China Harap Donald Trump Pilih Kerja Sama, Bukan Konfrontasi

Kementerian Luar Negeri China menyatakan harapannya agar Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, memilih untuk bekerja sama dengan China daripada mengambil sikap konfrontatif. Pernyataan ini disampaikan menjelang pelantikan Trump dan mencerminkan keinginan Beijing untuk memulai hubungan yang lebih positif dengan Washington.

Hubungan antara China dan Amerika Serikat telah mengalami banyak pasang surut dalam beberapa tahun terakhir, terutama selama masa kepresidenan Trump sebelumnya. Ketegangan terjadi akibat berbagai isu, termasuk perdagangan, teknologi, dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pernyataan dari Kementerian Luar Negeri China menunjukkan bahwa Beijing berusaha untuk memperbaiki hubungan dan menghindari konflik lebih lanjut. Ini mencerminkan kesadaran kedua negara akan pentingnya kolaborasi untuk stabilitas global.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menekankan bahwa perkembangan hubungan yang stabil dan sehat antara kedua negara akan menguntungkan kedua belah pihak. Dia menyatakan, “Kami selalu percaya bahwa kerja sama lebih menguntungkan dibandingkan konfrontasi.” Pernyataan ini menunjukkan harapan China untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi dialog dan kerjasama di masa mendatang.

Mao Ning juga menegaskan pentingnya prinsip saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai dalam menjalin hubungan internasional. Dia menambahkan bahwa kedua negara harus mampu mengelola perbedaan dengan baik, termasuk isu sensitif seperti Taiwan. Ini mencerminkan pendekatan diplomatik yang diambil oleh China dalam menghadapi tantangan dalam hubungan bilateral.

Kedua negara memiliki ekonomi terbesar di dunia, sehingga hubungan mereka sangat berpengaruh terhadap perekonomian global. Kerja sama yang baik antara AS dan China diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi kedua negara tetapi juga bagi stabilitas ekonomi dunia. Ini menunjukkan bahwa keputusan politik di tingkat tinggi dapat memengaruhi banyak aspek kehidupan sehari-hari di seluruh dunia.

Dengan pelantikan Donald Trump yang semakin dekat, semua pihak berharap agar kedua negara dapat menemukan jalan untuk bekerja sama demi kepentingan bersama. Diharapkan bahwa pemimpin baru AS akan mempertimbangkan kembali pendekatan mereka terhadap China dan memilih dialog serta kolaborasi daripada konfrontasi. Keberhasilan dalam membangun hubungan yang konstruktif akan menjadi indikator penting bagi masa depan diplomasi antara AS dan China.

Eks Analis CIA Mengaku Bersalah Atas Kebocoran Rencana Serangan Israel Ke Iran

Asif William Rahman, mantan analis CIA, mengaku bersalah di pengadilan federal Virginia atas dua tuduhan terkait kebocoran informasi rahasia mengenai rencana serangan Israel terhadap Iran. Pengakuan ini muncul setelah Rahman ditangkap oleh FBI di Kamboja pada November 2024. Kasus ini menyoroti isu serius mengenai keamanan informasi dan kepercayaan dalam lembaga intelijen.

Rahman, yang bekerja untuk CIA sejak 2016, dituduh mencetak dan membocorkan dokumen rahasia yang berkaitan dengan strategi pertahanan nasional. Dokumen tersebut berisi rincian mengenai persiapan Israel untuk serangan balasan terhadap Iran setelah ketegangan meningkat antara kedua negara. Penangkapan Rahman menunjukkan bahwa lembaga keamanan AS semakin waspada terhadap potensi kebocoran informasi sensitif yang dapat membahayakan keamanan nasional. Ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh lembaga intelijen dalam melindungi data rahasia.

