Tag: Peristiwa

Sara Duterte Instruksikan Pembunuh Bayaran untuk Bongbong Marcos Jika Dirinya Terbunuh

Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, mengeluarkan pernyataan kontroversial yang mengejutkan publik. Ia meminta agar Presiden Filipina, Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr, dibunuh jika dirinya mengalami nasib serupa. Pernyataan ini menimbulkan reaksi serius dari pihak Istana Kepresidenan Filipina.

Instruksi kepada Pembunuh Bayaran

Mengutip laporan CNA, Sara Duterte mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan seorang pembunuh bayaran. Ia memberi instruksi untuk menghabisi nyawa Presiden Marcos, Ibu Negara Liza Araneta, dan Ketua DPR Filipina, Martin Romualdez, jika dirinya terbunuh.

“Saya bilang, jika saya dibunuh, bunuhlah BBM (Bongbong Marcos), Ibu Negara Liza Araneta, dan Ketua DPR Martin Romualdez. Tidak main-main,” ujar Sara Duterte dalam konferensi pers, Sabtu (23/11).

“Saya juga bilang, jangan berhenti sampai mereka terbunuh,” tambah putri mantan Presiden Rodrigo Duterte itu.

Tanggapan Istana Kepresidenan Filipina

Istana Kepresidenan Filipina melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan menyatakan bahwa ancaman ini telah diteruskan kepada Komando Keamanan Presiden untuk tindakan lebih lanjut.

“Setiap ancaman terhadap keselamatan presiden harus ditanggapi dengan sangat serius, terutama ketika ancaman tersebut diungkapkan secara jelas dan langsung,” bunyi pernyataan resmi mereka.

Meski demikian, pihak Sara Duterte belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan tersebut.

Runtuhnya Aliansi Sara Duterte dan Marcos

Perseteruan antara Sara Duterte dan Bongbong Marcos menjadi tanda keretakan hubungan politik yang pernah membantu mereka memenangkan pemilu 2022. Sara Duterte mengundurkan diri dari kabinet pada Juni lalu, meskipun ia tetap menjabat sebagai wakil presiden.

Dalam sistem politik Filipina, posisi wakil presiden dipilih terpisah dari presiden dan tidak memiliki tugas resmi. Namun, sebagian wakil presiden biasanya menjalankan peran sosial atau menempati posisi penting di kabinet.

Ketegangan di antara mereka kian memuncak setelah Ketua DPR Romualdez, sepupu Marcos, memangkas anggaran kantor wakil presiden hingga hampir dua pertiganya. Konflik ini semakin tajam dengan pernyataan keras Sara Duterte yang menyebut Marcos tidak kompeten dan menyindir kepemimpinannya.

Konteks Kekerasan Politik di Filipina

Filipina memiliki sejarah panjang kekerasan politik. Salah satu insiden paling terkenal adalah pembunuhan Benigno Aquino pada 1983, yang menentang pemerintahan ayah Bongbong Marcos, Ferdinand Marcos Sr. Kekerasan politik semacam ini menjadi latar belakang dari pernyataan Sara Duterte yang memicu kekhawatiran.

Filipina Menuju Pemilu 2025

Ketegangan politik ini terjadi di tengah persiapan Filipina untuk menghadapi pemilu jangka menengah pada Mei 2025. Pemilu tersebut dipandang sebagai ujian popularitas bagi Marcos dan peluang baginya untuk memperkuat kekuasaan sebelum masa jabatannya berakhir pada 2028.

Pernyataan Sara Duterte tidak hanya mengungkap ketegangan di pucuk kepemimpinan Filipina tetapi juga menggambarkan keretakan serius dalam koalisi politik yang sebelumnya kuat. Dengan persiapan pemilu yang semakin dekat, konflik ini dapat menjadi penentu penting dalam peta politik Filipina di masa depan.

Peristiwa Kebakaran Gudang Di Gunungsindur Tiga Orang Tewas

Pada 16 November 2024, sebuah kebakaran hebat terjadi di sebuah gudang yang terletak di kawasan Gunungsindur, Bogor, Jawa Barat. Kebakaran yang terjadi pada malam hari itu mengakibatkan tiga korban jiwa yang tewas terperangkap di dalam gudang. Proses pemadaman kebakaran memakan waktu cukup lama, dan api baru berhasil dipadamkan setelah hampir 4 jam berjuang. Kepolisian dan pihak terkait segera melakukan identifikasi korban untuk memberi kepastian kepada keluarga yang ditinggalkan.

Pihak kepolisian mengungkapkan bahwa seluruh korban adalah pekerja yang berada di dalam gudang saat kebakaran terjadi. Identitas korban yang tewas adalah Wahyu Santoso (35), Joko Prabowo (40), dan Dedi Setiawan (28), yang semuanya merupakan karyawan di gudang penyimpanan barang yang terbakar. Ketiga korban diduga tidak sempat menyelamatkan diri karena api yang begitu cepat menyebar dan menghalangi jalan keluar mereka. Identifikasi dilakukan berdasarkan kartu identitas yang ditemukan di lokasi kejadian.

Penyebab pasti kebakaran masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak berwajib. Namun, menurut dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh korsleting listrik yang terjadi di salah satu bagian gudang. Gudang yang penuh dengan bahan-bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat meluas. Petugas pemadam kebakaran juga mencatatkan kesulitan dalam mencapai sumber api karena gudang yang tertutup rapat dan tidak dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran yang memadai.

Keluarga korban sangat terpukul dengan tragedi ini. Pihak kepolisian dan pemerintah setempat telah memberikan bantuan kepada keluarga korban sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab. Sementara itu, pihak manajemen gudang juga berjanji akan memberikan kompensasi dan mendukung proses penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab kebakaran yang menewaskan para pekerja tersebut. Kejadian ini menjadi perhatian penting terkait keselamatan kerja dan perlunya fasilitas keselamatan yang lebih baik di tempat kerja.

Terjerat Kasus Suap, Wakil Ketua DPRD Bekasi Ditetapkan Sebagai Tersangka

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi berinisial SL resmi dijadikan tersangka dalam kasus dugaan suap. SL, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, diduga menerima suap terkait pengelolaan sejumlah proyek.

SL disinyalir menerima gratifikasi dari oknum pelaksana kegiatan fisik berinisial RS, yang telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka.

“Penetapan tersangka ini adalah hasil pengembangan penyidikan terkait dugaan suap yang melibatkan tersangka RS pada tersangka SL,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Dwi Astuti Beniyati, seperti dikutip oleh Antara, Rabu (30/10/2024).

Dwi mengungkapkan bahwa penetapan SL sebagai tersangka didasari bukti yang cukup, termasuk dokumen penting dan dua unit kendaraan—Mitsubishi Pajero warna putih dan BMW sedan—yang menjadi bagian dari bukti fisik dalam kasus ini.

Sebagai bagian dari proses penyidikan, SL kini ditahan di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Pasirtanjung, Cikarang Pusat, selama 20 hari ke depan.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bekasi, Ronald Thomas Mendrofa, menjelaskan bahwa SL memenuhi panggilan pemeriksaan pada Selasa (29/10/2024), di mana ia diinterogasi selama lebih dari tiga jam dan menjawab sekitar 20 pertanyaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, status SL ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka, dan ia langsung ditahan pada pukul 18.00 WIB.

Menurut jaksa, SL diduga menerima suap berupa kendaraan roda empat sebagai imbalan untuk pengelolaan 26 proyek yang bernilai antara Rp200 hingga Rp300 juta per proyek.

“SL mengalokasikan proyek kepada RS dengan nilai yang bervariasi, berkisar antara Rp200 hingga Rp300 juta untuk setiap proyek. Secara total, ada 26 proyek yang dilibatkan dalam kasus ini, dan sebagai imbalan, SL menerima kendaraan dari RS,” ungkapnya.

