Category: Ekonomi

Harga Pangan Bawang Putih Naik Rp5.410 Jadi Rp47.520 Per Kg

Harga pangan di pasar tradisional pada Senin (09/12) menunjukkan kenaikan signifikan pada sejumlah komoditas, salah satunya adalah bawang putih. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Perdagangan, harga bawang putih mengalami lonjakan sebesar Rp5.410, dari harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp42.110 menjadi Rp47.520 per kilogram.

Kenaikan harga bawang putih ini dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya terbatasnya pasokan akibat masalah distribusi dari daerah penghasil, serta peningkatan permintaan menjelang musim libur akhir tahun. Beberapa pedagang di pasar tradisional mengungkapkan bahwa meskipun harga naik, permintaan akan bawang putih tetap tinggi, terutama dari kalangan rumah tangga yang mempersiapkan hidangan untuk perayaan Natal dan Tahun Baru.

Selain bawang putih, sejumlah bahan pangan lainnya juga menunjukkan kenaikan harga. Sebagai contoh, harga cabai merah keriting dan cabai rawit juga mengalami peningkatan, masing-masing mencapai Rp45.000 per kg dan Rp55.000 per kg. Namun, beberapa komoditas seperti beras dan sayuran hijau tercatat relatif stabil, meskipun ada sedikit fluktuasi di beberapa daerah.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam berbelanja, serta berjanji akan terus memantau harga pangan di pasar-pasar tradisional. Pemerintah juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan pasokan bahan pangan tetap lancar dan harga bisa stabil, terutama menjelang periode libur panjang.

Kenaikan harga pangan ini menjadi perhatian serius, terutama bagi keluarga dengan pendapatan menengah ke bawah yang terdampak langsung oleh tingginya biaya kebutuhan pokok.

Harga Cabai Terancam Melambung Akibat Cuaca Ekstrem, Petani Resah

Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) menyuarakan kekhawatirannya terkait dampak cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Tanah Air, yang berpotensi memicu lonjakan harga cabai.

Ketua AACI, Abdul Hamid, menjelaskan bahwa kondisi cuaca yang tidak menentu, termasuk hujan deras dan banjir, dapat memengaruhi hasil panen cabai. Hal ini berdampak pada penurunan produksi, sehingga pedagang kesulitan mendapatkan stok yang cukup.

“Kami sangat khawatir dengan potensi gangguan akibat hujan dan banjir. Kondisi ini sulit diprediksi, namun di awal Januari 2025, kemungkinan besar harga cabai merah keriting (CMK) akan mengalami kenaikan signifikan,” ungkap Hamid dalam rapat koordinasi stabilisasi pasokan dan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nataru 2024/2025 di Jakarta Selatan, Kamis (5/12).

Harga Cabai di Level Petani Mulai Merangkak Naik

Hamid menyoroti bahwa gejolak harga cabai telah diprediksi sejak harga cabai merah keriting di tingkat petani sempat berada pada level yang sangat rendah. Situasi ini membuat banyak petani meninggalkan lahan mereka, yang pada akhirnya berimbas pada ketersediaan pasokan di pasaran.

Nanang Triatmoko, Wakil Ketua AACI Jawa Timur, mengungkapkan bahwa harga cabai merah keriting beberapa waktu lalu sempat jatuh di angka Rp1.500 hingga Rp6.000 per kilogram (kg). Namun kini, harga di tingkat petani telah naik menjadi Rp10 ribu per kg, sementara di Pasar Induk Kramat Jati mencapai Rp21 ribu per kg.

“Harga cabai beberapa bulan terakhir sangat murah sehingga banyak lahan tidak dirawat. Dalam satu atau dua bulan ke depan, ini bisa menjadi kendala besar,” ujar Nanang.

Ia juga memperingatkan bahwa tren lonjakan harga cabai yang signifikan mungkin akan terjadi, mengingat banyak tanaman cabai yang tidak dirawat akibat harga rendah selama tiga bulan terakhir.

Tantangan Produksi dan Ketidakpastian Cuaca

Nanang turut menyoroti tantangan serupa pada cabai merah besar (CMB). Meskipun saat ini pasokan masih melimpah di sentra-sentra produksi, seperti Jombang, Gresik, Malang, dan Banyuwangi, cuaca ekstrem dapat mengubah situasi secara drastis.

“Jumlah penanaman di bulan Oktober, November, dan Desember cukup tinggi. Jika cuaca ekstrem terjadi, harga cabai bisa melonjak. Namun, jika cuaca normal, petani justru terancam rugi karena harga bisa anjlok,” jelas Nanang.

Di sisi lain, Hamid mencatat bahwa harga cabai merah keriting saat ini telah mencapai Rp11 ribu per kg, meskipun masih berada di bawah harga acuan pembelian (HAP) di tingkat produsen, yakni Rp22 ribu hingga Rp29.600 per kg.

Fluktuasi harga cabai yang terjadi saat ini menjadi sinyal bagi pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan antisipasi, khususnya dalam menghadapi cuaca ekstrem yang tak menentu. Pasokan yang stabil dan harga yang wajar menjadi tantangan utama bagi sektor agribisnis cabai di Indonesia menjelang tahun 2025.

AirAsia Dukung Kebijakan Pemerintah Turunkan Untuk Harga Tiket

Pada 1 Desember 2024, AirAsia menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang berencana untuk menurunkan harga tiket pesawat. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan asal Malaysia ini, AirAsia menegaskan bahwa mereka akan bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat tarif tiket lebih terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin melakukan perjalanan untuk keperluan pribadi maupun bisnis.

Kebijakan ini bertujuan untuk menstabilkan harga tiket pesawat yang sempat melonjak tinggi beberapa waktu lalu, sehingga dapat membantu masyarakat lebih mudah mengakses transportasi udara. Kementerian Perhubungan Indonesia telah mengungkapkan bahwa penurunan harga tiket ini menjadi salah satu fokus utama untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata serta perekonomian yang terdampak pandemi dan krisis global.

AirAsia sebagai salah satu pemain besar di industri penerbangan domestik Indonesia menyatakan komitmennya untuk tetap memberikan harga yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas layanan. Maskapai ini berharap dengan adanya penurunan harga tiket, lebih banyak masyarakat yang dapat menikmati kemudahan dan kenyamanan perjalanan udara. Selain itu, hal ini juga diharapkan dapat merangsang peningkatan jumlah wisatawan yang mengunjungi Indonesia.

AirAsia juga berharap dapat terus bekerja sama dengan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung perkembangan industri penerbangan di Indonesia. Menurut pihak AirAsia, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada penurunan harga tiket, tetapi juga pada pengelolaan operasional maskapai yang efisien serta peningkatan kualitas infrastruktur bandara dan pelayanan yang ramah kepada penumpang.

Penurunan harga tiket pesawat diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata Indonesia yang telah lama mengalami penurunan jumlah wisatawan. Dengan harga tiket yang lebih terjangkau, lebih banyak wisatawan domestik dan internasional yang dapat berkunjung ke Indonesia, serta membuka peluang bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya seperti hotel, restoran, dan transportasi lokal.

Dengan dukungan AirAsia terhadap kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat, diharapkan masyarakat dapat menikmati perjalanan udara dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi Indonesia yang sedang dalam proses pemulihan pasca-pandemi.

Thailand Dan Singapura Meningkatkan Kolaborasi Di Sektor Ekonomi Digital

Pada tanggal 30 November 2024, pemerintah Thailand dan Singapura mengumumkan perjanjian baru untuk memperluas kerja sama di sektor ekonomi digital. Kedua negara sepakat untuk berbagi teknologi dan pengetahuan dalam bidang digitalisasi yang bertujuan untuk mempercepat transformasi ekonomi masing-masing. Kerja sama ini akan mencakup pengembangan platform e-commerce, inovasi fintech, dan penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Thailand berharap dapat memanfaatkan pengalaman Singapura dalam bidang teknologi untuk memperkuat sektor ekonomi digital mereka, yang telah menjadi salah satu fokus utama dalam rencana pembangunan nasional.

Selain di sektor digital, kedua negara juga sepakat untuk memperkuat kolaborasi di sektor pangan. Pemerintah Thailand dan Singapura telah mengidentifikasi pentingnya menjalin hubungan yang lebih erat dalam rangka memastikan ketahanan pangan di kawasan Asia Tenggara. Dalam pertemuan bilateral yang digelar di Bangkok, kedua negara sepakat untuk memperluas aliran perdagangan pangan dan membangun sistem distribusi yang lebih efisien. Singapura, sebagai negara dengan keterbatasan lahan, akan memanfaatkan teknologi pertanian canggih dari Thailand untuk meningkatkan produksi pangan mereka. Sementara itu, Thailand akan mendapat akses lebih besar ke pasar pangan Singapura yang lebih terdiversifikasi.