Dalam pengakuannya, Rahman mengakui bahwa ia mencetak dua dokumen rahasia pada 17 Oktober 2024 dan mengirimkannya kepada beberapa individu yang tidak berhak menerima informasi tersebut. Ia juga mengedit gambar dokumen untuk menyembunyikan sumbernya dan menghancurkan perangkat elektronik yang digunakan untuk mengirimkan data tersebut. Tindakan ini menunjukkan upaya aktif untuk menyembunyikan jejak digitalnya, namun tetap gagal dalam menjaga kerahasiaan informasi. Ini mencerminkan betapa seriusnya dampak dari kebocoran informasi dalam konteks geopolitik.

Dokumen yang bocor menggambarkan latihan penerbangan dan pergerakan amunisi di lapangan terbang Israel, yang menyebabkan penundaan serangan balasan Israel terhadap Iran. Kebocoran ini berpotensi memperburuk ketegangan antara kedua negara dan mempengaruhi stabilitas kawasan Timur Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa informasi intelijen yang sensitif dapat memiliki konsekuensi luas bagi hubungan internasional dan keamanan regional.

Asisten Jaksa Agung Matthew Olsen menyatakan bahwa Rahman telah mengkhianati kepercayaan rakyat Amerika dengan membagikan informasi rahasia pertahanan nasional. Pernyataan ini menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam posisi yang berkaitan dengan keamanan negara. Ini mencerminkan bagaimana pelanggaran kepercayaan dapat merusak reputasi lembaga pemerintah dan menimbulkan kerugian bagi keamanan nasional.

Dengan pengakuan bersalah ini, Rahman menghadapi ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya perlindungan informasi sensitif di era modern, di mana kebocoran data dapat memiliki dampak yang signifikan pada keamanan global. Diharapkan bahwa langkah-langkah lebih lanjut akan diambil untuk mencegah insiden serupa di masa depan dan menjaga integritas lembaga intelijen di seluruh dunia. Keberhasilan dalam menangani isu kebocoran informasi akan sangat bergantung pada peningkatan sistem keamanan dan pelatihan bagi para pegawai di lembaga-lembaga terkait.

Kondisi Ekonomi Jerman Memburuk, Pengangguran Meningkat Secara Signifikan

Laporan terbaru menunjukkan bahwa ekonomi Jerman terus memburuk, dengan tingkat pengangguran yang meningkat secara signifikan. Menurut data dari Dewan Pakar Ekonomi Jerman, perekonomian negara ini diperkirakan akan mengalami stagnasi pada tahun 2025, setelah sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 0,3 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa pemulihan ekonomi yang diharapkan semakin jauh dari kenyataan.

Penyebab utama dari penurunan ini adalah kombinasi antara masalah struktural dalam sektor manufaktur dan dampak dari kenaikan biaya energi. Banyak perusahaan di Jerman, terutama yang bergantung pada industri otomotif, menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan produksi mereka. Kenaikan harga energi yang tajam dan penurunan permintaan global telah menyebabkan banyak perusahaan mengurangi tenaga kerja mereka, yang berkontribusi pada peningkatan angka pengangguran.

Tingkat pengangguran di Jerman diperkirakan akan mencapai sekitar 6,3 persen pada tahun 2025. Ini adalah angka yang mengkhawatirkan, mengingat bahwa sebelumnya negara ini dikenal dengan tingkat pengangguran yang relatif rendah. Peningkatan jumlah pengangguran ini menunjukkan bahwa banyak warga Jerman yang kini berjuang untuk menemukan pekerjaan, menciptakan ketidakpastian ekonomi di kalangan masyarakat.

Lembaga penelitian juga mencatat bahwa tanpa reformasi struktural yang signifikan, pertumbuhan ekonomi Jerman mungkin hanya akan mencapai 0,4 persen pada tahun 2025. Timo Wollmershaeuser, Kepala Proyeksi Ekonomi Ifo Institute, menyatakan bahwa saat ini masih belum dapat dipastikan apakah stagnasi ini merupakan fenomena sementara atau tanda pergeseran permanen dalam ekonomi Jerman.

