ASEAN Bersatu Hadapi Gejolak Ekonomi Global akibat Kebijakan Tarif Trump

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, bersama para Menkeu negara-negara ASEAN, merumuskan respons atas kebijakan tarif yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump. Pertemuan penting ini berlangsung di bawah keketuaan Malaysia, dalam forum resmi Menteri Keuangan ASEAN. Sri Mulyani menyampaikan bahwa kebijakan sepihak dari AS tersebut melemahkan sistem perdagangan global yang selama ini berbasis pada aturan yang telah disepakati secara internasional, seperti yang dijalankan oleh World Trade Organization (WTO) dan institusi Bretton Woods. Ironisnya, sistem tersebut justru merupakan ciptaan AS sendiri pasca Perang Dunia II guna menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang merata.

Sri Mulyani menambahkan, kebijakan tarif resiprokal dari Trump membuat negara-negara harus melakukan negosiasi secara bilateral dengan AS, bukan lagi melalui mekanisme multilateral. China pun merespons kebijakan tersebut dengan memberlakukan tarif tandingan, yang kemudian dibalas AS dengan kenaikan tarif tambahan hingga 125 persen. Aksi balasan ini memicu ketidakpastian global serta tekanan inflasi yang meluas, menimbulkan guncangan terhadap perekonomian dunia.

Dalam forum tersebut, seluruh Menteri Keuangan ASEAN memaparkan dampak kebijakan tersebut terhadap kondisi ekonomi masing-masing, sekaligus mendiskusikan strategi untuk mengurangi risiko dan upaya bernegosiasi dengan pihak AS. Sri Mulyani menekankan bahwa ASEAN, dengan kekuatan ekonomi sebesar 3 triliun dolar AS dan populasi lebih dari 650 juta jiwa, memiliki kapasitas untuk memperkuat kerja sama demi menjaga stabilitas kawasan.

Indonesia, kata Sri Mulyani, terus memperkuat ekonomi nasional melalui langkah deregulasi serta menghapus hambatan perdagangan dan investasi. Selain itu, diplomasi dan negosiasi internasional pun terus dilakukan demi melindungi kepentingan nasional dan mendukung ketertiban global. Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan mandat kepada Kabinet Merah Putih untuk merancang berbagai strategi menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang semakin kompleks.

Sri Mulyani Gaspol Deregulasi: Lawan Guncangan Global, Ringankan Beban Pelaku Usaha

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmennya dalam menyederhanakan regulasi fiskal guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Dalam unggahan terbarunya di Instagram, ia menekankan pentingnya menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat, fleksibel, dan kredibel melalui berbagai reformasi seperti deregulasi, debirokratisasi, serta penyederhanaan aturan. Upaya tersebut merupakan bentuk nyata dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta tim ekonomi Kabinet Merah Putih untuk berkolaborasi melakukan pembenahan regulasi agar lebih ramah bagi dunia usaha. Sri Mulyani juga menekankan bahwa pengelolaan APBN harus tetap cermat namun mampu beradaptasi terhadap dinamika global. Langkah-langkah koordinatif antara kebijakan fiskal dan moneter terus diperkuat demi menjaga stabilitas, kepercayaan publik, dan kesejahteraan rakyat. Dalam sebuah acara sarasehan ekonomi bersama Presiden, Sri Mulyani mengumumkan empat langkah strategis untuk meringankan beban tarif pelaku usaha sebagai respon atas kebijakan tarif impor dari pemerintahan Donald Trump yang menaikkan tarif produk Indonesia hingga 32 persen. Empat langkah tersebut meliputi penyederhanaan administrasi perpajakan dan kepabeanan, penurunan tarif PPh impor dari 2,5 persen menjadi 0,5 persen, penyesuaian tarif bea masuk produk asal AS dalam kategori most favored nation, serta koreksi tarif bea keluar untuk minyak sawit mentah (CPO). Total pengurangan beban tarif dari langkah-langkah ini mencapai 14 persen, menekan beban tarif bersih menjadi 18 persen.