Category: Ekonomi

Rupiah Melemah Terbatas, Daya Beli Menurun dan Ketegangan Global Jadi Pemicu

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan mengalami pelemahan terbatas, didorong oleh penurunan kepercayaan konsumen dan anjloknya angka penjualan kendaraan. Analis mata uang dari Doo Financial Futures, Lukman Leong, menyatakan bahwa kondisi ini mencerminkan melemahnya daya beli masyarakat serta kekhawatiran akan ketidakpastian ekonomi yang menyebabkan masyarakat lebih hati-hati dalam belanja dan investasi. Hal ini tampak dari meningkatnya minat masyarakat terhadap aset aman seperti emas.

Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada Maret 2025 mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) berada di angka 121,1, mengalami penurunan dari bulan sebelumnya. Penurunan ini juga terjadi pada Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), yang masing-masing tercatat 110,6 dan 131,7. Walau seluruh komponen IKE seperti penghasilan, pembelian barang tahan lama, dan lapangan kerja masih menunjukkan optimisme, nilainya lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

Sementara itu, harapan konsumen terhadap ekonomi enam bulan mendatang tetap kuat, meskipun mengalami penurunan tipis. BI mencatat ekspektasi penghasilan, aktivitas usaha, dan lapangan kerja tetap berada di atas level optimis, meski sedikit melunak. Di sisi lain, ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan China turut menjadi sentimen negatif. Boikot China terhadap pesawat Boeing yang menyumbang sekitar 20 persen penjualan global, dinilai sebagai sinyal keras yang berpotensi memicu eskalasi konflik dagang.

Melihat situasi tersebut, Lukman memproyeksikan rupiah akan bergerak di kisaran Rp16.750 hingga Rp16.850 per dolar AS. Pada pembukaan perdagangan Rabu pagi di Jakarta, rupiah sempat menguat tipis sebesar 8 poin menjadi Rp16.819 per dolar AS.

Sri Mulyani Umumkan Skema Tukin Baru untuk Dosen ASN, Berlaku Mulai Januari 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan secara rinci mengenai besaran tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025. Dalam konferensi pers yang digelar di Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) di Jakarta, ia menyebutkan bahwa perhitungan tukin dilakukan berdasarkan selisih antara nilai tukin pada kelas jabatan dan tunjangan profesi yang diterima sesuai dengan jenjang akademik.

Contohnya, jika seorang guru besar mendapatkan tunjangan profesi sebesar Rp6,74 juta dan nilai tukin jabatan setara eselon II di Kemendiktisaintek mencapai Rp19,28 juta, maka tukin yang diterima guru besar tersebut adalah Rp12,54 juta. Sri Mulyani menegaskan bahwa tukin ini bukanlah pengganti atau pilihan, melainkan tambahan jika tunjangan profesi yang diterima lebih rendah dari tukin.

Namun, apabila tunjangan profesi lebih tinggi dibandingkan tukin, maka dosen tetap menerima tunjangan profesi tanpa pengurangan. Skema ini berlaku bagi dosen ASN yang berasal dari tiga kelompok, yaitu dosen di satuan kerja PTN, dosen PTN BLU yang belum menerima remunerasi, serta dosen di lembaga layanan Dikti. Total dosen yang akan menerima tukin berjumlah 31.066 orang.

Sementara itu, dosen di PTN berbadan hukum dan PTN BLU yang telah menerima remunerasi tidak mendapat tukin tambahan karena sudah memperoleh fasilitas penghasilan. Kebijakan ini mulai diberlakukan sejak Januari 2025 meskipun Perpresnya baru disahkan pada April 2025. Anggaran yang dialokasikan untuk kebijakan ini mencapai Rp2,66 triliun untuk 14 bulan, yang meliputi gaji pokok, THR, dan gaji ke-13. Pembayaran tukin ini akan dilakukan setelah Kemendiktisaintek menerbitkan peraturan pelaksana dan petunjuk teknis terkait.

