Tag: Sri Mulyani

Sri Mulyani Umumkan Skema Tukin Baru untuk Dosen ASN, Berlaku Mulai Januari 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan secara rinci mengenai besaran tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025. Dalam konferensi pers yang digelar di Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) di Jakarta, ia menyebutkan bahwa perhitungan tukin dilakukan berdasarkan selisih antara nilai tukin pada kelas jabatan dan tunjangan profesi yang diterima sesuai dengan jenjang akademik.

Contohnya, jika seorang guru besar mendapatkan tunjangan profesi sebesar Rp6,74 juta dan nilai tukin jabatan setara eselon II di Kemendiktisaintek mencapai Rp19,28 juta, maka tukin yang diterima guru besar tersebut adalah Rp12,54 juta. Sri Mulyani menegaskan bahwa tukin ini bukanlah pengganti atau pilihan, melainkan tambahan jika tunjangan profesi yang diterima lebih rendah dari tukin.

Namun, apabila tunjangan profesi lebih tinggi dibandingkan tukin, maka dosen tetap menerima tunjangan profesi tanpa pengurangan. Skema ini berlaku bagi dosen ASN yang berasal dari tiga kelompok, yaitu dosen di satuan kerja PTN, dosen PTN BLU yang belum menerima remunerasi, serta dosen di lembaga layanan Dikti. Total dosen yang akan menerima tukin berjumlah 31.066 orang.

Sementara itu, dosen di PTN berbadan hukum dan PTN BLU yang telah menerima remunerasi tidak mendapat tukin tambahan karena sudah memperoleh fasilitas penghasilan. Kebijakan ini mulai diberlakukan sejak Januari 2025 meskipun Perpresnya baru disahkan pada April 2025. Anggaran yang dialokasikan untuk kebijakan ini mencapai Rp2,66 triliun untuk 14 bulan, yang meliputi gaji pokok, THR, dan gaji ke-13. Pembayaran tukin ini akan dilakukan setelah Kemendiktisaintek menerbitkan peraturan pelaksana dan petunjuk teknis terkait.

ASEAN Bersatu Hadapi Gejolak Ekonomi Global akibat Kebijakan Tarif Trump

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, bersama para Menkeu negara-negara ASEAN, merumuskan respons atas kebijakan tarif yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump. Pertemuan penting ini berlangsung di bawah keketuaan Malaysia, dalam forum resmi Menteri Keuangan ASEAN. Sri Mulyani menyampaikan bahwa kebijakan sepihak dari AS tersebut melemahkan sistem perdagangan global yang selama ini berbasis pada aturan yang telah disepakati secara internasional, seperti yang dijalankan oleh World Trade Organization (WTO) dan institusi Bretton Woods. Ironisnya, sistem tersebut justru merupakan ciptaan AS sendiri pasca Perang Dunia II guna menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang merata.

Sri Mulyani menambahkan, kebijakan tarif resiprokal dari Trump membuat negara-negara harus melakukan negosiasi secara bilateral dengan AS, bukan lagi melalui mekanisme multilateral. China pun merespons kebijakan tersebut dengan memberlakukan tarif tandingan, yang kemudian dibalas AS dengan kenaikan tarif tambahan hingga 125 persen. Aksi balasan ini memicu ketidakpastian global serta tekanan inflasi yang meluas, menimbulkan guncangan terhadap perekonomian dunia.

Dalam forum tersebut, seluruh Menteri Keuangan ASEAN memaparkan dampak kebijakan tersebut terhadap kondisi ekonomi masing-masing, sekaligus mendiskusikan strategi untuk mengurangi risiko dan upaya bernegosiasi dengan pihak AS. Sri Mulyani menekankan bahwa ASEAN, dengan kekuatan ekonomi sebesar 3 triliun dolar AS dan populasi lebih dari 650 juta jiwa, memiliki kapasitas untuk memperkuat kerja sama demi menjaga stabilitas kawasan.

Indonesia, kata Sri Mulyani, terus memperkuat ekonomi nasional melalui langkah deregulasi serta menghapus hambatan perdagangan dan investasi. Selain itu, diplomasi dan negosiasi internasional pun terus dilakukan demi melindungi kepentingan nasional dan mendukung ketertiban global. Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan mandat kepada Kabinet Merah Putih untuk merancang berbagai strategi menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang semakin kompleks.

Sri Mulyani Gaspol Deregulasi: Lawan Guncangan Global, Ringankan Beban Pelaku Usaha

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmennya dalam menyederhanakan regulasi fiskal guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Dalam unggahan terbarunya di Instagram, ia menekankan pentingnya menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat, fleksibel, dan kredibel melalui berbagai reformasi seperti deregulasi, debirokratisasi, serta penyederhanaan aturan. Upaya tersebut merupakan bentuk nyata dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta tim ekonomi Kabinet Merah Putih untuk berkolaborasi melakukan pembenahan regulasi agar lebih ramah bagi dunia usaha. Sri Mulyani juga menekankan bahwa pengelolaan APBN harus tetap cermat namun mampu beradaptasi terhadap dinamika global. Langkah-langkah koordinatif antara kebijakan fiskal dan moneter terus diperkuat demi menjaga stabilitas, kepercayaan publik, dan kesejahteraan rakyat. Dalam sebuah acara sarasehan ekonomi bersama Presiden, Sri Mulyani mengumumkan empat langkah strategis untuk meringankan beban tarif pelaku usaha sebagai respon atas kebijakan tarif impor dari pemerintahan Donald Trump yang menaikkan tarif produk Indonesia hingga 32 persen. Empat langkah tersebut meliputi penyederhanaan administrasi perpajakan dan kepabeanan, penurunan tarif PPh impor dari 2,5 persen menjadi 0,5 persen, penyesuaian tarif bea masuk produk asal AS dalam kategori most favored nation, serta koreksi tarif bea keluar untuk minyak sawit mentah (CPO). Total pengurangan beban tarif dari langkah-langkah ini mencapai 14 persen, menekan beban tarif bersih menjadi 18 persen.

Anggaran Ketahanan Pangan 2025 Naik Jadi Rp155,5 Triliun, Sri Mulyani Pastikan Pengelolaan Profesional

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp155,5 triliun pada tahun 2025. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp114,3 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan, memperkuat rantai pasok pangan, menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Dari sisi produksi, dana tersebut akan digunakan untuk subsidi pupuk sebanyak 9,5 juta ton, ekstensifikasi sawah 225 ribu hektare, intensifikasi 80 ribu hektare, serta pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) 77,4 ribu unit. Sementara dalam aspek distribusi dan cadangan pangan, anggaran difokuskan pada pembangunan jalan usaha tani sepanjang 102 kilometer, peningkatan sarana dan prasarana di 63 pelabuhan perikanan, serta penguatan koperasi Desa Merah Putih dan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Di sisi konsumsi, dana tersebut akan mendukung berbagai program seperti bantuan pangan, bantuan sembako, Gelar Pasar Murah (GPM), serta Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Pemerintah juga telah mengalokasikan Rp16,6 triliun bagi Perum Bulog untuk membeli beras dan gabah dari petani dengan harga yang ditetapkan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025. Sri Mulyani menegaskan bahwa seluruh pengelolaan anggaran ini harus dilakukan secara profesional dan bebas dari praktik korupsi agar tujuan ketahanan pangan nasional dapat tercapai secara optimal.

PMI Manufaktur dan Neraca Perdagangan Indonesia Tetap Kuat, Sri Mulyani Optimis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia tetap menunjukkan kinerja positif, ditopang oleh indeks manufaktur atau Purchasing Manager Index (PMI) serta neraca perdagangan yang stabil. Pernyataan ini menanggapi laporan dari lembaga pemeringkat internasional Moody’s yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia tetap tangguh di tengah tantangan global. Menurut Sri Mulyani, berbagai indikator ekonomi membuktikan bahwa Indonesia masih berada dalam jalur pertumbuhan yang baik.

Pada Februari 2025, PMI manufaktur Indonesia tercatat mencapai 53,6 poin, naik 1,7 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Angka ini menunjukkan ekspansi sektor manufaktur yang signifikan dan menjadi capaian tertinggi dalam 11 bulan terakhir. Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar 3,12 miliar dolar AS, meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan bulan Januari. Surplus ini tetap menunjukkan bahwa kinerja ekspor masih lebih kuat dibandingkan impor, menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Di sisi kebijakan fiskal, Sri Mulyani enggan memberikan komentar terkait rencana kenaikan royalti pada sektor mineral dan batu bara. Saat ini, pemerintah masih membahas revisi beberapa regulasi, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022, yang mengatur penerimaan negara dari sektor pertambangan.

Dengan fundamental ekonomi yang tetap solid, pemerintah optimis dapat menjaga kestabilan ekonomi dan terus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Berbagai strategi akan terus diterapkan untuk memastikan daya tahan ekonomi nasional dalam menghadapi dinamika global yang terus berkembang.

Dinamika Kabinet dan Kontrak Besar GE Aerospace, Apa Dampaknya?

Isu mengenai kemungkinan pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dari Kabinet Merah Putih menjadi perhatian publik, terutama bagi pelaku pasar. Kabar ini memicu spekulasi mengenai dampaknya terhadap perekonomian dan kebijakan negara. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai jika benar terjadi, hal ini dapat memberikan efek negatif karena keduanya adalah tokoh yang memiliki kredibilitas tinggi di mata investor dan dunia usaha. Namun, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, justru melihatnya sebagai sentimen positif, mengingat pendekatan yang diterapkan oleh Sri Mulyani dalam mengelola pajak dinilai kurang selaras dengan pemerintahan mendatang. Bhima juga menyoroti peran Airlangga dalam sektor ketenagakerjaan, yang dianggap belum mampu mengatasi tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Ia menekankan pentingnya pengganti kedua menteri tersebut berasal dari kalangan teknokrat yang independen dan memiliki keberanian dalam menerapkan kebijakan progresif seperti pajak karbon dan Global Minimum Tax.

Di sisi lain, GE Aerospace dikabarkan mendapatkan kontrak senilai USD 5 miliar dari Angkatan Udara Amerika Serikat untuk memasok mesin jet tempur F110-GE-129 bagi pesawat F-15 dan F-16. Kontrak ini masuk dalam skema indefinite delivery/indefinite quantity, di mana jumlah pesanan dapat berubah sesuai kebutuhan. Selain itu, GE juga mengumumkan investasi hampir USD 1 miliar dalam sektor manufaktur di AS pada tahun 2025, hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat rantai pasok, serta menambah 5.000 tenaga kerja baru, terutama di bidang manufaktur dan teknik. Perusahaan juga mengalokasikan USD 500 juta untuk memperluas fasilitas produksi mesin CFM LEAP, yang digunakan dalam pesawat berbadan sempit. CEO GE Aerospace, Larry Culp, menegaskan bahwa investasi ini penting dalam menjaga daya saing industri dan memperkuat komunitas tempat mereka beroperasi.

Efisiensi Anggaran 2025: Dampak pada BUMN Karya, Serapan Tenaga Kerja, dan Inflasi

Pemerintah tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga (K/L) sebagai bagian dari strategi penghematan dalam APBN 2025. Namun, langkah ini dinilai berpotensi mengurangi kontribusi BUMN karya, terutama dalam serapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran akan berdampak langsung pada sektor infrastruktur, yang selama ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar serta membantu menekan biaya distribusi, sehingga berperan dalam pengendalian inflasi.

“Tidak bisa dipungkiri, jika proyek-proyek pembangunan berkurang, industri pendukungnya juga terdampak. Dampaknya bisa berupa PHK massal dan berkurangnya daya beli masyarakat,” ujar Toto di Jakarta, Senin (17/02/2025).

Ia juga menyoroti bahwa pengurangan anggaran infrastruktur berpotensi memicu kenaikan inflasi, terutama karena menurunnya pemeliharaan jalan yang selama ini ditangani oleh BUMN karya. Hal ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi karena masyarakat yang bekerja di sektor infrastruktur mengalami penurunan daya beli.

Menurut Toto, sekitar 80 persen pendapatan BUMN karya bergantung pada APBN, sehingga pengurangan belanja pemerintah otomatis menghambat kinerja perusahaan-perusahaan tersebut.

Hal senada disampaikan oleh pengamat infrastruktur dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, yang menyebut bahwa kebijakan efisiensi ini akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja di berbagai bidang, mulai dari desain, perencanaan, hingga konstruksi.

“Pemangkasan anggaran membuat proyek infrastruktur terhambat, sehingga pasar tenaga kerja di sektor ini menyusut,” tuturnya.

Sebagai solusi, Yayat menyarankan pemerintah untuk mengantisipasi dampak kebijakan ini dengan memberikan skema khusus bagi BUMN karya, agar tetap bisa berkontribusi tanpa bergantung sepenuhnya pada dana pemerintah.

Sementara itu, Toto menilai bahwa BUMN karya harus mulai melakukan diversifikasi pasar, sehingga tidak lagi terlalu bergantung pada anggaran negara.

Kebijakan efisiensi ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025, yang menargetkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp256,1 triliun dialokasikan untuk pemangkasan belanja kementerian/lembaga (K/L).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga telah menerbitkan surat S-37/MK.02/2025 yang merinci 16 aspek belanja yang harus mengalami pemangkasan. Masing-masing K/L diwajibkan untuk menyesuaikan anggarannya sesuai dengan arahan tersebut dan menyerahkan revisi anggaran ke DPR paling lambat 14 Februari 2025 untuk mendapatkan persetujuan sebelum akhirnya diterapkan.

Dengan adanya kebijakan ini, tantangan terbesar adalah memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga tanpa mengorbankan sektor strategis seperti infrastruktur dan tenaga kerja.