Tag: Ketahanan Pangan

Pupuk Kaltim Siapkan Stok Pupuk Bersubsidi untuk Dukung Pertanian Nasional

PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) telah menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 257.212 ton per 16 Maret 2025. Stok ini terdiri dari 215.430 ton Urea, 21.834 ton pupuk NPK Phonska, dan 19.948 ton NPK Kakao yang akan didistribusikan ke Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Khusus untuk NPK Formula Khusus, Pupuk Kaltim bertanggung jawab atas seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun ini, Pupuk Kaltim mendapatkan penugasan untuk menyalurkan 1.139.021 ton Urea, 370.742 ton NPK Phonska, dan 147.798 ton NPK Kakao dari total alokasi pupuk subsidi nasional sebesar 9,55 juta ton.

Hingga pertengahan Maret 2025, Pupuk Kaltim telah menyalurkan sebanyak 222.040 ton pupuk bersubsidi, termasuk 155.068 ton pupuk Urea, 56.250 ton pupuk NPK Phonska, dan 10.722 ton pupuk NPK Formula Khusus. Dengan realisasi ini, perusahaan optimistis dapat mencapai target produksi tahun 2025 yang mencapai 6.425.000 ton. Dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 3.430.000 ton untuk Urea dan 300.000 ton untuk NPK, Pupuk Kaltim yakin mampu memenuhi kebutuhan pupuk petani, baik yang bersubsidi maupun nonsubsidi.

Sebagai produsen pupuk Urea terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, Pupuk Kaltim berkomitmen mendukung ketahanan pangan nasional dengan menyediakan pupuk berkualitas bagi petani di wilayah tanggung jawabnya. Selain itu, perusahaan juga memperkuat industri petrokimia nasional melalui proyek hilirisasi, termasuk pembangunan pabrik soda ash pertama di Indonesia di kawasan industri PT Kaltim Industrial Estate, Bontang, Kalimantan Timur. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi 300.000 metrik ton per tahun dan bertujuan mengurangi ketergantungan impor soda ash yang digunakan dalam industri kaca, tekstil, dan komoditas lainnya.

Selain itu, pabrik ini akan menghasilkan produk sampingan berupa amonium klorida hingga 300.000 metrik ton per tahun yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk. Proyek ini juga mendukung ekonomi sirkular dengan menyerap 170.000 ton karbon dioksida (CO2) per tahun. Ditargetkan beroperasi pada akhir 2027, pabrik ini akan menyerap lebih dari 800 tenaga kerja, termasuk tenaga kerja lokal. Dengan inovasi dan teknologi yang diterapkan, Pupuk Kaltim berharap dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas pertanian dan pertumbuhan industri petrokimia dalam negeri.

Bulog Terima Investasi Rp16,6 Triliun untuk Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyalurkan investasi sebesar Rp16,6 triliun kepada Perum Bulog untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Pendanaan ini sejalan dengan penunjukan Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP), sebagaimana tercantum dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.5/2025. Penandatanganan perjanjian investasi antara Kementerian Keuangan dan Bulog telah dilakukan di Jakarta pada Selasa (11/3).

Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menegaskan bahwa investasi ini harus dikelola secara transparan dan akuntabel agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dana ini akan digunakan Bulog untuk mendukung program pemerintah, termasuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta menjaga stabilitas harga di pasaran. Skema investasi ini juga memberikan alternatif pendanaan di luar subsidi, yang memungkinkan Bulog menyerap lebih banyak produksi petani dalam negeri demi memastikan kesejahteraan mereka.

Di sisi lain, Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban menegaskan bahwa Kementerian Keuangan bertanggung jawab memastikan dana yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan secara efektif. Investasi ini bersifat nonpermanen dengan mekanisme revolving fund, yang memungkinkan pemanfaatan dana secara berkelanjutan dengan biaya rendah, namun tetap memberikan dampak besar bagi program strategis pemerintah. Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan dana agar APBN dapat digunakan secara lebih produktif dan tepat sasaran.

Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya menyampaikan bahwa investasi ini akan digunakan untuk menyerap produksi beras dari 26 wilayah dan 8 sentra produksi utama. Bulog berkomitmen menjalankan pengelolaan dana berdasarkan prinsip good governance dan manajemen risiko yang ketat. Dengan sinergi yang kuat antara Kementerian Keuangan dan Bulog, kebijakan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga beras, memperkuat ketahanan pangan, serta memberikan dampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.