Pemerintah Prioritaskan Migas dalam Gelombang Pertama Pendanaan Danantara

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa proyek-proyek di sektor minyak dan gas bumi (migas) akan menjadi prioritas utama dalam gelombang pertama pendanaan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan bahwa sesuai arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, percepatan proyek migas lebih diprioritaskan sebelum melanjutkan pendanaan untuk proyek energi baru dan terbarukan (EBET).

Alasan utama pemerintah mendahulukan sektor migas adalah minimnya pasokan gas yang diperlukan untuk mendukung percepatan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Selain itu, dalam masa transisi energi, ketersediaan gas yang mencukupi sangat diperlukan untuk menjamin stabilitas suplai energi nasional. Di sisi lain, pemerintah masih mengidentifikasi proyek EBET yang layak mendapatkan pendanaan dari Danantara, dengan mempertimbangkan status investasi proyek-proyek yang telah berjalan.

Salah satu proyek utama yang masuk dalam gelombang pertama pendanaan adalah pembangunan kilang minyak yang kapasitasnya ditingkatkan dari 500 ribu barel per hari menjadi 1 juta barel per hari. Proyek ini merupakan bagian dari rencana hilirisasi tahap pertama yang mendapat alokasi investasi sebesar 40 miliar dolar AS, dengan target hilirisasi keseluruhan senilai 618 miliar dolar AS pada 2025. Selain kilang, proyek besar lainnya mencakup pembangunan fasilitas penyimpanan minyak di Pulau Nipah, Kepulauan Riau, untuk memperkuat ketahanan energi nasional, serta hilirisasi Dimethyl Ether (DME) berbasis batu bara sebagai substitusi impor LPG.

Selain sektor energi, program hilirisasi juga akan menyentuh sektor lain seperti tembaga, nikel, bauksit alumina, serta sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Pemerintah berharap langkah ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan ketahanan energi nasional.

Pemerintah Siapkan Keppres NEPIO, Langkah Awal Menuju PLTN Indonesia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, tengah bersiap menyerahkan izin prakarsa rancangan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan Badan Organisasi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO). Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan bahwa rancangan Keppres tersebut telah berada di meja Menteri ESDM dan dalam waktu dekat akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

Struktur organisasi NEPIO telah dipersiapkan oleh Kementerian ESDM, mencakup berbagai kementerian terkait, dan dirancang sebagai satuan tugas yang memungkinkan Menteri ESDM untuk lebih aktif dalam mengawasi serta mengoordinasikan program tenaga nuklir. Keppres NEPIO ini diprioritaskan lebih dulu dibandingkan dengan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET), guna mempercepat pembentukan regulasi yang mendukung pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Menurut Eniya, PLTN pertama di Indonesia ditargetkan beroperasi pada tahun 2032 dengan kapasitas awal sebesar 250 megawatt (MW). Saat ini, pengembangan PLTN masih berada pada tahap awal sesuai dengan pedoman dari Badan Tenaga Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency (IAEA). Setelah Keppres NEPIO disahkan, pengembangan infrastruktur PLTN akan memasuki fase berikutnya, yaitu menetapkan komitmen pemerintah terhadap energi nuklir.

Dalam struktur NEPIO, nantinya akan dibentuk tiga kelompok kerja utama. Kelompok pertama bertugas mengidentifikasi perencanaan jangka panjang. Kelompok kedua fokus pada aspek operasional serta pembangkitan energi. Sementara itu, kelompok ketiga menangani aspek regulasi, keamanan, serta penerimaan masyarakat terhadap proyek PLTN. Dengan adanya Keppres ini, pemerintah berharap dapat mempercepat langkah menuju pemanfaatan energi nuklir yang aman dan berkelanjutan di Indonesia.