Category: Ekonomi

Jejak Jusuf Hamka dalam Menyelamatkan Astra dan Bank Summa

PT Astra Internasional Tbk telah lama menjadi pemain dominan di pasar otomotif Indonesia, menguasai lebih dari 50% pasar dengan merek-merek ternama seperti Toyota, Daihatsu, dan Isuzu. Selain itu, Astra juga melebarkan sayapnya ke berbagai sektor lain seperti asuransi, tambang, dan perbankan. Salah satu bank yang pernah berada di bawah kendali Astra adalah Bank Summa, yang pada 1990-an sempat menjadi bank swasta terkemuka di Indonesia. Namun, pada tahun 1992, Bank Summa terjebak dalam krisis akibat memburuknya kualitas pinjaman dan utang luar negeri yang mencapai Rp1,5 triliun.

Kondisi ini memaksa pihak Bank Indonesia untuk berunding dengan para pemegang saham untuk mencari solusi. Salah satu pihak yang turut membantu adalah Mohammad Jusuf Hamka, seorang pengusaha asal Kalimantan yang dikenal sebagai pemilik Dayak Besar Group. Dalam situasi sulit itu, Jusuf Hamka memberikan pinjaman sebesar Rp200 miliar untuk membantu Bank Summa. Keputusan ini diambil agar bank tersebut tidak jatuh dan menyebabkan kerugian besar bagi perekonomian negara. Namun, meskipun bantuan yang mengalir, Bank Summa tetap tidak bisa diselamatkan dan akhirnya izin operasionalnya dicabut.

Untuk menyelamatkan aset-aset yang ada, William Soerjadjaja, pemilik Astra, mengambil keputusan sulit dengan menjual 76% saham Astra pada akhir 1992. Keputusan tersebut mempengaruhi pamor keluarga Soerjadjaja, sementara Jusuf Hamka justru semakin mengukuhkan namanya sebagai pengusaha sukses, dengan beralih ke sektor jalan tol dan mengakuisisi PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP).

Kolaborasi Cerdas: Kampus dan Pemerintah Genjot Sektor Perikanan Boyolali

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam mengembangkan sektor perikanan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dalam pernyataan yang disampaikan dari Jakarta pada Minggu, Trenggono menyebut bahwa Boyolali menyimpan potensi besar di bidang perikanan yang belum tergarap maksimal. Ia mendorong Universitas Boyolali (UBY) untuk tidak hanya menjadi lembaga pendidikan, namun juga motor penggerak ekonomi lokal berbasis keilmuan.

Trenggono yang berasal dari Boyolali, menaruh harapan besar pada UBY agar bisa mengatasi tantangan daerah, seperti ketergantungan pembibitan ikan lele dari luar wilayah. Ia juga mendukung pendirian laboratorium perikanan yang berbasis riset untuk mendukung inovasi di bidang pakan dan teknologi pembibitan. Tak hanya itu, Menteri Trenggono juga menyarankan agar UBY membangun jaringan akademik lebih luas dengan universitas besar seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Sebelas Maret (UNS) demi memperkuat kapasitas riset dan akses pendanaan.

Rektor UBY, Nanik Sutarni, menyatakan kesiapan kampusnya untuk bertransformasi menjadi kampus riset, khususnya dalam sektor perikanan, pertanian, dan peternakan. Namun, ia mengakui perlunya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah agar transformasi tersebut bisa berjalan optimal.

Sementara itu, Bupati Boyolali Agus Irawan menyoroti perlunya pusat pembibitan ikan lokal yang dapat mengurangi ketergantungan dari luar daerah, dengan UBY sebagai garda terdepan. Kepala BPPSDMKP KKP, I Nyoman Radiarta, turut menyatakan kesiapan pemerintah untuk mendukung pengembangan kurikulum dan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan bagi UBY.

BTN Gencarkan Transformasi Tim Sales Demi Dorong KPR Non-Subsidi Tumbuh Tiga Kali Lipat

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN tengah mempersiapkan lonjakan pertumbuhan bisnis hingga tiga kali lipat melalui fokus pada penetrasi pasar Kredit Pemilikan Rumah (KPR) non-subsidi. Strategi ini didukung oleh transformasi menyeluruh terhadap kinerja tim sales sebagai ujung tombak bisnis perbankan yang bersentuhan langsung dengan konsumen. Inisiatif transformasi ini dimulai pada pertengahan 2024 dengan program bertajuk “New Sales Force Management” yang diuji coba di lima kantor cabang, lalu diperluas ke 16 cabang tambahan pada Februari 2025. Pada 12 April 2025, BTN resmi meluncurkan program ini secara nasional.

Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, menyatakan bahwa program ini dirancang untuk mengubah kebiasaan lama tim sales agar menjadi lebih produktif dalam kegiatan pemasaran. Ia menargetkan peningkatan produktivitas minimal sebesar 95 persen, yang diyakini mampu mendorong pertumbuhan bisnis secara signifikan. BTN juga melakukan berbagai langkah seperti penetapan target yang lebih terstruktur, pemantauan kinerja penjualan, hingga penyesuaian skema insentif yang lebih kompetitif dan adil.

BTN juga mulai mendorong para tenaga sales untuk menjangkau langsung konsumen akhir, tak hanya bergantung pada mitra pengembang. Salah satu metode yang digunakan adalah strategi cross-selling melalui kerja sama dengan kementerian dan institusi mitra BTN. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat posisi BTN di sektor KPR non-subsidi sebagai upaya menciptakan profitabilitas yang lebih berkelanjutan.

Per akhir 2024, nilai penyaluran KPR non-subsidi BTN mencapai Rp105,95 triliun atau tumbuh 10,2 persen secara tahunan. Dari total portofolio kredit BTN, porsi KPR non-subsidi sudah hampir mencapai 30 persen, sementara sisanya terdiri dari KPR subsidi, kredit konstruksi, dan produk pembiayaan lain yang terkait perumahan.

Lonjakan Penumpang dan Penurunan Kecelakaan Warnai Angkutan Lebaran 2025

Selama masa Angkutan Lebaran Idulfitri 1446 Hijriah yang berlangsung dari 21 Maret hingga 11 April 2025, Kementerian Perhubungan mencatat peningkatan signifikan dalam penggunaan moda transportasi umum di seluruh Indonesia. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebutkan bahwa jumlah penumpang mengalami kenaikan sebesar 8,5 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Total pengguna angkutan umum tercatat mencapai 27.505.543 orang, naik dari 25.349.916 penumpang pada Lebaran 2024.

Peningkatan ini tercermin dari seluruh moda transportasi yang digunakan masyarakat. Moda angkutan jalan menunjukkan pertumbuhan tertinggi sebesar 19,88 persen dengan total 5.531.198 penumpang. Kereta api turut mencatatkan kenaikan 3,24 persen menjadi 8.293.362 penumpang. Sementara itu, angkutan laut mengalami lonjakan tajam hingga 21,19 persen dengan 2.248.646 penumpang, dan angkutan udara naik tipis 0,56 persen menjadi 5.608.370 penumpang. Moda penyeberangan juga mengalami peningkatan sebesar 10,5 persen dengan jumlah 5.823.967 penumpang.

Walau demikian, jumlah total pemudik yang melakukan perjalanan dalam dan antarprovinsi justru mengalami sedikit penurunan sebesar 4,69 persen dibandingkan tahun lalu, yaitu dari 162,2 juta menjadi 154,63 juta orang. Namun, angka tersebut tetap melampaui proyeksi awal pemerintah sebesar 146,67 juta orang, atau lebih tinggi 5,6 persen dari perkiraan.

Dari sisi keselamatan, situasi transportasi tahun ini membaik signifikan. Data Korlantas Polri menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas selama periode mudik Lebaran turun 34,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dari 7.064 kasus menjadi hanya 4.640 kasus.

