberapa di antaranya mengalami luka bakar serius dan gangguan pernapasan akibat menghirup asap tebal.

Pihak kepolisian setempat telah menahan seorang pria yang diduga memiliki keterlibatan dalam peristiwa tragis ini, meskipun Toshkovski belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai peran tersangka dalam kejadian tersebut. Investigasi terus dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran, serta menelusuri apakah terdapat unsur kelalaian dalam pengamanan acara yang seharusnya mencegah bencana ini terjadi.

Peristiwa ini menjadi salah satu insiden kebakaran terburuk dalam sejarah Makedonia Utara, mengguncang masyarakat dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai standar keselamatan di tempat hiburan malam. Tragedi ini juga memicu perdebatan luas mengenai penggunaan piroteknik di ruang tertutup serta pentingnya penerapan protokol keselamatan yang lebih ketat. Pemerintah setempat berjanji akan melakukan evaluasi mendalam terhadap regulasi keamanan di tempat hiburan guna mencegah insiden serupa terjadi di masa mendatang.

Starship Menuju Mars, Elon Musk Ungkap Misi Bersejarah

Elon Musk, pendiri SpaceX, mengumumkan bahwa roket Starship miliknya dijadwalkan meluncur menuju Mars pada akhir tahun depan. Jika misi ini berhasil, pendaratan manusia di Planet Merah bisa dimulai pada 2029, meskipun Musk memperkirakan tahun 2031 sebagai target yang lebih realistis. Starship, roket setinggi 123 meter dan terbesar yang pernah dibuat, merupakan kunci utama dalam upaya Musk menjadikan manusia sebagai spesies multi-planet. Namun, tantangan besar masih menghadang. Salah satu roket Starship baru-baru ini mengalami kegagalan setelah meledak beberapa menit usai peluncuran di Texas. Insiden ini menjadi yang kedua dalam tahun ini setelah kejadian serupa pada Januari lalu. SpaceX saat ini tengah menganalisis data untuk mengetahui penyebab pasti dari ledakan, yang diduga akibat kerusakan pada beberapa mesin roket. Administrasi Penerbangan Federal AS (FAA) mengharuskan SpaceX menyelesaikan penyelidikan sebelum dapat melanjutkan uji penerbangan berikutnya.

NASA sendiri berencana menggunakan varian Starship untuk program Artemis dalam misi pendaratan manusia di Bulan. Musk telah lama memiliki ambisi untuk menjelajahi Mars, bahkan sejak 2016 ia pernah menyatakan rencana mengirim pesawat Dragon ke Mars pada 2018. Pada 2020, ia yakin manusia bisa mendarat di sana pada 2026, sementara prediksi terbaru menyebut Starship pertama akan dikirim ke Mars pada 2026 dengan misi berawak menyusul empat tahun kemudian. Menariknya, Musk juga mengumumkan bahwa misi ini akan membawa robot humanoid Tesla bernama “Optimus”, yang diperkenalkan tahun lalu dan dirancang untuk membantu tugas sehari-hari.

Di sisi lain, SpaceX terus menjalankan misi penting lainnya. Baru-baru ini, mereka berhasil meluncurkan roket Falcon 9 yang membawa awak ke Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS). Misi ini juga bertujuan memulangkan dua astronot, Butch Wilmore dan Suni Williams, yang seharusnya hanya tinggal selama delapan hari di ISS. Namun, akibat masalah teknis pada pesawat Starliner buatan Boeing yang mereka gunakan, mereka terpaksa tertahan di sana selama lebih dari sembilan bulan.