Saham Smartfren (FREN) Gagal Beredar, BEI Hentikan Perdagangan Sementara

Bursa Efek Indonesia (BEI) baru-baru ini mengumumkan penghentian sementara perdagangan saham PT Smartfren Telecom Tbk (FREN), yang kini berada dalam pengawasan khusus. Langkah ini diambil terkait dengan keputusan perusahaan untuk melakukan penggabungan usaha yang akan menyebabkan saham mereka tidak tercatat lagi di bursa atau mengalami delisting. Ini adalah langkah yang sangat penting bagi Smartfren, dan BEI menyatakan bahwa perdagangan saham FREN akan dihentikan mulai sesi pertama perdagangan pada hari Selasa, 15 April 2025.

Keputusan ini berasal dari surat PT Smartfren Telecom Tbk yang mengungkapkan rincian lebih lanjut tentang rencana penggabungan usaha yang akan dilakukan. Hal tersebut telah diinformasikan melalui surat nomor 045r/SFTbk-CS/III/2025 yang diterbitkan pada 21 Maret 2025. Surat tersebut mengandung tambahan informasi terkait langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan dalam rangka restrukturisasi dan penggabungan usaha.

Dalam keterangannya, BEI juga menekankan kepada seluruh pihak yang berkepentingan untuk memperhatikan dengan seksama segala informasi yang disampaikan oleh PT Smartfren Telecom Tbk. Hal ini sangat penting agar para pemegang saham dan investor dapat membuat keputusan yang bijak menyangkut investasi mereka.

Lebih lanjut, BEI juga menginformasikan bahwa penghentian perdagangan ini mencakup seluruh pasar dan berdampak pada perubahan jadwal perdagangan saham serta pelaksanaan delisting. Surat lainnya, yaitu nomor 056/SFTbk-CS/IV/2025 yang diterbitkan pada 11 April 2025, turut mengonfirmasi perubahan jadwal ini.

NTT Dijadikan Contoh Nasional, Menteri Budi Arie Puji Koperasi TLM dan Potensi Desa

Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi mengungkapkan optimismenya terhadap Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai percontohan nasional dalam pengembangan koperasi. Dalam kunjungan kerjanya ke Kupang, ia menyatakan harapannya agar seluruh gerakan koperasi di Tanah Air dapat menjadikan NTT sebagai barometer bagi pertumbuhan koperasi Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya usai meletakkan batu pertama pembangunan gedung baru KSP Tanaoba Lais Manekat (TLM) di Desa Koaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.

Menurut Budi Arie, NTT memiliki sekitar 296 koperasi simpan pinjam (KSP), dan hal ini menjadi kekuatan besar dalam mendukung program Koperasi Desa Merah Putih yang sedang digalakkan pemerintah pusat. Ia menekankan bahwa KSP yang ada di NTT dapat berperan aktif dalam memberi pendampingan, supervisi, serta asistensi bagi koperasi desa yang sedang berkembang. Terlebih, program Koperasi Desa Merah Putih memiliki unit simpan pinjam yang berpotensi besar untuk diperkuat oleh KSP lokal.

Menteri Budi juga menyampaikan keyakinannya bahwa NTT memiliki potensi luar biasa dalam pengembangan koperasi. Ia mencatat bahwa dengan jumlah desa mencapai 3.137, jika tiap koperasi desa menghasilkan laba sebesar Rp5 miliar, maka potensi investasi di wilayah ini bisa menembus Rp15 triliun. Ia menyebutnya sebagai gerakan pembangunan yang masif dan merata di seluruh pelosok negeri.

Dalam sambutannya, Menteri Budi turut mengapresiasi KSP TLM yang berhasil meraih Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp1,3 miliar dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Capaian tersebut dianggapnya sebagai bukti nyata keberhasilan koperasi dalam menyejahterakan anggotanya. Di akhir acara, ia bersama Gubernur dan Wakil Gubernur NTT serta para anggota koperasi turut melakukan penanaman pohon di sekitar gedung baru yang tengah dibangun, sebagai simbol kolaborasi dan keberlanjutan pembangunan koperasi di daerah tersebut.

Pelaporan SPT Tahunan Tembus 13 Juta, DJP Apresiasi Wajib Pajak yang Taat

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa hingga 11 April 2025 pukul 23.59 WIB, sebanyak 13 juta wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 3,26 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total tersebut, 12,63 juta merupakan SPT dari wajib pajak orang pribadi, sementara 380,53 ribu berasal dari wajib pajak badan.

