Trump Dorong Elon Musk Audit Pentagon: Temukan Penipuan dan Pemborosan Militer

Presiden AS Donald Trump mengungkapkan bahwa ia berharap Elon Musk, sekutunya yang juga pemimpin Tesla dan SpaceX, akan menemukan miliaran dolar penipuan dan pemborosan di Pentagon, setelah Musk ditunjuk untuk memimpin audit pemerintah AS guna memangkas jumlah tenaga kerja federal. Dalam sebuah wawancara dengan Fox News, Trump menyatakan bahwa dia yakin audit ini akan mengungkap ratusan juta hingga miliaran dolar penyalahgunaan anggaran di departemen pertahanan terbesar AS.

Anggaran Pentagon sendiri hampir mencapai USD1 triliun setiap tahunnya, dan pada Desember lalu, Presiden Joe Biden menandatangani RUU yang mengesahkan anggaran pertahanan sebesar USD895 miliar untuk tahun fiskal yang berakhir pada 30 September. Musk, yang dikenal sebagai miliarder sayap kanan dan memiliki perusahaan besar dengan kontrak militer, telah ditunjuk oleh Gedung Putih untuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang baru dibentuk. Musk akan memegang akses ke informasi sensitif dalam sistem komputer pemerintah untuk menjalankan tugas audit tersebut.

Walaupun kritik terhadap pemborosan Pentagon sudah ada sejak lama, beberapa pihak menyatakan kekhawatiran terkait kemungkinan kebocoran informasi rahasia, serta potensi kehancuran lembaga tersebut tanpa persetujuan dari Kongres. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai potensi konflik kepentingan, mengingat perusahaan Musk memiliki kontrak besar dengan Pentagon. Pada Sabtu lalu, seorang hakim AS mengeluarkan perintah darurat yang memblokir DOGE untuk mengakses data sensitif warga AS yang ada di sistem pembayaran Departemen Keuangan.

Namun, meskipun ada sejumlah kekhawatiran, Trump tampaknya semakin mendukung gagasan ini. Ia bahkan mengatakan bahwa ia akan segera meminta Musk untuk memeriksa Departemen Pendidikan, lalu melanjutkan ke militer dalam waktu singkat. Penasihat Keamanan Nasional, Mike Waltz, juga menilai bahwa pembuatan kapal di Pentagon bisa menjadi salah satu area yang menarik dalam audit ini.

Zelensky Siap Jalin Kesepakatan dengan Trump: Pasok Tanah Jarang Ukraina untuk Dukung Perang?

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengungkapkan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Presiden AS, Donald Trump, dalam pengembangan sumber daya mineral strategis, khususnya logam tanah jarang. Pada Senin (3/2/2025), Trump mengusulkan agar Ukraina memasok tanah jarang kepada AS sebagai imbalan atas bantuan finansial dalam perang melawan Rusia.

Zelensky telah memasukkan rencana ini dalam strategi kemenangan yang disampaikannya kepada sekutu Kyiv, termasuk Trump, sejak musim gugur lalu. Strategi tersebut mencakup kerja sama dengan mitra asing guna memanfaatkan sumber daya mineral Ukraina yang bernilai strategis.

Tanah jarang merupakan kelompok 17 unsur logam yang digunakan dalam berbagai teknologi penting, seperti kendaraan listrik, telepon seluler, sistem persenjataan, hingga elektronik canggih. Saat ini, China mendominasi produksi tanah jarang secara global, sementara AS berupaya mengamankan pasokan alternatif.

Ukraina memiliki potensi besar dalam industri ini, dengan endapan 22 dari 34 mineral yang dikategorikan sebagai kritis oleh Uni Eropa. Beberapa mineral tersebut meliputi ferroalloy, logam mulia, serta elemen tanah jarang seperti lantanum, cerium, neodymium, erbium, dan itrium—yang memiliki aplikasi luas dalam sektor teknologi, energi hijau, dan pertahanan.

