Category: Liputan Khusus

Jepang Cemas: Tarif Impor Trump Picu Ketegangan Dagang Global

Jepang tengah diliputi kekhawatiran setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memicu perang dagang dengan memberlakukan tarif impor tinggi terhadap sejumlah negara. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, menilai kebijakan ini dimanfaatkan Trump sebagai alat negosiasi ekonomi.

“Kami khawatir atas situasi ini,” ujar Masaki kepada awak media dalam acara Perayaan Ulang Tahun Kaisar Jepang di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Kamis (20/2). Ia menambahkan bahwa kebijakan tarif terhadap China berdampak negatif bagi perekonomian global. Masaki menyatakan bahwa kebijakan semacam ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia dan memperburuk hubungan perdagangan antarnegara.

Sebelumnya, Trump mengumumkan tarif impor sebesar 10 persen untuk produk asal China. Sebagai balasan, China menetapkan tarif 15 persen untuk impor batu bara dan gas alam cair (LNG) dari AS, yang akan berlaku mulai 10 Februari 2025, menurut Komisi Tarif Bea Cukai Dewan Negara China. Langkah saling balas ini memicu kekhawatiran akan potensi eskalasi konflik dagang yang dapat memengaruhi sektor bisnis global.

Masaki menekankan pentingnya kerja sama multilateral antara Jepang, Indonesia, dan negara lainnya untuk meyakinkan AS agar mematuhi aturan perdagangan internasional. Menurutnya, pendekatan kolektif dapat mendorong AS untuk mempertimbangkan kembali kebijakannya. “Kita harus menghindari eskalasi perang dagang, baik antara China dan AS maupun negara lainnya,” tegasnya.

Langkah Trump ini bertujuan melindungi dan memperkuat perekonomian AS. Namun, dampaknya telah memicu kekhawatiran global karena berpotensi mengganggu stabilitas perdagangan internasional. Negara-negara di seluruh dunia kini menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan ekonomi sambil meredam dampak negatif dari kebijakan proteksionisme AS. Situasi ini memerlukan diplomasi yang cermat agar konflik dagang tidak semakin meluas dan merugikan berbagai sektor ekonomi di tingkat global.

Strategi Cerdas Berbelanja di Ramadan: Hemat dan Efisien di Tengah Kenaikan Harga

Menjelang bulan suci Ramadan, lonjakan harga bahan pokok menjadi tantangan bagi masyarakat Indonesia. Peningkatan permintaan selama bulan puasa dan Idulfitri sering kali menyebabkan fluktuasi harga pangan. Namun, dengan perencanaan belanja yang tepat, pengeluaran dapat dikelola lebih hemat dan efisien. Salah satu langkah bijak adalah berbelanja lebih awal sebelum harga melonjak. Produk-produk seperti beras, gula, dan tepung biasanya mengalami kenaikan harga mendekati Ramadan, sehingga membelinya lebih dulu dapat membantu mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, memanfaatkan promo dan diskon dari berbagai platform belanja, baik online maupun offline, menjadi strategi cerdas untuk menghemat biaya. Banyak toko menawarkan cashback serta penawaran menarik yang dapat mengurangi total belanja.

Selain itu, menyusun daftar belanja dan menentukan anggaran menjadi langkah penting agar pengeluaran tetap terkendali. Membeli kebutuhan pokok dalam jumlah besar atau grosir juga lebih ekonomis karena harga lebih murah dan sering kali mendapatkan diskon tambahan. Meski demikian, pastikan bahan makanan disimpan dengan baik agar tetap awet hingga akhir Ramadan. Tidak hanya itu, memantau harga bahan pokok secara berkala juga sangat membantu dalam menentukan waktu terbaik untuk membeli kebutuhan dapur. Informasi harga terkini dapat diperoleh melalui aplikasi atau situs resmi pemerintah seperti Badan Pangan Nasional.

Jika harga bahan pokok tertentu melonjak, mempertimbangkan alternatif yang lebih terjangkau bisa menjadi solusi. Misalnya, saat harga daging sapi naik, beralih ke sumber protein lain seperti ayam atau ikan dapat membantu menekan pengeluaran. Selain itu, mengurangi konsumsi makanan olahan atau siap saji juga bisa menjadi langkah efektif untuk menghemat anggaran. Memasak sendiri di rumah bukan hanya lebih hemat, tetapi juga lebih sehat karena bahan-bahan yang digunakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan menerapkan strategi belanja yang tepat dan disiplin dalam mengatur anggaran, masyarakat dapat menghadapi kenaikan harga bahan pokok dengan lebih bijak. Perencanaan yang matang akan membantu menjaga keseimbangan keuangan keluarga selama bulan suci Ramadan.

