Tag: Filipina

Sara Duterte Instruksikan Pembunuh Bayaran untuk Bongbong Marcos Jika Dirinya Terbunuh

Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, mengeluarkan pernyataan kontroversial yang mengejutkan publik. Ia meminta agar Presiden Filipina, Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr, dibunuh jika dirinya mengalami nasib serupa. Pernyataan ini menimbulkan reaksi serius dari pihak Istana Kepresidenan Filipina.

Instruksi kepada Pembunuh Bayaran

Mengutip laporan CNA, Sara Duterte mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan seorang pembunuh bayaran. Ia memberi instruksi untuk menghabisi nyawa Presiden Marcos, Ibu Negara Liza Araneta, dan Ketua DPR Filipina, Martin Romualdez, jika dirinya terbunuh.

“Saya bilang, jika saya dibunuh, bunuhlah BBM (Bongbong Marcos), Ibu Negara Liza Araneta, dan Ketua DPR Martin Romualdez. Tidak main-main,” ujar Sara Duterte dalam konferensi pers, Sabtu (23/11).

“Saya juga bilang, jangan berhenti sampai mereka terbunuh,” tambah putri mantan Presiden Rodrigo Duterte itu.

Tanggapan Istana Kepresidenan Filipina

Istana Kepresidenan Filipina melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan menyatakan bahwa ancaman ini telah diteruskan kepada Komando Keamanan Presiden untuk tindakan lebih lanjut.

“Setiap ancaman terhadap keselamatan presiden harus ditanggapi dengan sangat serius, terutama ketika ancaman tersebut diungkapkan secara jelas dan langsung,” bunyi pernyataan resmi mereka.

Meski demikian, pihak Sara Duterte belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan tersebut.

Runtuhnya Aliansi Sara Duterte dan Marcos

Perseteruan antara Sara Duterte dan Bongbong Marcos menjadi tanda keretakan hubungan politik yang pernah membantu mereka memenangkan pemilu 2022. Sara Duterte mengundurkan diri dari kabinet pada Juni lalu, meskipun ia tetap menjabat sebagai wakil presiden.

Dalam sistem politik Filipina, posisi wakil presiden dipilih terpisah dari presiden dan tidak memiliki tugas resmi. Namun, sebagian wakil presiden biasanya menjalankan peran sosial atau menempati posisi penting di kabinet.

Ketegangan di antara mereka kian memuncak setelah Ketua DPR Romualdez, sepupu Marcos, memangkas anggaran kantor wakil presiden hingga hampir dua pertiganya. Konflik ini semakin tajam dengan pernyataan keras Sara Duterte yang menyebut Marcos tidak kompeten dan menyindir kepemimpinannya.

Konteks Kekerasan Politik di Filipina

Filipina memiliki sejarah panjang kekerasan politik. Salah satu insiden paling terkenal adalah pembunuhan Benigno Aquino pada 1983, yang menentang pemerintahan ayah Bongbong Marcos, Ferdinand Marcos Sr. Kekerasan politik semacam ini menjadi latar belakang dari pernyataan Sara Duterte yang memicu kekhawatiran.

Filipina Menuju Pemilu 2025

Ketegangan politik ini terjadi di tengah persiapan Filipina untuk menghadapi pemilu jangka menengah pada Mei 2025. Pemilu tersebut dipandang sebagai ujian popularitas bagi Marcos dan peluang baginya untuk memperkuat kekuasaan sebelum masa jabatannya berakhir pada 2028.

Pernyataan Sara Duterte tidak hanya mengungkap ketegangan di pucuk kepemimpinan Filipina tetapi juga menggambarkan keretakan serius dalam koalisi politik yang sebelumnya kuat. Dengan persiapan pemilu yang semakin dekat, konflik ini dapat menjadi penentu penting dalam peta politik Filipina di masa depan.

China Sebut Filipina Kirim Pasokan Ke Kapal Perang Di Beting

Pada 15 November 2024, ketegangan antara China dan Filipina kembali meningkat terkait dengan situasi di Laut China Selatan. China mengklaim bahwa Filipina telah mengirimkan pasokan ke kapal perang yang ditempatkan di salah satu terumbu karang di kawasan sengketa. Klaim tersebut datang setelah adanya laporan bahwa kapal-kapal Filipina terus mengangkut bahan makanan dan perbekalan lain ke kapal-kapal mereka yang berada di perairan yang dianggap China sebagai bagian dari wilayah mereka. Kejadian ini menambah ketegangan yang sudah lama ada antara kedua negara terkait dengan klaim teritorial di Laut China Selatan.

Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri China, Beijing menyebut bahwa tindakan Filipina mengirimkan pasokan ke kapal perang yang berada di kawasan sengketa merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. China menekankan bahwa seluruh kegiatan di perairan tersebut seharusnya disetujui oleh negara yang memiliki hak atas wilayah tersebut, dalam hal ini China. Pihak berwenang China menyebut bahwa Filipina bertindak provokatif dengan mengirimkan pasokan kepada kapal yang dianggap ilegal oleh Beijing, yang telah beroperasi di sekitar kawasan yang kaya akan sumber daya alam ini.

Menanggapi tuduhan tersebut, pemerintah Filipina dengan tegas membantah klaim China dan menegaskan hak mereka untuk beroperasi di Laut China Selatan, yang mereka klaim sebagai bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina. Menteri Luar Negeri Filipina menegaskan bahwa negara mereka memiliki hak sah untuk melaksanakan aktivitas di wilayah tersebut, termasuk memberikan pasokan kepada kapal-kapal yang bertugas di perairan tersebut. Selain itu, Filipina juga mengingatkan bahwa tindakan China yang memperluas klaim teritorialnya di Laut China Selatan telah berulang kali dibantah oleh pengadilan internasional.

Konflik di Laut China Selatan tidak hanya melibatkan China dan Filipina, tetapi juga negara-negara lain yang memiliki klaim atas wilayah tersebut, seperti Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Laut China Selatan dikenal kaya akan sumber daya alam, seperti minyak dan gas, serta merupakan jalur pelayaran internasional yang penting. Karena itu, persaingan untuk menguasai wilayah tersebut menjadi sangat sengit. Meskipun ada upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan, insiden-insiden seperti ini terus memperburuk situasi dan meningkatkan risiko terjadinya konflik terbuka di kawasan tersebut.

Tuduhan China terhadap Filipina ini kemungkinan akan memperburuk hubungan bilateral antara kedua negara, yang sudah cukup tegang karena perselisihan teritorial di Laut China Selatan. Meskipun kedua negara memiliki hubungan perdagangan yang kuat, ketegangan ini menunjukkan bahwa isu Laut China Selatan bisa mengganggu stabilitas kawasan dan hubungan antarnegara di Asia Tenggara. Diplomasi dan dialog antarnegara akan semakin penting untuk mencegah eskalasi lebih lanjut yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat.