Tag: Pembangunan Nasional

Prabowo Dorong Kebijakan Perumahan Gratis untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 19 Maret 2025. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat kebijakan prorakyat di sektor perumahan, termasuk menghapus berbagai biaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Maruarar menyampaikan bahwa Presiden menginginkan agar kebijakan ini segera disosialisasikan secara luas ke seluruh daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang semula 5 persen menjadi 0 persen, serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang kini juga dibebaskan. Selain itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah subsidi akan ditanggung oleh pemerintah hingga Juni 2025. Presiden juga menekankan bahwa rumah subsidi harus tetap berkualitas, karena rumah dengan kualitas buruk justru akan merugikan rakyat. Hingga Maret 2025, total rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai sekitar 130 ribu unit.

Selain itu, Maruarar melaporkan progres pembangunan rumah bagi anggota TNI dan Polri. Sebanyak 5.760 unit rumah telah dibangun untuk TNI Angkatan Darat di berbagai daerah seperti Brebes, Bogor, Bantul, Bekasi, dan Serang, sementara kerja sama dengan Polri di Karawang mencakup pembangunan 14.389 unit rumah. Pemerintah juga akan menyerahkan kunci rumah bagi para guru pada 25 Maret, dengan total 20 ribu unit tersebar di berbagai daerah, di mana 250 unit akan diserahkan secara simbolis. Presiden Prabowo juga meminta agar aset negara seperti lahan milik BUMN dan eks BLBI dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan. Selain itu, pemerintah akan segera membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) guna memastikan prinsip hunian berimbang yang mewajibkan pengembang membangun rumah sederhana sebanding dengan rumah mewah yang mereka bangun.

Maruarar turut melaporkan penyelesaian proyek Wisma Atlet di Pademangan, Jakarta. Tiga tower, yakni tower 8, 9, dan 10, telah selesai dibangun dan siap diserahterimakan. Beberapa unit akan dialokasikan bagi masyarakat dan ASN, dengan pendistribusian yang akan dikelola oleh Mensesneg.

Indonesia Percepat Aksesi OECD Demi Wujudkan Indonesia Emas 2045

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengajak para duta besar dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) untuk mempercepat proses aksesi Indonesia. Ajakan ini disampaikan dalam pertemuan dengan sejumlah perwakilan negara OECD di Wisma Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris, Prancis, pada Selasa malam (4/3). Airlangga menyatakan bahwa Indonesia bangga menjadi negara ASEAN pertama yang menjalani proses aksesi OECD. Keanggotaan ini diharapkan dapat mendukung target besar Indonesia Emas 2045 dengan meningkatkan daya saing, produktivitas, serta investasi guna menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Langkah strategis Indonesia dalam bergabung dengan OECD juga menginspirasi negara ASEAN lainnya, seperti Thailand yang mengikuti jejak serupa pada Juni 2024. Airlangga menegaskan bahwa pemerintah saat ini memprioritaskan peningkatan daya saing, produktivitas, dan investasi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen secara bertahap. Bergabungnya Indonesia dengan OECD akan mempercepat transformasi struktural, memperluas akses pasar, meningkatkan permodalan, serta memperkuat keterampilan dan teknologi. Transformasi ini dinilai krusial agar Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi 6-8 persen dalam 20 tahun ke depan, sehingga dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Pemerintah menargetkan proses aksesi OECD rampung dalam tiga hingga empat tahun mendatang. Untuk menjaga momentum ini, aksesi Indonesia ke OECD telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dalam waktu dekat, Indonesia akan mengajukan draf Initial Memorandum sebelum Juni 2025 sebagai langkah awal menuju Peta Jalan Aksesi pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri di bulan yang sama. Airlangga menekankan bahwa Indonesia akan segera menyelaraskan berbagai substansi instrumen OECD. Tim Nasional OECD juga telah mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas, proses implementasi menyeluruh, serta potensi penguatan kemitraan dengan berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini, Airlangga membuka peluang kerja sama dengan negara-negara OECD untuk mendukung aksesi Indonesia, termasuk melalui seminar, pendampingan teknis, serta penempatan perwakilan Indonesia di Sekretariat OECD. Ia menegaskan bahwa penguatan hubungan antara Indonesia, negara anggota OECD, dan Sekretariat OECD di Paris sangat krusial dalam mempercepat aksesi. Pada pertemuan ini, Airlangga didampingi oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso; Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Edi Prio Pambudi; serta Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral, Ferry Ardiyanto.