Tag: Ketahanan Pangan

Laba Melejit 815 Persen, DGWG Pacu Ekspansi Industri Agrokimia dan Pupuk

PT Delta Giri Wacana Tbk (DGWG) mencatatkan lonjakan laba bersih sebesar 815 persen secara tahunan, mencapai Rp182 miliar pada tahun 2024, dibandingkan Rp19,89 miliar pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan pendapatan usaha menjadi Rp3,4 triliun dari Rp3,04 triliun pada 2023, menandai rekor tertinggi laba bersih dalam sejarah perusahaan.

Direktur Keuangan DGWG, Danny Jo Putra, menjelaskan bahwa lini usaha agrokimia dan pupuk masih menjadi penyumbang utama pendapatan perusahaan. Pencapaian ini selaras dengan proyeksi manajemen yang telah dipaparkan pada akhir tahun lalu. Presiden Direktur DGWG, David Yaory, menambahkan bahwa berakhirnya siklus El Nino serta meningkatnya kepercayaan konsumen turut mendukung pertumbuhan kinerja perusahaan.

Menatap 2025, DGWG menyiapkan sejumlah langkah strategis, termasuk pengoperasian pabrik karbamasi di kuartal II, guna memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional. Sambutan positif dari mitra potensial terlihat saat partisipasi perusahaan dalam pameran industri pertanian di Shanghai, Maret lalu. Selain itu, DGWG merencanakan pembangunan pabrik pupuk di Sumatra yang ditargetkan mampu memproduksi hingga 100.000 metrik ton per tahun, dengan pendanaan berasal dari laba ditahan.

Perusahaan juga akan meluncurkan produk-produk baru di hampir seluruh lini bisnisnya, dan memperluas jangkauan ekspor ke berbagai kawasan dunia. Dengan optimisme tinggi, DGWG menargetkan kenaikan pendapatan sebesar 16 persen dan laba bersih 27 persen pada 2025, didukung oleh belanja modal sebesar Rp133 miliar demi mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Stok Pupuk Aman Jelang Lebaran, Pupuk Indonesia Pastikan Distribusi Lancar

PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan ketersediaan stok pupuk nasional menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah atau Lebaran 2025 dalam kondisi mencukupi sesuai ketentuan. Hingga 20 Maret 2025, total stok pupuk mencapai 1,63 juta ton, yang terdiri dari 1,19 juta ton pupuk subsidi dan 445 ribu ton pupuk non-subsidi. Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana, menyatakan bahwa perusahaan berkomitmen menjaga ketersediaan pupuk bagi petani demi mendukung ketahanan pangan nasional.

Penyaluran pupuk bersubsidi hingga saat ini telah mencapai 1,52 juta ton, meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,142 juta ton. Kenaikan ini menunjukkan efektivitas kebijakan penyederhanaan distribusi yang diterapkan pemerintah dan Pupuk Indonesia. Dengan jaringan distribusi yang mencakup lebih dari 1.067 distributor dan 27 ribu kios, serta didukung oleh jalur transportasi darat, laut, dan kereta api, perusahaan optimistis dapat memenuhi kebutuhan petani untuk musim tanam kedua yang dimulai pada April 2025.

Selain memastikan ketersediaan stok dan distribusi yang lancar, Pupuk Indonesia juga mengimplementasikan aplikasi i-Pubers, yang memungkinkan petani menebus pupuk bersubsidi dengan KTP. Pengawasan berbasis Command Center juga diterapkan untuk memastikan distribusi pupuk berjalan tepat sasaran. Wijaya menegaskan bahwa kegiatan distribusi akan tetap berjalan hingga 28 Maret 2025 dan kembali beroperasi penuh pada 3 April 2025 untuk mendukung musim tanam.

Meskipun pemerintah memberlakukan pembatasan operasional angkutan barang selama masa mudik Lebaran, kebijakan ini tidak berdampak pada distribusi pupuk. Sebab, pupuk termasuk dalam kategori kebutuhan pokok yang mendapatkan pengecualian. Dengan demikian, truk-truk pengangkut pupuk bersubsidi maupun non-subsidi tetap beroperasi normal agar pasokan pupuk bagi petani tetap terjamin.

Fokus Prabowo pada Ketahanan Pangan, Investor Pasar Saham Cemas?