Kondisi ini semakin diperburuk oleh kebijakan moneter yang ketat di Eropa dan penurunan permintaan ekspor. Banyak pelaku industri melaporkan bahwa pesanan mereka menurun drastis, dan hal ini semakin membebani perekonomian. Meskipun ada beberapa sinyal positif seperti peningkatan daya beli masyarakat dan penurunan tekanan inflasi yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2025, tantangan besar masih harus dihadapi.

Dengan situasi ekonomi yang semakin memburuk dan pengangguran yang meningkat, pemerintah Jerman diharapkan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kondisi ini. Kebijakan yang tepat dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.

Respons Gempa Di Xizang: Tunjukkan Tata Kelola yang Baik Di China

Gempa bumi berkekuatan 7,1 magnitudo mengguncang Xizang (Tibet) pada 7 Januari, menewaskan setidaknya 53 orang dan melukai lebih dari 62 lainnya. Respons cepat dari pemerintah dan lembaga terkait dalam menangani bencana ini menunjukkan tata kelola yang baik di China. Ini mencerminkan kemampuan negara dalam mengelola situasi darurat dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak.

Gempa terjadi pada pukul 09:05 CST dengan pusat di Tingri County, sekitar 157 km dari Xigazê dan dekat perbatasan Nepal. Selain menimbulkan kerusakan parah pada infrastruktur, lebih dari 1.000 rumah dilaporkan runtuh di daerah tersebut. Banyak warga yang terjebak di bawah reruntuhan, mengharuskan tim penyelamat untuk segera turun tangan. Ini menunjukkan bahwa bencana alam dapat menyebabkan dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat dan infrastruktur.

Pemerintah China segera mengerahkan sekitar 1.500 petugas penyelamat untuk mencari dan menyelamatkan korban yang terjebak. Selain itu, lebih dari 200 tentara juga dikerahkan untuk mendukung operasi pencarian dan penyelamatan. Tindakan cepat ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi warganya dan memberikan bantuan darurat secara efisien. Ini menunjukkan bahwa koordinasi antara berbagai lembaga penting dalam menangani bencana.

Gempa ini menyoroti pentingnya infrastruktur yang tahan gempa dalam mengurangi risiko kerusakan saat bencana terjadi. Meskipun banyak bangunan yang runtuh, upaya pembangunan infrastruktur yang lebih baik di masa depan harus menjadi fokus utama untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana alam. Ini mencerminkan bahwa investasi dalam infrastruktur adalah langkah strategis untuk melindungi masyarakat.

Selain upaya pemerintah, banyak organisasi non-pemerintah dan relawan juga terlibat dalam memberikan bantuan kepada korban. Mereka menyediakan makanan, tempat tinggal sementara, dan dukungan psikologis bagi mereka yang terdampak. Ini menunjukkan solidaritas masyarakat dalam menghadapi bencana dan pentingnya peran komunitas dalam proses pemulihan.

Dengan respons cepat dan terkoordinasi dari pemerintah serta dukungan masyarakat, kejadian gempa di Xizang menjadi contoh bagaimana tata kelola yang baik dapat membantu mengatasi krisis. Semua pihak kini diajak untuk belajar dari pengalaman ini agar dapat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana di masa depan. Ini menjadi momen penting bagi China untuk terus memperkuat sistem manajemen bencana demi keselamatan warganya.

Presiden Aliyev Tegas: Rusia Wajib Minta Maaf atas Insiden Azerbaijan Airlines

Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, mendesak Rusia untuk bertanggung jawab atas insiden jatuhnya pesawat Azerbaijan Airlines di Kazakhstan pada 25 Desember lalu. Dalam kecelakaan yang melibatkan pesawat jenis Embraer 190 tersebut, sebanyak 67 orang berada di dalam pesawat, dengan 38 di antaranya meninggal dunia.

Aliyev menuduh pemerintah Rusia, di bawah Presiden Vladimir Putin, berusaha menutup-nutupi penyebab kecelakaan yang terjadi. Dia juga menuntut permintaan maaf terbuka dari Moskow dan kompensasi bagi para korban.

“Kami mengajukan tuntutan resmi kepada Rusia agar mereka meminta maaf kepada Azerbaijan, mengakui kesalahan mereka, menghukum pihak yang bertanggung jawab, dan memberikan kompensasi kepada negara kami, serta para penumpang dan awak yang terluka,” ujar Aliyev dalam wawancara dengan media pemerintah di Bandara Baku pada Selasa (31/12).

Aliyev: Pesawat Diduga Ditembak Sistem Pertahanan Rusia

Aliyev menyatakan bahwa berdasarkan investigasi awal, pesawat Azerbaijan Airlines tersebut mengalami kerusakan akibat faktor eksternal saat berada di wilayah udara Rusia dekat kota Grozny, Republik Chechnya.

“Kami mengetahui bahwa sistem perang elektronik di wilayah Rusia menyebabkan pesawat kehilangan kendali, dan tembakan dari darat merusak bagian ekor pesawat secara signifikan,” tambahnya.

Aliyev juga mengecam teori yang diajukan Rusia bahwa pesawat tersebut menabrak kawanan burung, menyebutnya sebagai upaya untuk menutupi fakta sebenarnya. “Badan pesawat penuh lubang, dan teori tentang kawanan burung ini benar-benar tidak masuk akal,” tegasnya.

Kronologi Kecelakaan Azerbaijan Airlines

Pesawat Azerbaijan Airlines dengan nomor penerbangan J2-8243 sedang dalam perjalanan dari Baku menuju Grozny pada 25 Desember. Saat itu, pesawat sempat melakukan pendaratan darurat di Aktau, Kazakhstan, setelah kehilangan komunikasi dengan operator.

Wilayah udara tempat insiden terjadi masih berada dalam kendali Rusia. Menurut laporan, pesawat menyimpang dari jalur penerbangan dan mengalami gangguan di udara sebelum jatuh.

Sejumlah pakar penerbangan menduga insiden ini disebabkan oleh sistem pertahanan udara Rusia yang salah sasaran. Pada saat kecelakaan, sistem anti-pesawat Rusia sedang aktif untuk menangkis serangan drone Ukraina yang terjadi di wilayah Grozny, Mozdok, dan Vladikavkaz.

Kritik Terhadap Respons Rusia

Aliyev menyatakan bahwa Baku sangat kecewa dengan respons awal Rusia, yang menurutnya cenderung menghindar dari tanggung jawab. “Selama tiga hari pertama, yang kami dengar hanyalah teori-teori absurd dari pihak Rusia,” ungkap Aliyev.

Dia juga menyoroti percakapan teleponnya dengan Presiden Vladimir Putin. Meskipun Putin menyampaikan permintaan maaf, Rusia belum secara resmi mengakui keterlibatannya dalam insiden ini.

“Kami marah karena Rusia tampaknya mencoba menyembunyikan penyebab sebenarnya dari kecelakaan ini,” kata Aliyev.

Dugaan Amerika Serikat

Sejumlah pejabat Amerika Serikat juga mengindikasikan bahwa sistem anti-pesawat Rusia mungkin menjadi penyebab jatuhnya pesawat. Mereka menduga pesawat Azerbaijan Airlines terkena tembakan karena salah sasaran saat sistem pertahanan Rusia aktif menghadapi ancaman drone.

Tuntutan Azerbaijan

Aliyev menegaskan bahwa Azerbaijan tidak akan tinggal diam. Dia menuntut Rusia untuk mengakui kesalahannya, menghukum pihak yang bertanggung jawab, dan memberikan kompensasi kepada negara Azerbaijan dan para korban kecelakaan.

“Kami hanya menginginkan keadilan. Tidak ada alasan untuk menutupi fakta yang sebenarnya,” pungkasnya.

Rahasia Penjara Sednaya Suriah: Saksi Bisu Kekejaman Assad

Penjara Sednaya di Suriah dikenal sebagai simbol kekejaman rezim mantan Presiden Bashar al-Assad. Lokasi ini menjadi perhatian dunia setelah milisi Hayat Tahrir al-Sham (HTS) berhasil menggulingkan kekuasaan Assad dan membebaskan ribuan tahanan.

Para tahanan di penjara ini adalah mereka yang dianggap menentang pemerintahan sejak awal konflik Suriah pada tahun 2011. Berikut fakta-fakta mencengangkan tentang penjara yang dijuluki ‘Neraka’ ini:

1. Misteri Sel Bawah Tanah

Penjara Sednaya disebut memiliki pintu-pintu rahasia dan sel tersembunyi di lantai bawah tanah. Untuk membuktikan klaim ini, organisasi White Helmets mengirimkan lima tim khusus untuk melakukan investigasi.

Tim ini dipandu oleh individu yang memahami detail penjara dan didukung informasi dari keluarga para tahanan. Mereka bahkan mengerahkan anjing pelacak serta ahli pembobol tembok untuk pencarian.

Namun, Asosiasi Tahanan & Orang Hilang di Penjara Sednaya (ADMSP) membantah keberadaan sel bawah tanah tersebut. Menurut mereka, informasi yang beredar di media tidak akurat.

2. Sel Khusus untuk Penyiksaan

Pada 2017, Amnesty International menggunakan teknologi pemodelan 3D untuk merekonstruksi tata letak Penjara Sednaya berdasarkan kesaksian 84 mantan tahanan. Hasilnya menunjukkan desain yang dirancang untuk mengisolasi dan meneror penghuni, diiringi praktik penyiksaan sistematis.

“Penyiksaan di Sednaya bukan untuk memperoleh informasi, melainkan sebagai cara menghukum dan merendahkan para tahanan,” ungkap Aymeric Elluin, anggota Amnesty International.

3. Kapasitas hingga 20 Ribu Tahanan

Penjara ini terdiri dari dua bangunan utama dan mampu menampung 10.000 hingga 20.000 tahanan. Penghuni penjara dibagi berdasarkan status mereka:

  • Bangunan Putih: Tempat bagi personel militer yang ditahan karena kejahatan umum seperti pencurian atau pelanggaran disiplin.
  • Bangunan Merah: Untuk warga sipil dan militer yang dianggap terlibat dalam aktivitas politik atau dituduh terorisme.

4. Tempat Eksekusi Massal

Sednaya dikenal sebagai lokasi eksekusi mati para tahanan. Proses eksekusi biasanya dilakukan secara massal di ruang bawah tanah bangunan merah setiap Senin dan Rabu.

Amnesty International melaporkan bahwa para tahanan dipukuli, dihukum gantung, dan jasad mereka dibuang secara rahasia untuk menghilangkan jejak.

5. Markas Penghilangan Paksa

Selain menjadi tempat eksekusi, penjara ini juga terkenal sebagai lokasi penghilangan paksa. Menurut laporan PBB, sejak 2011 lebih dari 100.000 warga Suriah telah menghilang tanpa jejak. Banyak dari mereka diyakini pernah mendekam di Sednaya.

Penjara Sednaya mencerminkan sisi kelam sejarah Suriah di bawah rezim Bashar al-Assad. Dengan laporan kekejaman yang terus terungkap, dunia diingatkan akan pentingnya menegakkan hak asasi manusia dan keadilan bagi para korban

Sara Duterte Dipanggil NBI Filipina Terkait Dugaan Ancaman Pembunuhan Presiden Marcos Jr.

Biro Investigasi Nasional (NBI) Filipina mengumumkan pada Selasa (26/11) bahwa pihaknya akan memanggil Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, untuk menyelidiki dugaan keterlibatannya dalam rencana pembunuhan Presiden Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.

Meski demikian, Direktur NBI, Jaime Santiago, menegaskan bahwa hingga saat ini status Sara Duterte belum ditetapkan sebagai tersangka. “Kami belum menetapkan siapa pun sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun, kami ingin mendengar langsung dari Wakil Presiden Sara untuk memahami konteks situasi ini,” ujar Santiago dalam wawancara dengan Dobol B TV.

