Tag: Kebijakan

Efisiensi Anggaran KLH 2025: Andalkan PNBP dan Sumber Pendanaan Alternatif

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berupaya mengoptimalkan sumber pendanaan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 2025 dengan target sebesar Rp1,18 triliun. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta kementerian dan lembaga melakukan efisiensi anggaran. KLH sendiri harus memangkas anggarannya sebesar Rp396,49 miliar pada tahun depan, sehingga total anggaran kementerian ini turun dari Rp1,07 triliun menjadi Rp683,28 miliar.

Sekretaris Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Sekretaris Utama Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH), Rosa Vivien Ratnawati, menyatakan bahwa sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran tersebut, KLH akan mencari alternatif pendanaan lain. Selain dari PNBP, sumber pendanaan juga bisa berasal dari bantuan donor serta kerja sama dengan negara-negara sahabat. Rosa menegaskan bahwa pengurangan anggaran ini tidak akan menghambat program-program yang sudah direncanakan, melainkan akan diadaptasi agar tetap berjalan secara efektif.

Sebagian besar efisiensi anggaran akan diterapkan pada sektor perjalanan dinas, penyelenggaraan rapat, serta seminar. KLH juga akan mengadopsi metode pertemuan daring untuk menggantikan pertemuan fisik guna mengurangi pengeluaran. Meski terjadi pemangkasan anggaran, fasilitas operasional kantor, termasuk listrik dan kebutuhan lainnya, tetap dipastikan aman dan tidak terdampak secara signifikan.

Dalam rapat dengan Komisi XII pada Rabu (5/2/2025), Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa KLH akan menjalankan realokasi dan efisiensi anggaran berdasarkan arahan Presiden melalui Inpres 1/2025 dan Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025. Rincian efisiensi ini mencakup pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp162,71 miliar serta pemangkasan belanja lainnya sebesar Rp233,79 miliar, termasuk dari alokasi KLH/BPLH dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

Selain itu, anggaran operasional BRGM sebesar Rp28 miliar tidak akan diblokir karena masih diperlukan untuk pembiayaan proses likuidasi dan penyelesaian organisasi tersebut. Efisiensi yang diterapkan KLH tidak mencakup belanja pegawai dan bantuan sosial. Pemerintah juga akan melakukan identifikasi efisiensi dari berbagai aspek belanja operasional maupun non-operasional, termasuk pendapatan dari hibah luar negeri, PNBP-BLH, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Dengan strategi ini, KLH optimistis dapat terus menjalankan tugasnya dalam menjaga kelestarian lingkungan, meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang ketat.

AirAsia Dukung Kebijakan Pemerintah Turunkan Untuk Harga Tiket

Pada 1 Desember 2024, AirAsia menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang berencana untuk menurunkan harga tiket pesawat. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan asal Malaysia ini, AirAsia menegaskan bahwa mereka akan bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat tarif tiket lebih terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin melakukan perjalanan untuk keperluan pribadi maupun bisnis.

Kebijakan ini bertujuan untuk menstabilkan harga tiket pesawat yang sempat melonjak tinggi beberapa waktu lalu, sehingga dapat membantu masyarakat lebih mudah mengakses transportasi udara. Kementerian Perhubungan Indonesia telah mengungkapkan bahwa penurunan harga tiket ini menjadi salah satu fokus utama untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata serta perekonomian yang terdampak pandemi dan krisis global.

AirAsia sebagai salah satu pemain besar di industri penerbangan domestik Indonesia menyatakan komitmennya untuk tetap memberikan harga yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas layanan. Maskapai ini berharap dengan adanya penurunan harga tiket, lebih banyak masyarakat yang dapat menikmati kemudahan dan kenyamanan perjalanan udara. Selain itu, hal ini juga diharapkan dapat merangsang peningkatan jumlah wisatawan yang mengunjungi Indonesia.

AirAsia juga berharap dapat terus bekerja sama dengan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung perkembangan industri penerbangan di Indonesia. Menurut pihak AirAsia, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada penurunan harga tiket, tetapi juga pada pengelolaan operasional maskapai yang efisien serta peningkatan kualitas infrastruktur bandara dan pelayanan yang ramah kepada penumpang.

Penurunan harga tiket pesawat diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata Indonesia yang telah lama mengalami penurunan jumlah wisatawan. Dengan harga tiket yang lebih terjangkau, lebih banyak wisatawan domestik dan internasional yang dapat berkunjung ke Indonesia, serta membuka peluang bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya seperti hotel, restoran, dan transportasi lokal.

Dengan dukungan AirAsia terhadap kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat, diharapkan masyarakat dapat menikmati perjalanan udara dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi Indonesia yang sedang dalam proses pemulihan pasca-pandemi.