BTN Perkuat Pendanaan dengan Bale Korpora, Targetkan Pertumbuhan Signifikan

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) segera meluncurkan platform bisnis wholesale banking bernama Bale Korpora by BTN sebagai langkah strategis dalam memperkuat sumber pendanaan, khususnya dana murah dari berbagai institusi. Direktur Distribution and Institutional Funding BTN, Jasmin, menyatakan bahwa BTN menargetkan pendanaan dari Bale Korpora mencapai Rp90 triliun dengan pertumbuhan lebih dari 50 persen secara tahunan. Selain itu, jumlah pengguna Bale Korpora diproyeksikan mencapai 21.000 dengan transaksi yang lebih berkualitas hingga akhir tahun ini.

Sebagai bagian dari strategi memperbesar dana murah yang berasal dari tabungan dan giro (CASA), yang saat ini menyumbang lebih dari 54 persen dana pihak ketiga BTN, Bale Korpora hadir dengan fitur inovatif yang dirancang sesuai kebutuhan institusi. Layanan ini akan mengintegrasikan seluruh fitur wholesale banking BTN, termasuk Cash Management, e-Guarantee, dan Financial Supply Chain Management. Dengan platform ini, BTN juga membidik sektor pendidikan, kesehatan, dan manufaktur sebagai segmen baru.

Sebelumnya, layanan wholesale BTN tersebar dalam berbagai platform terpisah. Kini, Bale Korpora memungkinkan nasabah mengakses seluruh layanan dalam satu sistem berbasis website yang fleksibel, aman, dan dapat digunakan kapan saja. Untuk menikmati layanan ini, nasabah hanya perlu memiliki rekening giro serta kredensial Company ID, User ID, dan password yang telah terdaftar. Bale Korpora dapat diakses tanpa biaya, kecuali pada transaksi tertentu sesuai ketentuan.

BTN juga berencana mengembangkan fitur tambahan, seperti trade finance, pembukaan rekening giro secara online, serta dashboard spesifik untuk industri. Dengan fitur-fitur tersebut, BTN berharap dapat meningkatkan efisiensi operasional nasabah serta mendorong pertumbuhan fee-based income hingga 70 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Koperasi Merah Putih, Solusi Pemerataan Harga Pangan di Indonesia

Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dapat membantu menstabilkan harga pangan di Indonesia. Kopdes ini akan berperan dalam menyerap serta menyalurkan berbagai hasil produksi dari desa-desa di seluruh negeri.

Menurut Budi Arie, setiap desa memiliki produk unggulan yang berbeda. Sebagai contoh, banyak desa di Pulau Sumatra dan Kalimantan yang menghasilkan minyak kelapa sawit dalam jumlah besar. Namun, di saat yang sama, desa-desa tersebut masih membutuhkan pasokan komoditas lain seperti beras, telur, dan ayam pedaging yang tidak dapat mereka produksi sendiri.

“Di wilayah Sumatra dan Kalimantan, banyak desa yang fokus pada kelapa sawit sehingga memiliki surplus CPO. Namun, mereka tetap membutuhkan bahan pangan lain seperti beras, telur, dan daging ayam yang harus didatangkan dari daerah lain di Indonesia,” ungkap Budi Arie dalam acara “Demi Indonesia Ayo Berkoperasi, Koperasi Bangkit” di Menara Bank Mega, Rabu (12/3/2025).

Dalam hal ini, Kopdes Merah Putih akan menjadi wadah utama untuk menampung produk-produk dari desa. Hasil serapan tersebut nantinya akan dikelola dalam sistem digital yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

“Melalui digitalisasi dan sistem yang kami kembangkan, kami dapat memantau rantai pasok nasional. Tidak semua daerah menghasilkan komoditas yang sama, sehingga diperlukan sistem pertukaran antarwilayah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Budi Arie menyebut bahwa sistem digital ini akan diberi nama ‘Kophub’, yang berfungsi sebagai pusat distribusi untuk berbagai komoditas seperti beras, telur, dan lainnya.