Mayoritas pelaporan dilakukan secara elektronik. Tercatat sebanyak 10,98 juta SPT disampaikan melalui e-filing, 1,49 juta menggunakan e-form, dan 630 melalui e-SPT. Adapun pelaporan secara manual ke kantor pelayanan pajak dilakukan oleh sekitar 537,92 ribu wajib pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menyampaikan bahwa lonjakan pelaporan ini tak lepas dari kebijakan relaksasi yang diberikan pemerintah. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor 79/PJ/2025 tertanggal 25 Maret 2025, pemerintah menghapus sanksi keterlambatan untuk pelaporan dan pembayaran pajak yang dilakukan hingga 11 April 2025. Kebijakan ini muncul karena tenggat pelaporan bersinggungan dengan libur panjang Nyepi dan Idulfitri, sehingga mengurangi hari kerja pada akhir Maret.

Sebagai bentuk relaksasi, keterlambatan pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 29 setelah 31 Maret hingga 11 April tidak dikenai sanksi administrasi, dan Surat Tagihan Pajak (STP) tidak akan diterbitkan. DJP menargetkan sebanyak 16,21 juta SPT dilaporkan sepanjang tahun 2025, dengan tingkat kepatuhan sekitar 81,92 persen dari total wajib pajak. Dwi mengimbau wajib pajak yang belum melapor untuk segera menyelesaikan kewajibannya, sembari menyampaikan apresiasi kepada yang telah patuh.

Jejak Jusuf Hamka dalam Menyelamatkan Astra dan Bank Summa

PT Astra Internasional Tbk telah lama menjadi pemain dominan di pasar otomotif Indonesia, menguasai lebih dari 50% pasar dengan merek-merek ternama seperti Toyota, Daihatsu, dan Isuzu. Selain itu, Astra juga melebarkan sayapnya ke berbagai sektor lain seperti asuransi, tambang, dan perbankan. Salah satu bank yang pernah berada di bawah kendali Astra adalah Bank Summa, yang pada 1990-an sempat menjadi bank swasta terkemuka di Indonesia. Namun, pada tahun 1992, Bank Summa terjebak dalam krisis akibat memburuknya kualitas pinjaman dan utang luar negeri yang mencapai Rp1,5 triliun.

Kondisi ini memaksa pihak Bank Indonesia untuk berunding dengan para pemegang saham untuk mencari solusi. Salah satu pihak yang turut membantu adalah Mohammad Jusuf Hamka, seorang pengusaha asal Kalimantan yang dikenal sebagai pemilik Dayak Besar Group. Dalam situasi sulit itu, Jusuf Hamka memberikan pinjaman sebesar Rp200 miliar untuk membantu Bank Summa. Keputusan ini diambil agar bank tersebut tidak jatuh dan menyebabkan kerugian besar bagi perekonomian negara. Namun, meskipun bantuan yang mengalir, Bank Summa tetap tidak bisa diselamatkan dan akhirnya izin operasionalnya dicabut.

Untuk menyelamatkan aset-aset yang ada, William Soerjadjaja, pemilik Astra, mengambil keputusan sulit dengan menjual 76% saham Astra pada akhir 1992. Keputusan tersebut mempengaruhi pamor keluarga Soerjadjaja, sementara Jusuf Hamka justru semakin mengukuhkan namanya sebagai pengusaha sukses, dengan beralih ke sektor jalan tol dan mengakuisisi PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP).

Kolaborasi Cerdas: Kampus dan Pemerintah Genjot Sektor Perikanan Boyolali

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam mengembangkan sektor perikanan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dalam pernyataan yang disampaikan dari Jakarta pada Minggu, Trenggono menyebut bahwa Boyolali menyimpan potensi besar di bidang perikanan yang belum tergarap maksimal. Ia mendorong Universitas Boyolali (UBY) untuk tidak hanya menjadi lembaga pendidikan, namun juga motor penggerak ekonomi lokal berbasis keilmuan.