Panggilan Resmi untuk Sara Duterte

NBI menyatakan akan mengirimkan panggilan resmi kepada Sara Duterte pada hari yang sama. Undangan ini akan disampaikan langsung ke Kantor Wakil Presiden Filipina untuk meminta klarifikasi mengenai pernyataannya yang diduga menyebutkan rencana pembunuhan terhadap Presiden Marcos Jr.

“Tujuan utama kami adalah mendapatkan kejelasan dari Ibu Wakil Presiden mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Kami berharap beliau dapat memberikan penjelasan atas pernyataannya,” tambah Santiago.

Meski begitu, NBI tidak berharap Sara Duterte mengungkapkan identitas siapa pun yang mungkin terlibat dalam rencana tersebut. Fokus utama mereka adalah mendalami alasan dan motif di balik pernyataan kontroversial tersebut.

Kontroversi Pernyataan Sara Duterte

Sebelumnya, Sara Duterte memicu kontroversi setelah menyampaikan pernyataan yang mengejutkan dalam konferensi pers dengan media Dewan Perwakilan Rakyat Filipina. Dalam kesempatan tersebut, ia mengungkapkan bahwa dirinya telah berbicara dengan seseorang terkait kemungkinan pembunuhan terhadap dirinya.

Dalam pernyataannya, Sara bahkan meminta agar Presiden Ferdinand Marcos Jr., istrinya Liza Araneta, dan Ketua DPR Martin Romualdez dibunuh jika ia sendiri terbunuh.

“Saya sudah berbicara dengan seseorang. Saya katakan, jika saya dibunuh, maka bunuhlah BBM (Bongbong Marcos Jr.), (ibu negara) Liza Araneta, dan (Ketua DPR) Martin Romualdez. Ini serius, tidak ada candaan,” ucap Sara Duterte pada konferensi pers, Sabtu (23/11), seperti dilansir dari CNA.

Respons Istana Kepresidenan

Pernyataan tersebut memicu reaksi serius dari Istana Kepresidenan Filipina. Mereka berjanji untuk menyelidiki lebih lanjut dan mengambil langkah hukum yang diperlukan jika ditemukan bukti kuat terkait dugaan ini.

Insiden ini menambah ketegangan dalam hubungan politik antara dua pemimpin tertinggi Filipina. Publik kini menanti hasil penyelidikan yang akan dilakukan oleh NBI untuk mengungkap kebenaran di balik pernyataan Sara Duterte.

Kasus ini telah memicu perbincangan luas di Filipina, mengingat seriusnya dugaan yang dilontarkan. Penyelidikan oleh NBI diharapkan dapat memberikan kejelasan atas isu sensitif ini dan menjamin bahwa proses hukum berjalan adil tanpa memandang jabatan atau posisi.

Sara Duterte Instruksikan Pembunuh Bayaran untuk Bongbong Marcos Jika Dirinya Terbunuh

Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, mengeluarkan pernyataan kontroversial yang mengejutkan publik. Ia meminta agar Presiden Filipina, Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr, dibunuh jika dirinya mengalami nasib serupa. Pernyataan ini menimbulkan reaksi serius dari pihak Istana Kepresidenan Filipina.

Instruksi kepada Pembunuh Bayaran

Mengutip laporan CNA, Sara Duterte mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan seorang pembunuh bayaran. Ia memberi instruksi untuk menghabisi nyawa Presiden Marcos, Ibu Negara Liza Araneta, dan Ketua DPR Filipina, Martin Romualdez, jika dirinya terbunuh.

“Saya bilang, jika saya dibunuh, bunuhlah BBM (Bongbong Marcos), Ibu Negara Liza Araneta, dan Ketua DPR Martin Romualdez. Tidak main-main,” ujar Sara Duterte dalam konferensi pers, Sabtu (23/11).

“Saya juga bilang, jangan berhenti sampai mereka terbunuh,” tambah putri mantan Presiden Rodrigo Duterte itu.

Tanggapan Istana Kepresidenan Filipina

Istana Kepresidenan Filipina melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan menyatakan bahwa ancaman ini telah diteruskan kepada Komando Keamanan Presiden untuk tindakan lebih lanjut.