Dengan adanya Kopdes Merah Putih, pemerintah berharap distribusi komoditas antar desa dapat berjalan lebih efisien. Hal ini diharapkan mampu menekan perbedaan harga yang signifikan antara daerah penghasil dan daerah pembeli.

“Melalui sistem yang kami bangun, harga antarwilayah akan lebih seimbang. Misalnya, jika harga bawang merah di suatu daerah Rp50.000 per kg, sedangkan di daerah lain Rp70.000 per kg, maka disparitas harga tersebut dapat dikurangi,” pungkasnya.

Bulog Terima Investasi Rp16,6 Triliun untuk Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyalurkan investasi sebesar Rp16,6 triliun kepada Perum Bulog untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Pendanaan ini sejalan dengan penunjukan Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP), sebagaimana tercantum dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.5/2025. Penandatanganan perjanjian investasi antara Kementerian Keuangan dan Bulog telah dilakukan di Jakarta pada Selasa (11/3).

Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menegaskan bahwa investasi ini harus dikelola secara transparan dan akuntabel agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dana ini akan digunakan Bulog untuk mendukung program pemerintah, termasuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta menjaga stabilitas harga di pasaran. Skema investasi ini juga memberikan alternatif pendanaan di luar subsidi, yang memungkinkan Bulog menyerap lebih banyak produksi petani dalam negeri demi memastikan kesejahteraan mereka.

Di sisi lain, Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban menegaskan bahwa Kementerian Keuangan bertanggung jawab memastikan dana yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan secara efektif. Investasi ini bersifat nonpermanen dengan mekanisme revolving fund, yang memungkinkan pemanfaatan dana secara berkelanjutan dengan biaya rendah, namun tetap memberikan dampak besar bagi program strategis pemerintah. Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan dana agar APBN dapat digunakan secara lebih produktif dan tepat sasaran.

Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya menyampaikan bahwa investasi ini akan digunakan untuk menyerap produksi beras dari 26 wilayah dan 8 sentra produksi utama. Bulog berkomitmen menjalankan pengelolaan dana berdasarkan prinsip good governance dan manajemen risiko yang ketat. Dengan sinergi yang kuat antara Kementerian Keuangan dan Bulog, kebijakan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga beras, memperkuat ketahanan pangan, serta memberikan dampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Investor Diminta Siapkan Strategi Adaptif di Tengah Ketidakpastian Global

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) menilai bahwa di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat perang tarif, volatilitas pasar keuangan, dan kebijakan moneter yang belum pasti, investor perlu menerapkan strategi investasi yang lebih adaptif. Investment Specialist MAMI, Dimas Ardhinugraha, menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini bergantung pada keseimbangan antara konsumsi domestik dan investasi jangka panjang.

Menurutnya, konsumsi dalam negeri masih melemah, terlihat dari kontribusi konsumsi terhadap PDB yang sebelum pandemi berada di kisaran 55-58 persen, namun kini turun menjadi 54 persen. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk menopang daya beli masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), kenaikan upah minimum, penyesuaian gaji aparatur sipil negara (ASN), serta pembatalan kenaikan PPN. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, mengingat konsumsi berkontribusi besar terhadap pendapatan masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, investasi tetap menjadi prioritas utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah menargetkan pertumbuhan investasi sebesar 8 persen guna mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional di level yang sama. Salah satu kebijakan strategis yang diterapkan adalah pembentukan Danantara untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara, meskipun transparansi dalam implementasinya masih menjadi perhatian.

Ketidakpastian global turut memberikan tekanan pada pasar saham Indonesia yang mengalami penurunan signifikan, sementara pasar obligasi masih menunjukkan ketahanan. Stabilitas nilai tukar dan pelonggaran likuiditas menjadi faktor utama dalam memulihkan kepercayaan investor. Sejarah mencatat bahwa pasar saham Indonesia cenderung mengalami pertumbuhan ketika nilai tukar rupiah stabil atau menguat. Selain itu, kebijakan Bank Indonesia yang masih membuka peluang pemangkasan suku bunga turut meningkatkan daya tarik pasar obligasi bagi investor asing.

