Tag: Prabowo Subianto

Fokus Prabowo pada Ketahanan Pangan, Investor Pasar Saham Cemas?

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan menjadi prioritas utama pemerintahannya, meskipun hal itu dapat berdampak pada fluktuasi pasar saham. Sikap ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan analis pasar modal yang menilai bahwa ketidakpedulian terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bisa berdampak pada stagnasi ekonomi. Direktur Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, menilai Prabowo seharusnya menyeimbangkan perhatian antara kebutuhan masyarakat bawah dan investasi sektor atas, termasuk pasar modal. Menurutnya, jika pemerintah terlalu berfokus pada konsumsi masyarakat tanpa mempertimbangkan investasi, pertumbuhan ekonomi bisa terhambat.

Ibrahim menyoroti pentingnya dukungan investor dalam mewujudkan program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Danantara. Jika investasi tidak diperhatikan, target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang diharapkan Prabowo mungkin sulit tercapai. Selain itu, ia menekankan bahwa stabilitas ekonomi dan kepastian hukum adalah faktor utama bagi investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah mendorong stimulus ekonomi yang mencakup berbagai sektor agar pertumbuhan ekonomi tidak mandek di angka 5 persen.

Sementara itu, analis pasar modal dari Panin Sekuritas, Felix Darmawan, menilai pernyataan Prabowo yang mengesampingkan pasar saham dapat menurunkan kepercayaan investor. Hal ini bisa memberikan kesan bahwa stabilitas pasar saham bukan prioritas, sehingga investor lokal maupun asing menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Meskipun ketahanan pangan dan energi memang penting, Felix berpendapat bahwa fluktuasi pasar saham tetap perlu diperhatikan karena berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi jangka panjang.

Dalam Sidang Kabinet di Istana Negara, Prabowo menegaskan bahwa ketahanan pangan lebih penting daripada pergerakan pasar saham. Baginya, selama pasokan pangan masyarakat tetap terjamin, negara akan tetap stabil meskipun harga saham mengalami naik turun. Pernyataan ini menegaskan komitmen Prabowo dalam menjaga kebutuhan dasar rakyat di tengah perubahan ekonomi global yang tidak menentu.

Gojek Salurkan Bonus Hari Raya untuk Mitra Driver, Apresiasi Kinerja dan Produktivitas

Gojek mulai menyalurkan Bonus Hari Raya (BHR) kepada mitra driver yang aktif, produktif, dan memiliki kinerja baik. Chief of Public Policy & Government Relations GoTo, Ade Mulya, menjelaskan bahwa BHR ini bukanlah Tunjangan Hari Raya (THR) seperti yang diterima pekerja formal, melainkan bentuk apresiasi dari Gojek untuk membantu mitra driver merayakan Idulfitri 2025. Ade juga menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian bonus tambahan bagi mitra driver.

Sebagai perusahaan teknologi karya anak bangsa, Gojek menegaskan bahwa kemitraan dengan mitra driver merupakan pilar utama dalam bisnis mereka. Oleh karena itu, pemberian BHR ini disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan agar tetap berkelanjutan dan adil. Mitra driver yang menerima BHR dibagi ke dalam lima kategori berdasarkan kinerja dan produktivitas, dengan Mitra Juara Utama sebagai kategori tertinggi. Driver dalam kategori ini akan mendapatkan BHR sebesar 20 persen dari rata-rata penghasilan bersih di kelompok tersebut. Besaran BHR tertinggi yang diberikan adalah Rp 900.000 untuk mitra roda dua dan Rp 1.600.000 untuk mitra roda empat.

Selain Mitra Juara Utama, Gojek juga menghadirkan empat kategori lainnya, yaitu Mitra Juara, Mitra Unggulan, Mitra Andalan, dan Mitra Harapan. Besaran BHR untuk tiap kategori disesuaikan dengan tingkat produktivitas dan kontribusi masing-masing mitra. Penyaluran bonus ini dilakukan secara bertahap mulai 22 Maret hingga 24 Maret 2025 melalui saldo GoPay Mitra. Dengan sistem pembagian kategori ini, Gojek memastikan bahwa apresiasi diberikan secara tepat sasaran kepada mitra driver yang telah bekerja keras dalam memberikan layanan terbaik bagi pelanggan.

Prabowo Dorong Kebijakan Perumahan Gratis untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 19 Maret 2025. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat kebijakan prorakyat di sektor perumahan, termasuk menghapus berbagai biaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Maruarar menyampaikan bahwa Presiden menginginkan agar kebijakan ini segera disosialisasikan secara luas ke seluruh daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang semula 5 persen menjadi 0 persen, serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang kini juga dibebaskan. Selain itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah subsidi akan ditanggung oleh pemerintah hingga Juni 2025. Presiden juga menekankan bahwa rumah subsidi harus tetap berkualitas, karena rumah dengan kualitas buruk justru akan merugikan rakyat. Hingga Maret 2025, total rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai sekitar 130 ribu unit.

Selain itu, Maruarar melaporkan progres pembangunan rumah bagi anggota TNI dan Polri. Sebanyak 5.760 unit rumah telah dibangun untuk TNI Angkatan Darat di berbagai daerah seperti Brebes, Bogor, Bantul, Bekasi, dan Serang, sementara kerja sama dengan Polri di Karawang mencakup pembangunan 14.389 unit rumah. Pemerintah juga akan menyerahkan kunci rumah bagi para guru pada 25 Maret, dengan total 20 ribu unit tersebar di berbagai daerah, di mana 250 unit akan diserahkan secara simbolis. Presiden Prabowo juga meminta agar aset negara seperti lahan milik BUMN dan eks BLBI dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan. Selain itu, pemerintah akan segera membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) guna memastikan prinsip hunian berimbang yang mewajibkan pengembang membangun rumah sederhana sebanding dengan rumah mewah yang mereka bangun.

Maruarar turut melaporkan penyelesaian proyek Wisma Atlet di Pademangan, Jakarta. Tiga tower, yakni tower 8, 9, dan 10, telah selesai dibangun dan siap diserahterimakan. Beberapa unit akan dialokasikan bagi masyarakat dan ASN, dengan pendistribusian yang akan dikelola oleh Mensesneg.

Efisiensi Anggaran 2025: Dampak pada BUMN Karya, Serapan Tenaga Kerja, dan Inflasi

Pemerintah tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga (K/L) sebagai bagian dari strategi penghematan dalam APBN 2025. Namun, langkah ini dinilai berpotensi mengurangi kontribusi BUMN karya, terutama dalam serapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran akan berdampak langsung pada sektor infrastruktur, yang selama ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar serta membantu menekan biaya distribusi, sehingga berperan dalam pengendalian inflasi.

“Tidak bisa dipungkiri, jika proyek-proyek pembangunan berkurang, industri pendukungnya juga terdampak. Dampaknya bisa berupa PHK massal dan berkurangnya daya beli masyarakat,” ujar Toto di Jakarta, Senin (17/02/2025).

Ia juga menyoroti bahwa pengurangan anggaran infrastruktur berpotensi memicu kenaikan inflasi, terutama karena menurunnya pemeliharaan jalan yang selama ini ditangani oleh BUMN karya. Hal ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi karena masyarakat yang bekerja di sektor infrastruktur mengalami penurunan daya beli.

Menurut Toto, sekitar 80 persen pendapatan BUMN karya bergantung pada APBN, sehingga pengurangan belanja pemerintah otomatis menghambat kinerja perusahaan-perusahaan tersebut.

Hal senada disampaikan oleh pengamat infrastruktur dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, yang menyebut bahwa kebijakan efisiensi ini akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja di berbagai bidang, mulai dari desain, perencanaan, hingga konstruksi.

“Pemangkasan anggaran membuat proyek infrastruktur terhambat, sehingga pasar tenaga kerja di sektor ini menyusut,” tuturnya.

Sebagai solusi, Yayat menyarankan pemerintah untuk mengantisipasi dampak kebijakan ini dengan memberikan skema khusus bagi BUMN karya, agar tetap bisa berkontribusi tanpa bergantung sepenuhnya pada dana pemerintah.

Sementara itu, Toto menilai bahwa BUMN karya harus mulai melakukan diversifikasi pasar, sehingga tidak lagi terlalu bergantung pada anggaran negara.

Kebijakan efisiensi ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025, yang menargetkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp256,1 triliun dialokasikan untuk pemangkasan belanja kementerian/lembaga (K/L).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga telah menerbitkan surat S-37/MK.02/2025 yang merinci 16 aspek belanja yang harus mengalami pemangkasan. Masing-masing K/L diwajibkan untuk menyesuaikan anggarannya sesuai dengan arahan tersebut dan menyerahkan revisi anggaran ke DPR paling lambat 14 Februari 2025 untuk mendapatkan persetujuan sebelum akhirnya diterapkan.

Dengan adanya kebijakan ini, tantangan terbesar adalah memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga tanpa mengorbankan sektor strategis seperti infrastruktur dan tenaga kerja.

Langkah Berani Prabowo: Pangkas APBN Rp306 Triliun, Efisiensi atau Ancaman Ekonomi?

Presiden Prabowo Subianto mengambil kebijakan drastis dalam pengelolaan anggaran negara dengan melakukan penghematan besar-besaran pada APBN 2025. Lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah menetapkan efisiensi belanja negara dan daerah hingga mencapai Rp306,69 triliun. Kebijakan ini dilakukan guna mendukung program-program prioritas, termasuk makan bergizi gratis, serta memenuhi kewajiban pembayaran utang jatuh tempo yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan mengarahkan anggaran agar lebih efisien dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain untuk mendanai program sosial, pemerintah juga harus menghadapi beban utang jatuh tempo sebesar Rp800,33 triliun pada 2025, dengan bunga utang mencapai Rp552,9 triliun. Secara total, pemerintahan Prabowo harus melunasi lebih dari Rp1.353 triliun utang pada tahun pertamanya.

