Presiden Prabowo Minta Retret 2026 Digelar Lagi untuk Evaluasi Target

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan pelaksanaan retret kembali pada tahun 2026. Menurut Bima Arya, keinginan tersebut bertujuan untuk membuktikan bahwa janji yang diberikan bukan sekadar ucapan belaka.

“Presiden sangat mengapresiasi penyelenggaraan retret ini. Bahkan, beliau meminta Kementerian Dalam Negeri untuk menggelar kembali kegiatan serupa pada tahun 2026,” ujar Bima Arya kepada media di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jumat (28/2/2025).

Bima Arya menjelaskan bahwa retret tahun 2026 nantinya akan difokuskan pada evaluasi berbagai target yang telah ditetapkan oleh Presiden. Beberapa di antaranya mencakup swasembada pangan dan program hilirisasi.

“Tujuannya adalah untuk meninjau kembali capaian dari target yang telah ditentukan. Presiden menekankan agar semua pihak tidak sekadar berbicara, melainkan harus menunjukkan bukti nyata. Oleh karena itu, pada tahun 2026, kepala daerah kembali dijadwalkan mengikuti retret,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan retret bisa saja dilakukan pada tahun 2026 atau 2027, dengan evaluasi berbasis data dan angka yang konkret.

Menurutnya, retret tersebut rencananya akan kembali diikuti oleh seluruh kepala daerah, dan besar kemungkinan tetap berlangsung di Akademi Militer Magelang.

Prabowo Monitor Langsung Pembebasan Pilot Susi Air Dari KKB

Dalam beberapa minggu terakhir, situasi di Papua kembali menjadi sorotan publik, terutama terkait dengan pembebasan pilot Susi Air, yang ditangkap oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengambil langkah proaktif dengan memantau langsung proses pembebasan tersebut. Tindakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan keselamatan warganya, serta menegaskan bahwa negara tidak akan membiarkan tindakan kriminal merugikan masyarakat.

Prabowo, yang dikenal dengan pendekatan tegasnya terhadap isu keamanan, berfokus pada upaya diplomasi dan negosiasi untuk menyelesaikan krisis ini. Dalam pernyataannya, ia menekankan pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat Papua untuk menciptakan kondisi yang aman dan damai. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk membebaskan pilot, tetapi juga untuk mengurangi ketegangan yang ada di wilayah tersebut.

Proses pembebasan pilot Susi Air melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan dan tokoh masyarakat setempat. Prabowo secara langsung berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam situasi yang kompleks seperti ini, pendekatan yang hati-hati dan terukur sangat penting untuk menghindari eskalasi konflik.

Sementara itu, masyarakat luas mengikuti perkembangan situasi ini dengan harapan besar. Banyak yang berharap agar pilot tersebut dapat segera dibebaskan tanpa ada korban jiwa. Prabowo juga mengajak masyarakat untuk bersatu dalam mendukung upaya pemerintah, karena keamanan dan kedamaian adalah tanggung jawab bersama.

Dengan memantau langsung situasi ini, Prabowo menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Tindakan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, serta mengirimkan pesan tegas kepada KKB bahwa tindakan mereka tidak akan dibiarkan. Pembebasan pilot Susi Air menjadi simbol penting dalam upaya menjaga kedaulatan dan keamanan negara.