“Setiap ancaman terhadap keselamatan presiden harus ditanggapi dengan sangat serius, terutama ketika ancaman tersebut diungkapkan secara jelas dan langsung,” bunyi pernyataan resmi mereka.

Meski demikian, pihak Sara Duterte belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan tersebut.

Runtuhnya Aliansi Sara Duterte dan Marcos

Perseteruan antara Sara Duterte dan Bongbong Marcos menjadi tanda keretakan hubungan politik yang pernah membantu mereka memenangkan pemilu 2022. Sara Duterte mengundurkan diri dari kabinet pada Juni lalu, meskipun ia tetap menjabat sebagai wakil presiden.

Dalam sistem politik Filipina, posisi wakil presiden dipilih terpisah dari presiden dan tidak memiliki tugas resmi. Namun, sebagian wakil presiden biasanya menjalankan peran sosial atau menempati posisi penting di kabinet.

Ketegangan di antara mereka kian memuncak setelah Ketua DPR Romualdez, sepupu Marcos, memangkas anggaran kantor wakil presiden hingga hampir dua pertiganya. Konflik ini semakin tajam dengan pernyataan keras Sara Duterte yang menyebut Marcos tidak kompeten dan menyindir kepemimpinannya.

Konteks Kekerasan Politik di Filipina

Filipina memiliki sejarah panjang kekerasan politik. Salah satu insiden paling terkenal adalah pembunuhan Benigno Aquino pada 1983, yang menentang pemerintahan ayah Bongbong Marcos, Ferdinand Marcos Sr. Kekerasan politik semacam ini menjadi latar belakang dari pernyataan Sara Duterte yang memicu kekhawatiran.

Filipina Menuju Pemilu 2025

Ketegangan politik ini terjadi di tengah persiapan Filipina untuk menghadapi pemilu jangka menengah pada Mei 2025. Pemilu tersebut dipandang sebagai ujian popularitas bagi Marcos dan peluang baginya untuk memperkuat kekuasaan sebelum masa jabatannya berakhir pada 2028.

Pernyataan Sara Duterte tidak hanya mengungkap ketegangan di pucuk kepemimpinan Filipina tetapi juga menggambarkan keretakan serius dalam koalisi politik yang sebelumnya kuat. Dengan persiapan pemilu yang semakin dekat, konflik ini dapat menjadi penentu penting dalam peta politik Filipina di masa depan.

Kesepakatan Biden dan Xi: Senjata Nuklir Tidak untuk Dikendalikan oleh AI

Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping mencapai kesepakatan penting terkait kendali senjata nuklir. Kedua pemimpin menegaskan bahwa keputusan penggunaan senjata nuklir harus tetap berada di tangan manusia, bukan diserahkan kepada kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI).

Kesepakatan ini dicapai saat keduanya bertemu dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Lima, Peru, pada Sabtu (16/11/2024) waktu setempat.

Dalam pernyataan resmi Gedung Putih, disebutkan bahwa kedua pemimpin menekankan pentingnya menjaga kendali manusia atas keputusan penggunaan senjata nuklir.

“Kedua pemimpin menegaskan perlunya mempertahankan kendali manusia atas keputusan untuk menggunakan senjata nuklir,” tulis keterangan tersebut.

Selain itu, baik Biden maupun Xi sepakat untuk mengelola perkembangan teknologi kecerdasan buatan dalam bidang militer dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk memitigasi potensi risiko yang mungkin muncul dari penerapan AI dalam sektor pertahanan.

Walaupun belum ada rencana konkret terkait pembicaraan lanjutan atau tindakan bersama, kesamaan pandangan antara dua negara ini dianggap sebagai langkah maju dalam meredakan ketegangan terkait isu nuklir dan AI. Selama ini, kedua negara sering kali menunjukkan perbedaan pendapat yang signifikan dalam menyikapi persoalan ini.