Trenggono yang berasal dari Boyolali, menaruh harapan besar pada UBY agar bisa mengatasi tantangan daerah, seperti ketergantungan pembibitan ikan lele dari luar wilayah. Ia juga mendukung pendirian laboratorium perikanan yang berbasis riset untuk mendukung inovasi di bidang pakan dan teknologi pembibitan. Tak hanya itu, Menteri Trenggono juga menyarankan agar UBY membangun jaringan akademik lebih luas dengan universitas besar seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Sebelas Maret (UNS) demi memperkuat kapasitas riset dan akses pendanaan.

Rektor UBY, Nanik Sutarni, menyatakan kesiapan kampusnya untuk bertransformasi menjadi kampus riset, khususnya dalam sektor perikanan, pertanian, dan peternakan. Namun, ia mengakui perlunya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah agar transformasi tersebut bisa berjalan optimal.

Sementara itu, Bupati Boyolali Agus Irawan menyoroti perlunya pusat pembibitan ikan lokal yang dapat mengurangi ketergantungan dari luar daerah, dengan UBY sebagai garda terdepan. Kepala BPPSDMKP KKP, I Nyoman Radiarta, turut menyatakan kesiapan pemerintah untuk mendukung pengembangan kurikulum dan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan bagi UBY.

BTN Gencarkan Transformasi Tim Sales Demi Dorong KPR Non-Subsidi Tumbuh Tiga Kali Lipat

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN tengah mempersiapkan lonjakan pertumbuhan bisnis hingga tiga kali lipat melalui fokus pada penetrasi pasar Kredit Pemilikan Rumah (KPR) non-subsidi. Strategi ini didukung oleh transformasi menyeluruh terhadap kinerja tim sales sebagai ujung tombak bisnis perbankan yang bersentuhan langsung dengan konsumen. Inisiatif transformasi ini dimulai pada pertengahan 2024 dengan program bertajuk “New Sales Force Management” yang diuji coba di lima kantor cabang, lalu diperluas ke 16 cabang tambahan pada Februari 2025. Pada 12 April 2025, BTN resmi meluncurkan program ini secara nasional.

Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, menyatakan bahwa program ini dirancang untuk mengubah kebiasaan lama tim sales agar menjadi lebih produktif dalam kegiatan pemasaran. Ia menargetkan peningkatan produktivitas minimal sebesar 95 persen, yang diyakini mampu mendorong pertumbuhan bisnis secara signifikan. BTN juga melakukan berbagai langkah seperti penetapan target yang lebih terstruktur, pemantauan kinerja penjualan, hingga penyesuaian skema insentif yang lebih kompetitif dan adil.

BTN juga mulai mendorong para tenaga sales untuk menjangkau langsung konsumen akhir, tak hanya bergantung pada mitra pengembang. Salah satu metode yang digunakan adalah strategi cross-selling melalui kerja sama dengan kementerian dan institusi mitra BTN. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat posisi BTN di sektor KPR non-subsidi sebagai upaya menciptakan profitabilitas yang lebih berkelanjutan.

Per akhir 2024, nilai penyaluran KPR non-subsidi BTN mencapai Rp105,95 triliun atau tumbuh 10,2 persen secara tahunan. Dari total portofolio kredit BTN, porsi KPR non-subsidi sudah hampir mencapai 30 persen, sementara sisanya terdiri dari KPR subsidi, kredit konstruksi, dan produk pembiayaan lain yang terkait perumahan.

Lonjakan Penumpang dan Penurunan Kecelakaan Warnai Angkutan Lebaran 2025

Selama masa Angkutan Lebaran Idulfitri 1446 Hijriah yang berlangsung dari 21 Maret hingga 11 April 2025, Kementerian Perhubungan mencatat peningkatan signifikan dalam penggunaan moda transportasi umum di seluruh Indonesia. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebutkan bahwa jumlah penumpang mengalami kenaikan sebesar 8,5 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Total pengguna angkutan umum tercatat mencapai 27.505.543 orang, naik dari 25.349.916 penumpang pada Lebaran 2024.