SL didakwa melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, termasuk Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf e, serta beberapa ayat dalam Pasal 5. Ancaman hukuman bagi tersangka ini adalah pidana penjara dengan durasi antara satu hingga 20 tahun.

“Ancaman hukumannya minimal satu tahun dan bisa mencapai maksimal 20 tahun penjara. Pasal yang didakwakan bersifat alternatif, jadi nanti di persidangan akan ditentukan mana yang paling sesuai dengan bukti perbuatan tersangka,” jelasnya.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat pada 7 Agustus 2023, yang kemudian diselidiki oleh tim jaksa dengan pengumpulan data dan informasi.

Namun, penanganan kasus ini sempat tertunda karena adanya Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023, yang mengatur agar proses hukum tidak digunakan sebagai alat politik dalam Pemilu 2024. Instruksi ini merupakan bagian dari komitmen Jaksa Agung dalam menghindari dampak hukum terhadap proses pemilihan umum, selaras dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 terkait tahapan pemilu hingga 20 Oktober 2024.

Setahun Serangan Israel Ke Palestina Usai Peristiwa 7 Oktober

Gaza — Pada tanggal ini, satu tahun yang lalu, serangan besar-besaran Israel terhadap wilayah Palestina dimulai, mengubah kehidupan jutaan orang di kawasan tersebut. Peristiwa yang dikenal sebagai “7 Oktober” telah meninggalkan bekas mendalam dalam ingatan kolektif, dengan dampak yang masih dirasakan hingga saat ini.

Serangan yang terjadi setahun lalu menyebabkan kerusakan yang parah di berbagai wilayah, terutama di Gaza. Ribuan warga sipil kehilangan nyawa, dan banyak yang terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Data dari berbagai organisasi kemanusiaan menunjukkan bahwa situasi kesehatan dan gizi di wilayah tersebut semakin memburuk, dengan banyak anak-anak yang mengalami kekurangan gizi.

Dunia internasional menyaksikan peristiwa ini dengan penuh keprihatinan. Berbagai negara dan organisasi telah mengeluarkan pernyataan mengecam kekerasan dan menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri. Namun, hingga saat ini, upaya diplomatik untuk mencapai gencatan senjata permanen masih menemui jalan buntu, meninggalkan banyak warga Palestina dalam kondisi yang rentan.

Seiring berlanjutnya serangan, kelompok-kelompok bersenjata di Palestina terus melakukan perlawanan. Meskipun mendapat tekanan dari serangan Israel, mereka berusaha untuk mempertahankan diri dan melindungi komunitas mereka. Hal ini memicu siklus kekerasan yang sulit untuk diakhiri, dengan kedua belah pihak terus saling menyerang.

Di tengah ketegangan yang berlangsung, sejumlah inisiatif perdamaian terus diupayakan oleh berbagai pihak. Aktivis dan organisasi kemanusiaan berusaha menciptakan dialog antara kedua belah pihak, dengan harapan bahwa perdamaian dapat dicapai tanpa mengorbankan kehidupan warga sipil. Masyarakat internasional diharapkan bisa lebih proaktif dalam mendukung upaya ini.

Satu tahun setelah peristiwa 7 Oktober, situasi di Palestina tetap memprihatinkan. Dengan meningkatnya kebutuhan kemanusiaan dan ketidakpastian politik, penting bagi komunitas internasional untuk terus mendukung upaya menuju perdamaian dan keamanan bagi seluruh warga di kawasan tersebut. Harapan akan masa depan yang lebih baik masih ada, tetapi memerlukan komitmen dan kerja sama dari semua pihak.

Dirjen HAM Sesalkan Peristiwa Pembubaran Diskusi Para Aktivis Di Kemang

Pada 1 Oktober 2024, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) mengeluarkan pernyataan resmi yang menyayangkan insiden pembubaran diskusi yang melibatkan para aktivis di Kemang, Jakarta. Diskusi tersebut, yang bertujuan untuk membahas isu-isu sosial dan politik terkini, dibubarkan secara paksa oleh sekelompok orang yang mengklaim sebagai warga sekitar. Hal ini menimbulkan keprihatinan mengenai kebebasan berpendapat di Indonesia.