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan menjadi prioritas utama pemerintahannya, meskipun hal itu dapat berdampak pada fluktuasi pasar saham. Sikap ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan analis pasar modal yang menilai bahwa ketidakpedulian terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bisa berdampak pada stagnasi ekonomi. Direktur Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, menilai Prabowo seharusnya menyeimbangkan perhatian antara kebutuhan masyarakat bawah dan investasi sektor atas, termasuk pasar modal. Menurutnya, jika pemerintah terlalu berfokus pada konsumsi masyarakat tanpa mempertimbangkan investasi, pertumbuhan ekonomi bisa terhambat.

Ibrahim menyoroti pentingnya dukungan investor dalam mewujudkan program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Danantara. Jika investasi tidak diperhatikan, target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang diharapkan Prabowo mungkin sulit tercapai. Selain itu, ia menekankan bahwa stabilitas ekonomi dan kepastian hukum adalah faktor utama bagi investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah mendorong stimulus ekonomi yang mencakup berbagai sektor agar pertumbuhan ekonomi tidak mandek di angka 5 persen.

Sementara itu, analis pasar modal dari Panin Sekuritas, Felix Darmawan, menilai pernyataan Prabowo yang mengesampingkan pasar saham dapat menurunkan kepercayaan investor. Hal ini bisa memberikan kesan bahwa stabilitas pasar saham bukan prioritas, sehingga investor lokal maupun asing menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Meskipun ketahanan pangan dan energi memang penting, Felix berpendapat bahwa fluktuasi pasar saham tetap perlu diperhatikan karena berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi jangka panjang.

Dalam Sidang Kabinet di Istana Negara, Prabowo menegaskan bahwa ketahanan pangan lebih penting daripada pergerakan pasar saham. Baginya, selama pasokan pangan masyarakat tetap terjamin, negara akan tetap stabil meskipun harga saham mengalami naik turun. Pernyataan ini menegaskan komitmen Prabowo dalam menjaga kebutuhan dasar rakyat di tengah perubahan ekonomi global yang tidak menentu.

Swasembada Pangan Bukan Tujuan Akhir, Kemandirian yang Harus Dicapai

Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc., mengungkapkan bahwa Indonesia sebenarnya telah mencapai keseimbangan antara suplai dan permintaan pangan. Namun, hal ini tidak cukup jika masyarakat masih kesulitan mengakses pangan dengan harga yang terjangkau. Swasembada harus dipandang sebagai alat untuk mencapai kemandirian, bukan tujuan akhir. Ia mencontohkan Singapura, yang meskipun tidak swasembada, mampu memastikan ketahanan pangan melalui diversifikasi sumber dan distribusi yang efisien. Jika distribusi tidak berjalan optimal, maka produksi yang melimpah pun tetap membuat harga pangan tinggi dan sulit dijangkau masyarakat.

Saat ini, sektor pertanian Indonesia mengalami stagnasi, dengan pertumbuhan yang jauh lebih rendah dibandingkan era pemerintahan sebelumnya. Berbagai faktor seperti alih fungsi lahan, minimnya regenerasi petani, serta dampak perubahan iklim menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Ketua Kelompok Substansi Perencanaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Siti Haryati, SP., M.Sc., menyoroti minimnya regenerasi petani sebagai tantangan utama dalam mencapai kemandirian pangan. Generasi muda enggan terjun ke sektor ini karena dianggap kurang menguntungkan, sehingga perlu insentif dan pelatihan berbasis teknologi pertanian modern agar lebih menarik.

Di sisi lain, ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Gusrizal, memastikan bahwa produksi pupuk nasional mencukupi kebutuhan, dengan upaya pemerataan distribusi agar petani mudah mengaksesnya. Pupuk memiliki kontribusi besar terhadap hasil panen, sehingga ketersediaannya harus selalu dijaga.

Mewujudkan swasembada pangan juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak di luar sektor pertanian. Polri telah berinisiatif memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami tanaman pangan. Langkah ini dapat diperluas dengan melibatkan sektor swasta dan masyarakat, termasuk pengembangan pertanian perkotaan dan teknologi pertanian modern. Sistem distribusi yang lebih efisien juga harus diperbaiki agar harga pangan tetap stabil dan terjangkau. Dengan kebijakan yang berpihak pada petani, inovasi teknologi, serta distribusi yang baik, Indonesia tidak hanya mampu mencapai swasembada, tetapi juga kemandirian pangan yang berkelanjutan.

