Tag: Ekonomi Daerah

Stimulus Menarik dari KAI Daop 7: Diskon Khusus dari Stasiun Nganjuk Rayakan Hari Jadi ke-1088

Dalam rangka memeriahkan Hari Jadi ke-1088 Kabupaten Nganjuk yang jatuh pada tanggal 10 April 2025, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun menghadirkan program potongan harga menarik bagi penumpang yang berangkat dari Stasiun Nganjuk. Stimulus ini dihadirkan sebagai bentuk dukungan KAI terhadap pertumbuhan sektor ekonomi dan pariwisata di wilayah Nganjuk dan sekitarnya.

Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Rokhmad Makin Zainul pun, menyampaikan bahwa diskon sebesar 20 persen tersebut berlaku khusus untuk kereta api komersial antarkota. Potongan tarif ini diberikan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dari dan menuju Stasiun Nganjuk dengan kereta tertentu, seperti KA Argo Semeru, KA Bima, dan KA Turangga yang semuanya berkelas eksekutif.

Promo diskon ini dapat dinikmati untuk keberangkatan pada tanggal 22–24 April 2025, 29–30 April 2025, 6–8 Mei 2025, serta 14–15 Mei 2025. Tiket dengan potongan harga hanya bisa dibeli melalui aplikasi Access by KAI pada periode 22 April hingga 15 Mei 2025. Diskon tidak berlaku untuk kelas kereta mewah seperti luxury, panoramic, atau kereta wisata, serta tidak bisa digabung dengan promo lainnya.

Program ini menjadi bentuk apresiasi KAI terhadap masyarakat yang setia menggunakan layanan kereta api serta sebagai dukungan nyata terhadap pembangunan ekonomi daerah melalui transportasi yang andal dan terjangkau.

Realisasi Pendapatan Negara di Sultra Capai Rp326,5 Miliar, Belanja Negara Tembus Rp2,31 Triliun

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulawesi Tenggara (Sultra) melaporkan bahwa realisasi Pendapatan Negara di wilayah tersebut hingga 14 Februari 2025 telah mencapai Rp326,5 miliar.

Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Sultra, Syarwan, mengungkapkan bahwa pendapatan ini bersumber dari penerimaan dalam negeri, yang terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp227,15 miliar dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp99,36 miliar.

“Pendapatan Negara mengalami kontraksi secara year on year (yoy), dengan penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 26,03 persen, sedangkan PNBP justru tumbuh 25,77 persen,” ujarnya saat ditemui di Kendari, Senin (17/02/2025).

Di sisi lain, realisasi Belanja Negara di Sultra dalam periode yang sama tercatat sebesar Rp2,31 triliun dari total pagu anggaran Rp25,57 triliun. Belanja ini terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp404,89 miliar dan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp1,9 triliun.

“Realisasi Belanja Negara ini mencapai 9,05 persen dari total pagu, dengan belanja K/L sebesar 6,58 persen, sedangkan TKD sudah terserap sebesar 9,84 persen dari total pagu,” lanjutnya.

Jika dibandingkan secara tahunan, belanja K/L tumbuh 54,78 persen, sedangkan belanja TKD meningkat 30,89 persen. Institusi kepolisian menjadi instansi dengan realisasi belanja tertinggi, yaitu Rp110,79 miliar atau setara dengan 27,36 persen dari total belanja di Sultra.

“Namun, secara keseluruhan belanja K/L mengalami kontraksi sebesar 45,57 persen akibat kebijakan efisiensi anggaran,” tambah Syarwan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dari seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Sultra, KPPN Raha mencatat persentase kinerja tertinggi dengan realisasi mencapai 8,56 persen, terutama didorong oleh akselerasi belanja pegawai. Sementara itu, secara nominal, KPPN Kendari mencatat realisasi tertinggi, yaitu Rp286,39 miliar, atau sekitar 70,73 persen dari total belanja K/L di wilayah tersebut.

Dengan dinamika penerimaan dan belanja negara ini, pemerintah diharapkan dapat terus mengoptimalkan efektivitas pengelolaan anggaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara.