Tag: Amerika Serikat

Jepang Cemas: Tarif Impor Trump Picu Ketegangan Dagang Global

Jepang tengah diliputi kekhawatiran setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memicu perang dagang dengan memberlakukan tarif impor tinggi terhadap sejumlah negara. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, menilai kebijakan ini dimanfaatkan Trump sebagai alat negosiasi ekonomi.

“Kami khawatir atas situasi ini,” ujar Masaki kepada awak media dalam acara Perayaan Ulang Tahun Kaisar Jepang di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Kamis (20/2). Ia menambahkan bahwa kebijakan tarif terhadap China berdampak negatif bagi perekonomian global. Masaki menyatakan bahwa kebijakan semacam ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia dan memperburuk hubungan perdagangan antarnegara.

Sebelumnya, Trump mengumumkan tarif impor sebesar 10 persen untuk produk asal China. Sebagai balasan, China menetapkan tarif 15 persen untuk impor batu bara dan gas alam cair (LNG) dari AS, yang akan berlaku mulai 10 Februari 2025, menurut Komisi Tarif Bea Cukai Dewan Negara China. Langkah saling balas ini memicu kekhawatiran akan potensi eskalasi konflik dagang yang dapat memengaruhi sektor bisnis global.

Masaki menekankan pentingnya kerja sama multilateral antara Jepang, Indonesia, dan negara lainnya untuk meyakinkan AS agar mematuhi aturan perdagangan internasional. Menurutnya, pendekatan kolektif dapat mendorong AS untuk mempertimbangkan kembali kebijakannya. “Kita harus menghindari eskalasi perang dagang, baik antara China dan AS maupun negara lainnya,” tegasnya.

Langkah Trump ini bertujuan melindungi dan memperkuat perekonomian AS. Namun, dampaknya telah memicu kekhawatiran global karena berpotensi mengganggu stabilitas perdagangan internasional. Negara-negara di seluruh dunia kini menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan ekonomi sambil meredam dampak negatif dari kebijakan proteksionisme AS. Situasi ini memerlukan diplomasi yang cermat agar konflik dagang tidak semakin meluas dan merugikan berbagai sektor ekonomi di tingkat global.

AS Kirim 142 Migran ke Penjara Guantanamo, Dituduh Ancam Keamanan Nasional

Pemerintah Amerika Serikat telah memindahkan lebih dari 140 migran ke penjara berkeamanan tinggi di Teluk Guantanamo, Kuba—fasilitas yang biasanya digunakan untuk menahan teroris. Hingga Rabu (19/2), tercatat sebanyak 142 migran telah tiba di pangkalan militer tersebut melalui 13 penerbangan terpisah.

Hingga kini, pihak berwenang belum memberikan penjelasan mengenai kriteria pemilihan para migran yang dikirim ke sana. Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) juga belum mengungkap identitas para tahanan yang dipindahkan.

Langkah ini dilakukan saat DHS dan Kementerian Pertahanan AS berupaya membangun kamp penampungan bagi para migran ilegal di area Guantanamo. Keberadaan kamp-kamp tersebut memicu pertanyaan publik mengenai siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana nasib para migran di sana.

Tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini melibatkan sejumlah lembaga federal, termasuk Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) serta Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP).

“Selain menahan anggota geng kekerasan dan migran ilegal yang dianggap berisiko tinggi, Guantanamo juga digunakan untuk menahan migran yang telah menerima perintah deportasi,” ujar seorang pejabat senior DHS kepada CNN.

Pejabat tersebut menegaskan bahwa para migran yang ditahan telah melanggar hukum karena memasuki wilayah AS secara ilegal. Mereka yang dikategorikan berisiko tinggi akan ditempatkan di penjara berkeamanan maksimum, sedangkan yang telah menerima keputusan deportasi akan dipindahkan ke pusat operasi migran di Guantanamo.

Hingga saat ini, seluruh migran yang ditahan adalah laki-laki, termasuk mereka yang diduga anggota geng kriminal seperti Tren de Aragua serta pelaku pelanggaran hukum imigrasi.