Menurut Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, kerja sama ini tidak hanya akan mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan sektor yang lebih berkelanjutan. Thailand dan Singapura akan memanfaatkan sumber daya digital untuk mengurangi pemborosan pangan dan meningkatkan efisiensi dalam rantai pasokan makanan. Selain itu, kedua negara juga akan memperkenalkan inisiatif ramah lingkungan dalam produksi pangan, dengan fokus pada pertanian yang berkelanjutan dan penggunaan teknologi hijau.

Pemerintah kedua negara menilai bahwa dengan memperluas kerja sama di sektor ekonomi digital dan pangan, Thailand dan Singapura dapat lebih meningkatkan daya saing global mereka di pasar internasional. Kolaborasi ini diyakini dapat memberikan keuntungan jangka panjang, baik dalam aspek ekonomi maupun dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi warganya. Dalam jangka panjang, kerja sama ini diharapkan bisa menjadi model bagi negara-negara ASEAN lainnya yang ingin mengoptimalkan potensi sektor digital dan pangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah ini, Thailand dan Singapura berharap bisa memaksimalkan potensi kedua negara dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Menkeu Sebut RI Punya Ketahanan Ekonomi yang Baik Sesuai Survei Dari OECD

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Indonesia memiliki ketahanan ekonomi yang kuat, yang tercermin dari hasil survei terbaru yang dilakukan oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Menurut survei tersebut, Indonesia termasuk dalam kategori negara dengan ekonomi yang resilient atau tahan banting terhadap gejolak global. Pernyataan ini disampaikan Sri Mulyani dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pada 27 November 2024.

Survei yang dilakukan oleh OECD, yang melibatkan lebih dari 30 negara anggota dan mitra, mengukur berbagai indikator ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan stabilitas sektor keuangan. Hasil survei menunjukkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil meskipun dihadapkan pada tantangan global, seperti fluktuasi harga komoditas, krisis energi, dan ketidakpastian ekonomi dunia. “Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi yang baik, bahkan lebih baik dari beberapa negara besar lainnya,” ujar Sri Mulyani.

Menurut Menkeu, ada beberapa faktor yang mendukung ketahanan ekonomi Indonesia, antara lain keberhasilan dalam mengelola inflasi, kebijakan fiskal yang prudent, serta diversifikasi ekonomi yang terus berkembang. Selain itu, Indonesia juga mampu mengoptimalkan sektor digital, pertanian, dan manufaktur untuk mendukung pertumbuhan yang lebih inklusif. Pemerintah Indonesia juga berhasil menjaga neraca perdagangan dan terus meningkatkan daya saing industri dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Sri Mulyani menambahkan bahwa meskipun Indonesia sudah menunjukkan ketahanan ekonomi yang baik, pemerintah tetap waspada terhadap potensi risiko yang muncul akibat ketidakpastian global, seperti resesi ekonomi di negara maju dan ketegangan geopolitik. Namun, dengan kebijakan ekonomi yang terus diperkuat dan reformasi struktural yang dijalankan, Indonesia diyakini akan tetap mampu mempertahankan stabilitas ekonomi dan tumbuh secara berkelanjutan. Pemerintah juga terus mendorong sektor-sektor yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi domestik, seperti investasi di infrastruktur, sumber daya manusia, dan teknologi.

Hasil survei OECD ini memberikan gambaran positif tentang ketahanan ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang penuh tantangan. Dengan dasar yang kuat, Indonesia optimis dapat menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan.

Pemanfaatan Potensi Laut Untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia

Pada 22 November 2024, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau memiliki potensi ekonomi yang besar di sektor kelautan. Lautan Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti ikan, mineral, dan energi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perekonomian nasional. Pemerintah tengah mendorong pengembangan sektor maritim sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, menghubungkan sektor kelautan dengan sektor darat melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas.

Pembangunan ekonomi dari laut ke darat membuka peluang besar bagi daerah pesisir dan kepulauan. Dengan memanfaatkan potensi kelautan, daerah-daerah ini bisa berkembang melalui industri perikanan, pariwisata bahari, dan pengolahan hasil laut. Selain itu, pengembangan pelabuhan dan transportasi laut yang modern bisa memperlancar distribusi barang dari daerah terpencil ke pasar nasional, meningkatkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak.