AS Kirim 142 Migran ke Penjara Guantanamo, Dituduh Ancam Keamanan Nasional

Pemerintah Amerika Serikat telah memindahkan lebih dari 140 migran ke penjara berkeamanan tinggi di Teluk Guantanamo, Kuba—fasilitas yang biasanya digunakan untuk menahan teroris. Hingga Rabu (19/2), tercatat sebanyak 142 migran telah tiba di pangkalan militer tersebut melalui 13 penerbangan terpisah.

Hingga kini, pihak berwenang belum memberikan penjelasan mengenai kriteria pemilihan para migran yang dikirim ke sana. Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) juga belum mengungkap identitas para tahanan yang dipindahkan.

Langkah ini dilakukan saat DHS dan Kementerian Pertahanan AS berupaya membangun kamp penampungan bagi para migran ilegal di area Guantanamo. Keberadaan kamp-kamp tersebut memicu pertanyaan publik mengenai siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana nasib para migran di sana.

Tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini melibatkan sejumlah lembaga federal, termasuk Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) serta Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP).

“Selain menahan anggota geng kekerasan dan migran ilegal yang dianggap berisiko tinggi, Guantanamo juga digunakan untuk menahan migran yang telah menerima perintah deportasi,” ujar seorang pejabat senior DHS kepada CNN.

Pejabat tersebut menegaskan bahwa para migran yang ditahan telah melanggar hukum karena memasuki wilayah AS secara ilegal. Mereka yang dikategorikan berisiko tinggi akan ditempatkan di penjara berkeamanan maksimum, sedangkan yang telah menerima keputusan deportasi akan dipindahkan ke pusat operasi migran di Guantanamo.

Hingga saat ini, seluruh migran yang ditahan adalah laki-laki, termasuk mereka yang diduga anggota geng kriminal seperti Tren de Aragua serta pelaku pelanggaran hukum imigrasi.

BI Gelar SERAMBI 2025: Tukar Uang Baru Lebih Mudah dengan Kuota Lebih Besar

Bank Indonesia (BI) kembali menghadirkan program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2025 untuk melayani penukaran uang baru selama periode Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Program akan ini berlangsung mulai 3 hingga 27 Maret 2025, dengan penyediaan uang tunai sebesar Rp180,9 triliun, sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp183,8 triliun. Deputi Gubernur BI, Doni Primanto Joewono, menjelaskan bahwa penyesuaian jumlah uang yang disediakan mempertimbangkan semakin meningkatnya penggunaan metode pembayaran non-tunai di masyarakat. Meski demikian, nominal yang dapat ditukarkan oleh setiap individu naik dari Rp4 juta menjadi Rp4,3 juta tahun ini.

Terdapat sebanyak 4.000 lokasi penukaran yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan 1.200 lokasi dikelola langsung oleh BI dan sisanya bekerja sama dengan pihak perbankan. BI juga menyediakan tiga layanan utama untuk mempermudah masyarakat, yaitu layanan penukaran uang keliling reguler yang akan mengunjungi tempat-tempat ibadah, layanan penukaran uang bersama perbankan yang tersedia di berbagai bank, serta layanan penukaran uang tematik dengan lokasi tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk meningkatkan kenyamanan dan menghindari antrean panjang, penukaran uang kini harus dilakukan melalui sistem pendaftaran online di platform pintar.bi.go.id. Kini masyarakat tidak lagi diperkenankan datang langsung tanpa reservasi, sehingga distribusi uang tunai dapat berjalan lebih tertib dan efisien.

Macron Siap Gelar Pertemuan Baru Soal Ukraina, Usulkan Dukungan Terbatas

Presiden Prancis Emmanuel Macron berencana menjadi tuan rumah pertemuan lanjutan terkait konflik Ukraina, menyusul langkah Amerika Serikat (AS) dan Rusia yang dikabarkan tengah merancang kesepakatan untuk mengakhiri perang.

Dalam wawancara dengan media regional Prancis, Macron juga mendorong Presiden AS Donald Trump untuk membuka kembali dialog dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang menurutnya bisa lebih bermanfaat dalam mencari solusi damai.

Menariknya, Macron mengungkapkan kesiapan untuk mengirim pasukan ke Ukraina, meskipun dengan batasan tertentu. “Kami mempertimbangkan opsi pengiriman pasukan dalam skala terbatas, tetapi tidak di zona konflik langsung. Ini bertujuan untuk memberikan dukungan moral bagi Ukraina serta memperkuat solidaritas,” ujarnya, seperti dikutip dari AFP, Rabu (19/2/2025). Lebih lanjut, Macron menyebut bahwa Prancis tengah membahas langkah ini bersama Inggris.