Dirjen HAM menekankan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak asasi yang harus dilindungi oleh negara. Ia menyatakan, “Setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapatnya, dan tindakan pembubaran seperti ini tidak seharusnya terjadi dalam masyarakat demokratis.” Dengan adanya insiden ini, Dirjen HAM menyerukan agar pihak berwenang menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada aktivis yang berusaha menyuarakan pendapat mereka.

Dalam pernyataannya, Dirjen HAM juga menyatakan dukungan untuk para aktivis yang menjadi korban pembubaran diskusi. Ia mengingatkan bahwa dialog terbuka dan diskusi yang sehat sangat penting untuk kemajuan demokrasi dan pembangunan masyarakat. Dirjen HAM berharap agar para aktivis dapat melanjutkan kegiatan mereka tanpa rasa takut akan intimidasi atau kekerasan.

Dirjen HAM mengajak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia, termasuk intimidasi terhadap aktivis dan pembubaran diskusi. Ia meminta agar pihak berwenang melakukan investigasi terhadap insiden ini dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Kejadian ini menjadi cerminan tantangan yang dihadapi dalam menjaga kebebasan sipil dan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan meningkatnya ketegangan sosial dan politik, Dirjen HAM mengingatkan semua pihak akan pentingnya menghormati perbedaan pendapat dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat.

Hamas Minta PBB Segera Bertindak Untuk Hentikan Perang Gaza

Pada 25 September 2024, Hamas mengeluarkan pernyataan mendesak kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengambil tindakan guna menghentikan konflik yang berkepanjangan di Gaza. Dalam pernyataan tersebut, Hamas menekankan bahwa situasi kemanusiaan di Gaza semakin memburuk akibat serangan militer yang terus berlanjut. Pihaknya meminta PBB untuk berperan aktif dalam mediasi dan mendorong gencatan senjata demi menyelamatkan ribuan nyawa yang terancam.

Kondisi Kemanusiaan yang Memprihatinkan

Hamas menggambarkan kondisi di Gaza sebagai sangat kritis, dengan laporan mengenai ribuan warga sipil yang menjadi korban akibat serangan udara dan blokade yang diterapkan. Mereka menekankan bahwa akses ke makanan, air bersih, dan layanan kesehatan semakin sulit, menciptakan krisis kemanusiaan yang mendesak. Dalam konteks ini, Hamas meminta komunitas internasional untuk memperhatikan penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina.

Dukungan dari Negara-Negara Anggota PBB

Dalam seruan tersebut, Hamas juga berharap agar negara-negara anggota PBB dapat bersatu dalam mendukung upaya untuk menghentikan kekerasan di Gaza. Mereka meminta agar negara-negara yang memiliki pengaruh dapat menekan Israel untuk menghentikan serangan dan melakukan dialog damai dengan Palestina. Penghentian kekerasan, menurut Hamas, adalah langkah awal yang penting untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

Panggilan untuk Penyelesaian yang Adil

Hamas menekankan perlunya solusi yang adil bagi rakyat Palestina, termasuk pengakuan hak-hak mereka dan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Mereka percaya bahwa tanpa penyelesaian yang adil, perdamaian yang langgeng di kawasan Timur Tengah akan sulit tercapai. Pihaknya menyerukan agar PBB berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk negosiasi.

Harapan untuk Masa Depan

Dengan seruan ini, Hamas berharap agar dunia internasional dapat lebih peka terhadap krisis yang terjadi di Gaza. Mereka percaya bahwa dengan adanya tekanan internasional dan tindakan konkret dari PBB, situasi di lapangan dapat segera membaik. Hamas menekankan pentingnya solidaritas global dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk meraih keadilan dan kebebasan.