Zelenskyy Tunda Kunjungan ke Arab Saudi, Jadwal Ulang pada 10 Maret

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, mengumumkan pembatalan kunjungannya ke Arab Saudi yang semula direncanakan pada Rabu. Keputusan ini diambil di tengah pertemuan pejabat tinggi Rusia dan Amerika Serikat yang berlangsung di Riyadh, ibu kota Arab Saudi.

Menurut laporan media yang mengutip juru bicara presiden, Serhiy Nikiforov, Zelenskyy sebelumnya dijadwalkan tiba di Arab Saudi pada 19 Februari sebagai bagian dari agenda diplomatiknya. Namun, dalam pernyataannya, Zelenskyy menegaskan bahwa dirinya tidak ingin ada “kebetulan” yang terjadi di tengah situasi politik yang kompleks saat ini.

“Saya tidak tahu siapa yang akan tetap berada di sana dan siapa yang akan pergi. Saya juga tidak peduli… Saya tidak ingin ada kebetulan, jadi saya memutuskan untuk tidak berangkat ke Arab Saudi,” ungkapnya.

Meski demikian, Zelenskyy telah berkomunikasi dengan pemimpin Arab Saudi dan menyepakati bahwa kunjungan tersebut akan dijadwalkan ulang pada 10 Maret mendatang.

Kunjungan ke Arab Saudi diyakini memiliki kepentingan strategis bagi Ukraina, terutama dalam memperkuat dukungan internasional di tengah konflik yang masih berlangsung dengan Rusia. Arab Saudi, yang memiliki pengaruh besar dalam geopolitik global, dapat berperan penting dalam upaya mediasi serta memberikan bantuan ekonomi dan diplomatik bagi Ukraina.

Selain itu, Zelenskyy juga mengungkapkan harapannya untuk bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat di Kiev dalam waktu dekat. Hal ini menunjukkan bahwa Ukraina masih aktif menjalin komunikasi dengan sekutu utamanya dalam menghadapi tantangan yang ada.

Arab Saudi Sambut Baik Pertemuan Puncak Putin-Trump, Dorong Perdamaian Ukraina

Arab Saudi menyambut baik komunikasi langsung antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang berlangsung melalui panggilan telepon selama hampir 90 menit pada Rabu lalu. Percakapan ini menjadi interaksi pertama yang diketahui antara kedua pemimpin sejak konflik Ukraina meningkat pada Februari 2022.

Setelah panggilan tersebut, Trump mengumumkan bahwa pembicaraan lebih lanjut akan diadakan di Arab Saudi. Riyadh pun menyatakan kesiapannya untuk menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi tersebut dan menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya perdamaian antara Rusia dan Ukraina sejak awal konflik.

Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, telah berulang kali menjalin komunikasi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Putin untuk mendorong dialog damai. Pada Desember 2023, ia juga mengunjungi Rusia untuk bertemu Putin, membahas isu-isu strategis seperti konflik Ukraina, harga minyak, kebijakan OPEC+, serta ketegangan di Gaza.

Sementara itu, Trump mengumumkan bahwa pejabat Amerika dan Rusia akan bertemu di sela-sela konferensi di Munich pada Jumat, dengan Ukraina juga diundang. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi mengenai pertemuan tersebut dari penyelenggara konferensi atau media.

Di sisi lain, delegasi Amerika dan Ukraina mengadakan diskusi di sela-sela acara tersebut. Zelensky menegaskan kesiapannya untuk segera mencapai perdamaian yang konkret dan berkelanjutan, tetapi menegaskan bahwa dirinya hanya bersedia bertemu langsung dengan Putin jika ada rencana yang disepakati bersama oleh pemimpin AS dan Eropa.

Wakil Presiden AS, J.D. Vance, juga menegaskan pentingnya memulai negosiasi langsung antara Ukraina dan Rusia. “Kita harus duduk bersama dan mulai berdialog untuk menemukan solusi guna mengakhiri konflik ini,” tegasnya.