Pernyataan Macron ini muncul setelah keputusan mengejutkan dari Trump yang kembali membuka jalur diplomasi dengan Rusia dalam upaya mencari penyelesaian atas konflik yang telah berlangsung hampir tiga tahun sejak invasi Rusia ke Ukraina. Macron, yang sebelumnya telah beberapa kali berdialog dengan Putin, menyatakan kesiapannya untuk kembali berbicara dengan pemimpin Rusia itu dalam rangka perundingan damai.

Namun, pria berusia 47 tahun tersebut menegaskan bahwa dukungan AS tetap menjadi faktor kunci bagi keamanan Ukraina. Ia juga mengusulkan pembentukan misi penjaga perdamaian di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk ditempatkan di garis depan sebagai bagian dari solusi diplomatik yang sedang dibahas.

Sementara itu, dalam pertemuan yang berlangsung di Arab Saudi pada Selasa (18/2/2025), delegasi AS dan Rusia sepakat membentuk tim khusus untuk merancang langkah-langkah penghentian perang. Di sisi lain, sejumlah negara Eropa dan non-Eropa juga bersiap untuk mengadakan pertemuan lebih lanjut guna memperkuat dukungan bagi Ukraina.

Rupiah Melemah di Tengah Penguatan Dolar AS, Namun Ada Harapan dari Kebijakan Ekonomi Baru

Pada perdagangan Selasa (18/2/2025), rupiah mengalami pelemahan tipis seiring dengan penguatan dolar Amerika Serikat (AS). Berdasarkan data Refinitiv, rupiah dibuka pada posisi Rp16.230 per dolar AS, yang berarti melemah sebesar 0,12%. Jika tren pelemahan ini berlanjut hingga sesi penutupan, maka penguatan rupiah selama empat hari berturut-turut akan terhenti.

Pelemahan rupiah sejalan dengan penguatan indeks dolar AS (DXY), yang pagi ini tercatat naik 0,14% menjadi 106,88. Kenaikan indeks dolar menunjukkan adanya peningkatan permintaan terhadap mata uang AS, yang menambah tekanan terhadap rupiah.

Di sisi lain, pelaku pasar kini menantikan hasil dari Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI), yang dimulai hari ini. Keputusan terkait kebijakan moneter yang akan diambil BI menjadi faktor penting dalam menentukan arah pergerakan rupiah ke depan. Para investor memperhatikan langkah-langkah BI, terutama terkait upaya menjaga stabilitas nilai tukar di tengah tantangan global.

Namun, ada dua faktor positif yang bisa mendukung stabilitas rupiah dalam jangka menengah. Pertama, kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Mulai 1 Maret 2025, DHE yang berasal dari sektor sumber daya alam (SDA) wajib disimpan dalam sistem keuangan Indonesia sebesar 100% selama 12 bulan. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat cadangan devisa dan menjaga kestabilan ekonomi nasional.

Kedua, delapan kebijakan ekonomi yang baru-baru ini diumumkan oleh Presiden Prabowo juga diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025. Dengan adanya kebijakan moneter dan fiskal yang seimbang, diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah, memberikan optimisme terhadap pasar keuangan Indonesia.

Kemenaker Susun Regulasi Baru: Driver Ojol Akan Diakui sebagai Pekerja

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Emmanuel Ebenezer (Noel) mengungkapkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah menyusun regulasi yang akan memperjelas status pengemudi ojek online (ojol) sebagai pekerja.

Noel menuturkan, aturan ini dirancang untuk mengubah status pengemudi ojol dari mitra menjadi pekerja dengan perlindungan hukum yang lebih jelas.

“Ke depannya, kami akan menerbitkan regulasi agar mereka memiliki kedudukan hukum sebagai pekerja, bukan sekadar mitra. Hal ini sangat krusial,” ujar Noel di Kantor Kemenaker, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Regulasi Dirancang, Diharapkan Terbit Setelah Lebaran

Noel menyebutkan bahwa regulasi ini berpotensi diterbitkan setelah Lebaran. Saat ini, Kemenaker masih dalam tahap perumusan dan pengkajian terkait bentuk aturan yang akan digunakan, apakah dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) atau Peraturan Pemerintah (PP).

“Intinya, mereka harus memiliki status hukum yang jelas,” tegasnya.

Lebih lanjut, Noel menekankan bahwa kepastian status bagi pengemudi ojol sangat penting agar ada dasar hukum yang mengaturnya.

