Scholz Sambut Gencatan Senjata Terbatas Rusia, Dorong Langkah Menuju Perdamaian Ukraina

Kanselir Jerman Olaf Scholz menyambut baik keputusan Rusia untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina, yang ia anggap sebagai langkah awal menuju perdamaian yang lebih permanen. Pernyataan ini disampaikan di Berlin pada Selasa (18/3) setelah pertemuannya dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, di mana mereka membahas perkembangan terbaru serta percakapan telepon antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Scholz menegaskan bahwa tujuan utama dari segala upaya yang dilakukan saat ini adalah mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Ukraina. Menurutnya, penghentian serangan terhadap fasilitas energi merupakan langkah penting yang dapat membuka jalan bagi perundingan lebih lanjut. Selain itu, ia juga menyoroti dimulainya negosiasi teknis untuk gencatan senjata di laut, yang diharapkan dapat berkembang menjadi penghentian penuh konflik bersenjata di Ukraina.

Lebih lanjut, Scholz menekankan bahwa proses negosiasi tidak boleh mengesampingkan Ukraina. Ia menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil harus melibatkan pihak Ukraina secara langsung, sehingga tidak ada kesepakatan yang dibuat tanpa persetujuan mereka. Dalam pernyataannya, ia mendesak agar langkah selanjutnya adalah gencatan senjata secara menyeluruh, yang diharapkan dapat segera terwujud demi menghentikan penderitaan rakyat Ukraina.

Scholz dan Macron juga menyoroti pentingnya peran komunitas internasional dalam memastikan bahwa gencatan senjata ini bukan hanya langkah sementara, tetapi merupakan bagian dari solusi jangka panjang untuk mengakhiri perang. Mereka mendesak negara-negara Barat untuk tetap bersatu dalam mendukung Ukraina, baik dalam aspek diplomasi maupun bantuan kemanusiaan. Selain itu, mereka menekankan bahwa tekanan terhadap Rusia harus terus dilakukan agar kepatuhan terhadap gencatan senjata benar-benar terwujud.

Sementara itu, pihak Ukraina masih menanggapi gencatan senjata ini dengan hati-hati, mengingat pengalaman sebelumnya di mana perjanjian serupa sering kali dilanggar dalam waktu singkat. Meski demikian, mereka tetap membuka ruang dialog dengan harapan bahwa langkah awal ini dapat berujung pada penghentian total konflik.

Di sisi lain, Scholz menekankan bahwa sanksi ekonomi terhadap Rusia akan tetap berlaku sampai ada jaminan nyata bahwa Moskow benar-benar berkomitmen terhadap perdamaian. Ia juga mengingatkan bahwa peran negara-negara lain, termasuk China dan Turki, sangat penting dalam mendukung proses negosiasi dan memastikan stabilitas kawasan.

Dengan berbagai upaya diplomasi yang terus digencarkan, Scholz berharap bahwa gencatan senjata ini bisa menjadi fondasi bagi perundingan damai yang lebih luas, yang tidak hanya mengakhiri perang, tetapi juga memastikan keamanan dan stabilitas jangka panjang di Eropa.

Pemerintah Indonesia Upayakan Pemulangan 554 WNI Korban Penipuan Online dari Wilayah Konflik Myanmar

Pemerintah Indonesia tengah berusaha memulangkan 554 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penipuan daring dari wilayah konflik bersenjata di Myawaddy, Myanmar. Upaya ini melibatkan tim gabungan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok, dan KBRI Yangon, yang saat ini berada di Maesot, Thailand, guna berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat untuk memastikan kelancaran proses repatriasi.

Pada Jumat (14/3/2025), Duta Besar RI untuk Thailand, Rachmat Budiman, bersama Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Tak, Chucheep Phongchai, serta sejumlah instansi terkait. Diskusi ini bertujuan mengatur jalur kepulangan para WNI dari Myawaddy ke Maesot sebelum diterbangkan ke Indonesia. Thailand akan menjadi titik transit karena situasi keamanan yang tidak memungkinkan perjalanan langsung melalui jalur darat ke Yangon.

Pemerintah Thailand telah menyatakan kesiapannya dalam memfasilitasi pemindahan para WNI dari Myawaddy ke Maesot, sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke Bangkok dan akhirnya diterbangkan ke Jakarta. Sebagai bagian dari prosedur, otoritas Thailand akan menerapkan National Referral Mechanism guna mengidentifikasi kemungkinan kasus perdagangan manusia. Selain itu, pemeriksaan kesehatan dan keimigrasian akan dilakukan sebelum mereka dipulangkan.

Para WNI dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta dalam dua tahap pada 18 dan 19 Maret 2025. Setelah tiba, mereka akan menjalani wawancara serta proses rehabilitasi dan reintegrasi sebelum kembali ke daerah asal masing-masing. Pemerintah, melalui koordinasi lintas kementerian, telah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan kepulangan mereka berjalan lancar.