Pada 26 April 2025, Pakistan mendesak agar dilakukan penyelidikan independen terkait serangan yang terjadi di Kashmir dan menewaskan puluhan wisatawan India. Menanggapi hal ini, pemerintah India langsung menuduh Pakistan terlibat dalam insiden tersebut. Namun, Islamabad segera membantah tuduhan itu dan menegaskan kesiapan untuk bekerja sama dalam penyelidikan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang netral. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, mengungkapkan bahwa negaranya siap mendukung sepenuhnya penyelidikan internasional dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perdamaian serta hukum internasional.
Serangan yang terjadi pada hari Selasa sebelumnya menewaskan 25 wisatawan India dan satu warga Nepal. India menuduh bahwa dua dari tiga pelaku serangan berasal dari Pakistan, tetapi tuduhan tersebut langsung dibantah oleh pihak Pakistan. Perdana Menteri India, Narendra Modi, bersumpah akan mengejar para pelaku hingga ke ujung dunia dan menjanjikan hukuman yang sangat berat bagi mereka yang terlibat.
Ketegangan antara kedua negara semakin memuncak, dengan seruan dari politisi India untuk mengambil tindakan militer. Sebagai respons, Pakistan menutup wilayah udaranya untuk maskapai penerbangan India, sementara India memutuskan untuk menangguhkan Perjanjian Air Indus 1960. Setelah empat tahun ketenangan, bentrokan senjata kembali meletus di sepanjang perbatasan Kashmir. Dalam situasi yang semakin tegang ini, pasukan India melanjutkan operasi pencarian, menghancurkan rumah-rumah yang diduga milik militan, termasuk rumah seorang tersangka yang sudah lama menghilang. Ketegangan ini juga berdampak pada penerbangan, dengan maskapai yang terpaksa mengubah rute mereka, menyebabkan peningkatan biaya operasional dan waktu tempuh yang lebih panjang.
