Fokus Prabowo pada Ketahanan Pangan, Investor Pasar Saham Cemas?

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan menjadi prioritas utama pemerintahannya, meskipun hal itu dapat berdampak pada fluktuasi pasar saham. Sikap ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan analis pasar modal yang menilai bahwa ketidakpedulian terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bisa berdampak pada stagnasi ekonomi. Direktur Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, menilai Prabowo seharusnya menyeimbangkan perhatian antara kebutuhan masyarakat bawah dan investasi sektor atas, termasuk pasar modal. Menurutnya, jika pemerintah terlalu berfokus pada konsumsi masyarakat tanpa mempertimbangkan investasi, pertumbuhan ekonomi bisa terhambat.

Ibrahim menyoroti pentingnya dukungan investor dalam mewujudkan program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Danantara. Jika investasi tidak diperhatikan, target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang diharapkan Prabowo mungkin sulit tercapai. Selain itu, ia menekankan bahwa stabilitas ekonomi dan kepastian hukum adalah faktor utama bagi investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah mendorong stimulus ekonomi yang mencakup berbagai sektor agar pertumbuhan ekonomi tidak mandek di angka 5 persen.

Sementara itu, analis pasar modal dari Panin Sekuritas, Felix Darmawan, menilai pernyataan Prabowo yang mengesampingkan pasar saham dapat menurunkan kepercayaan investor. Hal ini bisa memberikan kesan bahwa stabilitas pasar saham bukan prioritas, sehingga investor lokal maupun asing menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Meskipun ketahanan pangan dan energi memang penting, Felix berpendapat bahwa fluktuasi pasar saham tetap perlu diperhatikan karena berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi jangka panjang.

Dalam Sidang Kabinet di Istana Negara, Prabowo menegaskan bahwa ketahanan pangan lebih penting daripada pergerakan pasar saham. Baginya, selama pasokan pangan masyarakat tetap terjamin, negara akan tetap stabil meskipun harga saham mengalami naik turun. Pernyataan ini menegaskan komitmen Prabowo dalam menjaga kebutuhan dasar rakyat di tengah perubahan ekonomi global yang tidak menentu.

Modal Asing Keluar, Rupiah Melemah dan IHSG Terkoreksi

Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa modal asing yang keluar dari pasar keuangan domestik mencapai Rp 4,25 triliun dalam periode 17-20 Maret 2025. Sepanjang pekan tersebut, nilai tukar rupiah melemah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan signifikan hingga sempat dihentikan sementara dalam perdagangan. Pada penutupan Kamis, 20 Maret 2025, rupiah berada di level Rp 16.470 per dolar AS, sementara pada Jumat pagi, mata uang Garuda dibuka sedikit melemah di Rp 16.480 per dolar AS. Data Bloomberg mencatat bahwa rupiah kembali turun 16,50 poin atau 0,11 persen ke level Rp 16.501 per dolar AS pada akhir perdagangan Jumat.

IHSG juga menunjukkan pelemahan sepanjang pekan 17-21 Maret 2025, dengan penurunan sebesar 3,95 persen dari level 6.515,631 menjadi 6.258,179. Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengungkapkan bahwa pada periode tersebut, investor asing mencatatkan jual neto sebesar Rp 4,25 triliun, terdiri dari Rp 4,78 triliun di pasar saham dan Rp 0,67 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Sementara itu, pasar Surat Berharga Negara (SBN) masih mencatat beli neto sebesar Rp 1,20 triliun. Secara akumulatif sejak awal 2025 hingga 20 Maret, investor asing telah melakukan jual neto sebesar Rp 28,10 triliun di pasar saham, sedangkan di pasar SBN dan SRBI terjadi beli neto masing-masing Rp 23,87 triliun dan Rp 8,58 triliun. Hal ini mencerminkan preferensi investor terhadap instrumen pendapatan tetap di tengah volatilitas pasar saham.

Selain itu, premi Credit Default Swap (CDS) Indonesia tenor lima tahun meningkat menjadi 88,51 basis poin (bps) pada 20 Maret 2025, naik dari 81,20 bps pada 14 Maret 2025. Kenaikan ini menunjukkan meningkatnya persepsi risiko terhadap pasar keuangan domestik. Bank Indonesia menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait guna menjaga stabilitas ekonomi nasional serta mengoptimalkan bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan ekonomi Indonesia di tengah gejolak pasar keuangan global.