Namun, meskipun memiliki potensi besar, pengembangan ekonomi berbasis kelautan dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam hal infrastruktur. Sebagian besar pelabuhan di Indonesia masih kurang memadai untuk mendukung kegiatan ekspor-impor yang efisien. Selain itu, masih terbatasnya penggunaan teknologi dalam pengelolaan sumber daya laut menyebabkan banyak potensi yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Upaya peningkatan infrastruktur dan adopsi teknologi mutakhir sangat diperlukan untuk menjawab tantangan ini.

Pembangunan ekonomi laut juga terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dalam bidang kelautan. Kurangnya tenaga ahli di bidang ini menghambat pengelolaan yang optimal terhadap sektor maritim. Selain itu, regulasi yang tidak sinkron antara pusat dan daerah seringkali menghambat investasi dan pengembangan sektor kelautan. Oleh karena itu, reformasi regulasi dan pelatihan SDM yang terfokus pada sektor kelautan sangat penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi berbasis laut.

Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang merata, penting bagi pemerintah untuk memperkuat sinergi antara sektor kelautan dan daratan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta akan menciptakan ekosistem yang lebih mendukung bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan mengoptimalkan potensi laut dan memperkuat sektor darat, Indonesia dapat membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dan tangguh, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kementerian Perdagangan Perketat Pengawasan Impor Dan Dorong UMKM Ekspor

Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indonesia mengumumkan langkah baru dalam memperketat pengawasan impor dan mendorong ekspor produk dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan perdagangan dan memberikan ruang yang lebih besar bagi produk lokal di pasar internasional.

Dalam konferensi pers yang digelar pada hari ini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa Kemendag akan memperketat pengawasan terhadap barang-barang impor, terutama yang dapat mengganggu keseimbangan pasar domestik. Pemerintah juga berencana memperketat prosedur impor dengan memastikan bahwa barang yang masuk ke Indonesia sesuai dengan standar kualitas dan tidak merugikan produsen lokal. Langkah ini diambil untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik dumping dan meningkatkan daya saing produk Indonesia.

Selain memperketat impor, Kemendag juga fokus pada pemberdayaan UMKM untuk memperluas pasar ekspor. Dalam program ini, Kemendag memberikan pelatihan dan bantuan teknis bagi pelaku UMKM agar mereka bisa memanfaatkan peluang di pasar global. Pemerintah juga akan memfasilitasi akses UMKM ke platform digital internasional, yang memungkinkan mereka menjangkau konsumen di luar negeri dengan lebih mudah. Program ini diharapkan bisa meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian negara.

Zulkifli Hasan menambahkan bahwa Kemendag akan bekerja sama dengan sektor swasta dan lembaga-lembaga terkait, seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin), untuk memaksimalkan potensi ekspor UMKM. Kolaborasi ini bertujuan agar UMKM Indonesia dapat bersaing di pasar global dan membawa manfaat ekonomi yang lebih besar. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor perdagangan.

Hasil Indeks Bisnis UMKM BRI Q3/2024, Perlu Penguatan Daya Beli

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) merilis data Indeks Bisnis UMKM untuk Triwulan III 2024 pada Senin (4/11), yang menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor UMKM mengalami perlambatan. Berdasarkan laporan ini, Indeks Bisnis UMKM tercatat pada angka 102,6, lebih rendah dibandingkan Triwulan II 2024 yang berada di angka 109,9.

Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, menjelaskan bahwa indeks di level 102,6 pada Q3-2024 masih menunjukkan ekspansi, meskipun melambat. Angka di atas 100 mengindikasikan bahwa aktivitas bisnis UMKM masih tumbuh positif.

“Kondisi ini didukung oleh normalnya kembali aktivitas masyarakat setelah perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Idul Fitri, Waisak, Idul Adha, serta liburan sekolah. Peningkatan panen di sektor perkebunan, proyek-proyek pemerintah dan swasta, serta acara-acara pernikahan dan kegiatan politik menjelang pilkada juga turut mendorong ekspansi,” ujar Supari.

Namun, Supari menambahkan, ekspansi bisnis UMKM pada Q3 2024 ini lebih lambat dibandingkan kuartal sebelumnya. Hal ini terlihat dari penurunan indeks dari 109,9 ke 102,6.

“Penurunan ini dipengaruhi oleh menurunnya daya beli masyarakat, normalisasi permintaan setelah perayaan HBKN, serta harga barang input yang naik dan persaingan yang semakin ketat,” jelasnya.

