Tag: Ekonomi

Efisiensi Anggaran 2025: Dampak pada BUMN Karya, Serapan Tenaga Kerja, dan Inflasi

Pemerintah tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga (K/L) sebagai bagian dari strategi penghematan dalam APBN 2025. Namun, langkah ini dinilai berpotensi mengurangi kontribusi BUMN karya, terutama dalam serapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran akan berdampak langsung pada sektor infrastruktur, yang selama ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar serta membantu menekan biaya distribusi, sehingga berperan dalam pengendalian inflasi.

“Tidak bisa dipungkiri, jika proyek-proyek pembangunan berkurang, industri pendukungnya juga terdampak. Dampaknya bisa berupa PHK massal dan berkurangnya daya beli masyarakat,” ujar Toto di Jakarta, Senin (17/02/2025).

Ia juga menyoroti bahwa pengurangan anggaran infrastruktur berpotensi memicu kenaikan inflasi, terutama karena menurunnya pemeliharaan jalan yang selama ini ditangani oleh BUMN karya. Hal ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi karena masyarakat yang bekerja di sektor infrastruktur mengalami penurunan daya beli.

Menurut Toto, sekitar 80 persen pendapatan BUMN karya bergantung pada APBN, sehingga pengurangan belanja pemerintah otomatis menghambat kinerja perusahaan-perusahaan tersebut.

Hal senada disampaikan oleh pengamat infrastruktur dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, yang menyebut bahwa kebijakan efisiensi ini akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja di berbagai bidang, mulai dari desain, perencanaan, hingga konstruksi.

“Pemangkasan anggaran membuat proyek infrastruktur terhambat, sehingga pasar tenaga kerja di sektor ini menyusut,” tuturnya.

Sebagai solusi, Yayat menyarankan pemerintah untuk mengantisipasi dampak kebijakan ini dengan memberikan skema khusus bagi BUMN karya, agar tetap bisa berkontribusi tanpa bergantung sepenuhnya pada dana pemerintah.

Sementara itu, Toto menilai bahwa BUMN karya harus mulai melakukan diversifikasi pasar, sehingga tidak lagi terlalu bergantung pada anggaran negara.

Kebijakan efisiensi ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025, yang menargetkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp256,1 triliun dialokasikan untuk pemangkasan belanja kementerian/lembaga (K/L).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga telah menerbitkan surat S-37/MK.02/2025 yang merinci 16 aspek belanja yang harus mengalami pemangkasan. Masing-masing K/L diwajibkan untuk menyesuaikan anggarannya sesuai dengan arahan tersebut dan menyerahkan revisi anggaran ke DPR paling lambat 14 Februari 2025 untuk mendapatkan persetujuan sebelum akhirnya diterapkan.

Dengan adanya kebijakan ini, tantangan terbesar adalah memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga tanpa mengorbankan sektor strategis seperti infrastruktur dan tenaga kerja.

Zelensky Siap Jalin Kesepakatan dengan Trump: Pasok Tanah Jarang Ukraina untuk Dukung Perang?

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengungkapkan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Presiden AS, Donald Trump, dalam pengembangan sumber daya mineral strategis, khususnya logam tanah jarang. Pada Senin (3/2/2025), Trump mengusulkan agar Ukraina memasok tanah jarang kepada AS sebagai imbalan atas bantuan finansial dalam perang melawan Rusia.

Zelensky telah memasukkan rencana ini dalam strategi kemenangan yang disampaikannya kepada sekutu Kyiv, termasuk Trump, sejak musim gugur lalu. Strategi tersebut mencakup kerja sama dengan mitra asing guna memanfaatkan sumber daya mineral Ukraina yang bernilai strategis.

Tanah jarang merupakan kelompok 17 unsur logam yang digunakan dalam berbagai teknologi penting, seperti kendaraan listrik, telepon seluler, sistem persenjataan, hingga elektronik canggih. Saat ini, China mendominasi produksi tanah jarang secara global, sementara AS berupaya mengamankan pasokan alternatif.

Ukraina memiliki potensi besar dalam industri ini, dengan endapan 22 dari 34 mineral yang dikategorikan sebagai kritis oleh Uni Eropa. Beberapa mineral tersebut meliputi ferroalloy, logam mulia, serta elemen tanah jarang seperti lantanum, cerium, neodymium, erbium, dan itrium—yang memiliki aplikasi luas dalam sektor teknologi, energi hijau, dan pertahanan.