Beberapa negara di Eropa telah lebih dulu mengakui pengemudi ojol sebagai pekerja, dan Indonesia juga mengacu pada regulasi yang diterapkan di sana serta rekomendasi dari Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO).

“Kami melihat contoh dari beberapa negara Eropa dan juga mengikuti panduan dari ILO. Dalam perspektif ILO, posisi pengemudi ojol memang termasuk pekerja,” terangnya.

THR untuk Driver Ojol Jadi Perhatian

Selain membahas status pekerja, Noel juga menegaskan bahwa pengemudi ojol berhak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Idul Fitri 2025.

Menurutnya, selama ini perusahaan aplikator cenderung menghindari kewajiban membayar THR dengan alasan bahwa pengemudi hanya berstatus mitra dan tidak memiliki gaji tetap.

“Kami sudah berdiskusi dengan pihak aplikator mengenai pembayaran THR bagi para pengemudi ojol,” jelas Noel.

Lebih lanjut, setelah melakukan pertemuan dengan manajemen perusahaan aplikator, disepakati bahwa mereka akan memberikan bantuan kepada pengemudi menjelang hari raya.

Terkait mekanisme pembayarannya, Noel menjelaskan bahwa bantuan tersebut bisa berbentuk THR atau bonus dalam bentuk uang tunai.

“Pihak aplikator sudah siap, tinggal menunggu teknis pelaksanaannya. Kami berharap mereka dapat memberikan yang terbaik untuk pengemudi ojol. Entah itu dalam bentuk THR, bonus, atau bentuk bantuan lainnya, yang terpenting ada dukungan bagi mereka saat Hari Raya,” tutup Noel.

Efisiensi Anggaran 2025: Dampak pada BUMN Karya, Serapan Tenaga Kerja, dan Inflasi

Pemerintah tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga (K/L) sebagai bagian dari strategi penghematan dalam APBN 2025. Namun, langkah ini dinilai berpotensi mengurangi kontribusi BUMN karya, terutama dalam serapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran akan berdampak langsung pada sektor infrastruktur, yang selama ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar serta membantu menekan biaya distribusi, sehingga berperan dalam pengendalian inflasi.

“Tidak bisa dipungkiri, jika proyek-proyek pembangunan berkurang, industri pendukungnya juga terdampak. Dampaknya bisa berupa PHK massal dan berkurangnya daya beli masyarakat,” ujar Toto di Jakarta, Senin (17/02/2025).

Ia juga menyoroti bahwa pengurangan anggaran infrastruktur berpotensi memicu kenaikan inflasi, terutama karena menurunnya pemeliharaan jalan yang selama ini ditangani oleh BUMN karya. Hal ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi karena masyarakat yang bekerja di sektor infrastruktur mengalami penurunan daya beli.

Menurut Toto, sekitar 80 persen pendapatan BUMN karya bergantung pada APBN, sehingga pengurangan belanja pemerintah otomatis menghambat kinerja perusahaan-perusahaan tersebut.

Hal senada disampaikan oleh pengamat infrastruktur dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, yang menyebut bahwa kebijakan efisiensi ini akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja di berbagai bidang, mulai dari desain, perencanaan, hingga konstruksi.

“Pemangkasan anggaran membuat proyek infrastruktur terhambat, sehingga pasar tenaga kerja di sektor ini menyusut,” tuturnya.

Sebagai solusi, Yayat menyarankan pemerintah untuk mengantisipasi dampak kebijakan ini dengan memberikan skema khusus bagi BUMN karya, agar tetap bisa berkontribusi tanpa bergantung sepenuhnya pada dana pemerintah.

Sementara itu, Toto menilai bahwa BUMN karya harus mulai melakukan diversifikasi pasar, sehingga tidak lagi terlalu bergantung pada anggaran negara.

Kebijakan efisiensi ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025, yang menargetkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp256,1 triliun dialokasikan untuk pemangkasan belanja kementerian/lembaga (K/L).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga telah menerbitkan surat S-37/MK.02/2025 yang merinci 16 aspek belanja yang harus mengalami pemangkasan. Masing-masing K/L diwajibkan untuk menyesuaikan anggarannya sesuai dengan arahan tersebut dan menyerahkan revisi anggaran ke DPR paling lambat 14 Februari 2025 untuk mendapatkan persetujuan sebelum akhirnya diterapkan.

Dengan adanya kebijakan ini, tantangan terbesar adalah memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga tanpa mengorbankan sektor strategis seperti infrastruktur dan tenaga kerja.

Realisasi Pendapatan Negara di Sultra Capai Rp326,5 Miliar, Belanja Negara Tembus Rp2,31 Triliun

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulawesi Tenggara (Sultra) melaporkan bahwa realisasi Pendapatan Negara di wilayah tersebut hingga 14 Februari 2025 telah mencapai Rp326,5 miliar.

Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Sultra, Syarwan, mengungkapkan bahwa pendapatan ini bersumber dari penerimaan dalam negeri, yang terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp227,15 miliar dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp99,36 miliar.

“Pendapatan Negara mengalami kontraksi secara year on year (yoy), dengan penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 26,03 persen, sedangkan PNBP justru tumbuh 25,77 persen,” ujarnya saat ditemui di Kendari, Senin (17/02/2025).

Di sisi lain, realisasi Belanja Negara di Sultra dalam periode yang sama tercatat sebesar Rp2,31 triliun dari total pagu anggaran Rp25,57 triliun. Belanja ini terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp404,89 miliar dan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp1,9 triliun.

“Realisasi Belanja Negara ini mencapai 9,05 persen dari total pagu, dengan belanja K/L sebesar 6,58 persen, sedangkan TKD sudah terserap sebesar 9,84 persen dari total pagu,” lanjutnya.

Jika dibandingkan secara tahunan, belanja K/L tumbuh 54,78 persen, sedangkan belanja TKD meningkat 30,89 persen. Institusi kepolisian menjadi instansi dengan realisasi belanja tertinggi, yaitu Rp110,79 miliar atau setara dengan 27,36 persen dari total belanja di Sultra.

“Namun, secara keseluruhan belanja K/L mengalami kontraksi sebesar 45,57 persen akibat kebijakan efisiensi anggaran,” tambah Syarwan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dari seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Sultra, KPPN Raha mencatat persentase kinerja tertinggi dengan realisasi mencapai 8,56 persen, terutama didorong oleh akselerasi belanja pegawai. Sementara itu, secara nominal, KPPN Kendari mencatat realisasi tertinggi, yaitu Rp286,39 miliar, atau sekitar 70,73 persen dari total belanja K/L di wilayah tersebut.

Dengan dinamika penerimaan dan belanja negara ini, pemerintah diharapkan dapat terus mengoptimalkan efektivitas pengelolaan anggaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara.

Jet Latih Militer Taiwan Jatuh Akibat Kegagalan Mesin Ganda, Pilot Selamat

Sebuah jet latih militer Brave Eagle buatan Taiwan mengalami kecelakaan pada Sabtu (15/2) akibat kegagalan mesin ganda. Insiden terjadi setelah pesawat lepas landas dari Pangkalan Udara Chih Hang di Taitung Selatan.

Pilot, Mayor Lin, berhasil keluar menggunakan kursi pelontar dan segera dievakuasi ke rumah sakit. Berdasarkan laporan Angkatan Udara Taiwan, kondisinya stabil tanpa cedera.

Pihak militer mengonfirmasi bahwa pesawat mengalami kegagalan pada kedua mesinnya. Sebagai tindak lanjut, satuan tugas khusus akan dibentuk untuk menyelidiki penyebab insiden ini guna meningkatkan keselamatan latihan penerbangan.

Taiwan terus mengembangkan industri pertahanannya, termasuk produksi pesawat tempur secara lokal. Namun, negara ini tetap bergantung pada bantuan persenjataan dari Amerika Serikat guna menghadapi ancaman dari China, yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan kerap menunjukkan agresi militer di sekitar pulau itu.

Brave Eagle sendiri merupakan hasil produksi Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC) Taiwan dan telah menjalani uji terbang sejak 2020. Mayor Lin, yang menerbangkan pesawat tersebut, memiliki pengalaman terbang selama 183 jam sebelum kecelakaan terjadi.

Sebelumnya, pada September lalu, Taiwan juga sempat menghentikan sementara operasional armada jet tempur Mirage 2000 untuk pemeriksaan keamanan setelah salah satu unit jatuh ke laut. Jet ini dibeli dari Prancis pada 1992, dan masih menjadi bagian penting dari armada pertahanan udara Taiwan, bersama F-16 buatan AS dan Indigenous Defence Fighters yang dikembangkan secara lokal.

Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan militer dari China terus meningkat. Selama 24 jam terakhir sebelum insiden ini, Kementerian Pertahanan Taiwan mendeteksi 19 pesawat militer China, delapan kapal Angkatan Laut, satu kapal pengawas, dan satu balon di sekitar wilayahnya.

Menanggapi situasi ini, Presiden Taiwan, Lai Ching-te, berharap parlemen yang dikuasai oposisi dapat merevisi anggaran pertahanan untuk memperkuat kemampuan militer Taiwan menghadapi ancaman eksternal.