Selain itu, Ukraina juga memiliki cadangan besar litium, mangan, grafit, dan zirkonium, yang menarik minat AS. Penelitian Uni Eropa menunjukkan bahwa negara ini memiliki potensi sebagai pemasok utama skandium, sementara Forum Ekonomi Dunia mencatat bahwa Ukraina juga berperan penting dalam pasokan berilium, nikel, galium, serta fluorit.

Dengan sumber daya yang melimpah, kerja sama antara Ukraina dan AS di sektor ini dapat menjadi langkah strategis, baik untuk kepentingan geopolitik maupun ekonomi.

Donald Trump Tekankan Keinginan untuk Akhiri Perang Ukraina, Sampaikan Potensi Pertemuan dengan Putin

Tiga tahun setelah invasi Rusia ke Ukraina yang dipimpin oleh Presiden Vladimir Putin, pasukannya masih melanjutkan pertempuran di medan perang.

Sementara itu, Kyiv menghadapi tantangan besar dalam hal kekurangan pasukan dan peralatan. Pada saat yang sama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghentikan pengiriman bantuan militer besar-besaran ke Ukraina.

BACA JUGA: IHSG Anjlok 5,16 Persen pada 3-7 Februari 2025, Ini Penyebabnya Putin semakin mendekati tujuan strategisnya, meskipun minimnya dorongan untuk perundingan, meskipun ada upaya Presiden AS Donald Trump untuk membujuk atau mengancamnya, kata para ahli Rusia dalam wawancara dengan The Associated Press.

Kedua pemimpin tersebut mengisyaratkan adanya pembicaraan mengenai Ukraina, baik melalui telepon maupun pertemuan langsung, dengan menggunakan pendekatan pujian dan ancaman, seperti yang dilaporkan oleh Japan Today pada Minggu (9/2/2025).

Putin menggambarkan Trump sebagai “cerdas dan pragmatis,” dan bahkan mengulang klaim palsunya mengenai kemenangan pemilihan 2020. Trump, di sisi lain, menyebut Putin “cerdas” dan mengancam Rusia dengan tarif dan pemotongan harga minyak, yang kemudian ditanggapi oleh Kremlin.

Trump juga pernah mengklaim dalam kampanyenya bahwa dia dapat mengakhiri perang dalam 24 jam, meskipun kemudian menyebutnya bisa berlangsung selama enam bulan. Ia mengisyaratkan bahwa AS sedang melakukan pembicaraan dengan Rusia mengenai Ukraina tanpa melibatkan Kyiv, menyebut bahwa pemerintahan sebelumnya telah melakukan “diskusi yang sangat serius”.

Trump menyarankan bahwa ia dan Putin dapat segera mengambil langkah “signifikan” untuk mengakhiri perang, yang sudah menimbulkan banyak korban bagi Rusia dan memberikan dampak buruk terhadap perekonomiannya, yang menghadapi sanksi Barat, inflasi, dan kekurangan tenaga kerja.

Namun, meskipun ada kesulitan ekonomi, Putin tidak menghadapi tekanan domestik yang kuat untuk mengakhiri konflik, karena kebijakan kerasnya terhadap oposisi membuat situasi domestik tetap terkendali.

Menurut Fyodor Lukyanov, seorang pakar Rusia yang memimpin Dewan Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Moskow, “Di Barat, muncul anggapan bahwa Putin harus segera mencapai kesepakatan dan mengakhiri konflik. Namun, itu tidak terjadi.”

Penolakan Global! Usulan Trump Relokasi Warga Gaza Menuai Kritik Tajam

Rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza ke negara-negara lain mendapat penolakan luas dari berbagai negara di dunia. Banyak pemimpin dunia menentang ide ini dengan alasan bahwa pemindahan paksa warga Palestina melanggar hukum internasional serta dapat mengganggu stabilitas kawasan.

Mesir, sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Gaza, menolak keras usulan ini. Presiden Abdel Fattah al-Sisi menegaskan bahwa Mesir tidak akan menerima pemindahan warga Palestina karena hal tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan berpotensi memicu ketidakstabilan di wilayah tersebut.

Yordania juga menyuarakan keberatan serupa. Raja Abdullah II menegaskan bahwa negaranya tidak akan menjadi tempat relokasi warga Palestina dan menekankan pentingnya solusi dua negara yang menjamin hak-hak rakyat Palestina.

Arab Saudi menegaskan bahwa setiap penyelesaian konflik harus dilakukan secara adil tanpa mengubah demografi Palestina. Pemerintah Saudi mendorong tercapainya solusi politik yang dapat memastikan hak-hak rakyat Palestina tanpa adanya pemindahan paksa.

Iran mengecam keras usulan Trump dan menyebutnya sebagai upaya menghapus identitas Palestina. Pemerintah Iran menegaskan bahwa pemindahan paksa ini bertentangan dengan prinsip hukum internasional dan menyerukan kepada komunitas global untuk menolak rencana tersebut.

Malaysia turut menyatakan sikap tegas menolak relokasi warga Gaza. Pemerintah Malaysia menilai tindakan tersebut tidak manusiawi dan bertentangan dengan berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Spanyol juga menolak gagasan pemindahan warga Palestina ke wilayahnya. Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, menyatakan bahwa Gaza adalah rumah bagi rakyat Palestina dan harus menjadi bagian dari negara Palestina yang merdeka di masa depan.

Indonesia, sebagai negara yang selama ini mendukung perjuangan Palestina, mengecam keras rencana relokasi ini. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa setiap upaya pemindahan paksa hanya akan memperkuat pendudukan ilegal Israel atas tanah Palestina.

China menentang pemindahan warga Gaza dan menyatakan bahwa wilayah tersebut adalah milik rakyat Palestina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China menegaskan bahwa hak-hak Palestina harus dihormati dan menolak rencana yang dianggap sebagai alat tawar-menawar politik.

Uni Eropa, melalui beberapa negara anggotanya, juga menolak rencana relokasi tersebut. Mereka menegaskan bahwa setiap solusi harus sejalan dengan hukum internasional dan menghormati hak-hak asasi manusia.

Turki menyatakan bahwa solusi terhadap konflik ini harus dicapai melalui dialog dan negosiasi, bukan dengan pemindahan paksa warga Palestina dari tanah mereka.

Qatar dan Uni Emirat Arab juga menyuarakan penolakan serupa. Kedua negara menekankan bahwa solusi damai harus menjunjung tinggi hak-hak rakyat Palestina dan memastikan stabilitas di kawasan.

Penolakan luas terhadap rencana Trump ini menunjukkan bahwa banyak negara masih berkomitmen untuk mendukung hak-hak rakyat Palestina dan mencari solusi yang lebih adil serta berkelanjutan.

Argentina Tinggalkan WHO: Langkah Drastis Milei dalam Menegaskan Kedaulatan Kesehatan

Presiden Argentina, Javier Milei, resmi mengumumkan bahwa negaranya akan menarik diri dari keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Keputusan yang disampaikan pada Rabu (5/2/2025) ini didasarkan pada perbedaan prinsip dalam pengelolaan kebijakan kesehatan global. Juru bicara pemerintah, Manuel Adorni, menegaskan bahwa keputusan ini bertujuan untuk memastikan Argentina memiliki kendali penuh atas sistem kesehatannya tanpa intervensi dari badan internasional.

“Kami tidak akan membiarkan organisasi asing mencampuri urusan domestik Argentina,” ujar Adorni, seperti dikutip dari kantor berita AFP. Menurutnya, dengan keluar dari WHO, Argentina akan lebih leluasa dalam menyusun dan menerapkan kebijakan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan rakyatnya.

Langkah ini mencerminkan keputusan serupa yang diambil Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang pada 20 Januari 2025 langsung menandatangani perintah eksekutif untuk menarik AS dari WHO, hanya beberapa jam setelah kembali menjabat. Trump mengkritik organisasi yang berbasis di Jenewa, Swiss, tersebut, terutama dalam responsnya terhadap pandemi Covid-19.