Selain itu, Ukraina juga memiliki cadangan besar litium, mangan, grafit, dan zirkonium, yang menarik minat AS. Penelitian Uni Eropa menunjukkan bahwa negara ini memiliki potensi sebagai pemasok utama skandium, sementara Forum Ekonomi Dunia mencatat bahwa Ukraina juga berperan penting dalam pasokan berilium, nikel, galium, serta fluorit.

Dengan sumber daya yang melimpah, kerja sama antara Ukraina dan AS di sektor ini dapat menjadi langkah strategis, baik untuk kepentingan geopolitik maupun ekonomi.

Langkah Berani Prabowo: Pangkas APBN Rp306 Triliun, Efisiensi atau Ancaman Ekonomi?

Presiden Prabowo Subianto mengambil kebijakan drastis dalam pengelolaan anggaran negara dengan melakukan penghematan besar-besaran pada APBN 2025. Lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah menetapkan efisiensi belanja negara dan daerah hingga mencapai Rp306,69 triliun. Kebijakan ini dilakukan guna mendukung program-program prioritas, termasuk makan bergizi gratis, serta memenuhi kewajiban pembayaran utang jatuh tempo yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan mengarahkan anggaran agar lebih efisien dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain untuk mendanai program sosial, pemerintah juga harus menghadapi beban utang jatuh tempo sebesar Rp800,33 triliun pada 2025, dengan bunga utang mencapai Rp552,9 triliun. Secara total, pemerintahan Prabowo harus melunasi lebih dari Rp1.353 triliun utang pada tahun pertamanya.

Namun, kebijakan pemangkasan anggaran ini menuai kritik, terutama karena dilakukan secara mendadak dan tidak transparan. Sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mengeluhkan pemotongan anggaran yang tiba-tiba, seperti hilangnya Rp81 triliun tanpa kejelasan mekanisme pengurangannya. Bahkan, muncul kekhawatiran bahwa gaji ke-13 dan THR untuk PNS akan dipangkas, meskipun Sri Mulyani telah membantah isu tersebut.

Ekonom Muhammad Andri Perdana menilai bahwa kewenangan Kementerian Keuangan yang begitu besar dalam mengatur anggaran tanpa melalui persetujuan DPR dapat mencederai prinsip pemisahan kekuasaan (Trias Politika). Sementara itu, ekonom dari Next Policy, Shofie Azzahrah, memperingatkan bahwa pemangkasan anggaran yang tidak terarah dapat berdampak luas pada kesejahteraan PNS, operasional kementerian, dan bahkan menciptakan gelombang PHK tenaga honorer.

Selain itu, penghematan ini juga berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan belanja pemerintah sebagai salah satu motor utama perekonomian, pemangkasan anggaran yang agresif bisa menekan daya beli masyarakat, melemahkan sektor usaha, dan meningkatkan angka pengangguran. Jika tidak dilakukan dengan cermat, dampaknya bisa menjalar ke sektor ritel, UMKM, manufaktur, hingga menurunkan kepercayaan investor terhadap Indonesia.

Salah satu langkah efisiensi yang dilakukan adalah pemotongan anggaran perjalanan dinas. Namun, Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, mengingatkan bahwa kebijakan ini bisa memukul sektor perhotelan, transportasi, dan MICE (Meeting, Incentives, Conventions, and Exhibitions), yang selama ini bergantung pada aktivitas perjalanan dinas pemerintah. Jika dilakukan secara ekstrem, bisa terjadi gelombang PHK di industri perhotelan dan pariwisata.

Para ekonom menyarankan agar efisiensi dilakukan secara selektif tanpa mengorbankan sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Nailul Huda juga menyoroti keberadaan wakil menteri yang dinilai tidak esensial dan dapat dihapus sebagai bagian dari penghematan. Ia mengingatkan bahwa jika pemangkasan dilakukan secara serampangan, ambisi Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen bisa berakhir dengan stagnasi di bawah 5 persen.

Harga Cabai, Telur, dan Bawang Putih Melonjak Tajam, Inflasi Januari 2025 Tetap Terkendali

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan lonjakan harga beberapa komoditas utama seperti cabai rawit, telur ayam ras, dan bawang putih yang melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP).