Namun, kebijakan pemangkasan anggaran ini menuai kritik, terutama karena dilakukan secara mendadak dan tidak transparan. Sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mengeluhkan pemotongan anggaran yang tiba-tiba, seperti hilangnya Rp81 triliun tanpa kejelasan mekanisme pengurangannya. Bahkan, muncul kekhawatiran bahwa gaji ke-13 dan THR untuk PNS akan dipangkas, meskipun Sri Mulyani telah membantah isu tersebut.

Ekonom Muhammad Andri Perdana menilai bahwa kewenangan Kementerian Keuangan yang begitu besar dalam mengatur anggaran tanpa melalui persetujuan DPR dapat mencederai prinsip pemisahan kekuasaan (Trias Politika). Sementara itu, ekonom dari Next Policy, Shofie Azzahrah, memperingatkan bahwa pemangkasan anggaran yang tidak terarah dapat berdampak luas pada kesejahteraan PNS, operasional kementerian, dan bahkan menciptakan gelombang PHK tenaga honorer.

Selain itu, penghematan ini juga berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan belanja pemerintah sebagai salah satu motor utama perekonomian, pemangkasan anggaran yang agresif bisa menekan daya beli masyarakat, melemahkan sektor usaha, dan meningkatkan angka pengangguran. Jika tidak dilakukan dengan cermat, dampaknya bisa menjalar ke sektor ritel, UMKM, manufaktur, hingga menurunkan kepercayaan investor terhadap Indonesia.

Salah satu langkah efisiensi yang dilakukan adalah pemotongan anggaran perjalanan dinas. Namun, Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, mengingatkan bahwa kebijakan ini bisa memukul sektor perhotelan, transportasi, dan MICE (Meeting, Incentives, Conventions, and Exhibitions), yang selama ini bergantung pada aktivitas perjalanan dinas pemerintah. Jika dilakukan secara ekstrem, bisa terjadi gelombang PHK di industri perhotelan dan pariwisata.

Para ekonom menyarankan agar efisiensi dilakukan secara selektif tanpa mengorbankan sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Nailul Huda juga menyoroti keberadaan wakil menteri yang dinilai tidak esensial dan dapat dihapus sebagai bagian dari penghematan. Ia mengingatkan bahwa jika pemangkasan dilakukan secara serampangan, ambisi Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen bisa berakhir dengan stagnasi di bawah 5 persen.

TNI Kerahkan Pasukan 3 Matra Untuk Amankan Pelantikan Prabowo Subianto

Pada tanggal 11 Oktober 2024, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengumumkan kesiapan mereka dalam mengerahkan pasukan dari tiga matra—darat, laut, dan udara—untuk mengamankan pelantikan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang baru. Acara yang dijadwalkan berlangsung di Istana Negara ini diharapkan berjalan lancar dan aman, dengan TNI berkomitmen menjaga ketertiban dan keamanan.

Panglima TNI menegaskan bahwa pengamanan tidak hanya akan difokuskan di lokasi pelantikan, tetapi juga di berbagai titik strategis di seluruh Indonesia. “Kami telah menyiapkan strategi pengamanan yang komprehensif untuk memastikan tidak ada gangguan pada acara ini,” ujarnya dalam konferensi pers. Hal ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga stabilitas keamanan nasional.

TNI juga berkoordinasi dengan kepolisian dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan pengamanan yang optimal. Mereka merencanakan penggunaan teknologi canggih, termasuk drone dan sistem pemantauan, untuk mendeteksi potensi ancaman. “Kami akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memantau situasi di lapangan dan merespons dengan cepat jika diperlukan,” tambah Panglima TNI.

Pelantikan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Dengan latar belakang militer dan pengalaman politiknya, banyak yang menaruh harapan besar pada kepemimpinannya. “Kami ingin memastikan acara ini berjalan khidmat dan penuh rasa hormat,” kata seorang juru bicara kementerian.

Pasukan TNI dari tiga matra telah dilatih untuk merespons berbagai situasi darurat. Mereka akan ditempatkan di lokasi-lokasi strategis dan siap memberikan bantuan segera jika terjadi gangguan. “Kesiapan pasukan kami adalah prioritas utama dalam memastikan keamanan acara penting ini,” ungkap seorang perwira tinggi TNI.

Dengan pengerahan pasukan dari tiga matra, TNI menunjukkan komitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pelantikan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Melalui koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, diharapkan acara dapat berlangsung dengan sukses dan tanpa kendala. Pengamanan ini menjadi bagian dari tanggung jawab TNI untuk memastikan stabilitas negara dalam momen-momen penting.