Milei, yang dikenal sebagai seorang anarko-kapitalis serta pengagum berat Trump, telah menjalankan kebijakan pemotongan besar-besaran terhadap belanja negara sejak awal kepemimpinannya. Langkah ini diambil untuk mencapai keseimbangan anggaran setelah bertahun-tahun Argentina mengalami defisit fiskal. Namun, kebijakan penghematan tersebut memicu kontroversi, termasuk kekhawatiran akan meningkatnya angka kemiskinan.

Meskipun demikian, Argentina berhasil mencatat surplus perdagangan tertinggi pada tahun 2024, yang sebagian besar disebabkan oleh menurunnya impor serta pengurangan pengeluaran negara. Keputusan Milei untuk keluar dari WHO semakin mengukuhkan posisinya dalam membentuk kebijakan yang lebih independen dari pengaruh global.

Tak lama setelah kemenangan Partai Republik dalam pemilu AS pada November 2024, Milei menjadi pemimpin asing pertama yang mengunjungi Trump di Mar-a-Lago, Florida. Kedekatan politik mereka semakin menegaskan bahwa kebijakan Milei kerap sejalan dengan pendekatan yang diambil oleh Trump, termasuk keputusan untuk meninggalkan WHO.

China Harap Donald Trump Pilih Kerja Sama, Bukan Konfrontasi

Kementerian Luar Negeri China menyatakan harapannya agar Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, memilih untuk bekerja sama dengan China daripada mengambil sikap konfrontatif. Pernyataan ini disampaikan menjelang pelantikan Trump dan mencerminkan keinginan Beijing untuk memulai hubungan yang lebih positif dengan Washington.

Hubungan antara China dan Amerika Serikat telah mengalami banyak pasang surut dalam beberapa tahun terakhir, terutama selama masa kepresidenan Trump sebelumnya. Ketegangan terjadi akibat berbagai isu, termasuk perdagangan, teknologi, dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pernyataan dari Kementerian Luar Negeri China menunjukkan bahwa Beijing berusaha untuk memperbaiki hubungan dan menghindari konflik lebih lanjut. Ini mencerminkan kesadaran kedua negara akan pentingnya kolaborasi untuk stabilitas global.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menekankan bahwa perkembangan hubungan yang stabil dan sehat antara kedua negara akan menguntungkan kedua belah pihak. Dia menyatakan, “Kami selalu percaya bahwa kerja sama lebih menguntungkan dibandingkan konfrontasi.” Pernyataan ini menunjukkan harapan China untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi dialog dan kerjasama di masa mendatang.

Mao Ning juga menegaskan pentingnya prinsip saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai dalam menjalin hubungan internasional. Dia menambahkan bahwa kedua negara harus mampu mengelola perbedaan dengan baik, termasuk isu sensitif seperti Taiwan. Ini mencerminkan pendekatan diplomatik yang diambil oleh China dalam menghadapi tantangan dalam hubungan bilateral.

Kedua negara memiliki ekonomi terbesar di dunia, sehingga hubungan mereka sangat berpengaruh terhadap perekonomian global. Kerja sama yang baik antara AS dan China diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi kedua negara tetapi juga bagi stabilitas ekonomi dunia. Ini menunjukkan bahwa keputusan politik di tingkat tinggi dapat memengaruhi banyak aspek kehidupan sehari-hari di seluruh dunia.

Dengan pelantikan Donald Trump yang semakin dekat, semua pihak berharap agar kedua negara dapat menemukan jalan untuk bekerja sama demi kepentingan bersama. Diharapkan bahwa pemimpin baru AS akan mempertimbangkan kembali pendekatan mereka terhadap China dan memilih dialog serta kolaborasi daripada konfrontasi. Keberhasilan dalam membangun hubungan yang konstruktif akan menjadi indikator penting bagi masa depan diplomasi antara AS dan China.

