Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 19 Maret 2025. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat kebijakan prorakyat di sektor perumahan, termasuk menghapus berbagai biaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Maruarar menyampaikan bahwa Presiden menginginkan agar kebijakan ini segera disosialisasikan secara luas ke seluruh daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang semula 5 persen menjadi 0 persen, serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang kini juga dibebaskan. Selain itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah subsidi akan ditanggung oleh pemerintah hingga Juni 2025. Presiden juga menekankan bahwa rumah subsidi harus tetap berkualitas, karena rumah dengan kualitas buruk justru akan merugikan rakyat. Hingga Maret 2025, total rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai sekitar 130 ribu unit.
Selain itu, Maruarar melaporkan progres pembangunan rumah bagi anggota TNI dan Polri. Sebanyak 5.760 unit rumah telah dibangun untuk TNI Angkatan Darat di berbagai daerah seperti Brebes, Bogor, Bantul, Bekasi, dan Serang, sementara kerja sama dengan Polri di Karawang mencakup pembangunan 14.389 unit rumah. Pemerintah juga akan menyerahkan kunci rumah bagi para guru pada 25 Maret, dengan total 20 ribu unit tersebar di berbagai daerah, di mana 250 unit akan diserahkan secara simbolis. Presiden Prabowo juga meminta agar aset negara seperti lahan milik BUMN dan eks BLBI dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan. Selain itu, pemerintah akan segera membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) guna memastikan prinsip hunian berimbang yang mewajibkan pengembang membangun rumah sederhana sebanding dengan rumah mewah yang mereka bangun.
Maruarar turut melaporkan penyelesaian proyek Wisma Atlet di Pademangan, Jakarta. Tiga tower, yakni tower 8, 9, dan 10, telah selesai dibangun dan siap diserahterimakan. Beberapa unit akan dialokasikan bagi masyarakat dan ASN, dengan pendistribusian yang akan dikelola oleh Mensesneg.