Eagles Bungkam Chiefs 40-22 di Super Bowl LIX, Jalen Hurts Tampil Gemilang

Philadelphia Eagles meraih kemenangan telak atas Kansas City Chiefs dengan skor 40-22 dalam laga Super Bowl LIX yang digelar di Caesars Superdome, New Orleans, Senin. Kemenangan ini menjadi ajang pembalasan bagi Eagles atas kekalahan mereka dari Chiefs di Super Bowl dua tahun lalu.

Quarterback andalan Eagles, Jalen Hurts, tampil luar biasa dengan melemparkan dua umpan yang berbuah touchdown serta mencetak satu touchdown melalui aksi “rush”. Keberhasilannya memimpin Eagles meraih kemenangan membuatnya dinobatkan sebagai Pemain Terbaik dalam laga ini.

“Saya belajar dari pengalaman sebelumnya, baik yang positif maupun negatif, untuk tampil lebih baik. Tapi semua ini tidak mungkin terjadi tanpa rekan-rekan tim saya,” ujar Hurts dalam wawancara yang dikutip dari akun YouTube NFL, Senin.

Dengan hasil ini, Chiefs gagal mencetak sejarah sebagai tim pertama yang meraih tiga gelar Super Bowl secara beruntun setelah kemenangan mereka pada 2023 dan 2024. Quarterback Chiefs, Patrick Mahomes, mengalami kesulitan sepanjang pertandingan, terkena tiga kali tekel (sacked) dan dua kali intersepsi, yang membuatnya tidak mampu membawa timnya keluar dari tekanan Eagles.

Eagles mendominasi sejak awal, bahkan mengunci keunggulan 24-0 saat turun minum lewat touchdown dari Hurts, Cooper DeJean, dan A.J. Brown. Mereka semakin menjauh dengan skor 34-0 di akhir kuarter ketiga sebelum Chiefs mencetak tiga touchdown di penghujung laga sebagai hiburan semata.

Selain itu, kicker Eagles Jake Elliot juga berkontribusi besar dengan mencetak empat field goal, memastikan kemenangan meyakinkan bagi timnya.

Alwi Farhan Pastikan Kemenangan Indonesia atas Hong Kong di BAMTC 2025

Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, memastikan kemenangan tim Merah Putih atas Hong Kong dalam laga perdana Grup Kejuaraan Bulu Tangkis Beregu Campuran Asia (BAMTC) 2025. Bertanding di Conson Gymnasium, Qingdao, China, Selasa, Alwi sukses mengalahkan Ng Ka Long dalam pertandingan sengit tiga gim dengan skor 21-12, 18-21, 21-19.

Dalam keterangannya, Alwi mengakui bahwa menghadapi Ng Ka Long selalu menjadi tantangan berat karena pertandingan mereka sering berakhir rubber game. Namun, ia bersyukur dapat menjalankan strategi dengan baik, terutama setelah interval gim ketiga, dengan bermain lebih agresif.

Alwi juga merasa lebih tenang saat bertanding karena Indonesia sebelumnya sudah unggul 2-0. Kemenangan pertama diraih pasangan ganda campuran Rinov Rivaldy/Lisa Ayu Kusumawati yang menundukkan Lui Wai Chun/Fu Chi Yan dengan skor 18-21, 21-8, 21-19. Kemudian, tunggal putri Putri Kusuma Wardani memperbesar keunggulan dengan kemenangan atas Yeung Sum Yee 21-8, 21-15.

“Terima kasih untuk kakak-kakak di ganda campuran dan tunggal putri yang sudah membuka jalan. Semoga kami bisa menyapu bersih kemenangan,” ujar Alwi.

Meskipun sudah memastikan kemenangan dengan skor 3-0, pertandingan masih berlanjut dengan dua laga lainnya. Pasangan ganda putri Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti menghadapi Lok Lui/Hiu Yan Tsang, sementara ganda putra Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin berhadapan dengan Law Cheuk Him/Yeung Shing Choi.

Trump Dorong Elon Musk Audit Pentagon: Temukan Penipuan dan Pemborosan Militer

Presiden AS Donald Trump mengungkapkan bahwa ia berharap Elon Musk, sekutunya yang juga pemimpin Tesla dan SpaceX, akan menemukan miliaran dolar penipuan dan pemborosan di Pentagon, setelah Musk ditunjuk untuk memimpin audit pemerintah AS guna memangkas jumlah tenaga kerja federal. Dalam sebuah wawancara dengan Fox News, Trump menyatakan bahwa dia yakin audit ini akan mengungkap ratusan juta hingga miliaran dolar penyalahgunaan anggaran di departemen pertahanan terbesar AS.

Anggaran Pentagon sendiri hampir mencapai USD1 triliun setiap tahunnya, dan pada Desember lalu, Presiden Joe Biden menandatangani RUU yang mengesahkan anggaran pertahanan sebesar USD895 miliar untuk tahun fiskal yang berakhir pada 30 September. Musk, yang dikenal sebagai miliarder sayap kanan dan memiliki perusahaan besar dengan kontrak militer, telah ditunjuk oleh Gedung Putih untuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang baru dibentuk. Musk akan memegang akses ke informasi sensitif dalam sistem komputer pemerintah untuk menjalankan tugas audit tersebut.

Walaupun kritik terhadap pemborosan Pentagon sudah ada sejak lama, beberapa pihak menyatakan kekhawatiran terkait kemungkinan kebocoran informasi rahasia, serta potensi kehancuran lembaga tersebut tanpa persetujuan dari Kongres. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai potensi konflik kepentingan, mengingat perusahaan Musk memiliki kontrak besar dengan Pentagon. Pada Sabtu lalu, seorang hakim AS mengeluarkan perintah darurat yang memblokir DOGE untuk mengakses data sensitif warga AS yang ada di sistem pembayaran Departemen Keuangan.

Namun, meskipun ada sejumlah kekhawatiran, Trump tampaknya semakin mendukung gagasan ini. Ia bahkan mengatakan bahwa ia akan segera meminta Musk untuk memeriksa Departemen Pendidikan, lalu melanjutkan ke militer dalam waktu singkat. Penasihat Keamanan Nasional, Mike Waltz, juga menilai bahwa pembuatan kapal di Pentagon bisa menjadi salah satu area yang menarik dalam audit ini.

Australia Investasi USD8 Juta di Dana Iklim Indonesia untuk Dukung Transisi Energi dan Keberlanjutan

Dana investasi berdampak terkemuka asal Australia, Australian Development Investments (ADI), baru-baru ini mengumumkan komitmen investasi sebesar USD8 juta (sekitar Rp10 miliar) untuk mendukung Dana Iklim dan Keberlanjutan yang dikelola oleh AC Ventures, sebuah perusahaan modal ventura Indonesia. Dana tersebut akan difokuskan pada berbagai sektor seperti energi terbarukan, kendaraan listrik, efisiensi energi, pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, serta pertanian cerdas iklim, dengan target pengurangan emisi CO2 sebesar 10 megaton.

Ini adalah investasi perdana ADI melalui KINETIK – Kemitraan Iklim, Energi Terbarukan, dan Infrastruktur antara Australia dan Indonesia. Kuasa Usaha Kedutaan Besar Australia, Gita Kamath, menyatakan bahwa investasi ini akan membantu AC Ventures dalam mengidentifikasi, berinvestasi, serta mendukung bisnis yang berada di garis depan transisi energi. “Australia berkomitmen untuk mendukung investasi yang memberikan keuntungan finansial serta dampak positif di bidang iklim, gender, dan pembangunan di Indonesia,” kata Gita Kamath.

Helen Wong, Managing Partner di AC Ventures, juga menyoroti pentingnya kemitraan ini sebagai bukti meningkatnya kesadaran akan pentingnya investasi berfokus iklim. Menurutnya, kolaborasi ini berpotensi mendorong perubahan besar menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Pengumuman ini berlangsung bersamaan dengan kunjungan delegasi investor Australia ke Indonesia, termasuk investor besar seperti Macquarie Group, ANZ Bank, dan Aspen Medical, yang juga tertarik pada sektor-sektor lain seperti perawatan kesehatan, logistik, energi, serta pertambangan. “Kami ingin investor Australia memanfaatkan berbagai peluang investasi di Indonesia, termasuk dana ventura berdampak seperti yang dikelola oleh AC Ventures,” tambah Jennifer Westacott, Australia’s Business Champion for Indonesia. Australia telah berinvestasi lebih dari USD4,3 miliar di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir dan berkomitmen untuk menginvestasikan lebih dari USD500 juta setiap tahunnya.

Zelensky Siap Jalin Kesepakatan dengan Trump: Pasok Tanah Jarang Ukraina untuk Dukung Perang?

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengungkapkan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Presiden AS, Donald Trump, dalam pengembangan sumber daya mineral strategis, khususnya logam tanah jarang. Pada Senin (3/2/2025), Trump mengusulkan agar Ukraina memasok tanah jarang kepada AS sebagai imbalan atas bantuan finansial dalam perang melawan Rusia.

Zelensky telah memasukkan rencana ini dalam strategi kemenangan yang disampaikannya kepada sekutu Kyiv, termasuk Trump, sejak musim gugur lalu. Strategi tersebut mencakup kerja sama dengan mitra asing guna memanfaatkan sumber daya mineral Ukraina yang bernilai strategis.

Tanah jarang merupakan kelompok 17 unsur logam yang digunakan dalam berbagai teknologi penting, seperti kendaraan listrik, telepon seluler, sistem persenjataan, hingga elektronik canggih. Saat ini, China mendominasi produksi tanah jarang secara global, sementara AS berupaya mengamankan pasokan alternatif.

Ukraina memiliki potensi besar dalam industri ini, dengan endapan 22 dari 34 mineral yang dikategorikan sebagai kritis oleh Uni Eropa. Beberapa mineral tersebut meliputi ferroalloy, logam mulia, serta elemen tanah jarang seperti lantanum, cerium, neodymium, erbium, dan itrium—yang memiliki aplikasi luas dalam sektor teknologi, energi hijau, dan pertahanan.

Selain itu, Ukraina juga memiliki cadangan besar litium, mangan, grafit, dan zirkonium, yang menarik minat AS. Penelitian Uni Eropa menunjukkan bahwa negara ini memiliki potensi sebagai pemasok utama skandium, sementara Forum Ekonomi Dunia mencatat bahwa Ukraina juga berperan penting dalam pasokan berilium, nikel, galium, serta fluorit.

Dengan sumber daya yang melimpah, kerja sama antara Ukraina dan AS di sektor ini dapat menjadi langkah strategis, baik untuk kepentingan geopolitik maupun ekonomi.

Langkah Berani Prabowo: Pangkas APBN Rp306 Triliun, Efisiensi atau Ancaman Ekonomi?

Presiden Prabowo Subianto mengambil kebijakan drastis dalam pengelolaan anggaran negara dengan melakukan penghematan besar-besaran pada APBN 2025. Lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah menetapkan efisiensi belanja negara dan daerah hingga mencapai Rp306,69 triliun. Kebijakan ini dilakukan guna mendukung program-program prioritas, termasuk makan bergizi gratis, serta memenuhi kewajiban pembayaran utang jatuh tempo yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan mengarahkan anggaran agar lebih efisien dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain untuk mendanai program sosial, pemerintah juga harus menghadapi beban utang jatuh tempo sebesar Rp800,33 triliun pada 2025, dengan bunga utang mencapai Rp552,9 triliun. Secara total, pemerintahan Prabowo harus melunasi lebih dari Rp1.353 triliun utang pada tahun pertamanya.

Namun, kebijakan pemangkasan anggaran ini menuai kritik, terutama karena dilakukan secara mendadak dan tidak transparan. Sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mengeluhkan pemotongan anggaran yang tiba-tiba, seperti hilangnya Rp81 triliun tanpa kejelasan mekanisme pengurangannya. Bahkan, muncul kekhawatiran bahwa gaji ke-13 dan THR untuk PNS akan dipangkas, meskipun Sri Mulyani telah membantah isu tersebut.

Ekonom Muhammad Andri Perdana menilai bahwa kewenangan Kementerian Keuangan yang begitu besar dalam mengatur anggaran tanpa melalui persetujuan DPR dapat mencederai prinsip pemisahan kekuasaan (Trias Politika). Sementara itu, ekonom dari Next Policy, Shofie Azzahrah, memperingatkan bahwa pemangkasan anggaran yang tidak terarah dapat berdampak luas pada kesejahteraan PNS, operasional kementerian, dan bahkan menciptakan gelombang PHK tenaga honorer.

Selain itu, penghematan ini juga berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan belanja pemerintah sebagai salah satu motor utama perekonomian, pemangkasan anggaran yang agresif bisa menekan daya beli masyarakat, melemahkan sektor usaha, dan meningkatkan angka pengangguran. Jika tidak dilakukan dengan cermat, dampaknya bisa menjalar ke sektor ritel, UMKM, manufaktur, hingga menurunkan kepercayaan investor terhadap Indonesia.

Salah satu langkah efisiensi yang dilakukan adalah pemotongan anggaran perjalanan dinas. Namun, Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, mengingatkan bahwa kebijakan ini bisa memukul sektor perhotelan, transportasi, dan MICE (Meeting, Incentives, Conventions, and Exhibitions), yang selama ini bergantung pada aktivitas perjalanan dinas pemerintah. Jika dilakukan secara ekstrem, bisa terjadi gelombang PHK di industri perhotelan dan pariwisata.

Para ekonom menyarankan agar efisiensi dilakukan secara selektif tanpa mengorbankan sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Nailul Huda juga menyoroti keberadaan wakil menteri yang dinilai tidak esensial dan dapat dihapus sebagai bagian dari penghematan. Ia mengingatkan bahwa jika pemangkasan dilakukan secara serampangan, ambisi Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen bisa berakhir dengan stagnasi di bawah 5 persen.

Tarik Ulur Harga Batu Bara DMO: Pengusaha Desak Kenaikan, Pemerintah Cari Jalan Tengah

Pengusaha batu bara terus mendesak pemerintah agar menaikkan harga Domestic Market Obligation (DMO), menyusul pernyataan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengindikasikan tidak akan ada perubahan harga. Saat ini, perusahaan tambang diwajibkan memasok setidaknya 25% dari total produksi mereka untuk kebutuhan dalam negeri. Harga batu bara DMO sendiri dipatok sebesar US$70 per metrik ton untuk sektor ketenagalistrikan PT PLN (Persero) dan US$90 per metrik ton untuk bahan baku industri.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), Hendra Sinadia, menyatakan bahwa idealnya harga batu bara DMO mengikuti harga pasar. Ia menegaskan bahwa dari sudut pandang pengusaha tambang, sistem harga yang lebih fleksibel akan lebih menguntungkan industri. Saat ini, berdasarkan data Bar Chart, harga batu bara kontrak Februari 2025 di ICE Newcastle turun 0,53% menjadi US$111,90 per metrik ton, sementara kontrak Maret 2025 melemah 0,09% ke level US$115,40 per metrik ton.

Menanggapi desakan pengusaha, Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) ESDM, Tri Winarno, mengakui bahwa permintaan kenaikan harga DMO merupakan hal yang wajar dalam hukum pasar. Namun, ia menegaskan bahwa kenaikan harga DMO akan berdampak langsung pada subsidi listrik PLN. Oleh karena itu, pemerintah tengah mengkaji alternatif mekanisme agar tetap ada keseimbangan tanpa membebani anggaran negara dan daya beli masyarakat. Salah satu opsi yang tengah dimatangkan adalah skema pungut salur dana kompensasi DMO melalui Mitra Instansi Pengelola (MIP).

Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF), Singgih Widagdo, menilai bahwa MIP merupakan solusi yang lebih adil dan tidak akan mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, kenaikan harga DMO justru akan memberatkan pemerintah di tengah upaya efisiensi anggaran negara. Ia juga menyarankan agar smelter dikeluarkan dari kebijakan DMO karena harga batu bara untuk sektor ini seharusnya mengikuti harga pasar.

Dalam skema pungut salur dana kompensasi batu bara yang tengah disusun, Kementerian ESDM telah menunjuk tiga bank BUMN, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) sebagai pengelola dana kompensasi DMO. Semua pemegang izin usaha pertambangan (IUP), IUP khusus (IUPK), dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) diwajibkan menyetorkan dana kompensasi yang kemudian akan disalurkan kembali kepada perusahaan yang memenuhi kewajiban DMO.

Ke depan, sistem eDKB akan diintegrasikan dengan sistem ePNBP untuk memastikan transparansi dan efektivitas dalam pelaksanaan skema pungut salur dana kompensasi batu bara. Dengan mekanisme ini, pemerintah berharap dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan pengusaha tambang, stabilitas harga listrik, dan keberlanjutan subsidi negara.