Korea Utara Kecam Rencana Trump Kuasai Gaza: Sebut AS Pemeras dan Delusi

Kantor Berita Korea Utara (KCNA) mengecam gagasan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang ingin menguasai Jalur Gaza, menyebutnya sebagai tindakan konyol dan penuh pemerasan. Dalam pernyataannya pada Rabu (12 Februari 2025), KCNA menegaskan bahwa rencana tersebut hanya akan menghancurkan harapan rakyat Palestina akan perdamaian dan keselamatan.

Meski tidak menyebut Trump secara langsung, KCNA menyampaikan kritik tajam terhadap pengumuman AS yang ingin mengusir warga Palestina dari Gaza dan mengubah wilayah tersebut menjadi “Riviera Timur Tengah”. Istilah Riviera biasanya digunakan untuk menggambarkan kawasan pesisir yang mewah dan eksklusif, seperti French Riviera di Prancis.

KCNA juga menyinggung keinginan pemerintahan Trump untuk menguasai Terusan Panama dan Greenland, serta rencananya mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika. Menurut KCNA, langkah-langkah ini menunjukkan delusi imperialisme AS yang terus berusaha mengendalikan wilayah-wilayah strategis di dunia.

“Amerika Serikat harus sadar dari delusi kuno mereka dan segera berhenti melanggar martabat serta kedaulatan negara lain,” tegas KCNA, melabeli AS sebagai pemeras global.

Sebelumnya, Trump pernah menjalin hubungan unik dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un selama masa jabatan pertamanya. Namun, hingga saat ini, KCNA nyaris tidak memberikan komentar mengenai kepemimpinan Trump di periode kedua.

Korea Utara sendiri secara konsisten menyalahkan Israel atas konflik di Gaza dan menganggap AS turut bertanggung jawab atas eskalasi kekerasan di wilayah tersebut.

China Harap Donald Trump Pilih Kerja Sama, Bukan Konfrontasi

Kementerian Luar Negeri China menyatakan harapannya agar Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, memilih untuk bekerja sama dengan China daripada mengambil sikap konfrontatif. Pernyataan ini disampaikan menjelang pelantikan Trump dan mencerminkan keinginan Beijing untuk memulai hubungan yang lebih positif dengan Washington.

Hubungan antara China dan Amerika Serikat telah mengalami banyak pasang surut dalam beberapa tahun terakhir, terutama selama masa kepresidenan Trump sebelumnya. Ketegangan terjadi akibat berbagai isu, termasuk perdagangan, teknologi, dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pernyataan dari Kementerian Luar Negeri China menunjukkan bahwa Beijing berusaha untuk memperbaiki hubungan dan menghindari konflik lebih lanjut. Ini mencerminkan kesadaran kedua negara akan pentingnya kolaborasi untuk stabilitas global.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menekankan bahwa perkembangan hubungan yang stabil dan sehat antara kedua negara akan menguntungkan kedua belah pihak. Dia menyatakan, “Kami selalu percaya bahwa kerja sama lebih menguntungkan dibandingkan konfrontasi.” Pernyataan ini menunjukkan harapan China untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi dialog dan kerjasama di masa mendatang.

Mao Ning juga menegaskan pentingnya prinsip saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai dalam menjalin hubungan internasional. Dia menambahkan bahwa kedua negara harus mampu mengelola perbedaan dengan baik, termasuk isu sensitif seperti Taiwan. Ini mencerminkan pendekatan diplomatik yang diambil oleh China dalam menghadapi tantangan dalam hubungan bilateral.

Kedua negara memiliki ekonomi terbesar di dunia, sehingga hubungan mereka sangat berpengaruh terhadap perekonomian global. Kerja sama yang baik antara AS dan China diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi kedua negara tetapi juga bagi stabilitas ekonomi dunia. Ini menunjukkan bahwa keputusan politik di tingkat tinggi dapat memengaruhi banyak aspek kehidupan sehari-hari di seluruh dunia.

Dengan pelantikan Donald Trump yang semakin dekat, semua pihak berharap agar kedua negara dapat menemukan jalan untuk bekerja sama demi kepentingan bersama. Diharapkan bahwa pemimpin baru AS akan mempertimbangkan kembali pendekatan mereka terhadap China dan memilih dialog serta kolaborasi daripada konfrontasi. Keberhasilan dalam membangun hubungan yang konstruktif akan menjadi indikator penting bagi masa depan diplomasi antara AS dan China.

Singapura Pertahankan Gelar Paspor Terkuat Dunia 2025, AS Turun Peringkat

Henley Passport Index merilis daftar terbaru paspor terkuat di dunia, dengan Singapura kembali menduduki posisi teratas. Pemegang paspor Singapura kini dapat mengakses 195 dari 227 destinasi global tanpa perlu visa, mempertahankan statusnya sebagai negara dengan paspor paling kuat. Ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri yang efektif dan hubungan internasional yang baik berkontribusi pada kekuatan paspor suatu negara.

Jepang, yang sebelumnya berbagi posisi teratas dengan Singapura, kini turun ke peringkat kedua dengan akses bebas visa ke 193 negara. Penurunan ini dipengaruhi oleh perubahan dalam negosiasi visa dan hubungan diplomatik dengan beberapa negara. Hal ini mencerminkan dinamika global yang dapat mempengaruhi kebebasan perjalanan suatu negara, menunjukkan bahwa posisi paspor dapat berubah seiring waktu.

Di peringkat ketiga, sejumlah negara Eropa seperti Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol berbagi posisi dengan Finlandia dan Korea Selatan, yang memiliki akses bebas visa ke 192 destinasi. Keberadaan negara-negara ini di peringkat atas menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi dan politik mereka berperan penting dalam memperkuat kekuatan paspor masing-masing. Ini menegaskan bahwa stabilitas dan pengaruh internasional sangat berpengaruh pada kebijakan visa.

Salah satu berita mengejutkan adalah penurunan Amerika Serikat ke peringkat kesembilan dengan akses bebas visa ke 186 negara. Penurunan ini menandakan bahwa meskipun AS masih memiliki salah satu paspor terkuat di dunia, namun posisinya tidak sekuat sebelumnya. Ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh AS dalam menjaga hubungan internasional yang baik di tengah perubahan kebijakan luar negeri.

Indonesia menduduki peringkat ke-66 dalam Henley Passport Index 2025, dengan pemegang paspor Indonesia memiliki akses bebas visa ke 76 destinasi. Meskipun tidak mengalami peningkatan signifikan dari tahun lalu, posisi ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan hubungan internasional dan memperluas akses bebas visa bagi warganya. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk terus memperbaiki citra dan kekuatan paspor Indonesia.

Dengan rilis terbaru Henley Passport Index, semua pihak kini diajak untuk memahami bagaimana dinamika global dapat mempengaruhi akses perjalanan antarnegara. Keberhasilan suatu negara dalam mencapai peringkat tinggi dalam indeks ini tidak hanya bergantung pada kekuatan ekonomi tetapi juga pada diplomasi yang efektif. Ini menjadi momen penting bagi setiap negara untuk mengevaluasi strategi mereka dalam memperkuat posisi paspor di panggung internasional.

Amerika Serikat Longgarkan Pembatasan Untuk Suriah, Sanksi Masih Berlanjut

Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan pelonggaran sebagian pembatasan terhadap pemerintahan transisi Suriah. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap perubahan politik di Suriah setelah penggulingan Presiden Bashar al-Assad. Meskipun ada pelonggaran, sanksi yang dikenakan tetap berlaku untuk mencegah akses ke sumber daya yang dapat digunakan oleh kelompok teroris.

Pelonggaran pembatasan ini bertujuan untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi di Suriah, yang telah lama terhambat akibat sanksi. Dalam pernyataan resmi, pemerintah AS menekankan bahwa langkah ini diharapkan dapat membantu stabilisasi dan pemulihan ekonomi di negara yang dilanda konflik berkepanjangan. Ini menunjukkan bahwa AS berusaha untuk mendukung proses transisi menuju pemerintahan yang lebih stabil dan demokratis.

Meskipun ada pelonggaran, sanksi yang dikenakan terhadap individu dan entitas tertentu di Suriah tetap berlaku. Pemerintah AS menegaskan bahwa mereka akan terus memantau situasi dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak jatuh ke tangan kelompok yang berpotensi merugikan keamanan regional. Hal ini mencerminkan pendekatan hati-hati AS dalam menangani kebijakan luar negeri terkait Suriah.

Pemerintahan transisi Suriah telah mendesak AS untuk mencabut sanksi sepenuhnya agar dapat mempercepat proses pemulihan dan rekonstruksi. Menteri Luar Negeri sementara Suriah, Asaad al-Shaibani, menyatakan bahwa sanksi merupakan penghalang bagi upaya pemulihan negara pasca-konflik. Desakan ini menunjukkan harapan pemerintah baru untuk mendapatkan dukungan internasional dalam membangun kembali negara mereka.

Para analis menyatakan bahwa dukungan internasional sangat penting untuk memastikan keberhasilan program pemulihan di Suriah. Tanpa dukungan yang memadai, upaya rekonstruksi akan terhambat, dan rakyat Suriah akan terus menghadapi kesulitan ekonomi. Ini menandakan perlunya kerjasama antara negara-negara donor dan pemerintah transisi Suriah untuk mencapai tujuan bersama.

Keputusan AS untuk melonggarkan pembatasan ini disambut positif oleh beberapa negara, termasuk Qatar, yang telah lama mendukung pemerintahan transisi di Suriah. Namun, beberapa negara lain masih skeptis dan menunggu bukti konkret dari pemerintah baru sebelum memberikan dukungan lebih lanjut. Ini mencerminkan kompleksitas situasi politik di kawasan tersebut.

Dengan pelonggaran pembatasan ini, tahun 2025 diharapkan menjadi tahun penting bagi proses pemulihan di Suriah. Semua pihak kini diajak untuk memperhatikan perkembangan situasi dan dampaknya terhadap stabilitas regional. Keberhasilan dalam menciptakan pemerintahan yang stabil dan demokratis akan sangat bergantung pada dukungan internasional dan kerjasama antara berbagai pihak terkait.

Negara China Larang Ekspor Bahan Baku Chip Imbas Sanksi Dari AS

Pada 5 Desember 2024, China mengumumkan kebijakan baru yang melarang ekspor bahan baku penting untuk pembuatan chip semikonduktor. Langkah ini merupakan respons terhadap sanksi yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap industri teknologi China, yang semakin memperburuk ketegangan perdagangan antara kedua negara.

Kebijakan ini diambil setelah AS memperketat sanksi terhadap perusahaan-perusahaan teknologi China, terutama yang berhubungan dengan produksi chip semikonduktor. Sanksi tersebut bertujuan untuk membatasi akses China terhadap teknologi yang dapat digunakan dalam pengembangan senjata dan kecerdasan buatan. Sebagai balasan, China memutuskan untuk membatasi ekspor bahan baku chip yang sangat dibutuhkan dalam industri global, termasuk untuk produksi smartphone dan perangkat lainnya.

Langkah China ini diprediksi akan menambah ketegangan dalam pasar global semikonduktor, yang sudah terganggu oleh pandemi dan krisis rantai pasokan. Beberapa negara besar, termasuk AS, Jepang, dan Korea Selatan, sangat bergantung pada bahan baku yang berasal dari China. Dengan larangan ekspor ini, negara-negara tersebut mungkin akan mengalami keterlambatan dalam produksi dan pengiriman chip, yang bisa memengaruhi berbagai sektor industri, dari elektronik hingga otomotif.

Di sisi lain, meskipun kebijakan ini dapat memperburuk hubungan perdagangan dengan AS dan sekutunya, kebijakan ini juga dapat memperkuat posisi China dalam industri teknologi global. Dengan mengontrol bahan baku chip, China dapat mempercepat pengembangan teknologi domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor dari negara-negara Barat. Ini bisa mempercepat upaya China untuk menjadi pemimpin dalam industri semikonduktor global.

Sebagai respons terhadap langkah China ini, beberapa negara, terutama AS dan sekutunya, mulai mencari alternatif sumber bahan baku chip, termasuk melalui peningkatan investasi dalam industri semikonduktor domestik. AS sendiri berencana untuk mengurangi ketergantungan pada China dengan membangun fasilitas produksi chip di dalam negeri. Namun, upaya tersebut membutuhkan waktu dan investasi besar.