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa rata-rata harga cabai rawit secara nasional mencapai Rp69.163 per kg, jauh di atas HAP yang berkisar antara Rp40 ribu hingga Rp57 ribu per kg. Harga cabai rawit mengalami kenaikan signifikan sebesar 45,74 persen dibandingkan Desember 2024.

Kenaikan harga juga terjadi pada telur ayam ras, terutama di luar Pulau Jawa dan Sumatera, yang mencapai Rp34.470 per kg. Sementara itu, harga bawang putih juga meroket dengan rata-rata nasional mencapai Rp48.380 per kg. Amalia menyebut bahwa harga bawang putih di hampir seluruh wilayah Indonesia telah menembus angka Rp40 ribu per kg.

Meskipun terjadi lonjakan harga komoditas pangan, tingkat inflasi pada Januari 2025 tercatat hanya 0,76 persen secara tahunan (year on year/yoy), yang merupakan angka inflasi terendah sejak tahun 2000. Amalia menjelaskan bahwa salah satu faktor utama yang menekan inflasi adalah diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang diberikan pemerintah pada Januari hingga Februari 2025.

Cabai rawit menjadi komoditas dengan kontribusi terbesar terhadap inflasi Januari 2025, menyumbang andil sebesar 0,11 persen, diikuti oleh beras (0,09 persen), telur ayam ras (0,07 persen), dan daging ayam ras (0,06 persen).

Kondisi Ekonomi Jerman Memburuk, Pengangguran Meningkat Secara Signifikan

Laporan terbaru menunjukkan bahwa ekonomi Jerman terus memburuk, dengan tingkat pengangguran yang meningkat secara signifikan. Menurut data dari Dewan Pakar Ekonomi Jerman, perekonomian negara ini diperkirakan akan mengalami stagnasi pada tahun 2025, setelah sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 0,3 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa pemulihan ekonomi yang diharapkan semakin jauh dari kenyataan.

Penyebab utama dari penurunan ini adalah kombinasi antara masalah struktural dalam sektor manufaktur dan dampak dari kenaikan biaya energi. Banyak perusahaan di Jerman, terutama yang bergantung pada industri otomotif, menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan produksi mereka. Kenaikan harga energi yang tajam dan penurunan permintaan global telah menyebabkan banyak perusahaan mengurangi tenaga kerja mereka, yang berkontribusi pada peningkatan angka pengangguran.

Tingkat pengangguran di Jerman diperkirakan akan mencapai sekitar 6,3 persen pada tahun 2025. Ini adalah angka yang mengkhawatirkan, mengingat bahwa sebelumnya negara ini dikenal dengan tingkat pengangguran yang relatif rendah. Peningkatan jumlah pengangguran ini menunjukkan bahwa banyak warga Jerman yang kini berjuang untuk menemukan pekerjaan, menciptakan ketidakpastian ekonomi di kalangan masyarakat.

Lembaga penelitian juga mencatat bahwa tanpa reformasi struktural yang signifikan, pertumbuhan ekonomi Jerman mungkin hanya akan mencapai 0,4 persen pada tahun 2025. Timo Wollmershaeuser, Kepala Proyeksi Ekonomi Ifo Institute, menyatakan bahwa saat ini masih belum dapat dipastikan apakah stagnasi ini merupakan fenomena sementara atau tanda pergeseran permanen dalam ekonomi Jerman.

Kondisi ini semakin diperburuk oleh kebijakan moneter yang ketat di Eropa dan penurunan permintaan ekspor. Banyak pelaku industri melaporkan bahwa pesanan mereka menurun drastis, dan hal ini semakin membebani perekonomian. Meskipun ada beberapa sinyal positif seperti peningkatan daya beli masyarakat dan penurunan tekanan inflasi yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2025, tantangan besar masih harus dihadapi.

Dengan situasi ekonomi yang semakin memburuk dan pengangguran yang meningkat, pemerintah Jerman diharapkan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kondisi ini. Kebijakan yang tepat dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.