Efisiensi Anggaran KLH 2025: Andalkan PNBP dan Sumber Pendanaan Alternatif

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berupaya mengoptimalkan sumber pendanaan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 2025 dengan target sebesar Rp1,18 triliun. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta kementerian dan lembaga melakukan efisiensi anggaran. KLH sendiri harus memangkas anggarannya sebesar Rp396,49 miliar pada tahun depan, sehingga total anggaran kementerian ini turun dari Rp1,07 triliun menjadi Rp683,28 miliar.

Sekretaris Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Sekretaris Utama Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH), Rosa Vivien Ratnawati, menyatakan bahwa sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran tersebut, KLH akan mencari alternatif pendanaan lain. Selain dari PNBP, sumber pendanaan juga bisa berasal dari bantuan donor serta kerja sama dengan negara-negara sahabat. Rosa menegaskan bahwa pengurangan anggaran ini tidak akan menghambat program-program yang sudah direncanakan, melainkan akan diadaptasi agar tetap berjalan secara efektif.

Sebagian besar efisiensi anggaran akan diterapkan pada sektor perjalanan dinas, penyelenggaraan rapat, serta seminar. KLH juga akan mengadopsi metode pertemuan daring untuk menggantikan pertemuan fisik guna mengurangi pengeluaran. Meski terjadi pemangkasan anggaran, fasilitas operasional kantor, termasuk listrik dan kebutuhan lainnya, tetap dipastikan aman dan tidak terdampak secara signifikan.

Dalam rapat dengan Komisi XII pada Rabu (5/2/2025), Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa KLH akan menjalankan realokasi dan efisiensi anggaran berdasarkan arahan Presiden melalui Inpres 1/2025 dan Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025. Rincian efisiensi ini mencakup pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp162,71 miliar serta pemangkasan belanja lainnya sebesar Rp233,79 miliar, termasuk dari alokasi KLH/BPLH dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

Selain itu, anggaran operasional BRGM sebesar Rp28 miliar tidak akan diblokir karena masih diperlukan untuk pembiayaan proses likuidasi dan penyelesaian organisasi tersebut. Efisiensi yang diterapkan KLH tidak mencakup belanja pegawai dan bantuan sosial. Pemerintah juga akan melakukan identifikasi efisiensi dari berbagai aspek belanja operasional maupun non-operasional, termasuk pendapatan dari hibah luar negeri, PNBP-BLH, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Dengan strategi ini, KLH optimistis dapat terus menjalankan tugasnya dalam menjaga kelestarian lingkungan, meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang ketat.

Penolakan Global! Usulan Trump Relokasi Warga Gaza Menuai Kritik Tajam

Rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza ke negara-negara lain mendapat penolakan luas dari berbagai negara di dunia. Banyak pemimpin dunia menentang ide ini dengan alasan bahwa pemindahan paksa warga Palestina melanggar hukum internasional serta dapat mengganggu stabilitas kawasan.

Mesir, sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Gaza, menolak keras usulan ini. Presiden Abdel Fattah al-Sisi menegaskan bahwa Mesir tidak akan menerima pemindahan warga Palestina karena hal tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan berpotensi memicu ketidakstabilan di wilayah tersebut.

Yordania juga menyuarakan keberatan serupa. Raja Abdullah II menegaskan bahwa negaranya tidak akan menjadi tempat relokasi warga Palestina dan menekankan pentingnya solusi dua negara yang menjamin hak-hak rakyat Palestina.

Arab Saudi menegaskan bahwa setiap penyelesaian konflik harus dilakukan secara adil tanpa mengubah demografi Palestina. Pemerintah Saudi mendorong tercapainya solusi politik yang dapat memastikan hak-hak rakyat Palestina tanpa adanya pemindahan paksa.

Iran mengecam keras usulan Trump dan menyebutnya sebagai upaya menghapus identitas Palestina. Pemerintah Iran menegaskan bahwa pemindahan paksa ini bertentangan dengan prinsip hukum internasional dan menyerukan kepada komunitas global untuk menolak rencana tersebut.