Ketua Armada Bersatu Malaysia Berharap Donald Trump Selesaikan Perang Gaza

Pada 19 November 2024, Ketua Armada Bersatu Malaysia, Muhammad Hilman Idham, menyatakan harapannya agar mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dapat memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik yang terus berlangsung di Gaza. Hilman menilai bahwa Trump, yang memiliki pengaruh besar dalam politik global, dapat berkontribusi pada upaya perdamaian di Timur Tengah, khususnya dalam meredakan ketegangan antara Israel dan Palestina.

Hilman menjelaskan bahwa meskipun Trump pernah terlibat dalam kebijakan yang kontroversial selama masa pemerintahannya, pengaruhnya yang besar di tingkat internasional dapat dimanfaatkan untuk merundingkan perdamaian di Gaza. Menurutnya, dengan pendekatan diplomatik yang tepat, Trump dapat berperan sebagai mediator yang efektif antara kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik, serta membantu mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.

Perang Gaza telah berlangsung selama beberapa dekade, menimbulkan dampak besar bagi kemanusiaan, dengan ribuan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang meluas. Masyarakat internasional, termasuk Malaysia, telah lama menyerukan penyelesaian damai atas konflik ini. Hilman menyatakan bahwa peran aktif negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat, sangat penting dalam mengakhiri penderitaan rakyat Palestina dan menciptakan perdamaian yang sejati di wilayah tersebut.

Dengan harapan besar, Ketua Armada Bersatu Malaysia meminta Donald Trump untuk menggunakan pengaruhnya dalam menyelesaikan masalah yang telah lama membara ini. Sebagai tokoh yang dikenal di panggung internasional, langkah konkret dari Trump bisa menjadi titik balik dalam upaya penyelesaian konflik Gaza, memberikan harapan baru bagi perdamaian di Timur Tengah.

Dampak Kemenangan Presiden Donald Trump Di Pilpres AS 2024 Bagi Konflik Gaza

Pada 7 November 2024, hasil Pemilu Presiden Amerika Serikat (AS) yang memenangkan Donald Trump kembali memicu perbincangan global, terutama mengenai dampaknya terhadap konflik yang sedang berlangsung di Gaza. Kemenangan Trump diyakini dapat membawa perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri AS, yang dapat memengaruhi dinamika hubungan internasional terkait krisis Gaza dan Palestina.

Selama masa kepresidenannya yang pertama, Donald Trump dikenal dengan kebijakan luar negeri yang sangat mendukung Israel, termasuk pengakuan terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan pemindahan kedutaan besar AS ke kota tersebut. Kemenangan Trump diperkirakan akan memperkuat dukungan AS terhadap Israel, yang mungkin meningkatkan ketegangan dengan Palestina dan negara-negara Arab. Langkah ini dapat memperburuk situasi di Gaza yang sudah terperangkap dalam konflik berkepanjangan.

Bagi banyak pengamat, kembalinya Trump ke Gedung Putih berpotensi memicu eskalasi ketegangan di Gaza dan sekitarnya. Kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada Israel dapat menambah ketidakpercayaan di kalangan kelompok-kelompok pro-Palestina, yang melihat langkah AS sebagai dukungan terhadap dominasi Israel atas wilayah Palestina. Ini bisa memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah kritis di Gaza, tempat di mana lebih dari dua juta orang Palestina hidup di bawah blokade yang ketat.

Kemenangan Trump juga memberi tantangan diplomatik bagi pemerintahan AS dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Banyak negara Arab, terutama yang telah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, mungkin akan menantikan pendekatan yang lebih bijaksana dari AS. Jika Trump melanjutkan kebijakan kontroversialnya, ini dapat mempengaruhi hubungan AS dengan sekutu-sekutu Arab dan negara-negara besar lainnya di kawasan, termasuk Iran.

Reaksi dunia internasional terhadap kemenangan Trump juga berpotensi mengubah pandangan terhadap upaya perdamaian di Timur Tengah. Negara-negara Uni Eropa, Rusia, dan organisasi internasional seperti PBB kemungkinan akan berusaha untuk mendekati AS dengan pendekatan diplomatik baru guna meredakan ketegangan yang ditimbulkan oleh kebijakan luar negeri Trump. Namun, pandangan skeptis terhadap kebijakan AS yang dianggap tidak netral terhadap Palestina masih akan terus ada.

Kemenangan Donald Trump di Pilpres AS 2024 kemungkinan besar akan memengaruhi dinamika politik global, terutama terkait konflik Gaza. Dengan kecenderungannya yang sangat pro-Israel, Trump berpotensi memperburuk ketegangan di Timur Tengah dan memperpanjang krisis kemanusiaan di Gaza. Dampaknya terhadap proses perdamaian dan stabilitas kawasan sangat bergantung pada langkah-langkah diplomatik yang diambil oleh AS dan negara-negara terkait dalam merespons kebijakan luar negeri yang kontroversial ini.

Donald Trump Akan Menunjuk Elon Musk Jadi Ketua Komisi Efesiensi Jika Ia Terpilih Jadi Presiden

Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat, kembali mencuri perhatian publik dengan rencananya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden mendatang.

Ia dikenal dengan kebijakan-kebijakan kontroversial dan pendekatan yang tidak konvensional selama masa jabatannya. Dalam upaya untuk menarik perhatian pemilih, Trump mengumumkan bahwa jika terpilih kembali, ia akan menunjuk Elon Musk, CEO Tesla dan SpaceX, sebagai Ketua Komisi Efisiensi. Langkah ini menunjukkan keinginannya untuk membawa inovasi dan efisiensi dalam pemerintahan.

Pemilihan presiden AS yang akan datang diperkirakan akan menjadi salah satu yang paling kompetitif dalam sejarah. Dengan berbagai isu yang menjadi sorotan, mulai dari ekonomi hingga perubahan iklim, calon-calon presiden harus mampu menawarkan solusi yang menarik bagi warga.

Trump, dengan pengalamannya dan nama besarnya, berusaha untuk mengulangi kesuksesannya di pemilihan sebelumnya. Menunjuk Musk sebagai Ketua Komisi Efisiensi bisa jadi merupakan strategi untuk menarik kaum muda dan para penggemar teknologi yang melihat Musk sebagai sosok visioner.

Elon Musk dikenal sebagai inovator dan pemimpin dalam industri teknologi. Jika Trump terpilih dan Musk menerima posisi tersebut, diharapkan akan ada perubahan signifikan dalam cara pemerintah beroperasi.

Komisi Efisiensi yang dipimpin Musk bisa berfokus pada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan publik, mengurangi pemborosan, dan menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan latar belakang Musk dalam teknologi dan bisnis, ia bisa membawa perspektif baru yang diperlukan dalam pemerintahan.

Dalam pernyataannya, Trump menyebut bahwa Musk adalah salah satu pemikir terhebat di era ini. Ia percaya bahwa dengan visi dan kepemimpinan Musk, pemerintah AS dapat menjadi lebih efisien dan inovatif.

Trump juga menekankan pentingnya membawa para pemimpin dari sektor swasta ke dalam pemerintahan untuk menciptakan solusi yang lebih baik bagi rakyat.

Dengan pendekatan ini, Trump berharap dapat meyakinkan pemilih bahwa ia memiliki rencana konkret untuk memperbaiki kinerja pemerintah.

Sikap masyarakat terhadap rencana ini beragam. Beberapa warga menyambut baik ide tersebut, melihatnya sebagai langkah positif untuk membawa pemikiran baru ke dalam pemerintahan. Namun, ada juga yang skeptis, mempertanyakan apakah seorang pengusaha seperti Musk benar-benar memahami kompleksitas pemerintahan.

Diskusi tentang potensi penunjukan ini mencerminkan ketertarikan publik terhadap hubungan antara bisnis dan politik, serta bagaimana inovasi dapat diterapkan dalam konteks pemerintahan.