Tag: Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,03% di 2024: Target Melenceng, Konsumsi Jadi Penopang Utama

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2024 hanya mencapai 5,03%, lebih rendah dari target 5,2% yang dicanangkan pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan ini meleset adalah melemahnya ekspor pada semester kedua tahun 2024, sementara impor justru mengalami pemulihan.

“Ekspor melemah pada paruh kedua tahun lalu, sementara impor mulai pulih,” ungkap Sri Mulyani dalam Mandiri Investment Forum di Jakarta, Selasa (11/2/2025). Ia merinci bahwa ekspor menyumbang 22,18% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan impor memiliki kontribusi sebesar 20,39%.

Meski ekspor melemah, pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga, yang tetap kuat sepanjang 2024. Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok miskin dan rentan.

Dampak Ketidakpastian Global dan Fluktuasi Harga Komoditas
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 juga disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini turut memicu penurunan harga komoditas, sehingga ekspor—yang sebelumnya menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan—tidak dapat berkontribusi optimal.

“Ketidakpastian global yang tinggi pada 2024 sangat berpengaruh terhadap Indonesia, terutama karena turunnya harga komoditas yang berdampak pada penerimaan dari ekspor,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Meskipun menghadapi tekanan dari faktor eksternal, konsumsi domestik tetap tumbuh didorong oleh berbagai program belanja seperti Harbolnas, Epic Sale, serta diskon tarif transportasi selama musim liburan akhir tahun. Selain itu, momentum politik seperti Pemilu, Pilpres, dan Pilkada 2024 juga turut berkontribusi dalam meningkatkan belanja masyarakat.

Sebagai hasilnya, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh 4,94% pada 2024, lebih tinggi dibandingkan 4,82% pada 2023. Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga mengalami peningkatan, tumbuh 4,61%, dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 4,4%.

Airlangga juga menyoroti bahwa Indonesia saat ini termasuk dalam daftar negara dengan tingkat inflasi terendah di dunia.

“Jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN atau G20, tingkat inflasi kita tergolong rendah, bahkan bisa membuat negara lain merasa iri,” pungkasnya.

Langkah Berani Prabowo: Pangkas APBN Rp306 Triliun, Efisiensi atau Ancaman Ekonomi?

Presiden Prabowo Subianto mengambil kebijakan drastis dalam pengelolaan anggaran negara dengan melakukan penghematan besar-besaran pada APBN 2025. Lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah menetapkan efisiensi belanja negara dan daerah hingga mencapai Rp306,69 triliun. Kebijakan ini dilakukan guna mendukung program-program prioritas, termasuk makan bergizi gratis, serta memenuhi kewajiban pembayaran utang jatuh tempo yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan mengarahkan anggaran agar lebih efisien dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain untuk mendanai program sosial, pemerintah juga harus menghadapi beban utang jatuh tempo sebesar Rp800,33 triliun pada 2025, dengan bunga utang mencapai Rp552,9 triliun. Secara total, pemerintahan Prabowo harus melunasi lebih dari Rp1.353 triliun utang pada tahun pertamanya.

Namun, kebijakan pemangkasan anggaran ini menuai kritik, terutama karena dilakukan secara mendadak dan tidak transparan. Sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mengeluhkan pemotongan anggaran yang tiba-tiba, seperti hilangnya Rp81 triliun tanpa kejelasan mekanisme pengurangannya. Bahkan, muncul kekhawatiran bahwa gaji ke-13 dan THR untuk PNS akan dipangkas, meskipun Sri Mulyani telah membantah isu tersebut.

Ekonom Muhammad Andri Perdana menilai bahwa kewenangan Kementerian Keuangan yang begitu besar dalam mengatur anggaran tanpa melalui persetujuan DPR dapat mencederai prinsip pemisahan kekuasaan (Trias Politika). Sementara itu, ekonom dari Next Policy, Shofie Azzahrah, memperingatkan bahwa pemangkasan anggaran yang tidak terarah dapat berdampak luas pada kesejahteraan PNS, operasional kementerian, dan bahkan menciptakan gelombang PHK tenaga honorer.

Selain itu, penghematan ini juga berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan belanja pemerintah sebagai salah satu motor utama perekonomian, pemangkasan anggaran yang agresif bisa menekan daya beli masyarakat, melemahkan sektor usaha, dan meningkatkan angka pengangguran. Jika tidak dilakukan dengan cermat, dampaknya bisa menjalar ke sektor ritel, UMKM, manufaktur, hingga menurunkan kepercayaan investor terhadap Indonesia.

Salah satu langkah efisiensi yang dilakukan adalah pemotongan anggaran perjalanan dinas. Namun, Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, mengingatkan bahwa kebijakan ini bisa memukul sektor perhotelan, transportasi, dan MICE (Meeting, Incentives, Conventions, and Exhibitions), yang selama ini bergantung pada aktivitas perjalanan dinas pemerintah. Jika dilakukan secara ekstrem, bisa terjadi gelombang PHK di industri perhotelan dan pariwisata.

Para ekonom menyarankan agar efisiensi dilakukan secara selektif tanpa mengorbankan sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Nailul Huda juga menyoroti keberadaan wakil menteri yang dinilai tidak esensial dan dapat dihapus sebagai bagian dari penghematan. Ia mengingatkan bahwa jika pemangkasan dilakukan secara serampangan, ambisi Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen bisa berakhir dengan stagnasi di bawah 5 persen.