Amerika Serikat telah lama mendorong China untuk lebih terbuka dalam perundingan terkait senjata nuklir. Namun, respons Beijing dinilai sering kali kurang kooperatif. Di sisi lain, pembicaraan bilateral antara AS dan China mengenai AI pernah dilakukan pada Mei lalu di Jenewa, tetapi diskusi tersebut belum menyentuh isu pengendalian senjata nuklir.

Menurut data Departemen Pertahanan AS, China saat ini memiliki sekitar 500 hulu ledak nuklir yang siap digunakan. Angka ini diperkirakan akan melonjak menjadi lebih dari 1.000 hulu ledak pada tahun 2030. Meski demikian, kapasitas ini masih berada di bawah jumlah hulu ledak yang dimiliki AS (1.770) dan Rusia (1.710).

Pertemuan antara Biden dan Xi juga terjadi di tengah situasi geopolitik yang penuh tantangan. Kemenangan Donald Trump dalam pemilu AS menjadi faktor yang menambah ketidakpastian, terutama terkait arah hubungan diplomatik antara Washington dan Beijing.

Gedung Putih menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan kedua negara sekaligus memastikan bahwa persaingan antara AS dan China tidak berkembang menjadi konflik yang lebih serius.

Dengan latar belakang ketegangan perang dagang dan isu nuklir yang terus memanas, pertemuan Biden dan Xi di Lima menjadi momen penting untuk mencari titik temu antara dua kekuatan global ini. Meski masih ada banyak tantangan, kesepakatan awal mengenai pengendalian nuklir dan AI dapat menjadi langkah kecil yang berarti menuju hubungan yang lebih stabil antara Amerika Serikat dan China.

Kunjungan Kenegaraan: Prabowo Tiba di Peru Hadiri KTT APEC dan Pertemuan Bilateral

Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mendarat di Pangkalan Militer Angkatan Udara Grupo 8 Alar di Bandara Internasional Jorge Chavez, Peru, pada Rabu (13/11) pukul 22.35 waktu setempat. Kedatangan Presiden Prabowo beserta rombongan disambut hangat oleh pejabat tinggi Peru dan perwakilan Indonesia di sana.

Dalam penyambutan resmi tersebut, hadir Menteri Pertanian Peru, Angel Manuel Manero Campos, serta Duta Besar Indonesia untuk Peru, Ricky Suhendar. Komandan Jenderal del Ala Aérea N° 2, Mayjen Julio Cesar Gutiérrez Gonzales, dan Wakil Kepala Protokol Negara Peru, Minestera Sandra Pinto La Fuente, juga turut menyambut. Kehadiran pasukan jajar kehormatan memberikan sambutan yang semakin meriah, mengiringi Presiden Prabowo hingga menuju kendaraan yang membawanya ke hotel tempatnya bermalam.

Lawatan kenegaraan kali ini bertujuan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) dan melakukan sejumlah pertemuan bilateral. Di sela-sela agenda KTT APEC, Presiden Prabowo direncanakan akan bertemu dengan beberapa pemimpin negara untuk membahas kerja sama strategis antara Indonesia dan negara sahabat.

Selain itu, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi dari Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya hadir mendampingi beliau sepanjang kunjungan kenegaraan ini. Setibanya di hotel, sejumlah anggota Kabinet Merah Putih yang telah lebih dulu berada di Peru juga menyambut Presiden Prabowo. Di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Dudung Abdurachman.

Kunjungan ke Peru ini merupakan bagian dari rangkaian lawatan internasional Presiden Prabowo, setelah sebelumnya mengunjungi China dan Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan agenda di Peru, beliau dijadwalkan akan terbang ke Brasil untuk menghadiri KTT G20 yang berlangsung pada 18-19 November 2024. Lawatan ini direncanakan berakhir dengan kunjungan kenegaraan ke Inggris.

Selain tiga negara tersebut, Presiden Prabowo juga membuka kemungkinan kunjungan ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah. Namun, informasi lebih lanjut terkait lawatan tambahan ini belum diumumkan secara resmi.