Pupuk Kaltim Siapkan Stok Pupuk Bersubsidi untuk Dukung Pertanian Nasional

PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) telah menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 257.212 ton per 16 Maret 2025. Stok ini terdiri dari 215.430 ton Urea, 21.834 ton pupuk NPK Phonska, dan 19.948 ton NPK Kakao yang akan didistribusikan ke Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Khusus untuk NPK Formula Khusus, Pupuk Kaltim bertanggung jawab atas seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun ini, Pupuk Kaltim mendapatkan penugasan untuk menyalurkan 1.139.021 ton Urea, 370.742 ton NPK Phonska, dan 147.798 ton NPK Kakao dari total alokasi pupuk subsidi nasional sebesar 9,55 juta ton.

Hingga pertengahan Maret 2025, Pupuk Kaltim telah menyalurkan sebanyak 222.040 ton pupuk bersubsidi, termasuk 155.068 ton pupuk Urea, 56.250 ton pupuk NPK Phonska, dan 10.722 ton pupuk NPK Formula Khusus. Dengan realisasi ini, perusahaan optimistis dapat mencapai target produksi tahun 2025 yang mencapai 6.425.000 ton. Dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 3.430.000 ton untuk Urea dan 300.000 ton untuk NPK, Pupuk Kaltim yakin mampu memenuhi kebutuhan pupuk petani, baik yang bersubsidi maupun nonsubsidi.

Sebagai produsen pupuk Urea terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, Pupuk Kaltim berkomitmen mendukung ketahanan pangan nasional dengan menyediakan pupuk berkualitas bagi petani di wilayah tanggung jawabnya. Selain itu, perusahaan juga memperkuat industri petrokimia nasional melalui proyek hilirisasi, termasuk pembangunan pabrik soda ash pertama di Indonesia di kawasan industri PT Kaltim Industrial Estate, Bontang, Kalimantan Timur. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi 300.000 metrik ton per tahun dan bertujuan mengurangi ketergantungan impor soda ash yang digunakan dalam industri kaca, tekstil, dan komoditas lainnya.

Selain itu, pabrik ini akan menghasilkan produk sampingan berupa amonium klorida hingga 300.000 metrik ton per tahun yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk. Proyek ini juga mendukung ekonomi sirkular dengan menyerap 170.000 ton karbon dioksida (CO2) per tahun. Ditargetkan beroperasi pada akhir 2027, pabrik ini akan menyerap lebih dari 800 tenaga kerja, termasuk tenaga kerja lokal. Dengan inovasi dan teknologi yang diterapkan, Pupuk Kaltim berharap dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas pertanian dan pertumbuhan industri petrokimia dalam negeri.

Bulog Terima Investasi Rp16,6 Triliun untuk Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyalurkan investasi sebesar Rp16,6 triliun kepada Perum Bulog untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Pendanaan ini sejalan dengan penunjukan Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP), sebagaimana tercantum dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.5/2025. Penandatanganan perjanjian investasi antara Kementerian Keuangan dan Bulog telah dilakukan di Jakarta pada Selasa (11/3).

Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menegaskan bahwa investasi ini harus dikelola secara transparan dan akuntabel agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dana ini akan digunakan Bulog untuk mendukung program pemerintah, termasuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta menjaga stabilitas harga di pasaran. Skema investasi ini juga memberikan alternatif pendanaan di luar subsidi, yang memungkinkan Bulog menyerap lebih banyak produksi petani dalam negeri demi memastikan kesejahteraan mereka.

Di sisi lain, Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban menegaskan bahwa Kementerian Keuangan bertanggung jawab memastikan dana yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan secara efektif. Investasi ini bersifat nonpermanen dengan mekanisme revolving fund, yang memungkinkan pemanfaatan dana secara berkelanjutan dengan biaya rendah, namun tetap memberikan dampak besar bagi program strategis pemerintah. Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan dana agar APBN dapat digunakan secara lebih produktif dan tepat sasaran.

Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya menyampaikan bahwa investasi ini akan digunakan untuk menyerap produksi beras dari 26 wilayah dan 8 sentra produksi utama. Bulog berkomitmen menjalankan pengelolaan dana berdasarkan prinsip good governance dan manajemen risiko yang ketat. Dengan sinergi yang kuat antara Kementerian Keuangan dan Bulog, kebijakan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga beras, memperkuat ketahanan pangan, serta memberikan dampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.