Kemitraan Strategis BNI Dan PT Pos Untuk Dukung UMKM Di Indonesia

Pada 22 Desember 2024, Bank Negara Indonesia (BNI) dan PT Pos Indonesia mengumumkan kerjasama strategis untuk memperkuat pembiayaan dan ekosistem logistik bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM Indonesia, khususnya di tengah tantangan perekonomian global yang semakin kompleks. Melalui inisiatif ini, kedua perusahaan berharap dapat membantu UMKM dalam mengakses pembiayaan yang lebih mudah, serta memperluas jangkauan distribusi produk mereka melalui jaringan logistik yang lebih efisien.

Sebagai bagian dari kerjasama ini, BNI akan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM melalui berbagai produk perbankan, termasuk kredit usaha rakyat (KUR) dan pinjaman dengan bunga rendah. UMKM di berbagai sektor dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk memperkuat modal kerja, memperluas kapasitas produksi, atau mengembangkan usaha mereka. PT Pos Indonesia juga turut terlibat dalam mendukung proses pencairan dana dan distribusi bantuan ke berbagai wilayah, terutama daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh lembaga keuangan lainnya. Dengan adanya dukungan dari BNI, UMKM di seluruh Indonesia diharapkan dapat lebih mudah mendapatkan dana yang mereka butuhkan untuk berkembang.

Selain pembiayaan, kerjasama antara BNI dan PT Pos Indonesia juga fokus pada penguatan ekosistem logistik bagi UMKM. PT Pos yang memiliki jaringan distribusi luas hingga ke pelosok daerah akan membantu UMKM dalam hal pengiriman produk secara lebih efisien dan terjangkau. Hal ini penting untuk memperluas pasar UMKM, terutama untuk produk-produk yang memiliki permintaan tinggi namun terbatas pada wilayah tertentu. Dengan dukungan logistik yang kuat, UMKM dapat mengakses pasar lebih luas, baik domestik maupun internasional, sehingga mempercepat pertumbuhan dan perkembangan usaha mereka.

Dalam kerjasama ini, kedua belah pihak juga berfokus pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing UMKM. BNI akan menyediakan layanan perbankan digital yang memungkinkan UMKM mengakses berbagai layanan keuangan secara lebih praktis dan efisien. Di sisi lain, PT Pos Indonesia juga akan memperkenalkan sistem pengiriman berbasis digital yang memungkinkan UMKM untuk memantau dan mengelola pengiriman barang mereka secara real-time. Ini akan mempermudah proses transaksi dan logistik, sekaligus meningkatkan transparansi dan keamanan bagi para pelaku UMKM.

Kerjasama antara BNI dan PT Pos Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi UMKM, tetapi juga bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Dengan meningkatkan akses pembiayaan dan logistik, serta memperkuat ekosistem digital, UMKM diharapkan bisa lebih berkembang dan berinovasi. Hal ini akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dalam negeri, dan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. Selain itu, program ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendigitalkan sektor UMKM dan menjadikan mereka bagian dari ekosistem ekonomi digital yang berkembang pesat.

Harga Pangan Bawang Putih Naik Rp5.410 Jadi Rp47.520 Per Kg

Harga pangan di pasar tradisional pada Senin (09/12) menunjukkan kenaikan signifikan pada sejumlah komoditas, salah satunya adalah bawang putih. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Perdagangan, harga bawang putih mengalami lonjakan sebesar Rp5.410, dari harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp42.110 menjadi Rp47.520 per kilogram.

Kenaikan harga bawang putih ini dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya terbatasnya pasokan akibat masalah distribusi dari daerah penghasil, serta peningkatan permintaan menjelang musim libur akhir tahun. Beberapa pedagang di pasar tradisional mengungkapkan bahwa meskipun harga naik, permintaan akan bawang putih tetap tinggi, terutama dari kalangan rumah tangga yang mempersiapkan hidangan untuk perayaan Natal dan Tahun Baru.

Selain bawang putih, sejumlah bahan pangan lainnya juga menunjukkan kenaikan harga. Sebagai contoh, harga cabai merah keriting dan cabai rawit juga mengalami peningkatan, masing-masing mencapai Rp45.000 per kg dan Rp55.000 per kg. Namun, beberapa komoditas seperti beras dan sayuran hijau tercatat relatif stabil, meskipun ada sedikit fluktuasi di beberapa daerah.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam berbelanja, serta berjanji akan terus memantau harga pangan di pasar-pasar tradisional. Pemerintah juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan pasokan bahan pangan tetap lancar dan harga bisa stabil, terutama menjelang periode libur panjang.

Kenaikan harga pangan ini menjadi perhatian serius, terutama bagi keluarga dengan pendapatan menengah ke bawah yang terdampak langsung oleh tingginya biaya kebutuhan pokok.

Harga Cabai Terancam Melambung Akibat Cuaca Ekstrem, Petani Resah

Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) menyuarakan kekhawatirannya terkait dampak cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Tanah Air, yang berpotensi memicu lonjakan harga cabai.

Ketua AACI, Abdul Hamid, menjelaskan bahwa kondisi cuaca yang tidak menentu, termasuk hujan deras dan banjir, dapat memengaruhi hasil panen cabai. Hal ini berdampak pada penurunan produksi, sehingga pedagang kesulitan mendapatkan stok yang cukup.

“Kami sangat khawatir dengan potensi gangguan akibat hujan dan banjir. Kondisi ini sulit diprediksi, namun di awal Januari 2025, kemungkinan besar harga cabai merah keriting (CMK) akan mengalami kenaikan signifikan,” ungkap Hamid dalam rapat koordinasi stabilisasi pasokan dan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nataru 2024/2025 di Jakarta Selatan, Kamis (5/12).

Harga Cabai di Level Petani Mulai Merangkak Naik

Hamid menyoroti bahwa gejolak harga cabai telah diprediksi sejak harga cabai merah keriting di tingkat petani sempat berada pada level yang sangat rendah. Situasi ini membuat banyak petani meninggalkan lahan mereka, yang pada akhirnya berimbas pada ketersediaan pasokan di pasaran.

Nanang Triatmoko, Wakil Ketua AACI Jawa Timur, mengungkapkan bahwa harga cabai merah keriting beberapa waktu lalu sempat jatuh di angka Rp1.500 hingga Rp6.000 per kilogram (kg). Namun kini, harga di tingkat petani telah naik menjadi Rp10 ribu per kg, sementara di Pasar Induk Kramat Jati mencapai Rp21 ribu per kg.

“Harga cabai beberapa bulan terakhir sangat murah sehingga banyak lahan tidak dirawat. Dalam satu atau dua bulan ke depan, ini bisa menjadi kendala besar,” ujar Nanang.

Ia juga memperingatkan bahwa tren lonjakan harga cabai yang signifikan mungkin akan terjadi, mengingat banyak tanaman cabai yang tidak dirawat akibat harga rendah selama tiga bulan terakhir.

Tantangan Produksi dan Ketidakpastian Cuaca

Nanang turut menyoroti tantangan serupa pada cabai merah besar (CMB). Meskipun saat ini pasokan masih melimpah di sentra-sentra produksi, seperti Jombang, Gresik, Malang, dan Banyuwangi, cuaca ekstrem dapat mengubah situasi secara drastis.

“Jumlah penanaman di bulan Oktober, November, dan Desember cukup tinggi. Jika cuaca ekstrem terjadi, harga cabai bisa melonjak. Namun, jika cuaca normal, petani justru terancam rugi karena harga bisa anjlok,” jelas Nanang.

Di sisi lain, Hamid mencatat bahwa harga cabai merah keriting saat ini telah mencapai Rp11 ribu per kg, meskipun masih berada di bawah harga acuan pembelian (HAP) di tingkat produsen, yakni Rp22 ribu hingga Rp29.600 per kg.

Fluktuasi harga cabai yang terjadi saat ini menjadi sinyal bagi pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan antisipasi, khususnya dalam menghadapi cuaca ekstrem yang tak menentu. Pasokan yang stabil dan harga yang wajar menjadi tantangan utama bagi sektor agribisnis cabai di Indonesia menjelang tahun 2025.

AirAsia Dukung Kebijakan Pemerintah Turunkan Untuk Harga Tiket

Pada 1 Desember 2024, AirAsia menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang berencana untuk menurunkan harga tiket pesawat. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan asal Malaysia ini, AirAsia menegaskan bahwa mereka akan bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat tarif tiket lebih terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin melakukan perjalanan untuk keperluan pribadi maupun bisnis.