Pada laporan tersebut, terdapat lima komponen Indeks Bisnis UMKM yang masih berada di atas 100, sementara tiga komponen lainnya menurun di bawah 100. Komponen dengan indeks terendah tercatat pada volume produksi/penjualan sebesar 94,1, diikuti oleh nilai penjualan di angka 96,1, dan penggunaan tenaga kerja pada level 99,2.

Penurunan volume produksi dan penjualan disebabkan oleh normalisasi permintaan pasca HBKN, penurunan produksi setelah panen raya, serta peningkatan harga barang input. Meskipun harga jual mengalami peningkatan, penurunan volume produksi tetap berdampak pada nilai penjualan secara keseluruhan.

Menjelang musim tanam dan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemesanan dan persediaan barang input masih meningkat, meski dengan laju yang lebih lambat dibandingkan Q2 2024. Kenaikan harga bahan baku serta prospek bisnis yang tidak seoptimis sebelumnya turut mempengaruhi kinerja UMKM di sektor ini.

Pada Q3 2024, sebagian besar sektor usaha UMKM mengalami perlambatan. Sektor-sektor seperti pertanian serta hotel dan restoran bahkan menunjukkan kontraksi.

Di sektor pertanian, aktivitas menurun seiring dengan berakhirnya panen raya tanaman pangan di Q2 2024 dan musim kemarau yang melanda beberapa wilayah. Sektor hotel dan restoran juga menghadapi kontraksi pasca HBKN dan liburan sekolah, yang menurunkan permintaan terhadap jasa akomodasi.

Di sisi lain, sektor pertambangan tetap tumbuh berkat musim kemarau yang mendukung kegiatan penambangan, terutama pasir untuk konstruksi dan air bersih. Ekspansi pada sektor industri dan perdagangan didukung oleh kenaikan harga jual rata-rata serta permintaan yang masih kuat setelah aktivitas masyarakat kembali normal.

Namun, laju pertumbuhan di sektor-sektor ini juga melambat dibandingkan kuartal sebelumnya. Kenaikan aktivitas di sektor jasa didukung oleh berbagai acara seperti pesta pernikahan dan kegiatan politik menjelang pilkada.

Indeks Bisnis tertinggi dicapai oleh sektor konstruksi, dengan nilai indeks 116,3, berkat peningkatan proyek-proyek pemerintah dan swasta di akhir tahun yang didukung kondisi cuaca yang stabil.

Optimisme untuk ekspansi usaha di Q4 2024 tetap ada, terlihat dari Indeks Ekspektasi Bisnis UMKM sebesar 122,3. Meski angka ini menunjukkan prospek yang positif, levelnya sedikit menurun dari kuartal sebelumnya, mencerminkan ekspektasi pertumbuhan yang lebih moderat.

Penurunan optimisme tersebut disebabkan oleh lemahnya daya beli masyarakat, persaingan bisnis yang ketat, dan persiapan awal musim tanam tanaman pangan. Menurunnya sentimen pelaku bisnis UMKM terhadap perekonomian umum juga terlihat dari Indeks Sentimen Bisnis (ISB) UMKM Q3-2024 yang berada di angka 115,1.

Indeks Situasi Sekarang (ISS) mengalami penurunan sebesar 7,5 poin menjadi 94,1, sedangkan Indeks Ekspektasi (IE) turun 4,0 poin ke level 136,0. Penurunan ISS di bawah 100 ini selaras dengan perlambatan ekspansi bisnis UMKM pada Q3 2024.

Seiring dengan melemahnya ekspansi bisnis UMKM, penilaian pelaku UMKM terhadap kinerja pemerintah juga menurun, tercermin dari Indeks Kepercayaan terhadap Pemerintah (IKP) Q3-2024 yang turun 4,6 poin ke level 125,9.

Hampir seluruh komponen dalam IKP Q3 2024 menunjukkan penurunan dari kuartal sebelumnya. Penilaian tertinggi diberikan kepada pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban (indeks 144,2) serta infrastruktur (indeks 138,2), sedangkan penilaian terendah diberikan pada kemampuan pemerintah dalam menstabilkan harga barang dan jasa (indeks 110,5).

“Kenaikan harga bahan baku yang terus terjadi telah mengurangi margin keuntungan, sehingga menjadi beban bagi banyak pelaku bisnis UMKM,” tutup Supari.

