Tag: Keuangan Negara

Pemerintah Gelar Lelang SUN, Targetkan Dana Rp26 Triliun

Pemerintah mengadakan lelang Surat Utang Negara (SUN) pada hari ini dengan target indikatif sebesar Rp26 triliun. Berdasarkan keterangan dari Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, lelang dimulai pukul 09.00 WIB dan ditutup pada 11.00 WIB, dengan penyelesaian transaksi dijadwalkan pada Kamis, 20 Maret 2025.

Dalam lelang ini, terdapat delapan seri SUN yang ditawarkan, yakni SPN03250618 (penerbitan baru), SPN12260305 (pembukaan kembali), serta enam seri lainnya yang terdiri dari FR0104, FR0103, FR0106, FR0107, FR0102, dan FR0105. Dua seri SPN ditawarkan dengan tingkat kupon diskonto dan memiliki jatuh tempo masing-masing pada 18 Juni 2025 dan 5 Maret 2026. Sementara itu, seri lainnya memiliki tingkat kupon yang bervariasi, mulai dari 6,5 persen hingga 7,125 persen, dengan jatuh tempo yang berbeda-beda hingga tahun 2064.

Setiap unit SUN yang dilelang memiliki nilai nominal Rp1 juta, dan pemerintah berhak menjual seri-seri tersebut dengan jumlah lebih besar atau lebih kecil dari target awal yang telah ditentukan. Hasil dari lelang ini akan dialokasikan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pembiayaan dalam APBN 2025.

Sepanjang Januari hingga Februari 2025, pemerintah telah mencatat pembiayaan utang baru sebesar Rp224,3 triliun atau setara dengan 28,9 persen dari target dalam APBN yang mencapai Rp775,9 triliun. Pendanaan tersebut bersumber dari penerbitan surat berharga negara (SBN) senilai Rp238,8 triliun, sementara pinjaman neto mengalami defisit sebesar Rp14,4 triliun. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menegaskan bahwa pengelolaan pembiayaan APBN akan tetap dijalankan dengan prinsip kehati-hatian serta mempertimbangkan efisiensi anggaran dan kondisi pasar keuangan.

Realisasi Pendapatan Negara di Sultra Capai Rp326,5 Miliar, Belanja Negara Tembus Rp2,31 Triliun

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulawesi Tenggara (Sultra) melaporkan bahwa realisasi Pendapatan Negara di wilayah tersebut hingga 14 Februari 2025 telah mencapai Rp326,5 miliar.

Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Sultra, Syarwan, mengungkapkan bahwa pendapatan ini bersumber dari penerimaan dalam negeri, yang terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp227,15 miliar dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp99,36 miliar.

“Pendapatan Negara mengalami kontraksi secara year on year (yoy), dengan penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 26,03 persen, sedangkan PNBP justru tumbuh 25,77 persen,” ujarnya saat ditemui di Kendari, Senin (17/02/2025).

Di sisi lain, realisasi Belanja Negara di Sultra dalam periode yang sama tercatat sebesar Rp2,31 triliun dari total pagu anggaran Rp25,57 triliun. Belanja ini terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp404,89 miliar dan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp1,9 triliun.

“Realisasi Belanja Negara ini mencapai 9,05 persen dari total pagu, dengan belanja K/L sebesar 6,58 persen, sedangkan TKD sudah terserap sebesar 9,84 persen dari total pagu,” lanjutnya.

Jika dibandingkan secara tahunan, belanja K/L tumbuh 54,78 persen, sedangkan belanja TKD meningkat 30,89 persen. Institusi kepolisian menjadi instansi dengan realisasi belanja tertinggi, yaitu Rp110,79 miliar atau setara dengan 27,36 persen dari total belanja di Sultra.

“Namun, secara keseluruhan belanja K/L mengalami kontraksi sebesar 45,57 persen akibat kebijakan efisiensi anggaran,” tambah Syarwan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dari seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Sultra, KPPN Raha mencatat persentase kinerja tertinggi dengan realisasi mencapai 8,56 persen, terutama didorong oleh akselerasi belanja pegawai. Sementara itu, secara nominal, KPPN Kendari mencatat realisasi tertinggi, yaitu Rp286,39 miliar, atau sekitar 70,73 persen dari total belanja K/L di wilayah tersebut.

Dengan dinamika penerimaan dan belanja negara ini, pemerintah diharapkan dapat terus mengoptimalkan efektivitas pengelolaan anggaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara.