Pemerintah membatalkan rencana studi banding ke tiga negara untuk mencari referensi desain bangunan yudikatif dan legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa keterbatasan anggaran menjadi alasan utama dibatalkannya kunjungan ke Mesir, Turki, dan India. Sebagai gantinya, pencarian referensi desain akan dilakukan secara daring melalui internet, termasuk mempertimbangkan inspirasi dari Sri Lanka.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta tim desain untuk melakukan studi banding guna mendapatkan inspirasi bagi pembangunan gedung Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, DPR, dan DPD. Namun, dalam rapat yang melibatkan Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, disepakati bahwa revisi desain akan dilakukan tanpa perlu kunjungan langsung ke luar negeri.
Revisi ini terutama berfokus pada eksterior dan interior gedung sidang paripurna agar tampil lebih modern sekaligus tetap mencerminkan budaya Indonesia. Untuk eksterior, perubahan meliputi penyesuaian bentuk atap serta penambahan galeri atau museum di area lobi. Sementara itu, desain interior akan mengadaptasi konsep dari Gedung Parlemen India.
Ketua tim desain, Diana Kusumastuti, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti arahan ini dalam dua minggu ke depan sebelum memaparkan hasil revisi kepada Presiden Prabowo. Selain itu, pemanfaatan energi terbarukan juga akan ditingkatkan dengan mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap. Jika sebelumnya pemanfaatan panel surya hanya mencapai 4 persen, kini akan ditingkatkan hingga 11 persen untuk perkantoran di IKN, termasuk kompleks yudikatif dan legislatif.
Dengan berbagai revisi ini, pemerintah berupaya menciptakan bangunan pemerintahan yang tidak hanya modern dan efisien, tetapi juga tetap mencerminkan identitas budaya Indonesia.