Menteri Ekonomi dan Keuangan Iran, Abdolnaser Hemmati, secara resmi diberhentikan oleh parlemen negara tersebut. Pemecatan ini dilakukan melalui proses pemakzulan yang dipicu oleh tingginya inflasi serta melemahnya mata uang Iran.
Dilansir oleh AFP pada Minggu (2/3/2025), televisi nasional Iran melaporkan bahwa Hemmati kehilangan kepercayaan dari parlemen, dengan 182 dari 273 anggota yang hadir dalam sidang pemakzulan memberikan suara untuk menyingkirkannya dari jabatan.
Sebagai catatan, nilai tukar rial Iran saat ini berada di atas 920.000 per dolar AS di pasar gelap, jauh lebih lemah dibandingkan dengan pertengahan 2024 yang masih berada di bawah 600.000 per dolar.
Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, sebelumnya telah berusaha membela Hemmati di hadapan anggota parlemen. Ia menekankan bahwa krisis ekonomi yang terjadi tidak dapat sepenuhnya disalahkan pada satu individu saja.
“Permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini bukan hanya tanggung jawab satu orang, dan tidak adil jika semua kesalahan ditimpakan kepada satu pihak saja,” ujar Pezeshkian.
Pezeshkian, yang mulai menjabat pada Juli tahun lalu, memiliki visi untuk memulihkan ekonomi serta mengupayakan pencabutan sejumlah sanksi Barat. Namun, nilai rial terus terdepresiasi, terutama setelah sekutu Iran di Suriah, Bashar al-Assad, lengser pada Desember lalu.
Sehari sebelum pemerintahan Assad runtuh, nilai tukar di pasar gelap Iran masih berada di sekitar 717.000 rial per dolar AS.
Dalam pembelaannya, Hemmati menegaskan bahwa depresiasi nilai tukar mata uang tidak mencerminkan kondisi riil, melainkan dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi.
“Masalah utama ekonomi kita adalah inflasi kronis yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan terus membebani stabilitas ekonomi negara,” jelas Hemmati.
Sanksi ekonomi yang diberlakukan Amerika Serikat selama beberapa dekade turut memperburuk kondisi Iran. Sejak AS menarik diri dari perjanjian nuklir pada 2018, inflasi di Iran melonjak ke angka dua digit, menyebabkan lonjakan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat.
Bank Dunia mencatat bahwa sejak 2019, tingkat inflasi tahunan Iran selalu berada di atas 30%. Pada 2023, angka inflasi bahkan mencapai 44%.
Berdasarkan konstitusi Iran, setelah pemecatan seorang menteri, pemerintah akan segera menunjuk pejabat sementara sebelum memilih pengganti definitif.
Sebelumnya, pada April 2023, parlemen Iran juga pernah mencopot Menteri Perindustrian saat itu, Reza Fatemi Amin, akibat lonjakan harga barang yang dipicu oleh sanksi internasional.