Sementara itu, dampak langsung pengenaan tarif 25 persen terhadap baja Indonesia oleh AS dinilai terbatas, mengingat ekspor baja hanya mencakup 0,07 persen dari total ekspor nasional. Namun, risiko tidak langsung dari perlambatan perdagangan global tetap menjadi perhatian utama, terutama terkait dengan potensi penurunan permintaan ekspor dan kenaikan harga barang impor.

Lebih lanjut, arah kebijakan moneter The Fed dan BI masih menunjukkan pendekatan yang hati-hati. The Fed diproyeksikan akan menurunkan suku bunga sebesar 50 basis poin tahun ini, sementara BI tetap fokus menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi, dengan perkiraan BI Rate berada di kisaran 5,25-5,50 persen hingga akhir tahun.

Stabilitas Rupiah dan Likuiditas Longgar Jadi Kunci Pemulihan Pasar Saham

Investment Specialist PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), Dimas Ardhinugraha, menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) serta pelonggaran likuiditas merupakan faktor utama dalam pemulihan sentimen pasar saham Indonesia. Secara historis, pasar saham domestik cenderung mencatat kinerja positif saat rupiah dalam kondisi stabil atau menguat, ditambah dengan kelonggaran likuiditas yang mendukung pergerakan modal.

Dimas menyampaikan harapannya agar kondisi ini dapat tercapai setelah ketidakpastian terkait kebijakan tarif AS mulai mereda dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri menunjukkan perbaikan. Sejak Januari 2025, keresahan investor semakin meningkat akibat kebijakan tarif AS yang masih berubah-ubah dan informasi yang belum jelas. Bahkan, indeks ketidakpastian kebijakan perdagangan melonjak ke level tertinggi kedua sejak perang tarif tahun 2018, menunjukkan tingginya tekanan di pasar.

Menurut Dimas, apabila pemerintah AS telah memberikan kejelasan mengenai kebijakan tarif, pasar akan lebih mudah mengkaji ulang risiko dan peluang yang ada, sehingga volatilitas dapat berkurang. Dari sisi kebijakan moneter global, Ketua The Fed Jerome Powell mengindikasikan bahwa meskipun inflasi telah turun, kebijakan suku bunga tidak akan terburu-buru diturunkan. Namun, apabila indikator ekonomi melemah, pemangkasan suku bunga yang lebih agresif masih berpeluang terjadi.

Bagi Indonesia, dampak pengenaan tarif resiprokal terhadap perdagangan dengan AS diperkirakan terbatas, mengingat tarif rata-rata kedua negara saat ini berada di kisaran 4 persen. Selain itu, pengenaan tarif 25 persen terhadap baja diperkirakan tidak berdampak signifikan, mengingat ekspor baja Indonesia ke AS pada 2023 hanya senilai 199 juta dolar AS atau sekitar 0,07 persen dari total ekspor Indonesia.

Zelenskyy Bahas Perdamaian dan Investasi dengan Putra Mahkota Arab Saudi

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman berlangsung dengan baik dan membahas berbagai isu penting, baik dalam skala regional maupun internasional. Zelenskyy menyampaikan apresiasinya atas pandangan bijaksana Mohammed bin Salman terhadap situasi global serta dukungan yang diberikan kepada Ukraina. Ia menekankan bahwa optimisme sang pangeran terhadap masa depan negaranya memberikan dorongan semangat dalam perjuangan yang tengah berlangsung.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu utama dibahas secara menyeluruh, baik dalam hubungan bilateral maupun melalui kerja sama dengan mitra internasional lainnya. Zelenskyy memuji peran Arab Saudi dalam menyediakan platform diplomasi yang dapat mendekatkan perdamaian yang nyata. Delegasi Ukraina tetap berada di Jeddah untuk melanjutkan diskusi dengan perwakilan Amerika Serikat dan berharap pembicaraan tersebut menghasilkan solusi yang praktis terkait konflik antara Moskow dan Kiev.