Keberhasilan pelaksanaan angkutan Lebaran ini tidak lepas dari berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah bersama pemangku kepentingan lainnya. Beberapa di antaranya adalah pemberlakuan skema kerja fleksibel (Flexible Working Arrangement) untuk ASN dan pegawai BUMN, pembatasan operasional kendaraan logistik dengan tiga sumbu ke atas, pengelolaan rekayasa lalu lintas oleh Korlantas, penyesuaian tarif tiket pesawat domestik, pemberian diskon tarif tol, hingga penerapan delaying system guna mengurai kemacetan di kawasan Merak dan Bakauheni. Seluruh langkah ini dinilai berhasil menjaga kelancaran dan keamanan mobilitas masyarakat selama momentum mudik Lebaran tahun ini.

Nasib Tragis Penemu Harta Karun Intan Rp15 T yang Dibiarkan Hidup Miskin

Mat Sam, warga Kampung Cempaka, Kalimantan Selatan, menyimpan kisah tragis meskipun telah menemukan harta karun yang bernilai triliunan rupiah. Pada tahun 1965, bersama empat rekannya, ia secara tak sengaja menemukan sebuah intan raksasa seberat 166,75 karat, yang kemudian tercatat sebagai intan terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia. Temuan tersebut membuat heboh masyarakat dan menarik perhatian pemerintah, karena intan tersebut dikatakan memiliki nilai sangat tinggi, bahkan lebih kecil sedikit dari berlian Koh-i-Noor yang ada di Mahkota Kerajaan Inggris.

Namun, alih-alih meraih kekayaan, Mat Sam justru menghadapi penderitaan. Pemerintah Indonesia pada waktu itu mengambil alih intan tersebut dengan alasan untuk digunakan dalam pembangunan Kalimantan Selatan dan mendukung pengadaan teknologi penggalian intan. Intan tersebut kemudian dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada Presiden Soekarno, meskipun para penemu merasa tidak diperlakukan dengan adil.

Sebagai bentuk penghargaan, Mat Sam dan rekan-rekannya dijanjikan hadiah berupa perjalanan ibadah haji gratis, namun janji tersebut tidak pernah terealisasi. Setelah dua tahun menunggu, mereka akhirnya mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk menepati janji yang telah dibuat. Sayangnya, meskipun intan itu diperkirakan bernilai sekitar Rp3,5 miliar pada tahun 1967, yang jika dihitung dengan harga emas saat ini setara dengan Rp15,22 triliun, Mat Sam dan teman-temannya tetap hidup dalam kemiskinan.

Setelah berjuang mencari keadilan, Mat Sam melalui kuasa hukum mengajukan permintaan kepada Presiden Soeharto untuk meninjau kembali keputusan tersebut. Namun, tidak ada catatan lebih lanjut tentang apakah keadilan pernah diberikan kepadanya. Kini, cerita tragis ini tetap menjadi misteri tanpa ujung, dan Mat Sam tetap hidup miskin meskipun telah menemukan harta karun yang sangat berharga.

OJK Ubah Aturan ARB dan Buyback, Wujudkan Pasar Modal yang Lebih Seimbang dan Stabil

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Inarno Djajadi, mengumumkan penyesuaian batasan auto rejection bawah (ARB) menjadi 15 persen. Langkah ini diambil sebagai bentuk keseimbangan antara perlindungan terhadap investor dan efisiensi pasar. Inarno menyampaikan bahwa kebijakan ini telah melalui kajian yang matang dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Maret 2025 di Jakarta. Ia menekankan bahwa situasi pasar saat ini jauh lebih stabil dibandingkan saat pandemi COVID-19, sehingga dibutuhkan ruang yang lebih longgar untuk menjaga likuiditas dan kestabilan harga.

Penyesuaian juga diberlakukan terhadap aturan penghentian sementara perdagangan (trading halt) oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Jika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun lebih dari 8 persen, maka trading halt berlaku selama 30 menit. Jika penurunan berlanjut hingga 15 persen, diberlakukan tambahan 30 menit, dan apabila anjlok lebih dari 20 persen, maka perdagangan dapat disuspensi hingga akhir sesi dengan persetujuan OJK.

Selain itu, OJK dan BEI sepakat menunda implementasi short selling serta mengizinkan buyback saham tanpa perlu RUPS. Mengacu pada POJK No. 13 Tahun 2023, perusahaan terbuka dapat melakukan buyback selama kondisi pasar bergejolak. Hingga 9 April 2025, sebanyak 21 emiten berencana melakukan buyback senilai total Rp14,97 triliun, dengan realisasi sementara Rp429,72 miliar. OJK menegaskan akan terus memantau perkembangan pasar demi menjaga stabilitas keuangan nasional.

Modal Asing Kabur, Pasar Keuangan RI Diguncang di Pekan Kedua April

Bank Indonesia mencatat adanya arus keluar bersih modal asing dari pasar keuangan domestik sebesar Rp24,04 triliun pada periode transaksi 8 hingga 10 April 2025. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa penarikan dana ini terjadi secara signifikan di tiga instrumen utama yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Surat Berharga Negara (SBN), dan saham. Ketiganya masing-masing mencatatkan jual bersih sebesar Rp10,47 triliun, Rp7,84 triliun, dan Rp5,73 triliun. Meski demikian, jika melihat data secara kumulatif sejak awal tahun atau year to date hingga 10 April 2025, pasar SRBI dan SBN masih mencatatkan aliran dana asing masuk masing-masing sebesar Rp7,11 triliun dan Rp13,05 triliun. Sebaliknya, pasar saham justru mencatatkan keluarnya modal asing bersih sebesar Rp32,48 triliun sepanjang tahun berjalan. Selain itu, premi risiko investasi Indonesia dalam bentuk credit default swaps (CDS) untuk tenor lima tahun juga meningkat, dari 105,75 basis poin per 4 April menjadi 113,35 basis poin per 10 April 2025, mengindikasikan sentimen kehati-hatian investor global terhadap kondisi pasar domestik. Di sisi lain, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Jumat (11/4) dibuka sedikit menguat di level Rp16.780, dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya di level Rp16.795. Indeks dolar AS (DXY) yang menunjukkan kekuatan dolar terhadap enam mata uang utama dunia, tercatat melemah ke angka 100,87. Imbal hasil SBN tenor 10 tahun juga menunjukkan peningkatan ke 7,06 persen, sementara yield obligasi pemerintah AS untuk tenor serupa naik ke 4,425 persen.

Judul: Rupiah Menguat Tipis, Dolar AS Melemah Usai Inflasi Melandai

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menunjukkan penguatan tipis pada Jumat (11/4/2025) usai dirilisnya data inflasi AS yang berada di bawah proyeksi pasar. Mengacu pada data Refinitiv, rupiah ditutup di angka Rp16.790 per dolar AS, menguat 0,03% dibanding hari sebelumnya. Pada Kamis (10/4/2025), rupiah juga ditutup menguat ke posisi Rp16.795 per dolar AS atau naik 0,39%. Namun, jika dilihat secara mingguan, mata uang Garuda masih tercatat melemah sekitar 1,42%.

Pelemahan dolar AS turut terlihat dari indeks dolar (DXY) yang pada pukul 14:54 WIB tercatat turun hingga 0,92% ke level 99,94. Ini menunjukkan penurunan cukup signifikan dibandingkan penutupan hari sebelumnya yang berada di level 100,87. Penurunan DXY terjadi bersamaan dengan laporan inflasi AS yang menunjukkan pelambatan. Inflasi tahunan AS pada Maret 2025 tercatat hanya sebesar 2,4% secara year-on-year (yoy), turun dari angka 2,8% di Februari dan berada di bawah ekspektasi analis sebesar 2,6%.

Faktor lainnya yang turut memengaruhi nilai tukar adalah meredanya ketegangan akibat tarif dagang yang diinisiasi oleh mantan Presiden Donald Trump. Ia memutuskan untuk menunda pemberlakuan tarif baru selama 90 hari untuk sebagian besar negara. Keputusan ini diambil karena lebih dari 75 mitra dagang tidak melakukan pembalasan dan menunjukkan itikad baik untuk bernegosiasi. Sentimen positif dari kondisi tersebut menjadi angin segar bagi rupiah untuk tetap bertahan di jalur penguatan.

ASEAN Bersatu Hadapi Gejolak Ekonomi Global akibat Kebijakan Tarif Trump

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, bersama para Menkeu negara-negara ASEAN, merumuskan respons atas kebijakan tarif yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump. Pertemuan penting ini berlangsung di bawah keketuaan Malaysia, dalam forum resmi Menteri Keuangan ASEAN. Sri Mulyani menyampaikan bahwa kebijakan sepihak dari AS tersebut melemahkan sistem perdagangan global yang selama ini berbasis pada aturan yang telah disepakati secara internasional, seperti yang dijalankan oleh World Trade Organization (WTO) dan institusi Bretton Woods. Ironisnya, sistem tersebut justru merupakan ciptaan AS sendiri pasca Perang Dunia II guna menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang merata.

Sri Mulyani menambahkan, kebijakan tarif resiprokal dari Trump membuat negara-negara harus melakukan negosiasi secara bilateral dengan AS, bukan lagi melalui mekanisme multilateral. China pun merespons kebijakan tersebut dengan memberlakukan tarif tandingan, yang kemudian dibalas AS dengan kenaikan tarif tambahan hingga 125 persen. Aksi balasan ini memicu ketidakpastian global serta tekanan inflasi yang meluas, menimbulkan guncangan terhadap perekonomian dunia.

Dalam forum tersebut, seluruh Menteri Keuangan ASEAN memaparkan dampak kebijakan tersebut terhadap kondisi ekonomi masing-masing, sekaligus mendiskusikan strategi untuk mengurangi risiko dan upaya bernegosiasi dengan pihak AS. Sri Mulyani menekankan bahwa ASEAN, dengan kekuatan ekonomi sebesar 3 triliun dolar AS dan populasi lebih dari 650 juta jiwa, memiliki kapasitas untuk memperkuat kerja sama demi menjaga stabilitas kawasan.

Indonesia, kata Sri Mulyani, terus memperkuat ekonomi nasional melalui langkah deregulasi serta menghapus hambatan perdagangan dan investasi. Selain itu, diplomasi dan negosiasi internasional pun terus dilakukan demi melindungi kepentingan nasional dan mendukung ketertiban global. Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan mandat kepada Kabinet Merah Putih untuk merancang berbagai strategi menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang semakin kompleks.

Sri Mulyani Gaspol Deregulasi: Lawan Guncangan Global, Ringankan Beban Pelaku Usaha

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmennya dalam menyederhanakan regulasi fiskal guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Dalam unggahan terbarunya di Instagram, ia menekankan pentingnya menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat, fleksibel, dan kredibel melalui berbagai reformasi seperti deregulasi, debirokratisasi, serta penyederhanaan aturan. Upaya tersebut merupakan bentuk nyata dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta tim ekonomi Kabinet Merah Putih untuk berkolaborasi melakukan pembenahan regulasi agar lebih ramah bagi dunia usaha. Sri Mulyani juga menekankan bahwa pengelolaan APBN harus tetap cermat namun mampu beradaptasi terhadap dinamika global. Langkah-langkah koordinatif antara kebijakan fiskal dan moneter terus diperkuat demi menjaga stabilitas, kepercayaan publik, dan kesejahteraan rakyat. Dalam sebuah acara sarasehan ekonomi bersama Presiden, Sri Mulyani mengumumkan empat langkah strategis untuk meringankan beban tarif pelaku usaha sebagai respon atas kebijakan tarif impor dari pemerintahan Donald Trump yang menaikkan tarif produk Indonesia hingga 32 persen. Empat langkah tersebut meliputi penyederhanaan administrasi perpajakan dan kepabeanan, penurunan tarif PPh impor dari 2,5 persen menjadi 0,5 persen, penyesuaian tarif bea masuk produk asal AS dalam kategori most favored nation, serta koreksi tarif bea keluar untuk minyak sawit mentah (CPO). Total pengurangan beban tarif dari langkah-langkah ini mencapai 14 persen, menekan beban tarif bersih menjadi 18 persen.