Malaysia turut menyatakan sikap tegas menolak relokasi warga Gaza. Pemerintah Malaysia menilai tindakan tersebut tidak manusiawi dan bertentangan dengan berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Spanyol juga menolak gagasan pemindahan warga Palestina ke wilayahnya. Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, menyatakan bahwa Gaza adalah rumah bagi rakyat Palestina dan harus menjadi bagian dari negara Palestina yang merdeka di masa depan.

Indonesia, sebagai negara yang selama ini mendukung perjuangan Palestina, mengecam keras rencana relokasi ini. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa setiap upaya pemindahan paksa hanya akan memperkuat pendudukan ilegal Israel atas tanah Palestina.

China menentang pemindahan warga Gaza dan menyatakan bahwa wilayah tersebut adalah milik rakyat Palestina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China menegaskan bahwa hak-hak Palestina harus dihormati dan menolak rencana yang dianggap sebagai alat tawar-menawar politik.

Uni Eropa, melalui beberapa negara anggotanya, juga menolak rencana relokasi tersebut. Mereka menegaskan bahwa setiap solusi harus sejalan dengan hukum internasional dan menghormati hak-hak asasi manusia.

Turki menyatakan bahwa solusi terhadap konflik ini harus dicapai melalui dialog dan negosiasi, bukan dengan pemindahan paksa warga Palestina dari tanah mereka.

Qatar dan Uni Emirat Arab juga menyuarakan penolakan serupa. Kedua negara menekankan bahwa solusi damai harus menjunjung tinggi hak-hak rakyat Palestina dan memastikan stabilitas di kawasan.

Penolakan luas terhadap rencana Trump ini menunjukkan bahwa banyak negara masih berkomitmen untuk mendukung hak-hak rakyat Palestina dan mencari solusi yang lebih adil serta berkelanjutan.

Argentina Tinggalkan WHO: Langkah Drastis Milei dalam Menegaskan Kedaulatan Kesehatan

Presiden Argentina, Javier Milei, resmi mengumumkan bahwa negaranya akan menarik diri dari keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Keputusan yang disampaikan pada Rabu (5/2/2025) ini didasarkan pada perbedaan prinsip dalam pengelolaan kebijakan kesehatan global. Juru bicara pemerintah, Manuel Adorni, menegaskan bahwa keputusan ini bertujuan untuk memastikan Argentina memiliki kendali penuh atas sistem kesehatannya tanpa intervensi dari badan internasional.

“Kami tidak akan membiarkan organisasi asing mencampuri urusan domestik Argentina,” ujar Adorni, seperti dikutip dari kantor berita AFP. Menurutnya, dengan keluar dari WHO, Argentina akan lebih leluasa dalam menyusun dan menerapkan kebijakan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan rakyatnya.

Langkah ini mencerminkan keputusan serupa yang diambil Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang pada 20 Januari 2025 langsung menandatangani perintah eksekutif untuk menarik AS dari WHO, hanya beberapa jam setelah kembali menjabat. Trump mengkritik organisasi yang berbasis di Jenewa, Swiss, tersebut, terutama dalam responsnya terhadap pandemi Covid-19.

Milei, yang dikenal sebagai seorang anarko-kapitalis serta pengagum berat Trump, telah menjalankan kebijakan pemotongan besar-besaran terhadap belanja negara sejak awal kepemimpinannya. Langkah ini diambil untuk mencapai keseimbangan anggaran setelah bertahun-tahun Argentina mengalami defisit fiskal. Namun, kebijakan penghematan tersebut memicu kontroversi, termasuk kekhawatiran akan meningkatnya angka kemiskinan.

Meskipun demikian, Argentina berhasil mencatat surplus perdagangan tertinggi pada tahun 2024, yang sebagian besar disebabkan oleh menurunnya impor serta pengurangan pengeluaran negara. Keputusan Milei untuk keluar dari WHO semakin mengukuhkan posisinya dalam membentuk kebijakan yang lebih independen dari pengaruh global.

Tak lama setelah kemenangan Partai Republik dalam pemilu AS pada November 2024, Milei menjadi pemimpin asing pertama yang mengunjungi Trump di Mar-a-Lago, Florida. Kedekatan politik mereka semakin menegaskan bahwa kebijakan Milei kerap sejalan dengan pendekatan yang diambil oleh Trump, termasuk keputusan untuk meninggalkan WHO.