Zelenskyy menegaskan bahwa posisi Ukraina dalam negosiasi ini akan bersifat konstruktif, dengan fokus utama pada langkah-langkah dan kondisi yang diperlukan untuk mengakhiri perang serta menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Ia juga menyoroti pentingnya pembebasan tahanan serta pemulangan anak-anak sebagai langkah awal dalam membangun kepercayaan dalam upaya diplomasi. Selain itu, diskusi juga mencakup jaminan keamanan yang dianggap sebagai faktor kunci dalam mencapai stabilitas.

Selain membahas isu keamanan, pertemuan ini turut menyinggung kerja sama ekonomi antara Ukraina dan Arab Saudi. Zelenskyy mengungkapkan bahwa Arab Saudi menunjukkan kesediaannya untuk memperluas investasi di Ukraina, terutama dalam sektor keamanan, energi, dan infrastruktur. Kedua pihak melihat peluang besar dalam pengembangan ekonomi dan kerja sama, terutama dalam proses rekonstruksi Ukraina pascakonflik. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Penasihat Keamanan Nasional Mike Qaltz dijadwalkan bertemu dengan delegasi senior Ukraina di Jeddah guna memperkuat kerja sama diplomasi dan strategi dalam menghadapi situasi geopolitik saat ini.

Truk Jatuh dari Jalan Layang Tol Cibitung, Terhempas dari Ketinggian 6 Meter

Sebuah truk mengalami kecelakaan dan jatuh dari jalan layang di Tol Cibitung-Priok. Kendaraan berat tersebut terhempas dari ketinggian sekitar 6 meter.

“Ketinggian jalan dari tanah di lokasi kejadian sekitar 5-6 meter,” ujar Kepala Induk PJR Cikampek Korlantas Polri, AKP Sandy Titah Nugraha, saat dikonfirmasi pada Selasa (11/3/2025).

Insiden ini diduga terjadi setelah truk menabrak pembatas jalan. Menurut Sandy, tinggi barrier jalan layang telah memenuhi standar yang ditetapkan.

“Parapet barrier memiliki ketinggian standar sesuai desain, yakni 120 cm, dan juga dilengkapi pagar,” jelasnya.

Kecelakaan tersebut berlangsung di KM 95+800B Tol Cibitung-Priok sekitar pukul 17.20 WIB. Hingga kini, belum ada informasi resmi mengenai korban jiwa akibat kejadian ini.

Petugas kepolisian masih berada di lokasi untuk menangani insiden tersebut.

“Anggota kami masih melakukan penanganan di lapangan,” tambah Sandy.

Pemerintah Prioritaskan Migas dalam Gelombang Pertama Pendanaan Danantara

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa proyek-proyek di sektor minyak dan gas bumi (migas) akan menjadi prioritas utama dalam gelombang pertama pendanaan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan bahwa sesuai arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, percepatan proyek migas lebih diprioritaskan sebelum melanjutkan pendanaan untuk proyek energi baru dan terbarukan (EBET).

Alasan utama pemerintah mendahulukan sektor migas adalah minimnya pasokan gas yang diperlukan untuk mendukung percepatan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Selain itu, dalam masa transisi energi, ketersediaan gas yang mencukupi sangat diperlukan untuk menjamin stabilitas suplai energi nasional. Di sisi lain, pemerintah masih mengidentifikasi proyek EBET yang layak mendapatkan pendanaan dari Danantara, dengan mempertimbangkan status investasi proyek-proyek yang telah berjalan.

Salah satu proyek utama yang masuk dalam gelombang pertama pendanaan adalah pembangunan kilang minyak yang kapasitasnya ditingkatkan dari 500 ribu barel per hari menjadi 1 juta barel per hari. Proyek ini merupakan bagian dari rencana hilirisasi tahap pertama yang mendapat alokasi investasi sebesar 40 miliar dolar AS, dengan target hilirisasi keseluruhan senilai 618 miliar dolar AS pada 2025. Selain kilang, proyek besar lainnya mencakup pembangunan fasilitas penyimpanan minyak di Pulau Nipah, Kepulauan Riau, untuk memperkuat ketahanan energi nasional, serta hilirisasi Dimethyl Ether (DME) berbasis batu bara sebagai substitusi impor LPG.

Selain sektor energi, program hilirisasi juga akan menyentuh sektor lain seperti tembaga, nikel, bauksit alumina, serta sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Pemerintah berharap langkah ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan ketahanan energi nasional.

Pemerintah Siapkan Keppres NEPIO, Langkah Awal Menuju PLTN Indonesia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, tengah bersiap menyerahkan izin prakarsa rancangan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan Badan Organisasi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO). Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan bahwa rancangan Keppres tersebut telah berada di meja Menteri ESDM dan dalam waktu dekat akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

Struktur organisasi NEPIO telah dipersiapkan oleh Kementerian ESDM, mencakup berbagai kementerian terkait, dan dirancang sebagai satuan tugas yang memungkinkan Menteri ESDM untuk lebih aktif dalam mengawasi serta mengoordinasikan program tenaga nuklir. Keppres NEPIO ini diprioritaskan lebih dulu dibandingkan dengan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET), guna mempercepat pembentukan regulasi yang mendukung pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Menurut Eniya, PLTN pertama di Indonesia ditargetkan beroperasi pada tahun 2032 dengan kapasitas awal sebesar 250 megawatt (MW). Saat ini, pengembangan PLTN masih berada pada tahap awal sesuai dengan pedoman dari Badan Tenaga Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency (IAEA). Setelah Keppres NEPIO disahkan, pengembangan infrastruktur PLTN akan memasuki fase berikutnya, yaitu menetapkan komitmen pemerintah terhadap energi nuklir.

Dalam struktur NEPIO, nantinya akan dibentuk tiga kelompok kerja utama. Kelompok pertama bertugas mengidentifikasi perencanaan jangka panjang. Kelompok kedua fokus pada aspek operasional serta pembangkitan energi. Sementara itu, kelompok ketiga menangani aspek regulasi, keamanan, serta penerimaan masyarakat terhadap proyek PLTN. Dengan adanya Keppres ini, pemerintah berharap dapat mempercepat langkah menuju pemanfaatan energi nuklir yang aman dan berkelanjutan di Indonesia.

Korea Utara Murka, Sebut Latihan Militer AS-Korsel Picu Ketegangan

Korea Utara kembali melontarkan kecaman terhadap latihan militer gabungan berskala besar yang digelar oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan. Menurut laporan Korean Central News Agency (KCNA) pada Senin (10/3), Pyongyang menilai latihan tersebut sebagai tindakan provokatif yang semakin meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea. Meskipun Korea Utara telah berulang kali memberikan peringatan, Washington dan Seoul tetap melanjutkan latihan yang dianggap mengancam stabilitas kawasan.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Departemen Pers dan Informasi Kementerian Luar Negeri Korea Utara, konfrontasi antara Pyongyang dan Washington disebut semakin mendekati titik kritis. Pemerintah Korea Utara menuduh latihan tersebut sebagai bentuk perang terselubung yang secara langsung menargetkan Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK). Pyongyang memperingatkan bahwa peningkatan aktivitas militer semacam ini hanya akan memperburuk hubungan diplomatik dan meningkatkan risiko konflik.

Sementara itu, kantor berita Yonhap melaporkan bahwa latihan gabungan tahunan yang diberi nama Freedom Shield telah resmi dimulai pada Senin. Latihan ini direncanakan berlangsung selama 11 hari dan melibatkan simulasi berbasis komputer serta latihan di lapangan untuk meningkatkan koordinasi operasional antara pasukan AS dan Korea Selatan.

Meski Korea Utara menganggap latihan ini sebagai ancaman, AS dan Korea Selatan menegaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat pertahanan dan memastikan kesiapan menghadapi ancaman dari Pyongyang. Namun, dengan meningkatnya ketegangan, situasi di Semenanjung Korea tetap menjadi perhatian dunia internasional.