Indonesia Percepat Aksesi OECD Demi Wujudkan Indonesia Emas 2045

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengajak para duta besar dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) untuk mempercepat proses aksesi Indonesia. Ajakan ini disampaikan dalam pertemuan dengan sejumlah perwakilan negara OECD di Wisma Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris, Prancis, pada Selasa malam (4/3). Airlangga menyatakan bahwa Indonesia bangga menjadi negara ASEAN pertama yang menjalani proses aksesi OECD. Keanggotaan ini diharapkan dapat mendukung target besar Indonesia Emas 2045 dengan meningkatkan daya saing, produktivitas, serta investasi guna menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Langkah strategis Indonesia dalam bergabung dengan OECD juga menginspirasi negara ASEAN lainnya, seperti Thailand yang mengikuti jejak serupa pada Juni 2024. Airlangga menegaskan bahwa pemerintah saat ini memprioritaskan peningkatan daya saing, produktivitas, dan investasi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen secara bertahap. Bergabungnya Indonesia dengan OECD akan mempercepat transformasi struktural, memperluas akses pasar, meningkatkan permodalan, serta memperkuat keterampilan dan teknologi. Transformasi ini dinilai krusial agar Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi 6-8 persen dalam 20 tahun ke depan, sehingga dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Pemerintah menargetkan proses aksesi OECD rampung dalam tiga hingga empat tahun mendatang. Untuk menjaga momentum ini, aksesi Indonesia ke OECD telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dalam waktu dekat, Indonesia akan mengajukan draf Initial Memorandum sebelum Juni 2025 sebagai langkah awal menuju Peta Jalan Aksesi pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri di bulan yang sama. Airlangga menekankan bahwa Indonesia akan segera menyelaraskan berbagai substansi instrumen OECD. Tim Nasional OECD juga telah mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas, proses implementasi menyeluruh, serta potensi penguatan kemitraan dengan berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini, Airlangga membuka peluang kerja sama dengan negara-negara OECD untuk mendukung aksesi Indonesia, termasuk melalui seminar, pendampingan teknis, serta penempatan perwakilan Indonesia di Sekretariat OECD. Ia menegaskan bahwa penguatan hubungan antara Indonesia, negara anggota OECD, dan Sekretariat OECD di Paris sangat krusial dalam mempercepat aksesi. Pada pertemuan ini, Airlangga didampingi oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso; Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Edi Prio Pambudi; serta Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral, Ferry Ardiyanto.

Menkeu Sebut RI Punya Ketahanan Ekonomi yang Baik Sesuai Survei Dari OECD

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Indonesia memiliki ketahanan ekonomi yang kuat, yang tercermin dari hasil survei terbaru yang dilakukan oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Menurut survei tersebut, Indonesia termasuk dalam kategori negara dengan ekonomi yang resilient atau tahan banting terhadap gejolak global. Pernyataan ini disampaikan Sri Mulyani dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pada 27 November 2024.

Survei yang dilakukan oleh OECD, yang melibatkan lebih dari 30 negara anggota dan mitra, mengukur berbagai indikator ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan stabilitas sektor keuangan. Hasil survei menunjukkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil meskipun dihadapkan pada tantangan global, seperti fluktuasi harga komoditas, krisis energi, dan ketidakpastian ekonomi dunia. “Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi yang baik, bahkan lebih baik dari beberapa negara besar lainnya,” ujar Sri Mulyani.

Menurut Menkeu, ada beberapa faktor yang mendukung ketahanan ekonomi Indonesia, antara lain keberhasilan dalam mengelola inflasi, kebijakan fiskal yang prudent, serta diversifikasi ekonomi yang terus berkembang. Selain itu, Indonesia juga mampu mengoptimalkan sektor digital, pertanian, dan manufaktur untuk mendukung pertumbuhan yang lebih inklusif. Pemerintah Indonesia juga berhasil menjaga neraca perdagangan dan terus meningkatkan daya saing industri dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Sri Mulyani menambahkan bahwa meskipun Indonesia sudah menunjukkan ketahanan ekonomi yang baik, pemerintah tetap waspada terhadap potensi risiko yang muncul akibat ketidakpastian global, seperti resesi ekonomi di negara maju dan ketegangan geopolitik. Namun, dengan kebijakan ekonomi yang terus diperkuat dan reformasi struktural yang dijalankan, Indonesia diyakini akan tetap mampu mempertahankan stabilitas ekonomi dan tumbuh secara berkelanjutan. Pemerintah juga terus mendorong sektor-sektor yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi domestik, seperti investasi di infrastruktur, sumber daya manusia, dan teknologi.

Hasil survei OECD ini memberikan gambaran positif tentang ketahanan ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang penuh tantangan. Dengan dasar yang kuat, Indonesia optimis dapat menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan.