Tag: Pemerintahan

Presiden Prabowo Minta Retret 2026 Digelar Lagi untuk Evaluasi Target

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan pelaksanaan retret kembali pada tahun 2026. Menurut Bima Arya, keinginan tersebut bertujuan untuk membuktikan bahwa janji yang diberikan bukan sekadar ucapan belaka.

“Presiden sangat mengapresiasi penyelenggaraan retret ini. Bahkan, beliau meminta Kementerian Dalam Negeri untuk menggelar kembali kegiatan serupa pada tahun 2026,” ujar Bima Arya kepada media di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jumat (28/2/2025).

Bima Arya menjelaskan bahwa retret tahun 2026 nantinya akan difokuskan pada evaluasi berbagai target yang telah ditetapkan oleh Presiden. Beberapa di antaranya mencakup swasembada pangan dan program hilirisasi.

“Tujuannya adalah untuk meninjau kembali capaian dari target yang telah ditentukan. Presiden menekankan agar semua pihak tidak sekadar berbicara, melainkan harus menunjukkan bukti nyata. Oleh karena itu, pada tahun 2026, kepala daerah kembali dijadwalkan mengikuti retret,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan retret bisa saja dilakukan pada tahun 2026 atau 2027, dengan evaluasi berbasis data dan angka yang konkret.

Menurutnya, retret tersebut rencananya akan kembali diikuti oleh seluruh kepala daerah, dan besar kemungkinan tetap berlangsung di Akademi Militer Magelang.

Wamenaker: Kemnaker tetap ada di Pemerintah Prabowo-Gibran

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor memastikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan tetap beroperasi di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini disampaikannya pada acara peluncuran Program “Fasilitas Pembiayaan Khusus PMI untuk Bekerja ke Jepang” yang berlangsung di Jakarta pada Jumat (18/10/2024).

Menurut Afriansyah, meskipun akan ada perubahan struktural dalam pengelolaan tenaga kerja migran, Kemnaker tidak akan digantikan oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. “Kemnaker tetap ada. BP2MI sekarang ditingkatkan menjadi Kementerian Penempatan Migran Indonesia,” ujar Afriansyah.

Rencananya, kementerian baru yang akan menangani pekerja migran ini akan dipimpin oleh politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding, yang telah aktif di PKB sejak tahun 1990-an. “Saudara Karding akan menjabat di kementerian ini. Kemnaker tetap tidak berubah. Tidak bisa dipisahkan,” tambahnya.

Abdul Kadir Karding sebelumnya terlihat mendatangi kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Senin (14/10). Dalam pertemuan tersebut, Karding menyebutkan bahwa salah satu topik yang dibicarakan adalah perlindungan untuk pekerja migran Indonesia (PMI) dan upaya membuka peluang kerja di luar negeri. Prabowo juga meminta dukungan Karding dalam meningkatkan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Setelah pertemuan tersebut, Karding menyatakan bahwa ada kemungkinan dirinya akan diangkat sebagai menteri untuk memimpin kementerian baru yang menangani penempatan tenaga kerja migran di kabinet Prabowo-Gibran. Dengan latar belakangnya di Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Karding diyakini mampu membawa perubahan dalam perlindungan dan penempatan pekerja migran.

Dalam karier politiknya, Karding dikenal sebagai tokoh senior PKB yang berpengalaman. Ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, kemudian melanjutkan kariernya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada periode 2009-2014. Selain itu, Karding juga pernah menduduki posisi strategis sebagai Sekretaris Jenderal DPP PKB mendampingi Ketua Umum Muhaimin Iskandar pada periode 2014-2019.