Penguatan Koperasi Jadi Pilar Ekonomi Mikro Dan Kecil Di Kota Batu

Pada tanggal 31 Oktober 2024, penguatan koperasi di Kota Batu semakin diperkuat sebagai pilar penting dalam pengembangan ekonomi mikro dan kecil. Koperasi di daerah ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi perekonomian lokal, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat pasca-pandemi.

Koperasi berperan signifikan dalam memberikan akses modal bagi pelaku usaha kecil dan mikro. Dengan adanya koperasi, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Hal ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usaha mereka, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan.

Pemerintah Kota Batu telah meluncurkan berbagai program untuk mendukung pengembangan koperasi. Salah satunya adalah pelatihan manajemen koperasi dan akses pemasaran produk. Dengan program ini, diharapkan koperasi dapat lebih profesional dalam pengelolaannya dan lebih kompetitif di pasar.

Penguatan koperasi tidak hanya berdampak pada perekonomian, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Koperasi menyediakan berbagai produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga kebutuhan khusus. Hal ini membantu mendorong konsumsi lokal dan memperkuat ekonomi daerah.

Meskipun banyak manfaat yang diperoleh, koperasi di Kota Batu juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman anggota tentang manajemen koperasi dan persaingan dengan bisnis konvensional. Oleh karena itu, edukasi dan peningkatan kapasitas koperasi menjadi hal yang sangat penting untuk terus dilakukan.

Dengan penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi mikro dan kecil, Kota Batu diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, koperasi dapat menjadi solusi untuk memperkuat perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terjerat Kasus Suap, Wakil Ketua DPRD Bekasi Ditetapkan Sebagai Tersangka

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi berinisial SL resmi dijadikan tersangka dalam kasus dugaan suap. SL, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, diduga menerima suap terkait pengelolaan sejumlah proyek.

SL disinyalir menerima gratifikasi dari oknum pelaksana kegiatan fisik berinisial RS, yang telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka.

“Penetapan tersangka ini adalah hasil pengembangan penyidikan terkait dugaan suap yang melibatkan tersangka RS pada tersangka SL,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Dwi Astuti Beniyati, seperti dikutip oleh Antara, Rabu (30/10/2024).

Dwi mengungkapkan bahwa penetapan SL sebagai tersangka didasari bukti yang cukup, termasuk dokumen penting dan dua unit kendaraan—Mitsubishi Pajero warna putih dan BMW sedan—yang menjadi bagian dari bukti fisik dalam kasus ini.

Sebagai bagian dari proses penyidikan, SL kini ditahan di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Pasirtanjung, Cikarang Pusat, selama 20 hari ke depan.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bekasi, Ronald Thomas Mendrofa, menjelaskan bahwa SL memenuhi panggilan pemeriksaan pada Selasa (29/10/2024), di mana ia diinterogasi selama lebih dari tiga jam dan menjawab sekitar 20 pertanyaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, status SL ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka, dan ia langsung ditahan pada pukul 18.00 WIB.

Menurut jaksa, SL diduga menerima suap berupa kendaraan roda empat sebagai imbalan untuk pengelolaan 26 proyek yang bernilai antara Rp200 hingga Rp300 juta per proyek.

“SL mengalokasikan proyek kepada RS dengan nilai yang bervariasi, berkisar antara Rp200 hingga Rp300 juta untuk setiap proyek. Secara total, ada 26 proyek yang dilibatkan dalam kasus ini, dan sebagai imbalan, SL menerima kendaraan dari RS,” ungkapnya.

SL didakwa melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, termasuk Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf e, serta beberapa ayat dalam Pasal 5. Ancaman hukuman bagi tersangka ini adalah pidana penjara dengan durasi antara satu hingga 20 tahun.

“Ancaman hukumannya minimal satu tahun dan bisa mencapai maksimal 20 tahun penjara. Pasal yang didakwakan bersifat alternatif, jadi nanti di persidangan akan ditentukan mana yang paling sesuai dengan bukti perbuatan tersangka,” jelasnya.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat pada 7 Agustus 2023, yang kemudian diselidiki oleh tim jaksa dengan pengumpulan data dan informasi.

Namun, penanganan kasus ini sempat tertunda karena adanya Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023, yang mengatur agar proses hukum tidak digunakan sebagai alat politik dalam Pemilu 2024. Instruksi ini merupakan bagian dari komitmen Jaksa Agung dalam menghindari dampak hukum terhadap proses pemilihan umum, selaras dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 terkait tahapan pemilu hingga 20 Oktober 2024.