Transformasi Nyata ADB: Investasi Miliaran Dolar Demi Masa Depan Asia-Pasifik

Asian Development Bank (ADB) mencatatkan langkah besar pada tahun 2024 dengan menggelontorkan komitmen pendanaan senilai 24,3 miliar dolar AS dari sumber internalnya. Selain itu, ADB juga berhasil menggandeng mitra strategis untuk menyalurkan pembiayaan bersama sebesar 14,9 miliar dolar AS. Langkah ini menjadi bukti nyata peran ADB dalam mengatasi tantangan pembangunan yang semakin kompleks di kawasan Asia dan Pasifik.

Presiden ADB, Masato Kanda, dalam pernyataannya di Jakarta, menyebut bahwa dana tersebut terdiri atas pinjaman, hibah, investasi ekuitas, jaminan, dan bantuan teknis. Pendanaan ini menyasar baik sektor pemerintahan maupun swasta dengan tujuan memperkuat layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta membangun sistem energi dan transportasi yang efisien dan terjangkau.

Melalui sinergi dengan berbagai mitra, ADB mendorong terciptanya lingkungan usaha yang sehat, memperkuat pasar modal, dan meningkatkan perdagangan lintas negara. Selama 2024, ADB juga berperan dalam menciptakan satu juta lapangan kerja dan menambah komitmen sebesar 4,8 miliar dolar AS untuk program swasta, meningkat 28,5 persen dari tahun sebelumnya.

ADB juga melakukan reformasi besar dalam pengelolaan modal yang memungkinkan perluasan operasi hingga 50 persen dalam sepuluh tahun ke depan. Melalui pengisian kembali Dana Pembangunan Asia sebesar 5 miliar dolar AS, ADB menunjukkan komitmennya pada negara-negara anggota berkembang yang paling rentan. Dukungan finansial dan keilmuan ADB sepanjang tahun juga diarahkan untuk menciptakan sistem pangan yang tangguh serta mengatasi dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.

Sebagai lembaga pembangunan multilateral yang berdiri sejak 1966 dengan 69 anggota, ADB terus berupaya menciptakan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan, serta membentuk masa depan yang lebih cerah untuk Asia dan Pasifik.

Indonesia Percepat Aksesi OECD Demi Wujudkan Indonesia Emas 2045

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengajak para duta besar dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) untuk mempercepat proses aksesi Indonesia. Ajakan ini disampaikan dalam pertemuan dengan sejumlah perwakilan negara OECD di Wisma Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris, Prancis, pada Selasa malam (4/3). Airlangga menyatakan bahwa Indonesia bangga menjadi negara ASEAN pertama yang menjalani proses aksesi OECD. Keanggotaan ini diharapkan dapat mendukung target besar Indonesia Emas 2045 dengan meningkatkan daya saing, produktivitas, serta investasi guna menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Langkah strategis Indonesia dalam bergabung dengan OECD juga menginspirasi negara ASEAN lainnya, seperti Thailand yang mengikuti jejak serupa pada Juni 2024. Airlangga menegaskan bahwa pemerintah saat ini memprioritaskan peningkatan daya saing, produktivitas, dan investasi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen secara bertahap. Bergabungnya Indonesia dengan OECD akan mempercepat transformasi struktural, memperluas akses pasar, meningkatkan permodalan, serta memperkuat keterampilan dan teknologi. Transformasi ini dinilai krusial agar Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi 6-8 persen dalam 20 tahun ke depan, sehingga dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Pemerintah menargetkan proses aksesi OECD rampung dalam tiga hingga empat tahun mendatang. Untuk menjaga momentum ini, aksesi Indonesia ke OECD telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dalam waktu dekat, Indonesia akan mengajukan draf Initial Memorandum sebelum Juni 2025 sebagai langkah awal menuju Peta Jalan Aksesi pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri di bulan yang sama. Airlangga menekankan bahwa Indonesia akan segera menyelaraskan berbagai substansi instrumen OECD. Tim Nasional OECD juga telah mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas, proses implementasi menyeluruh, serta potensi penguatan kemitraan dengan berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini, Airlangga membuka peluang kerja sama dengan negara-negara OECD untuk mendukung aksesi Indonesia, termasuk melalui seminar, pendampingan teknis, serta penempatan perwakilan Indonesia di Sekretariat OECD. Ia menegaskan bahwa penguatan hubungan antara Indonesia, negara anggota OECD, dan Sekretariat OECD di Paris sangat krusial dalam mempercepat aksesi. Pada pertemuan ini, Airlangga didampingi oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso; Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Edi Prio Pambudi; serta Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral, Ferry Ardiyanto.