Langkah China ini memiliki potensi untuk menciptakan ketegangan lebih lanjut dalam hubungan internasional dan dapat menyebabkan pergeseran besar dalam industri teknologi global. Meskipun China mendapat keuntungan dari mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan baku chip, langkah ini berisiko memicu perang dagang yang lebih intensif dan merugikan bagi ekonomi dunia dalam jangka panjang.

Larangan ekspor bahan baku chip oleh China sebagai respons terhadap sanksi AS memperburuk ketegangan perdagangan internasional, terutama di industri teknologi. Langkah ini tidak hanya memengaruhi pasar semikonduktor global tetapi juga memicu upaya negara-negara besar untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap China dalam rantai pasokan chip.

Perang Dingin Teknologi China Mulai Guncang Dominasi Militer AS

China dikabarkan telah meningkatkan upayanya untuk melemahkan dominasi militer Amerika Serikat (AS) melalui berbagai pendekatan teknologi dan taktik yang tak terduga. Dalam beberapa tahun terakhir, negara Tirai Bambu ini diketahui tengah mengembangkan senjata dan sistem militer canggih yang menargetkan kelemahan-kelemahan dalam sistem pertahanan AS. Modus operandi yang digunakan oleh China ini disebut-sebut melibatkan pengembangan senjata berbasis teknologi tinggi dan perang informasi yang efektif.

Salah satu modus yang paling mencolok adalah serangan siber yang terus meningkat terhadap fasilitas militer AS. China, menurut laporan intelijen, terlibat dalam serangan cyber yang menargetkan infrastruktur militer, mulai dari sistem komunikasi hingga data militer sensitif. Tujuan dari serangan ini adalah untuk merusak kemampuan AS dalam merespons ancaman secara cepat dan efektif, serta untuk mengekspos kelemahan dalam sistem pertahanan mereka yang sangat bergantung pada jaringan digital.

Modus lain yang diambil China adalah dengan memperkenalkan dan mengembangkan teknologi senjata Anti-Akses dan Area Penolakan (A2/AD). Sistem ini dirancang untuk membatasi kemampuan pasukan AS dalam memasuki wilayah strategis, terutama di Laut China Selatan dan kawasan Asia-Pasifik yang semakin menjadi pusat ketegangan geopolitik. Dengan senjata jarak jauh dan sistem rudal yang lebih canggih, China berupaya menciptakan zona penyangga yang menghalangi intervensi militer AS dalam wilayah tersebut.

Selain serangan fisik, China juga semakin aktif dalam menggunakan perang informasi untuk merusak citra militer AS di mata publik global. Berbagai media yang dikendalikan negara tersebut secara rutin menyebarkan narasi yang memengaruhi persepsi terhadap kekuatan militer AS. Melalui penyebaran propaganda dan disinformasi, China berupaya mengurangi kepercayaan dunia terhadap kemampuan militer AS dan memperkuat pengaruhnya di arena internasional.

Selain itu, China memperkuat aliansinya dengan Rusia, yang juga tengah menghadapi ketegangan dengan AS dan sekutunya. Kedua negara ini semakin sering melakukan latihan militer bersama dan berbagi teknologi canggih, termasuk dalam bidang perang siber dan sistem senjata hipersonik. Kerjasama ini diyakini akan menjadi ancaman baru bagi dominasi AS di kawasan tersebut, dengan Rusia dan China saling mengisi kekuatan militer dan teknologi masing-masing.

Jika tak diatasi, upaya China untuk melemahkan militer AS dapat mengubah keseimbangan kekuatan global, dengan dampak jangka panjang terhadap dominasi militer Amerika di seluruh dunia. Menyadari hal ini, AS sedang meningkatkan investasi dalam teknologi pertahanan, termasuk dalam bidang siber, dan memperkuat kemitraan dengan negara-negara sekutunya. Namun, ancaman yang datang dari China menunjukkan bahwa perang modern tidak hanya di medan perang, tetapi juga dalam ruang siber dan pengaruh informasi yang sulit terdeteksi.