Kebijakan ini bertujuan untuk menstabilkan harga tiket pesawat yang sempat melonjak tinggi beberapa waktu lalu, sehingga dapat membantu masyarakat lebih mudah mengakses transportasi udara. Kementerian Perhubungan Indonesia telah mengungkapkan bahwa penurunan harga tiket ini menjadi salah satu fokus utama untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata serta perekonomian yang terdampak pandemi dan krisis global.

AirAsia sebagai salah satu pemain besar di industri penerbangan domestik Indonesia menyatakan komitmennya untuk tetap memberikan harga yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas layanan. Maskapai ini berharap dengan adanya penurunan harga tiket, lebih banyak masyarakat yang dapat menikmati kemudahan dan kenyamanan perjalanan udara. Selain itu, hal ini juga diharapkan dapat merangsang peningkatan jumlah wisatawan yang mengunjungi Indonesia.

AirAsia juga berharap dapat terus bekerja sama dengan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung perkembangan industri penerbangan di Indonesia. Menurut pihak AirAsia, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada penurunan harga tiket, tetapi juga pada pengelolaan operasional maskapai yang efisien serta peningkatan kualitas infrastruktur bandara dan pelayanan yang ramah kepada penumpang.

Penurunan harga tiket pesawat diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata Indonesia yang telah lama mengalami penurunan jumlah wisatawan. Dengan harga tiket yang lebih terjangkau, lebih banyak wisatawan domestik dan internasional yang dapat berkunjung ke Indonesia, serta membuka peluang bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya seperti hotel, restoran, dan transportasi lokal.

Dengan dukungan AirAsia terhadap kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat, diharapkan masyarakat dapat menikmati perjalanan udara dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi Indonesia yang sedang dalam proses pemulihan pasca-pandemi.

Thailand Dan Singapura Meningkatkan Kolaborasi Di Sektor Ekonomi Digital

Pada tanggal 30 November 2024, pemerintah Thailand dan Singapura mengumumkan perjanjian baru untuk memperluas kerja sama di sektor ekonomi digital. Kedua negara sepakat untuk berbagi teknologi dan pengetahuan dalam bidang digitalisasi yang bertujuan untuk mempercepat transformasi ekonomi masing-masing. Kerja sama ini akan mencakup pengembangan platform e-commerce, inovasi fintech, dan penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Thailand berharap dapat memanfaatkan pengalaman Singapura dalam bidang teknologi untuk memperkuat sektor ekonomi digital mereka, yang telah menjadi salah satu fokus utama dalam rencana pembangunan nasional.

Selain di sektor digital, kedua negara juga sepakat untuk memperkuat kolaborasi di sektor pangan. Pemerintah Thailand dan Singapura telah mengidentifikasi pentingnya menjalin hubungan yang lebih erat dalam rangka memastikan ketahanan pangan di kawasan Asia Tenggara. Dalam pertemuan bilateral yang digelar di Bangkok, kedua negara sepakat untuk memperluas aliran perdagangan pangan dan membangun sistem distribusi yang lebih efisien. Singapura, sebagai negara dengan keterbatasan lahan, akan memanfaatkan teknologi pertanian canggih dari Thailand untuk meningkatkan produksi pangan mereka. Sementara itu, Thailand akan mendapat akses lebih besar ke pasar pangan Singapura yang lebih terdiversifikasi.

Menurut Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, kerja sama ini tidak hanya akan mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan sektor yang lebih berkelanjutan. Thailand dan Singapura akan memanfaatkan sumber daya digital untuk mengurangi pemborosan pangan dan meningkatkan efisiensi dalam rantai pasokan makanan. Selain itu, kedua negara juga akan memperkenalkan inisiatif ramah lingkungan dalam produksi pangan, dengan fokus pada pertanian yang berkelanjutan dan penggunaan teknologi hijau.

Pemerintah kedua negara menilai bahwa dengan memperluas kerja sama di sektor ekonomi digital dan pangan, Thailand dan Singapura dapat lebih meningkatkan daya saing global mereka di pasar internasional. Kolaborasi ini diyakini dapat memberikan keuntungan jangka panjang, baik dalam aspek ekonomi maupun dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi warganya. Dalam jangka panjang, kerja sama ini diharapkan bisa menjadi model bagi negara-negara ASEAN lainnya yang ingin mengoptimalkan potensi sektor digital dan pangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah ini, Thailand dan Singapura berharap bisa memaksimalkan potensi kedua negara dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.