Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, tengah bersiap menyerahkan izin prakarsa rancangan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan Badan Organisasi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO). Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan bahwa rancangan Keppres tersebut telah berada di meja Menteri ESDM dan dalam waktu dekat akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.
Struktur organisasi NEPIO telah dipersiapkan oleh Kementerian ESDM, mencakup berbagai kementerian terkait, dan dirancang sebagai satuan tugas yang memungkinkan Menteri ESDM untuk lebih aktif dalam mengawasi serta mengoordinasikan program tenaga nuklir. Keppres NEPIO ini diprioritaskan lebih dulu dibandingkan dengan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET), guna mempercepat pembentukan regulasi yang mendukung pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
Menurut Eniya, PLTN pertama di Indonesia ditargetkan beroperasi pada tahun 2032 dengan kapasitas awal sebesar 250 megawatt (MW). Saat ini, pengembangan PLTN masih berada pada tahap awal sesuai dengan pedoman dari Badan Tenaga Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency (IAEA). Setelah Keppres NEPIO disahkan, pengembangan infrastruktur PLTN akan memasuki fase berikutnya, yaitu menetapkan komitmen pemerintah terhadap energi nuklir.
Dalam struktur NEPIO, nantinya akan dibentuk tiga kelompok kerja utama. Kelompok pertama bertugas mengidentifikasi perencanaan jangka panjang. Kelompok kedua fokus pada aspek operasional serta pembangkitan energi. Sementara itu, kelompok ketiga menangani aspek regulasi, keamanan, serta penerimaan masyarakat terhadap proyek PLTN. Dengan adanya Keppres ini, pemerintah berharap dapat mempercepat langkah menuju pemanfaatan energi nuklir yang aman dan berkelanjutan di Indonesia.