Peningkatan ini tercermin dari seluruh moda transportasi yang digunakan masyarakat. Moda angkutan jalan menunjukkan pertumbuhan tertinggi sebesar 19,88 persen dengan total 5.531.198 penumpang. Kereta api turut mencatatkan kenaikan 3,24 persen menjadi 8.293.362 penumpang. Sementara itu, angkutan laut mengalami lonjakan tajam hingga 21,19 persen dengan 2.248.646 penumpang, dan angkutan udara naik tipis 0,56 persen menjadi 5.608.370 penumpang. Moda penyeberangan juga mengalami peningkatan sebesar 10,5 persen dengan jumlah 5.823.967 penumpang.

Walau demikian, jumlah total pemudik yang melakukan perjalanan dalam dan antarprovinsi justru mengalami sedikit penurunan sebesar 4,69 persen dibandingkan tahun lalu, yaitu dari 162,2 juta menjadi 154,63 juta orang. Namun, angka tersebut tetap melampaui proyeksi awal pemerintah sebesar 146,67 juta orang, atau lebih tinggi 5,6 persen dari perkiraan.

Dari sisi keselamatan, situasi transportasi tahun ini membaik signifikan. Data Korlantas Polri menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas selama periode mudik Lebaran turun 34,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dari 7.064 kasus menjadi hanya 4.640 kasus.

Keberhasilan pelaksanaan angkutan Lebaran ini tidak lepas dari berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah bersama pemangku kepentingan lainnya. Beberapa di antaranya adalah pemberlakuan skema kerja fleksibel (Flexible Working Arrangement) untuk ASN dan pegawai BUMN, pembatasan operasional kendaraan logistik dengan tiga sumbu ke atas, pengelolaan rekayasa lalu lintas oleh Korlantas, penyesuaian tarif tiket pesawat domestik, pemberian diskon tarif tol, hingga penerapan delaying system guna mengurai kemacetan di kawasan Merak dan Bakauheni. Seluruh langkah ini dinilai berhasil menjaga kelancaran dan keamanan mobilitas masyarakat selama momentum mudik Lebaran tahun ini.

Nasib Tragis Penemu Harta Karun Intan Rp15 T yang Dibiarkan Hidup Miskin

Mat Sam, warga Kampung Cempaka, Kalimantan Selatan, menyimpan kisah tragis meskipun telah menemukan harta karun yang bernilai triliunan rupiah. Pada tahun 1965, bersama empat rekannya, ia secara tak sengaja menemukan sebuah intan raksasa seberat 166,75 karat, yang kemudian tercatat sebagai intan terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia. Temuan tersebut membuat heboh masyarakat dan menarik perhatian pemerintah, karena intan tersebut dikatakan memiliki nilai sangat tinggi, bahkan lebih kecil sedikit dari berlian Koh-i-Noor yang ada di Mahkota Kerajaan Inggris.

Namun, alih-alih meraih kekayaan, Mat Sam justru menghadapi penderitaan. Pemerintah Indonesia pada waktu itu mengambil alih intan tersebut dengan alasan untuk digunakan dalam pembangunan Kalimantan Selatan dan mendukung pengadaan teknologi penggalian intan. Intan tersebut kemudian dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada Presiden Soekarno, meskipun para penemu merasa tidak diperlakukan dengan adil.

Sebagai bentuk penghargaan, Mat Sam dan rekan-rekannya dijanjikan hadiah berupa perjalanan ibadah haji gratis, namun janji tersebut tidak pernah terealisasi. Setelah dua tahun menunggu, mereka akhirnya mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk menepati janji yang telah dibuat. Sayangnya, meskipun intan itu diperkirakan bernilai sekitar Rp3,5 miliar pada tahun 1967, yang jika dihitung dengan harga emas saat ini setara dengan Rp15,22 triliun, Mat Sam dan teman-temannya tetap hidup dalam kemiskinan.

Setelah berjuang mencari keadilan, Mat Sam melalui kuasa hukum mengajukan permintaan kepada Presiden Soeharto untuk meninjau kembali keputusan tersebut. Namun, tidak ada catatan lebih lanjut tentang apakah keadilan pernah diberikan kepadanya. Kini, cerita tragis ini tetap menjadi misteri tanpa ujung, dan Mat Sam tetap hidup miskin meskipun telah menemukan harta karun yang sangat berharga.