Rumah Subsidi untuk Guru: Hunian Nyaman dengan Harga Terjangkau

Pemerintah bersama PT Bank Tabungan Negara (BTN) memastikan bahwa rumah subsidi yang disediakan bagi para guru tetap memiliki kualitas yang layak, meskipun harganya tergolong murah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa harga rumah ini jauh di bawah harga pasar, namun tetap memiliki kualitas yang baik. Ia optimis bahwa hunian ini dapat menjadi pilihan yang nyaman bagi para tenaga pendidik.

Abdul Mu’ti juga membandingkan rumah subsidi ini dengan tempat tinggalnya saat masih menjadi dosen. Menurutnya, rumah yang kini disediakan jauh lebih luas dan lebih layak dibandingkan rumah tipe 21 yang pernah ia tempati. Dengan luas tipe 36, rumah ini dinilai sangat memadai dan memiliki kualitas bangunan yang baik. Hunian tersebut dirancang dengan dua kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi, serta dapur yang dilengkapi dengan area terbuka di bagian belakang. Selain itu, tersedia juga area parkir untuk kendaraan pribadi, baik motor maupun mobil.

Dalam memilih lokasi pembangunan, pemerintah mempertimbangkan faktor aksesibilitas agar para guru dapat dengan mudah menjangkau fasilitas umum. Abdul Mu’ti berharap bahwa dengan memiliki hunian yang layak, para guru bisa menjalani kehidupan yang lebih sejahtera dan harmonis, sehingga dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas mereka sebagai pendidik.

Sementara itu, Direktur Utama PT BTN, Nixon LP Napitupulu, menjelaskan bahwa kepemilikan rumah subsidi ini menggunakan sistem pendaftaran berbasis aplikasi. Para guru yang berminat harus mendaftar terlebih dahulu, dan BTN akan melakukan proses seleksi untuk memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar memenuhi kriteria sebagai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Nixon menegaskan bahwa rumah ini tidak diberikan secara otomatis, melainkan melalui proses verifikasi yang ketat.

Program Rumah untuk Guru Indonesia ini merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, dengan memberikan mereka hunian yang layak, nyaman, dan terjangkau.

Prabowo Dorong Kebijakan Perumahan Gratis untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 19 Maret 2025. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat kebijakan prorakyat di sektor perumahan, termasuk menghapus berbagai biaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Maruarar menyampaikan bahwa Presiden menginginkan agar kebijakan ini segera disosialisasikan secara luas ke seluruh daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang semula 5 persen menjadi 0 persen, serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang kini juga dibebaskan. Selain itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah subsidi akan ditanggung oleh pemerintah hingga Juni 2025. Presiden juga menekankan bahwa rumah subsidi harus tetap berkualitas, karena rumah dengan kualitas buruk justru akan merugikan rakyat. Hingga Maret 2025, total rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai sekitar 130 ribu unit.

Selain itu, Maruarar melaporkan progres pembangunan rumah bagi anggota TNI dan Polri. Sebanyak 5.760 unit rumah telah dibangun untuk TNI Angkatan Darat di berbagai daerah seperti Brebes, Bogor, Bantul, Bekasi, dan Serang, sementara kerja sama dengan Polri di Karawang mencakup pembangunan 14.389 unit rumah. Pemerintah juga akan menyerahkan kunci rumah bagi para guru pada 25 Maret, dengan total 20 ribu unit tersebar di berbagai daerah, di mana 250 unit akan diserahkan secara simbolis. Presiden Prabowo juga meminta agar aset negara seperti lahan milik BUMN dan eks BLBI dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan. Selain itu, pemerintah akan segera membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) guna memastikan prinsip hunian berimbang yang mewajibkan pengembang membangun rumah sederhana sebanding dengan rumah mewah yang mereka bangun.

Maruarar turut melaporkan penyelesaian proyek Wisma Atlet di Pademangan, Jakarta. Tiga tower, yakni tower 8, 9, dan 10, telah selesai dibangun dan siap diserahterimakan. Beberapa unit akan dialokasikan bagi masyarakat dan ASN, dengan pendistribusian yang akan dikelola oleh Mensesneg.